Garuda - Garba Rujukan Digital

The legality of Boster Pro Online Game Transactions Based On Fatwa Assembly Of Indonesian (MUI) No. 116/DSN-MUI/ix/2017 About Sharia Electronic Money Haris Fadillah; Muhammad Syukri Albani Nasution; Ramadhan Syahmedi; Mhd. Yadi Harahap
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.10162

This study aimed to describe the mechanism of buying and selling Diamonds in the online game Boster Pro based on the DSN MUI fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017 on buying and selling Diamonds in the Boster Pro game. This type of research is normative law, which uses materials from written regulations or other normative legal materials. The study results concluded that the online game boster pro is a game to play slots, cards, and other betting games, and whoever often wins will get a lot from the bet. The bet is made using Diamonds (virtual coins) instead of Diamonds to play the game. In the Boster Pro game, Diamonds are provided on a limited basis; the more often gamers play games, the fewer Diamonds in the game. Then, gamers are looking for alternatives to get these by buying and selling transactions, namely by buying Diamonds belonging to luckier people. Gamers do this so they can continue to play the game. According to the DSN MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017, in the buying and selling transaction of the Diamon game Boster Pro, the consent and acceptance are clear because the perpetrators of the buying and selling transactions are in a conscious state. However, according to the MUI, traded objects contain elements of maysir because they benefit from betting on a game. The next reason, the object of buying and selling is unclear and has no real formPenelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli Diamon dalam game online Boster Pro perspektif fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli Diamon dalam game Boster Pro. Jenis penelitian adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa game online boster pro adalah suatu game untuk memainkan slot, kartu, dan game lainnya yang bersifat taruhan, siapa yang sering memenangkan akan banyak mendapat dari taruhan tersebut. Taruhan tersebut dilakukan menggunakan Diamon (koin maya) sebagai pengganti Diamon untuk memainkan game tersebut. Dalam game Boster Pro disediakan Diamon secara terbatas, semakin sering gamers memainkan game maka semakin berkurang Diamon dalam game tersebut, berawal dari hal itu gamers mencari alternatif untuk mendapatkan tersebut dengan cara transaksi jual beli yaitu dengan cara membeli Diamon milik orang yang lebih beruntung. Hal ini dilakukan gamers agar bisa terus memainkan game. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam transaksi jual beli Diamon game Boster Pro ini ijab dan qobul sudah jelas, karena pelaku jual beli bertansaksi dalam keadaan sadar. Akan tetapi, menurut MUI mengenai objek yang diperjual belikan mengandung unsur maysir karena mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan sebuah game. Alasan selanjutnya, objek jual belinya tidak jelas dan tidak memiliki wujud nyata.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi M Ardiansyah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7834.337-343

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Secara khusus, fokusnya adalah pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berhubungan Dengan Tanah. Selain itu, penelitian ini mengkaji penafsiran Pasal 4 undang-undang tersebut di atas, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi atas utangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder seperti wawancara informan, analisis dokumen, publikasi, dan data internet. Untuk mendapatkan jawaban yang menyeluruh, digunakan dua metodologi yang berbeda, khususnya pendekatan legislatif dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur jika terjadi wanprestasi debitur, serta tindakan hukuman yang mungkin dilakukan kreditor dalam menanggapi wanprestasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Selain itu juga untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan kreditur jika terjadi wanprestasi terhadap debitur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, perlindungan hukum terhadap kreditur berbentuk perjanjian kredit yang didokumentasikan dalam suatu akta, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU No. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan merupakan bukti adanya Hak Tanggungan yang mempunyai irah-irah dan mempunyai kekuasaan eksekutif yang sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila debitur wanprestasi atau tidak membayar, maka debitur dapat langsung meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memulai eksekusi melalui pelelangan umum, yang bertujuan untuk menjamin pembayaran piutang para kreditur.

Religious Moderation in the Frame of Tolerance in Lau Pengulu Village, Mardinding District, Karo Regency, North Sumatra Mhd. Yadi Harahap; Desi Indriani Rahma Wati; Abdillah Habib Saputra Sinaga; Nurwanda Safitri Br Tompul; Sabrina Maharani Putri
Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Vol 7 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurma.v7i2.2067

This research investigates the role of religious moderation in promoting religious tolerance in Lau Pengulu Village, North Sumatra. This village is a microcosm of the complexity of religious harmony in Indonesia. In the context of significant religious diversity, the question of how to be religious in moderation and maintain tolerance becomes relevant. This research sample used a purposive withdrawal method and interviews with 30 participants from various religious backgrounds. The results show that the practice of religious moderation supports tolerance between religious groups. This practice is manifested in joint participation in religious activities and social cooperation. These findings have practical significance for the development of educational programs, policies, and the promotion of interfaith cooperation.

The Concept of Structural Legal Aid in Handling and Corruption Eradication Hidayat; Dhiauddin Tanjung; Mhd. Yadi Harahap
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 21 No 02 (2024): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v21i02.8712

Corruption is a structural crime that is very dangerous for social life. Because this crime will destroy the social order system in various sectors. Starting from education, economics, law and others. Therefore, it is necessary to immediately resolve this problem using the right concept. Namely using the concept of Structural Legal Assistance which prioritizes community participation (non-litigation) to be fully involved in corruption eradication activities. Another thing that can be said is that this concept also does not rule out the concept (litigation) of taking action against corruption crimes. Apart from that, the use of the concept of Structural Legal Assistance in eradicating corruption often faces the risk of obstacles or obstacles in its implementation. So this is where the existence of maqashid sharia as a knife edge for analyzing the concept of structural legal assistance in eradicating corruption. This research uses a type of juridical-empirical research with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. Furthermore, to enrich the content of this research the author conducted interviews and observations at the YLBHI institution. Then supported by legal materials, journals and data documents related to this research. The results of this research are that maqashid sharia views the concept of structural legal assistance as highly recommended as a concept for eradicating corruption. Because this concept prioritizes recovery and development of the impact of corruption crimes.

Ρenetapan Denda Keterlambatan Iuran Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 Jelita Harahap; Mhd. Yadi Harahap
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 1 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i1.6628

BPJS Kesehatan is an institution established to provide national health insurance based on social insurance. However, in its implementation, BPJS Kesehatan reaps the pros and cons. so, the author feels that BPJS Kesehatan still needs a more in-depth study, especially related to the imposition of fines by referring to Fatwa DSN-MUI Number 98 of 2015. The formulation of the problem of this research is how the provisions of fines sanctions according to Fatwa DSN-MUI Number 98 of 2015 Number 8 paragraph (1), points a, b and c regarding Provisions related to Sanctions. how the application of fines for late BPJS contributions according to Presidential Regulation No. 64 of 2020. The research method used by Yuridis Normatif with a statutory approach is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being studied that occur in the field. the conclusion of this research shows that based on the 2015 MUI DSN Fatwa decision regarding the application of late payment fines for BPJS Health, MUI Classifies the application of late fines to the implementation of BPJS Health.

Edukasi Pola Asuh dan Gizi Seimbang untuk Mengurangi Risiko Stunting pada Balita di Lubuk Tukko: Pengabdian Suri Hariyatih; Zahra Amalia Khairai; Muhammad Iqbal Rahman; Ahmad Maulid Nasution; Mhd. Yadi Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2754

Stunting is a chronic nutritional problem that remains a major public health challenge in Indonesia. The main factors causing stunting are inappropriate parenting practices and limited fulfillment of balanced nutrition. Based on data from the local Public Health Center, out of 102 toddlers measured, 99% have a normal height, while the remaining 1% are in the very short category. Through the Community Service Program (KKN), students of Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) carried out an educational activity on parenting practices and balanced nutrition in Lubuk Tukko Village on August 7, 2025. The methods used included interactive counseling, discussions, and collaboration with the village government, which also provided free nutritious food. The results showed an increase in community understanding, with around 80% of participants able to recall the main points regarding stunting and the importance of balanced nutrition. The activity also proved effective in raising community awareness and encouraging the adoption of healthy living behaviors as a tangible effort to reduce the stunting rate.

ELECTION PARTICIPANTS' CAMPAIGN ON SOCIAL MEDIA DURING QUIET TIMES BASED ON KPU REGULATION NUMBER 232018 AND FIQH SIYASAH PERSPECTIVE Mutia Khairani Hasibuan; Mhd. Yadi Harahap
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.90

The use of social media as a campaign method for election participants can be very effective in building wide contacts and saving time compared to other campaign methods. This shows that with the help of social media, politicians and political parties can easily campaign anywhere and at any time, meaning that campaigning on social media is not limited by location and time. However, as a candidate, this can be realized as a form of campaign.The aim of this research is to find out whether this should be considered an election violation or a form of freedom of expression. The use of social media for non-campaign activities must be seen from several different points of view, this activity is a form of election violation but can also be seen as a form of freedom of opinion. The campaign in fiqh siyasah is not yet familiar and widely known. The term predates contemporary times, when many Muslim-majority countries, especially in the Middle East and Southeast Asia, formed democratic nation-states. Campaign behavior is one of the main parts in organizing elections. In Siyasaah Fiqh the word for general elections is called Intikhabah Al-'Ammah, Intikhabah is Jama'muannas' salim which means to choose. This research will examine in more depth the use of social media by election participants during the quiet period in terms of general election commission regulation number 23 of 2018 and also fiqh siyasah by using the opinion of Yusuf Al Qardhawi with the concept or theory of Siyasah Al-Syarr'iyyah, namely in terms of campaign.

Ρenetapan Denda Keterlambatan Iuran Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 Jelita Harahap; Mhd. Yadi Harahap
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 1 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i1.6628

BPJS Kesehatan is an institution established to provide national health insurance based on social insurance. However, in its implementation, BPJS Kesehatan reaps the pros and cons. so, the author feels that BPJS Kesehatan still needs a more in-depth study, especially related to the imposition of fines by referring to Fatwa DSN-MUI Number 98 of 2015. The formulation of the problem of this research is how the provisions of fines sanctions according to Fatwa DSN-MUI Number 98 of 2015 Number 8 paragraph (1), points a, b and c regarding Provisions related to Sanctions. how the application of fines for late BPJS contributions according to Presidential Regulation No. 64 of 2020. The research method used by Yuridis Normatif with a statutory approach is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being studied that occur in the field. the conclusion of this research shows that based on the 2015 MUI DSN Fatwa decision regarding the application of late payment fines for BPJS Health, MUI Classifies the application of late fines to the implementation of BPJS Health.

LEGAL IMPACT OF DEBT DEFAULT IN FATWA DSN-MUI NO. 11/2000 (CASE STUDY OF MICRO WAQF BANK MAWARIDUSSALAM) Hasibuan, Fitri Hidayanti; Dhiauddin Tanjung; Mhd. Yadi Harahap
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6463

The purpose of this study is to determine the legal impact of debt default in the DSN-MUI fatwa. 11/2000. This research will discuss the legal regulation of debt coverage agreements according to the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 11 of 2000. Then the legal answer due to the default in the debt coverage agreement and the legal impact of debt coverage on the provision of capital through the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. This research uses a normative legal approach. The data used as the basis for this research is secondary data, which consists of various sources such as books, scientific journals, and academic articles. The results of the research show that the legal regulation of debt coverage agreements according to the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 11 of 2000 is that later the bank will get service rewards or fees for kafalah financing carried out based on sharia principles and if the guarantor does not carry out its obligations that have been due, it must pay compensation. Legal liability due to default in the debt coverage agreement is The position of the individual insurer as the guarantor of the debtor's debt has an obligation to fulfill the payment of debts owned by the debtor when the debtor is unable to pay off his debt. If the insurer consists of more than one person, then the liability of the debtors, each of which is bound for all debts or known as the term bearing. The consequences of the Debt Coverage Law on the provision of capital through the Mawaridussalam Micro Waqf Bank are the role of the Mawaridussalam Islamic boarding school in the economic empowerment of the community through the business unit of the Islamic boarding school of the Sharia Micro Waqf Bank, namely: Getting loan assistance in the form of money for capital to continue the business and business development; Releasing the public from loan sharks and financial institutions with an interest or riba system; Experiencing an increase in daily income and an increase in religious knowledge. From the results of interviews with resource persons who are customers of the Sharia Micro Waqf Bank at the Mawaridussalam Islamic Boarding School.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search