Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KINERJA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN Muhamad Yusuf Asaf; Andi Tenri; Rahmawati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9715

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APIP dalam aspek perencanaan audit, pelaksanaan pemeriksaan, serta tindak lanjut rekomendasi sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif serta peningkatan kompetensi auditor menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Strategi Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Buton Rahmawati, Rahmawati; Didi, La; Fitrah, La Ode Muhamad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57748

Abstract

Pengamanan aset tetap tanah pemerintah daerah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam pengamanan aset tetap tanah yang melibatkan berbagai faktor, seperti ketidaklengkapan sertifikasi dan penguasaan oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengamanan aset tetap tanah dengan menggunakan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain parallel convergent yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner dengan melibatkan 30 responden yang terdiri dari pejabat pengelola aset daerah dan pegawai terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton berada pada posisi strategi agresivitas, yang berarti kekuatan internal dapat dimaksimalkan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa alternatif strategi yang dirumuskan antara lain memaksimalkan penggunaan anggaran pengamanan untuk sertifikasi aset tanah, melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengamanan, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Strategi terbaik adalah memaksimalkan anggaran pengamanan untuk sertifikasi aset melalui kemitraan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, yang melibatkan program kerja seperti inventarisasi aset, penetapan timeline sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang dapat meningkatkan pengamanan aset tetap tanah dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Buton.
Digital Governance Policy Implementation Model Through Electronification of Land and Building Acquisition Fees (E-BPHTB) at the Baubau City Regional Revenue Agency Rahmawati, Rahmawati
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 1 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i1.45731

Abstract

The implementation of E-Government policies can improve policy performance through quality services utilizing digital-based information technology. The Baubau City Regional Revenue Agency utilizes technological developments by issuing the E-BPHTB Application. This application is implemented at BAPENDA to improve service performance in the field of taxation. The success of the implementation can be seen from the positive reactions shown by Taxpayers. Although many still have technological stuttering. This problem has not become serious, because BAPENDA Baubau City continues to strive to conduct socialization both directly and indirectly. This study adopts O'Jones' theory, the method used is qualitative descriptive research. Data collection techniques, namely by reducing which consists of; data reduction, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Electronic policy (Land and Building Acquisition Fee) at Bapenda Baubau City is quite good, but not as expected: Organization in terms of budgeting, and methods are good but the human resources owned are still lacking, not adequate especially in the field of determination in the process of completing duties and functions. Interpretation related to the explanation of the substance and understanding of the objectives and targets of the E-BPHTB policy has not been as expected, even though it has received support for policies such as the PDRD Law, Regional Regulation No. 5 of 2011 concerning BPHTB as the basis for implementing the collection and management of BPHTB, public understanding is still low, only limited to socialization through electronic media and billboards, Standard Operating Procedures and work procedures for policies already have a measurable and transparent mechanism, the mechanism or procedure is very clear, this can be seen from the determination and processing of data through the E-BPHTB Application which is following the determination of BPHTB.