Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

BENTUK BADAN USAHA IDEAL UNTUK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DALAM PENGELOLAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA Solikhah, Solikhah; Harahap, Burhanudin; Hastuti, Luthfiyah Trini
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8694

Abstract

AbstractBank limited effort to reach the lower layers causing many lenders to lend money to small businesses with high interest. The economic crisis that hit Indonesia since 1997 require alternative financial institutions that are free from the element of riba. The existence of usury system by taking additional interest in the form of clear reviling people in that society began to turn to the Islamic financial institutions. The purpose of this study is to assess the implementation of cooperative enterprises and before cooperative the enactment of the act microfinance institutions in Surakarta and formulate the ideal form of business entity is legally accountable for the management of BMT is based on the act  microfinance institutions in Surakarta.This study consists of empirical research on legal identification and study of the effectiveness of the law. The intention is to link the law to attempt to achieve the destination and concrete needs in the community. The research is intended to find the ideal legal form BMT after enacted the act on microfinance institutions in Surakarta. Results of this study are the majority of BMT in Surakarta choosing legal entities because of the cooperative which is closer to the goal of BMT is to improve the welfare of young people. However, cooperatives are not suitable to be applied in BMT because of the different  philosophy and operational.The solution must be separated between Baitul Maal and Tamwil. Thus, the ideal form of legal entity Shariah compliance is Syirkah Inan. This is the type of law syirkah point of agreement among the fukoha. Even so this is a form syirkah syirkah widely practiced throughout Muslim history. This form of partnership is more convenient and practical because it does not require equality and employment equity. So I suggested to the Government to formulate the act that specifically regulate and recognize tamwil Syirkah Tamwil Inan as a legal entity. AbstrakBank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif  lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas mendzolimi masyarakat sehingga membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta dan merumuskan bentuk badan usaha ideal  untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bersifat empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Maksudnya adalah mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan bentuk badan hukum ideal BMT setelah diberlakukan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini adalah mayoritas BMT di Eks Karesidenan Surakarta memilih badan hukum koperasi karena koperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Akan tetapi,koperasi tidak cocok diterapkan di BMT karena secara falsafah dan operasional berbeda. Solusinya dipisahkan antara Baitul Maal dan Tamwil. Sehingga, bentuk badan hukum ideal yang sesuai syariah adalah Syirkah Inan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikan juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tamwil dan mengakui Syirkah Inan sebagai badan hukum Tamwil.
MODEL PERJANJIAN EFEKTIF UNTUK MENGURANGI TINGKAT RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH Trini Hastuti, Luthfiyah; Harahap, Burhanudin; Solikhah, Solikhah
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11086

Abstract

AbstractMudaraba is a cooperative institution agreed by jurists in lieu of debts or borrowing in the banking feared contain elements of usury. In a period of more than ten years, it was financing is not optimal as expected by the scientists of Islamic law. Research for this first year aims; (1) Inventory overview of Islamic banking desire to give of financing; (2) review the description of Islamic banking desire to give of financing; (3) Develop forms of legal protection that is ideal to be used as a model in reducing the level of risk faced by the Islamic banking in providing of financing; (4) Develop a model agreement ideal for Islamic banking in order to improve the provision of financing to customers. This study is an empirical research related to the identification and effectiveness of the law. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and focus group discussions. Secondary data were obtained through library research related to the problem under study. Analyses were performed using content analysis (content analysis), which examines the contents of mudaraba cooperation. The results showed that; (1) In principle, Islamic banking has committed to provide financing is optimal; (2) the desire to provide optimal financing constraints facing many complex factors, ranging from the issue of the system to issue public unprepared to accept it; that society is pragmatic and less understand the real nature of mudaraba; (3) Islamic banks need to receive adequate legal protection for accounts receivable financing is not given in the form of a dishonest act of the customer; (4) model is ideal agreement of financing by Islamic banking is; (A) the customer in the form of the company because it is easy to mlakukan supervision; (B) similar business field. AbstrakMudharabah adalah pranata kerjasama yang disepakati oleh para ahli hukum Islam sebagai pengganti utang piutang atau pinjam meminjam dalam perbankan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ternyata pembiayaan mudharabah tidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para ilmuwan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan; (1) Menginventarisasi gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (2) mengkaji gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (3) Menyusun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk dijadikan model  dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (4) Menyusun model perjanjian yang ideal bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkait dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan focus group discussion dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkait dengan persoalan yang dikaji lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi kerjasama mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pada prinsipnya perbankan syariah mempunyai mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan mudharabah secara optimal; (2) keinginan untuk memberikan pembiayaan secara optimal menghadapi kendala berbagai faktor yang kompleks, mulai dari persoalan sistem sampai persoalan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya; yaitu masyarakat bersifat pragmatis dan kurang memahami hakekat yang sebenarnya tentang mudharabah; (3) Perbankan syariah perlu mendapat perlindungan hukum secara memadai karena pembiayaan mudharabah tidak berbentuk piutang yang diberikan dari perbuatan yang tidak jujur dari nasabah; (4) Model perjanjian ideal pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah adalah; (a) nasabah berbentuk perusahaan karena mudah untuk mlakukan pengawasan; (b) bidang usaha yang sejenis;Kata kunci: mudharabah, perjanjian, kerjasama, perlindungan hukum.
What are the determinants of non-performing financing in Islamic banks during Covid-19? Rahmadany, An Nisaa'; Risfandy, Tastaftiyan; Harahap, Burhanudin
Sebelas Maret Business Review Vol 8, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/smbr.v8i1.77185

Abstract

Several trading and banking sectors strive to survive the current pandemic. Despite the intense competition in the financial industry recently, Islamic banks have demonstrated remarkable growth. However, the issue of defaults in Islamic banks often arises, where debtors cannot repay the obtained financing, disrupting banking performance. This research investigates the factors influencing funding troubles in Islamic banks, especially during COVID-19. Specifically, this study examines whether factor-specific banks and macroeconomics in Islamic banks control troubled funding. The research utilizes quarterly data from Islamic banks in Southeast Asia (Malaysia and Indonesia) from 2020 to 2021. The findings indicate that liquidity risk, inefficiency, and economic growth do not significantly affect troubled financing in Islamic banks. At the same time, capital, profitability, and inflation significantly negatively impact funding troubles. These results recommend that Islamic banks increase their capital and profitability proportion to reduce the risk of funding trouble.