Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Satellite Image Data as Environmental Crime Evidence in the Field of Illegal Logging Mahfud Mahfud; Lena Farsia; Nellyana Roesa; Safrina Safrina
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no3.2166

Abstract

Indonesia's forest degradation which is triggered by decades of uncontrolled deforestation has caused massive tropical forest depletion. The same situation also happened to Aceh's forest whose forest areas have been shrinking from year to year.  Indication of the increase in illegal logging is both in Indonesia and especially in Aceh as if showing an indication and an academic conclusion that there is a crucial problem. Therefore, there is a need for a mechanism to create an effective legal role to at least reduce illegal logging that is increasingly prevalent in Indonesia's forests. One of the mechanisms is by using a remote sensing technology approach to monitor the occurrence of illegal logging or other criminal acts in the forest which are considered to be the cause of the loss of Aceh's forest in particular and Indonesia in general. This study aims to find out the use of remote sensing satellite technology to monitor illegal logging in Aceh and to identify the use of satellite imagery by law enforcement officials in Aceh to punish illegal logging offenders. The results showed that law enforcement officers used satellite imagery data on conditions before and after environmental damage in handling illegal logging.   However,   the data that emerged from   LAPAN   is rarely used by law enforcement officials to monitor the condition of national forests, especially those in their work areas. Lack of use of satellite data by law enforcement officials in the initial tracking to eradicate illegal logging due to their lack of initiative to prevent illegal logging, the physical condition of  Leuser protected forest areas which are also close to residential areas,   and external issues of areas that make wood from Aceh's forests are traded outside the region and even abroad, as well as the lack of qualifications of law enforcement officials who know the environmental issues.
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BERBASIS LIMBAH NON-ORGANIK DI GAMPONG ALUE DEAH TEUNGOH (ADT) KOTA BANDA ACEH Rizanna Rosemary; Safrina Safrina; Zulfikar Taqiuddin
RANGKIANG: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : STKIP PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/rangkiang.2022.v4i1.5582

Abstract

Pengembangan wirausaha limbah rumah tangga non-organik oleh kelompok Ibu-Ibu dan Remaja Putri di Gampong Alue Deah Teungoh (ADT) Kecamatan Meuraxa menjadi salah satu upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa sekaligus solusi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Gampong Alue Deah Teungoh (ADT) merupakan salah satu desa binaan untuk program mengatasi dampak perubahan iklim atau Program Kampung Iklim (Proklim). Tujuan pengabdian masyarakat ini  adalah membantu kelompok perempuan di desa ADT untuk menghasilkan produk kerajinan dari limbah non-organik yang bernilai kreatif dan ekonomi, dan mendukung penerapan Proklim sebagai salah satu program Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi produksi limbah rumah tangga di kota Banda Aceh khususnya di masa  pandemi Covid-19. Kegiatan ini diawali dengan memberikan pembekalan pemanfaatan dan pengelolaan limbah rumah tangga non-organik yang bernilai kreatif dan ekonomi, serta memberikan pengetahuan manajemen usaha dan ketrampilan dasar pemasaran efektif.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KESALAHAN PENGIRIMAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA LAZADA Cut Nyak Salsabila; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas kesalahan pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara online dan upaya Lazada dalam melindungi konsumen terhadap kesalahan pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara online pada e-commerce Lazada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengiriman barang dan ketidaksesuaian barang dangan spesifikasi yang diperjanjikan kerap terjadi dalam transaksi jual beli secara online. UUPK mengatur mengenai perlindungan kepada konsumen dangan tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Pasal 9 UU ITE juga menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan syarat kontrak, pelaku usaha, dan produk yang ditawarkan. Pasal 3 PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan mengenai prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak yang melaksanakan transaksi melalui media elektronik. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pelaku usaha salah dalam mengirimkan barang konsumen, yaitu faktor situasional dan individual. Walau demikian konsumen juga kerap menjadi alasan kesalahan pengiriman barang karena ketidaktelitiannya sendiri. Upaya Lazada dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha tertuang dalam terms of use Lazada yang sudah disiapkan oleh pihak Lazada yang selaras dengan ketentuan UUPK serta tidak bertentangan dengan UU yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Disarankan kepada pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap UUPK dengan menambahkan pasal mengenai hak, kewajiban, sanksi dan hal-hal terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online. Lazada selaku penyelenggara layanan disarankan untuk lebih selektif dalam hal pendaftaran penjual yang akan bergabung dengan Lazada, mengingat masih banyaknya kesalahan pengiriman barang yang disebabkan oleh pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kesalahan Pengiriman, Barang, Online.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE Jasmine Jasmine; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen, tantangan dalam melindungi hak-hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika konsumen mengalami kerugian melalui transaksi cross border e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ecommerce dapat ditemui dalam UU ITE yang menjadi dasar pengaturan mengenai e-commerce, UU ITE menjawab permasalahan mengenai perbedaan yuridiksi hukum negara antara pelaku usaha dan konsumen dijelaskan dalam pasal 54 ayat (1) UU ITE yang menjangkau pelaku usaha diluar negri sehingga jangkauan UU ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional. Selanjutnya UU PK yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia yang memberikan aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, lalu aturan mengenai transaksi cross border e-commerce tidak diatur secara khusus di Indonesia baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya. Kemudian dalam hal penyelesaian sengketa transaksi cross border e-commerce UU PK memberikan penyelesaian sengketa berupa litigasi dan non litigasi, menurut UU ITE penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara transaksi online yang dilakukan diluar pengadilan yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Disarankan pemerintah segera membentuk pengaturan khusus mengenai transaksi cross border ecommerce, dimana di harapkan pengaturan ini memberikan perlindungan terutama kepada hak-hak konsumen. Disamping itu memberi penegasan bagi E-Commerce untuk mencamtukan klausula pilihan hukum di dalam Terms and Conditions of use yang terlampir sebagai kontrak standar antara konsumen dan pelaku usaha. Agar dikemudian hari ketika terjadi perselisihan dapat menggugat ganti rugi menggunakan hukum positif di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi, Cross Border E-Commerce.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN SUATU PRODUK Cindy Santika; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak atas informasi yang jelas dan jujur melalui sistem jasa titip online di sosial media, bentuk perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dititip, dan tanggung jawab pelaku usaha jasa titip online atas kerugian konsumen akibat informasi yang tidak jelas dan tidak jujur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jastip online dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari menginformasikan produk pada akun sosial media, rincian harga, persetujuan pembelian, dan pembongkaran produk untuk memberikan penilaian atau sebagai bukti jika terjadi kerusakan pada produk yang diterima oleh konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan pelaku usaha dengan memberikan informasi mengenai keterangan pada produk yang dititipbelikan dan menyediakan media untuk mengajukan pertanyaan seputar produk. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen dengan memberikan ganti rugi berbentuk pengembalian uang dalam jangka waktu 3 hari kerja. Pada praktiknya tanggung jawab tidak terealisasi dengan baik karena ada pelaku usaha yang tidak merespon keluhan dari konsumen yang mengakibatkan konsumen tidak mendapat ganti kerugian. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dititipbelikan. Kepada konsumen diharapkan harus lebih bijak dan teliti sebelum membeli produk. Kepada pelaku usaha dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik sesuai aturan yang dibuat pemilik jastip mengenai ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Titip Online, Informasi, Produk.
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BERBASIS LIMBAH NON-ORGANIK DI GAMPONG ALUE DEAH TEUNGOH (ADT) KOTA BANDA ACEH Rizanna Rosemary; Safrina Safrina; Zulfikar Taqiuddin
RANGKIANG: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1215.51 KB) | DOI: 10.22202/rangkiang.2022.v4i1.5582

Abstract

Pengembangan wirausaha limbah rumah tangga non-organik oleh kelompok Ibu-Ibu dan Remaja Putri di Gampong Alue Deah Teungoh (ADT) Kecamatan Meuraxa menjadi salah satu upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa sekaligus solusi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Gampong Alue Deah Teungoh (ADT) merupakan salah satu desa binaan untuk program mengatasi dampak perubahan iklim atau Program Kampung Iklim (Proklim). Tujuan pengabdian masyarakat ini  adalah membantu kelompok perempuan di desa ADT untuk menghasilkan produk kerajinan dari limbah non-organik yang bernilai kreatif dan ekonomi, dan mendukung penerapan Proklim sebagai salah satu program Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi produksi limbah rumah tangga di kota Banda Aceh khususnya di masa  pandemi Covid-19. Kegiatan ini diawali dengan memberikan pembekalan pemanfaatan dan pengelolaan limbah rumah tangga non-organik yang bernilai kreatif dan ekonomi, serta memberikan pengetahuan manajemen usaha dan ketrampilan dasar pemasaran efektif.
Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Safrina Safrina
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Arbitration is a forum for dispute resolution outside of court that has been chosen by the businesses. One of benefits and advantages has by the arbitration body is the force of law from a final decition (a decition the final level) and binding (binding both parties to the dispute). In the implementation of international award, Indonesia has ratified New York Convention in 1958 through Presidential Decree No. 34 of 1981 that authorizing the execution of foreign arbitration in Indonesia. In addition, through Act No. 30 of 1999, requires that the courts play an important role in the enforcement of international arbitration. The international award can be executed in Indonesia after it being eksekuatur from the chairman of the Central Jakarta District Court. Role of Courts in the Implementation of the Decisions of International Arbitration
Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Safrina Safrina
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The existence of venture capital in Indonesia cannot be separated from an idealism to develop small and medium businesses as a pillar of the economy. This paper aims to evaluate the role of venture capital as an alternative financial support for small and medium entrepreneurs, particularly the role of PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV). This research applies a descriptive analysis method with a yuridis and empirical approached. The research findings are that there are many obstacles in the implementation process which resulted in the financing is still unfamiliar to small businesses, the unique characteristic of venture capital as an active investment that shows through mentoring is not applied and the form of small businesses in Indonesia that is mostly family business becomes problems when it is faced to an active investment that needed partnership between companies and businesses. The Role of Venture Capital as an Alternative Financial Support for Small And Medium Entrepreneurs