Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia YUME : Journal of Management PERSPEKTIF Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Ilomata International Journal of Social Science Journal of Innovation Research and Knowledge Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP) Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rahmawati Rahmawati
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Digital Governance Policy Implementation Model Through Electronification of Land and Building Acquisition Fees (E-BPHTB) at the Baubau City Regional Revenue Agency Rahmawati, Rahmawati
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 1 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i1.45731

Abstract

The implementation of E-Government policies can improve policy performance through quality services utilizing digital-based information technology. The Baubau City Regional Revenue Agency utilizes technological developments by issuing the E-BPHTB Application. This application is implemented at BAPENDA to improve service performance in the field of taxation. The success of the implementation can be seen from the positive reactions shown by Taxpayers. Although many still have technological stuttering. This problem has not become serious, because BAPENDA Baubau City continues to strive to conduct socialization both directly and indirectly. This study adopts O'Jones' theory, the method used is qualitative descriptive research. Data collection techniques, namely by reducing which consists of; data reduction, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Electronic policy (Land and Building Acquisition Fee) at Bapenda Baubau City is quite good, but not as expected: Organization in terms of budgeting, and methods are good but the human resources owned are still lacking, not adequate especially in the field of determination in the process of completing duties and functions. Interpretation related to the explanation of the substance and understanding of the objectives and targets of the E-BPHTB policy has not been as expected, even though it has received support for policies such as the PDRD Law, Regional Regulation No. 5 of 2011 concerning BPHTB as the basis for implementing the collection and management of BPHTB, public understanding is still low, only limited to socialization through electronic media and billboards, Standard Operating Procedures and work procedures for policies already have a measurable and transparent mechanism, the mechanism or procedure is very clear, this can be seen from the determination and processing of data through the E-BPHTB Application which is following the determination of BPHTB.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Batauga, Desa Poogalampa Rahmawati Rahmawati; La Didi; Wa Ode Arsyiah; La Ode Dwiyan Pramono Darmin; Farah Safriani; Alsah Miftah Shalih; Si Inda; Putri Widya Ningsi; Ilham Nur Irama
Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kambampu.v4i1.2100

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun pemanfaatannya, khususnya pada sektor perikanan, belum oktimal dan masih dihadapkan pada persoalan kesejahteraan masyarakat pesisir. Desa Poogalampa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, merupakan wilayah pesisir denga pontensi ekonomi lokal berupa hasil tanggakapan ikan yang selama ini masih dipasarkan dalam bentuk segara tanpa pengolahan lanjutan. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil perikanan, metode yang digunakan meliputi seminar pemberdyaan ekonomi local, diskusi interaktif, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukan adanya peningkatakan pemahaman masyarakat mengenai konsep pemberdayaan lokal, khusunya pentingnya pengelolaan hasil tangkapan ikan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan. Kegiatan ini juga menumbuhkan keasadaran akan pentingnya kerja sama dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
Pengembangan Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kota Baubau Sri Muliati Nur; Rahmawati Rahmawati; Syahril Ramadhan
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 2, Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i2.1703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan sumber daya pegawai, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Baubau. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dngan mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas UPTD Laboratorium baik dari dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan belum dilakukan dan belum ada peningkatan jumlah. Pada dimensi pengembangan sumber daya manusia belum ada pelatihan terencana dan belum ada peningkatkan jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai. Pada aspek penguatan organisasi, belum dilakukan penataan struktur organisasi sesuai pedoman laboratorium yang berlaku, belum ada ketersediaan anggaran untuk penguatan berbagai infrastruktur laboratorium dan belum ada peningkatan kualitas layanan pengujian melalui akreditasi. Terakhir, pada dimensi reformasi kelembagaan, belum ada pembaharuan hirarki kelembagaan dalam konteks hubungan kerja dan wewenang.
Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Guna Mengatasi Kemiskinan Perdesaan Wa Ode Salma; La Didi; Rahmawati Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 2, Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i2.2052

Abstract

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif agar mampu mencapai sasaran secara efektif, terutama di wilayah perdesaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan empiris peran transparansi dalam pengelolaan PKH guna mengatasi kemiskinan perdesaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam pendataan, penetapan penerima manfaat, serta penyampaian informasi program berpengaruh signifikan terhadap ketepatan sasaran, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi transparansi PKH di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa dominasi komunikasi lisan, minimnya dokumentasi, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi program. Oleh karena itu, penguatan mekanisme transparansi yang terdokumentasi dan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perdesaan.
Pendekatan Proses Dalam Mengukur Kinerja Birokrasi Melalui Pelaksanaan Administrasi Standar Pelayanan Minimal di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan La Ode Mastatar Mas’ud; Rahmawati Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 3, Desember 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i3.2055

Abstract

Penelitian ini menganalisis pendekatan proses sebagai aspek penting dalam mengukur kinerja birokrasi melalui pelaksanaan administrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan satu temuan utama, yaitu proses administrasi SPM secara formal telah mengikuti SOP dan alur kerja, tetapi efektivitasnya belum stabil karena ketidakkonsistenan penerapan SOP, variasi alur antarunit, hambatan koordinatif-teknis-birokratis, serta pola pengawasan dan solusi yang cenderung reaktif. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas proses merupakan determinan penting kinerja birokrasi, sehingga pengukuran kinerja yang lebih komprehensif perlu memasukkan indikator proses selain capaian output administratif.
Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kaumbu Mainawa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Buton Rahmawati Rahmawati; Nurhayati Nurhayati; Irnayanti Muhamad
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 14, Nomor 3, Desember 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v14i3.2060

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kaumbu Mainawa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Buton. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat kredit macet pada unit usaha Simpan Pinjam akibat lemahnya analisis kelayakan, pengawasan, dan mekanisme penagihan. Koordinasi internal antar pengurus mengalami penurunan pasca pergantian kepengurusan, sehingga program kerja tidak terealisasi secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara terbuka, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan dan promosi usaha masih terbatas. Secara keseluruhan, kelemahan pada aspek manajerial, tata kelola, dan integrasi dengan lingkungan eksternal berdampak pada rendahnya kontribusi BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas manajemen, peningkatan transparansi, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan BUMDes yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Model Collaborative Governance dalam Pengawasan Orang Asing di Kota Baubau Asman Safitra; La Ode Syaiful Islamy; Rahmawati Rahmawati; Rininta Andriani
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 - September 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/8xpbn894

Abstract

This study aims to analyze cross-sectoral collaboration in the supervision of foreign nationals at the Class II Non-TPI Immigration Office in Baubau, using the collaborative governance approach. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that foreign nationals supervision in Baubau has undergone significant transformation through the establishment of the Foreigners Supervision Team (TIM PORA), serving as a coordination forum among various institutions such as Immigration, Police, Military, and Kesbangpol. The study identifies the four pillars of collaborative governance: initial conditions that were previously sectoral and unstructured; institutional design through TIM PORA, though lacking a comprehensive inter-agency MoU; collaborative processes characterized by open communication and flexible coordination; and facilitative leadership conducted inclusively by the Immigration Office. This collaboration has enhanced inter-agency synergy and supervision effectiveness, evidenced by jointly resolved immigration violation cases. Nevertheless, challenges persist, including overlapping authorities, limited operational regulations, and resource constraints. The study confirms the relevance of collaborative governance as an effective, responsive, and adaptive model for managing foreign nationals supervision amidst the complexities of globalization and transnational mobility.
Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buton La Ode Muhammad La Ode Muhammad; La Ode Syaiful Islamy; Rahmawati Rahmawati; Rininta Andriani
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026 - September 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/g3shyk67

Abstract

Village financial management plays a crucial role in realizing transparent, accountable, and sustainable village development. However, various challenges persist, including the limited capacity of village officials, weak documentation, and the suboptimal implementation of cashless transactions. This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in village financial management in Buton Regency, focusing on the supervision mechanisms applied and the obstacles faced. The research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, using the Miles and Huberman interactive data analysis model. The results show that APIP plays a significant role through four stages of supervision: setting standards, reviewing results, comparing implementation with standards, and taking corrective actions. The Buton Regency Inspectorate has implemented supervision based on regulations and an early warning system, encouraging the follow-up of findings through educational approaches and technical assistance. Although this has positively impacted transparency and accountability, the implementation still faces obstacles such as limited human resources at the village level, low understanding of regulations, and minimal utilization of digital technology. In conclusion, the role of APIP in Buton Regency functions not only as an administrative controller but also as a coach and educator, serving as the key to achieving more accountable, transparent, and corruption-free village financial governance.
Ambiguitas Kebijakan Dalam Pengelolaan Tambang Batu Gamping Di Kabupaten Buton Tengah: Antara Legalitas Formal Dan Legitimitas Sosial Buradin Buradin; Zainul Abidin; Rahmawati Rahmawati
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 13 No 1 (2026): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v13i1.11549

Abstract

This study analyses the nature and extent of policy ambiguity in the management of limestone mining in Central Buton Regency, Southeast Sulawesi. Employing a qualitative approach using a descriptive-explanatory case study method, data were collected through in-depth interviews, field observations and document analysis. The findings indicate that policy ambiguity is at a high level. The lack of clarity regarding objectives is reflected in the tension between regional fiscal targets and environmental protection. Ambiguity regarding means is evident in the absence of integrated standard operating procedures (SOPs) for production oversight and environmental impact verification. The fragmentation of authority between the central, provincial, and regency governments creates regulatory overlap, whilst the social legitimacy of the policy is weak due to the absence of meaningful public participation mechanisms. This study concludes that high levels of ambiguity render mining policy vulnerable to implementation distortions and social conflict. A reformulation of policy is required, emphasising clarity of indicators, strengthening coordination across levels of government, and integration between the Regional Spatial Plan (RTRW) and the mining licensing system.
Co-Authors Alsah Miftah Shalih Amaruddin, Alvian Amar Andi Tenri Asman Safitra Asmiddin, Asmiddin Buradin Buradin Didi, La Fajar, Aswal Farah Safriani Firman Akbar Fitrah, La Ode Muhamad Fitriyanti Da'a Hamid Hamid Ilham Nur Irama Irnayanti Muhamad La Ode Dwiyan Pramono Darmin La Ode Mastatar Mas’ud La Ode Muhammad La Ode Muhammad La Ode Syaiful Islamy Mande, Henni Muhamad Yusuf Asaf Neny Oktafiah Nurhayati Nurhayati Putri Widya Ningsi Rasmuin Rasmuin Rininta Andriani Rosnani Said Si Inda Sri Muliati Nur Suharjono Suharjono Syahril Ramadhan Wa Ode Arsyiah Wa Ode Salma Zainul Abidin