Elly Hernawati
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET PESAWAT MASKAPAI LA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Enrico Hosea; Elly Hernawati; Heru Susanto
CALYPTRA Vol. 9 No. 2 (2021): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak ‐ Pengangkutan udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu terbukti dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara. Dalam kegiatan pengangkutan udara niaga, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu maskapai penerbangan dan penumpang. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan dalam bentuk tiket. Maskapai penerbangan selalu mencantumkan berbagai ketentuan di halaman belakang tiket. Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk klausula baku. Seperti halnya Maskapai LA mencantumkan klausula baku yang telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak di halaman belakang tiket pada bagian “Catatan Penting”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 Undang‐undang Perlindungan Konsumen. Dengan dilakukannya penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang mengacu pada Undang‐undang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman klausula baku pada bagian “Catatan Penting” di halaman belakang tiket Maskapai LA bertentangan dengan Pasal 18 Undang‐undang Perlindungan Konsumen dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Maskapai LA, klausula baku tersebut batal demi hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Tiket Pesawat Abstract ‐ Commercial air transportation has developed rapidly nowadays. It has been proven by lots of air transportation companies which provide air transportation services. In the commercial air transportation service activity, there are two parties who deal on an agreement, they are the air transportation company and the passenger. The two parties are tied on an agreement, which is transportation agreement in the form of ticket. The air air transportation company always attaches various rules in the rear page of the ticket. Those rules were written in standard clauses form. Just like LA Airlines attached the standard clauses that have been made and prepared in advance unilaterally in the rear page of the ticket at the “important notes” section. This thesis was written for the purpose to analyze whether the inclusion of standard clauses in LA Airline’s ticket contradict to Article 18 of the Consumer Protection Law. By conducting normative juridical law research and conducting literature studies that refer to the Consumer Protection Law and the experts’ opinion, it can be concluded that the inclusion of the standard clauses at “important notes” section in the rear page of the LA Airline’s ticket contradict to Article 18 of the Consumer Protection Law, and as a form of legal protection for LA Airline’s passenger, the standard clauses are null and void. Keywords: Consumer Protection, Standard Clauses, Flight Ticket
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN ATAS TINDAKAN MEMPRODUKSI GARAM KONSUMSI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR Awwaliyah Firdaus; Go Lisanawati; Elly Hernawati
CALYPTRA Vol. 12 No. 2 (2024): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract—The purpose of writing a scientific journal is a condition for graduation and earning a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. This thesis raises the case of food problems faced by Indonesian consumers, precisely in Probolinggo district, which was carried out by the defendant, namely business actor S as a producer and seller of anchor brand consumption salt products without having a distribution permit by way of business actor S buying refined salt from salt farmers, then salt It is molded in a checkerboard shape and the salt is put in a heating oven to make it solid and hard. Salt products that have been hard and solid will be sprayed with liquid iodine, after which the salt is put into plastic packaging for business actors to sell to consumers. Business actor S sells the product to consumers without a product distribution permit, so business actor S violates Law Number 18 of 2012 concerning Food. Keyword: food, food production, marketing authorization Abstrak—Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Skripsi ini mengangkat kasus permasalahan pangan yang dihadapi konsumen Indonesia, tepatnya dikabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pelaku usaha S sebagai produsen sekaligus penjual produk garam konsumsi merek jangkar tanpa memiliki izin edar dengan cara pelaku usaha S membeli garam halus dari petani garam, kemudian garam tersebut dicetak dengan cetakan berbentuk kotak-kotak dan garam tersebut dimasukan ke dalam oven pemanas supaya menjadi padat dan keras. Produk garam yang telah keras dan padat akan disemprot dengan cairan yodium, setelah itu garam tersebut dimasukan kedalam plastik kemasan untuk pelaku usaha S jual kepada konsumen. Pelaku usaha S menjual produk tersebut kepada konsumen tanpa adanya suatu izin edar produk, sehingga pelaku usaha S melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kata kunci: pangan, produksi pangan, izin edar
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU YANG DIKLAIM PIHAK LAIN MELALUI AGGREGATOR MUSIK Marcello Benjamin Setiawan; Yoan Nursari Simanjuntak; Elly Hernawati
CALYPTRA Vol. 13 No. 1 (2024): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (November)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract—Songs are one of the copyrighted works that are protected under Copyright Law Number 28 of 2014. This protection gives rise to moral and economic rights for the creator. Economic rights can be utilized by creators to obtain economic value from their creations. Copyright protection implies that every party who wants to make economic use of a work needs to obtain permission from the creator first. Music Aggregator is a service that helps creators distribute their creations. This has the potential to be misused by various parties to distribute other people’s creations. The type of research used is normative juridical, which is based on positive legal norms which are related to this research in order to obtain coherent truth. The results of the research shows that parties who make economic use of a work without permission from the creator can be subject to Article 1365 of the Civil Code on the basis of an unlawful act and Article 1246 of the Civil Code as a provision for material compensation. Keywords: songs, music aggregator, economical rights Abstrak—Ciptaan lagu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut menimbulkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh nilai ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan hak cipta mengisyaratkan bahwa setiap pihak yang ingin memanfaatkan suatu ciptaan secara ekonomi perlu memperoleh izin dari pencipta terlebih dahulu. Aggregator Musik adalah sebuah jasa yang membantu para pencipta dalam mendistribusikan ciptaannya. Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk mendistribusikan karya yang bukan menjadi milik mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan sebuah ciptaan secara ekonomi tanpa izin dari pencipta dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPer atas dasar perbuatan melawan hukum dan Pasal 1246 KUHPer sebagai ketentuan bentuk ganti kerugian materiil. Kata kunci: lagu, aggregator musik, hak ekonomi