Firmansyah Maulana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSERO PADA ANAK PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM KEUANGAN NEGARA Firmansyah Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penyertaan modal BUMN Persero pada anak perusahaan sebagai bagian dari keuangan negara maupun kedudukannya sebagai aset pribadi badan hukum sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Hasil dari penelitian berupa perbandingan kedudukan hukum penyertaan modal BUMN Persero pada anak perusahaan dalam perspektif hukum perusahaan dan hukum keuangan negara ditemukan persamaan dalam hal kedudukan hukum anak perusahaan BUMN Persero sebagai perusahaan swasta murni. Kemudian ditemukan perbedaan di mana dalam perspektif hukum perusahaan penyertaan modal tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengalihkan hak sehingga modal yang disertakan tersebut berubah kedudukan menjadi aset pribadi anak perusahaan BUMN Persero. Sedangkan dalam perspektif hukum keuangan negara penyertaan modal tersebut dianggap sebagai pengalihan kewenangan delegatif sehingga kedudukan hukumnya tetap sebagai bagian dari keuangan negara. Kemudian pertanggungjawaban Direksi anak perusahaan BUMN Persero dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum perusahaan, hukum keuangan negara, serta hukum pidana. Kata Kunci : Penyertaan Modal, Anak Perusahaan, BUMN, Persero, Keuangan Negara
Standar Internasional Hak-Hak Dasar Buruh Penyandang Disabilitas dan Implementasinya dalam Hukum Perburuhan Nasional di Indonesia Firmansyah Maulana; Alifia Berli Sukmayana; Awaludin Rohim S; Benny Nurcahyo; Ega Amalia Sani; Wahidyah Rahma Natsiriyat; Sandra Bagus N
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 2 (2020): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to work is an inseparable human right because every human being and everyone has the right to participate in, contribute and enjoy economic, social, cultural and political development, where all fundamental human rights and freedoms can be fully realized, as stated in the 1986 Un Declaration on the Right to Development. This provision also overshadows the interests of the Disabled. People with disabilities in Indonesia until now are still very difficult in finding a job and carrying out work. In this paper, the author seeks to analyze the employment standards for people with disabilities internationally in Indonesia's positive law and explain the conditions of application and supervision based on the phenomena that occur.