Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Economic Insights Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Supanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Inability of the Indonesian Government to Ensure Restitution Payments for Human Trafficking Victims Supanto; Januar Rahadian Mahendra
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3791

Abstract

Victims of human trafficking experience an abstract position because, in criminal law, the disadvantaged party is the community. The Restitution that victims of human trafficking should receive is also not received by them. This article analyzes the factors causing the unpaid restitution rights for victims of human trafficking using normative and descriptive-analytical research methods to answer this problem. Four main factors cause unpaid restitution for victims of human trafficking, including the incompetence of law enforcement in handling cases involving restitution, the amount of restitution exceeding the perpetrator's financial ability, the lack of case development by the police so that only field actors are arrested while intellectual actors are not, and the difficulty of collecting evidence. The government's failure to guarantee the payment of restitution impacts the victims and the community because there are no legal consequences for perpetrators who do not pay restitution. The current legal framework exacerbates this because of the limited definition of human trafficking and the inclusion of restitution as an additional punishment. This has implications for perpetrators who prefer to serve imprisonment rather than pay Restitution, which can reach tens of millions of rupiah.
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN TERMINATING PROSECUTION OF MINOR CRIMES BY THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Sumbodo, Dicky Dharmawan; Supanto
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 3 No. 2 (2025): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v3i2.135

Abstract

The law has the duty to ensure legal certainty in public life. But in reality, often law enforcement ends in legal injustice. The root of this unfairness stems from the ineffectiveness of the judicial system non society. Restorative justice is a term employed within the domain of criminal law. The indonesian prosecutor's office has released prosecutor's regulation number 15 of 2020, which deals with the discontinuation of legal proceedings through the use of restorative justice (PKRI 15/2020). Restorative justice is a method of resolving criminal cases that involves actively engaging the offenders, victims, their families, and other relevant individuals in order to achieve a fair conclusion. This strategy emphasises the reinstatement of the aggrieved parties to their initial condition, rather than pursuing revenge. The reasons for ending legal proceedings include restoring a fair state of affairs, safeguarding public interest, following the principle of proportionality, using punishment as a final option, and considering efficient, straightforward, and cost-effective proceedings
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DOKTER PALSU (DOKTEROID) DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul; Supanto; Fitriono, Riska Andi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1561

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokter palsu (dokteroid) dengan menggunakan identitas palsu. Profesi dokter sebagai profesi dengan resiko tinggi harus dilakukan oleh orang dengan pendidikan dan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan STR dan apabila melakukan praktik kedokteran dibuktikan dengan kepemilikan SIP. Seseorang yang bukan merupakan dokter yang memalsukan identitas melakukan praktik sehingga menimbulkan kesan dirinya merupakan dokter asli disebut dokteroid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang meliputi buku, publikasi tentang hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Temuan pada penelitian ini adanya problematika dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokteroid yang tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex specialis systematis. Sehingga penelitian ini merekomendasikan dalam penerapan hukum pidana yang sesuai dengan asas-asas terkait dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan dibandingkan menggunakan KUHP. Hasil penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dokteroid sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunukasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinergi Mitra Operasi Rembang Bagian Office Supanto; Anik Nurhidayati
Journal Economic Insights Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Economic Insights
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jei.v3i2.121

Abstract

Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Sinergi MItra Operasi Rembang Bagian Office. Tujuan mengapa peneliti mengambil judul tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah total sampling sebagai metode penelitian. Dengan menggunakan metode ini peneliti menetapkan kriteria responden yang dapat menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu semua yang menjadi populasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 23 dengan nilai Adjusted R2 sebesar 59,2. Hasil penelitian membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, komunikasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja sedangkan motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja.
Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital Tika Andarasni Parwitasari; Ismunarno; Supanto; Riska Andi Fitriono; Rehnalemken Ginting; Sulistyanta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2711

Abstract

Artikel ini mengkaji urgensi peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital dalam penggunaan media sosial guna mencegah kejahatan siber seperti kontaminasi nama baik, hoaks, pelanggaran privasi, dan kebencian kebencian. Fokus utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah meningkatnya jumlah kasus hukum terkait media sosial di Indonesia, yang sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan hukum dari perilaku berani. Artikel ini mencoba melakukan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan-undangan dan konteks untuk menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik digital. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan konstitusional dalam Pasal 28E dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun demikian kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut masih kurang. Akibatnya, media sosial sering disalahgunakan untuk tujuan penyebaran hukum seperti penyebaran informasi palsu atau kontaminasi nama baik secara berani. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan dalam mendorong perilaku berani yang bertanggung jawab.
Co-Authors Anik Nurhidayati Fitriono, Riska Andi Ismunarno Januar Rahadian Mahendra Rehnalemken Ginting Riska Andi Fitriono Sulistyanta Sumbodo, Dicky Dharmawan Tika Andarasni Parwitasari ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul