<![CDATA[Abstract Social security is a constitutional right which is owned by citizens that must be fulfilled by the state. Indonesia fulfill the constitutional mandate related to the social security of citizens with the enactment of Law No. 40 of 2004 on the Social Security and Law No. 24 of 2011 on BPJS. Indonesian implicitly mentioned in the opening UUDNRI 1945 that Indonesia is a welfare state. The existence of social security are also the hallmark of the welfare state. However, the Social Security Agency established by the government raises the pros and cons in the community. From the background, the authors formulate three problems, namely why the state was given a monopoly in the administration of social security, what is the rationale for the transfer of state monopoly in the administration of social security, what the legal implications arising. This research is a normative law by using the approach of legislation and historical approach. The purpose of writing is to explain and state the reasons menganaliss given monopoly rights from the standpoint of State Implementation Law, as well as to know the rationale pelimpamahan monopoly before the BPJS to BPJS, the last is to know the legal implications of it. Based on the results of this study concluded (1). State granted a monopoly in the administration of social security as social security is a right of citizens to be met by the state. (2) the rationale pelimphan state monopoly in the field of social security is Article 33 (2) UUDNRI 1945, Article 51 of Law No. 5 of 1999, and also based on a sociological and philosophical aspects. (3). The legal implications of the existence of a state monopoly in the field of social security implications for doctors, hospitals, BPJS participants, and insurance companies outside BPJS. Key words: state monopoly rights, social security, welfare stateAbstrak Jaminan sosial merupakan hak kontitusional yang dimiliki oleh warga negara yang harus di penuhi oleh negara. Indonesia memenuhi amanat konstitusi terkait adanya jaminan sosial warga negara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Secara tersirat Indonesia menyebutkan dalam pembukaan UUDNRI 1945 bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Adanya jaminan sosial juga merupakan ciri dari negara kesejahteraan. Namun adanya Badan Penyelengga Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra dimasyarakat. Dari latar belakang itu penulis merumuskan tiga masalah yaitu mengapa negara diberi hak monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial, apa yang menjadi dasar pemikiran pelimpahan hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial, apa implikasi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan dan menganaliss alasan negara diberi hak monopoli dari sudut pandang Hukum Penyelenggaraan Negara, serta untuk mengetahui dasar pemikiran pelimpamahan hak monopoli sebelum adanya BPJS kepada BPJS, terakhir adalah untuk mengetahui implikasi hukum tentang hal itu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1). Negara diberikan hak monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial karena jaminan sosial merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. (2) dasar pemikiran pelimphan hak monopoli negara dalam bidang jaminan sosial adalah Pasal 33 (2) UUDNRI Tahun 1945, Pasal 51 UU No 5 Tahun 1999, dan juga berdasarkan aspek sosiologis serta filosofis. (3). Implikasi hukum dari adanya monopoli negara dalam bidang jaminan sosial berdampak bagi dokter, rumah sakit, peserta BPJS, dan perusahaan asuransi diluar BPJS. Kata kunci: hak monopoli negara, jaminan sosial, negara kesejahteraan]]>
