Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Kesaksian Justice Collaborator Sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya dengan Maslahah Mursalah Zaid Alfauza Marpaung; Fauziah Lubis; Budi Sastra Panjaitan
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.790

Abstract

Abstrak: Kejahatan narkotika di Indonesia merupakan extraordinary crime yang melibatkan sindikat terorganisir, sehingga sulit diungkap dengan metode konvensional. Salah satu instrumen penting dalam membongkar jaringan ini adalah justice collaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menelaah kedudukan justice collaborator dalam perkara narkotika serta relevansinya dengan prinsip maslahah mursalah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian keringanan hukuman bagi justice collaborator sah secara yuridis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara syar‘i karena menghadirkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penghubungan konsep justice collaborator dengan maslahah mursalah, yang memberi kontribusi bagi pengembangan regulasi hukum pidana Indonesia. Kata Kunci: Justice collaborator, narkotika, maslahah mursalah   Abstract: Ditulis Drug crimes in Indonesia are extraordinary crimes involving organized syndicates, making them difficult to uncover using conventional methods. One important instrument in dismantling these networks is the justice collaborator, namely a witness who is also a perpetrator who cooperates with law enforcement officials. This study aims to examine the position of justice collaborators in narcotics cases and their relevance to the principle of maslahah mursalah. The method used is normative juridical research with a regulatory and Islamic law approach. The results of the study show that granting leniency to justice collaborators is legally valid and can be justified in Islamic law because it brings about public benefit. The novelty of this study lies in linking the concept of justice collaborators with maslahah mursalah, which contributes to the development of Indonesian criminal law regulations. Keyword: Justice collaborator, narcotics, maslahah mursalah
Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Ikan Segar Antar Provinsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung Aidil Khairat; Zaid Alfauza Marpaung
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 7 No. 1 (2025): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v7i1.6645

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengkaji penyelesaian wanprestasi jual beli ikan segar antar provinsi yang terjadi di Gudang Ikan Samsat Kecamatan Teluk Nibung ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian hukum empiris yang bersumber data dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tersebut yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses jual beli ikan segar di Gudang Ikan Samsat Teluk Nibung, Tanjungbalai, Sumatera Utara sering terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pembeli dan merugikan penjual karena sistem transaksi adalah cashless. Wanprestasi ini dapat berupa ketidak mampuan pembeli untuk membayar sesuai nominal yang telah disepakati saat akad sebelum barang sampai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli di Gudang Ikan Samsat Teluk Nibung banyak pembeli merasa tidak bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi. Beberapa memilih untuk bersembunyi, melarikan diri, dan beberapa bahkan sampai pindah rumah untuk menghindari penyelesaian wanprestasi padahal menurut hukum islam memenuhi sebuah janji akan menjadi kewajiban saat janji tersebut sudah mendorong orang untuk melaksanakan tindakan dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi pihak yang telah dijanjikan. Penyelesaian wanprestasi menurut hukum positif dapat dilakukan melalui kegiatan musyawarah antara pihak yang ikut terlibat dan jika tidak menemukan penyelesaian melalui musyawarah maka pihak kreditor dapat mebuat surat teguran atau somasi. Apabila pihak debitor tidak mengindahkan somasi maka pihak kreditor akan melanjutkan perkara dengan mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang tingkatannya sesuai dengan kapasitas gugatan.
Law Enforcement of Domestic Violence Cases Reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Case Study at the Medan Police PPA Unit) Haris Setiawan; Zaid Alfauza Marpaung
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.1.10557.34-42

Abstract

This research aims to analyze the implementation of law the challenges faced by the Medan Police in enforcing laws against domestic abuse crimes. Two types of data were used in this study: primary and secondary. The primary data was obtained through an in-person interview with Mrs. Shitta Syadhira Ayu, the Assistant Investigator of the Medan Police PPA Unit. Books, magazines, articles, papers, and statutory regulations especially those pertaining to the topics under discussion all constitute sources of secondary data. The study's findings clarify how the Medan Police's response to domestic abuse crimes included both repressive and preventive measures and the obstacle factors in law enforcement for criminal acts of domestic violence at the Medan Police are obstacles in penal mediation and obstacles in the legal process. Obstacles in resolving criminal acts of domestic violence through legal channels, namely the collection of initial evidence and the attitude of the victim himself.
Criminal Offenses of Misuse of Deepfake Porn Technology Based on Indonesia's Positive Law Siti Nur Azizah; Zaid Alfauza Marpaung
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.1.10583.43-49

Abstract

This study aims to analyze the adequacy of Indonesia's positive law in addressing the criminal offenses related to the misuse of deepfake porn technology. As information and communication technology continues to advance significantly, many people utilize these technological developments for beneficial purposes. However, these advancements have also contributed to the rise of new forms of cybercrime, such as deepfake porn a manipulated video or photo containing pornographic content. The normative juridical technique used in this study includes secondary data analysis and literature review. Despite laws targeting the use of pornographic content on websites, such as the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 1 of 2024 (Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions), the findings show that Indonesia's current legal framework is insufficient to effectively prosecute deepfake porn offenders. The absence of precision in these legal laws regarding deepfake porn reveals serious weaknesses in the criminal law policy of the nation.