Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh Syamsul Bahri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Sharia law is implemented to bring peaceful for society without looking from ethnicity, group and religion but in its implementation, there are many political elements. From the fact, it requires thoughts to find concept based on history of it implementation in Aceh. This research applies qualitative method by case study finding the concept of implementation of the law in Aceh. Data sources are from literature and also from people thoughts. This research shows that the matter of sharia law is closed to the meaning. If it is explored detailed many thought on it depending on it. By its long history hence it must be a part of unification of concept in its implementation. The development of the law in Aceh society it not separated from the implementation of sharia law itself. Sharia Law Implementation Concept in Aceh
Korupsi dalam Kajian Hukum Islam Syamsul Bahri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan yang dikategorikan berupa penyuapan, manipulasi dan lainnya. Dalam kajian hukum di Indonesia, korupsi tergolong dalam perbuatan tindak pidana seperti tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Dilihat dari dampaknya, perbuatan ini tidak hanya mempengaruhi moralitas manusia secara personal, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial yang paling parah, seperti kemiskinan, tidak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengrusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan dengan tujuan pensyari’atan. Akibat dari dampak tersebut, Islam melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut dan dapat diganjar dengan sanksi yang berat. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang mencari dan menemukan sumber hukum dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan topik bahasan yang dikaji. Corruption in Islamic Law ABSTRACT: Corruption is an action that is categorized in the form of bribery, manipulation etc. Indonesia’s legal study, corruption belongs to the deeds of the offenses set forth in the Act Number 31, 1999 in relation to the Act Number 20, 2001. Form the impact, this action not only affects human morality personality, but also public interest. The damages to all aspects of life are able to create slump values of morality and the most severe social inequality, such as poverty, crime is not severe and more. This causes destruction of the public good and contrary to the purpose Islamic law obedience. As a result, Islam forbids and prohibits such action, and can be rewarded with severe sanctions. This is normative legal research, seeking and finding the source of the laws of literature related to the topic being studied.
Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Pitriani Pitriani; Syamsul Bahri
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i1.31966

Abstract

Setelah perceraian, pemenuhan hak nafkah anak kerap terabaikan meskipun telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang, serta upaya yang dilakukan oleh ibu untuk memastikan anak yang diasuhnya tetap menerima nafkah. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan informan sebagai data primer, serta kajian pustaka sebagai data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut mencakup beban tambahan yang muncul setelah ayah menikah lagi, kesalahpahaman terkait sistem matrilineal dalam Hukum Adat Minangkabau, kesulitan ekonomi, kurangnya kepercayaan ayah terhadap ibu, minimnya komunikasi antara ayah dan anak, serta ketidaktahuan ibu dan anak mengenai keberadaan ayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan hak nafkah anak terpenuhi. Pemerintah dan lembaga adat disarankan untuk menetapkan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajibannya. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam melindungi hak anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.