Darmawan Darmawan
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor Mariana Mariana; Darmawan Darmawan; Suhaimi Suhaimi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i3.11836

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum terhadap notaris yang tidak membuka kantor, dikaitkan dengan pengawasannya. Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, notaris wajib menjalankan jabatannya secara nyata yaitu salah satunya wajib membuka kantor. Kenyataanya masih ditemukan notaris yang tidak membuka kantor. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi notaris yang tidak membuka kantor, Majelis Pengawas Daerah bisa merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang kantor tidak dibuka. Diharapkan Majelis Pengawas Daerah lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak membuka kantor, melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara rutin kepada notaris supaya tidak ada notaris yang tidak membuka kantor, dan notaris bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Supervision of Notary That Does not Open an Office This study aims to examine the legal consequences of notaries who do not open offices, linked to their supervision. After taking an oath and inauguration, the notary is obliged to carry out his position significantly, one of which must open an office. The fact is still found notary who does not open an office. The research method is empirical juridical, by reviewing the applicable legal provisions and what is happening in the reality of society. The results showed that the legal consequences for notaries who did not open offices, the Regional Supervisory Council could recommend to the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council will impose sanctions. It is hoped that the Regional Supervisory Council will be more assertive in supervising notaries, conduct regular checks and guidance so that there are no notaries who do not open offices, and notaries can carry out their duties and obligations in accordance with applicable laws.
Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah Eni Suriati; Darmawan Darmawan; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i3.10970

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait makanan jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini bisa menjawab masalah yang diajukan. Selain bahan hukum, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris juga menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan diberikan dengan cara pengawasan terhadap penjual makanan yang berjualan di lingkungan sekolah. Pemerintah disarankan agar mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen anak. Consumer Protection on Snacks Hazardous Ingredients at School Area This research conducted to see how the consumer’s protection and the supervision carried out by Aceh Besar District Government related to children's snacks that contain hazardous ingredients in the school environment. This research applied empiric juridical approach, it is hoped that can answer the problems arise. Not only uses legal materials but this research also uses primary data. The results of the study indicate that the Aceh Besar District Government seeks to provide protection for child consumers of snacks hazardous ingredients. Protection is provided by giving supervision for food sellers who sell in the school area. It is suggested to the government to consider making a special law on child consumers protection.