Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PROFESIONALITAS DAN PROPORSIONALITAS Hayat Hayat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.015 KB)

Abstract

Pegawai tidak tetap yang disingkat PTT merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan yang diharapkan mampu untuk bersinergi dengan SDM lainnya dalam instansi pemerintah. PTT mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal kinerja untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dengan prinsip kesamaan, keadilan dan kebaikan. Hal ini harus didorong atas akuntabilitis dalam kinerja sebagai bagian terpenting dalam pemecahan masalah yang terus bergulir dengan keberadaan PTT. Pemerintah menuntut seluruh pegawainya baik PNS maupun PTT untuk secara profesional menjalankan tugas sebagai pelayan publik guna menciptakan pemerintahan yang baik. Kata kunci: PTT, profesional, pemerintahan yang baik
IMPLEMENTASI SISTEM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DI INDONESIA Raysha Mirta Nabila; Sherlyca Zahwa Dwi Sylsilia; Hayat Hayat
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 7 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i7.9771

Abstract

A B S T R A K Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem etika administrasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di Indonesia. Etika administrasi publik merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, penerapan etika ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran aparatur sipil negara akan pentingnya prinsip-prinsip etis dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa instansi pemerintah daerah yang telah menerapkan standar etika administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem etika administrasi publik yang konsisten mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi potensi penyimpangan. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi etika administrasi publik dan peningkatan kapasitas pegawai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah di Indonesia. A B S T R A C T This research aims to analyze the implementation of the public administration ethics system in improving the quality of government services in Indonesia. Public administration ethics is one of the key factors that can encourage the realization of good, transparent and accountable governance. In the Indonesian context, the application of ethics is faced with various challenges, such as complex bureaucracy, corrupt practices, and low awareness of state civil servants regarding the importance of ethical principles in public services. This research uses a qualitative approach with case study methods in several local government agencies that have implemented public administration ethical standards. The research results show that consistent implementation of a public administration ethics system can increase public satisfaction with government services, strengthen accountability, and reduce the potential for irregularities. However, the success of this implementation is highly dependent on leadership commitment, ongoing training, and effective supervision. This research recommends strengthening public administration ethics regulations and increasing employee capacity as strategic steps in improving the quality of government services in Indonesia.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI POLRESTA MALANG KOTA Quraini Citra Pratiwi; Afifah Anindya Putri; Hayat Hayat
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 9 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i9.10063

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Malang Kota. Pelayanan publik yang efektif merupakan indikator penting kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polresta Malang telah menerapkan prosedur yang sistematis dan fasilitas yang memadai, terdapat beberapa kendala seperti waktu tunggu yang lama, ketidakjelasan informasi, dan keluhan terkait ujian praktik. Program inovatif seperti SIM Polisi RW Melayani (SIMPONI) diakui masyarakat sebagai langkah positif yang mempermudah proses pengurusan SIM. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam transparansi dan efisiensi, dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. A B S T R A C T This research aims to analyze the quality of public services in processing driving licenses (SIM) at Malang City Police. Effective public services are an important indicator of government performance in meeting community needs in accordance with Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. This research uses a qualitative approach with interview methods and literature study to obtain in-depth data. The research results show that although the Malang Police have implemented systematic procedures and adequate facilities, there are several obstacles such as long waiting times, unclear information, and complaints regarding practical exams. Innovative programs such as the Community Service RW Police SIM (SIMPONI) are recognized as positive steps that simplify the process of obtaining a SIM. Further analysis shows that improving service quality, particularly transparency and efficiency, can strengthen public trust in the police. The implications of this research show the importance of continuous innovation in public services to achieve higher public satisfaction.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DINOYO, KEC, LOWOKWARU DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Solehudin Yulianto; Ubaidillah Ubaidillah; Hayat Hayat
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 9 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i9.10096

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini menganisis gaya kepemimpinan kepala desa dinoyo, kota malang dalam mewujudkan good governance diwilayahnya melalui study literature. Penelitia ini mengkaji berbagai teori kepemimpinan dan konsep good governance untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa berkontribusi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis literature dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait kepemimpinan desa dan good governance. Hasil analisis menunjukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan pemberdayaa warga memiliki potensi besar dalam mewjudkan good governance di desa. ABSTRACT This journal analyzes the leadership style of the village head of Dinoyo, Malang City in realizing good governance in his area through literature study. This research examines various leadership theories and good governance concepts to understand how the village head's leadership style contributes to achieving good governance. Literature analysis was carried out by reviewing various sources, such as books, scientific journals, and official documents related to village leadership and good governance. The results of the analysis show that a transformational leadership style that focuses on community development and citizen empowerment has great potential in realizing good governance in the village.
PEMBERDAYAAN ETIKA PANCASILA DALAM KONTEKS KEHIDUPAN PERKULIAHAN: Empowerment of Pancasila Ethics in the Context of College Life Ummu Maulatul Farikha; Madya Tansofa Andika Prawira; Hayat Hayat
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 10 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i10.10203

Abstract

A B S T R A K Salah satu fungsi pendidikan adalah membangun karakter bangsa yang harus tetap dipertahankan. Begitu pula perlu dikembangkan nilai-nilai yang dikategorikan high-trust seperti Etika Pancasila menjadi fundamental bangsa dalam rangka penguatan integritas para penyelenggara negara atau pejabat publik jelas perlu penguatan etika. Penguatan Etika Pancasila dalam konteks kehidupan kampus adalah isu yang sangat penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan sebagai dasar etika dalam kehidupan akademik, serta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila sudah diajarkan dalam kurikulum, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa masih terbatas, terutama dalam hal penguatan karakter dan integritas. A B S T R A C T One of the functions of education is to build the nation's character, which must be maintained. Likewise, it is necessary to develop high-trust values, such as Pancasila Ethics, to become a fundamental part of the nation in strengthening the integrity of state officials or public servants, which clearly requires an ethical reinforcement. Strengthening Pancasila Ethics in the context of campus life is a very important issue in shaping the character of students who possess integrity and a sense of responsibility. This study aims to investigate how the values of Pancasila are applied as an ethical foundation in academic life, as well as to identify the various challenges and opportunities in its implementation. This research employs a qualitative approach using interview techniques and documentation studies. The findings of the study indicate that, although the values of Pancasila are taught in the curriculum, their application in students' daily lives is still limited, particularly in terms of strengthening character and integrity.
ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PENDIDIKAN Maulidia Choifa Almahmuda; Fathimatuz Zahro; Hayat Hayat
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 10 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i10.10205

Abstract

A B S T R A K Etika administrasi public memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel dan berintegrasi.Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip etika administrasipublik disektor pendidikan, termasuk pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta menejemen lembaga pendidikan. Penerpan etika ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga mencegah prakti-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kali menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Selain itu, etika administrasi public berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan akses pendidikan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.Artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan utama dalam penerapan etika administrasi public di pendidikan serta memberikan rekomendasi strategis untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik,professional, dan bertanggung jawab. A B S T R A C T Public administration ethics has an important role in improving the quality of transparent, accountable and integrated educational governance. This article discusses the application of the principles of public administration ethics in the education sector, including the importance of honesty, responsibility and fairness in decision making and management of educational institutions. The application of this ethics not only strengthens public trust in educational institutions, but also prevents practices of corruption, collusion and nepotism which often become challenges in the world of education. Apart from that, public administration ethics functions as a foundation for creating inclusive and fair access to education for all levels of society. This article also highlights the main challenges in implementing public administration ethics in education and provides strategic recommendations for realizing better educational governance, professional and responsible.
PERAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BAIK Yayang Irsintia Abas; Rania Amelia Firnady; Hayat Hayat
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 11 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i11.10206

Abstract

A B S T R A K Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran etika dalam administrasi publik sebagai landasan untuk mencapai tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan yang efisien. Alasan utama penelitian ini adalah kebutuhan mendesak untuk memahami prinsip-prinsip dasar etika, seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas di tengah tantangan kompleks yang dihadapi sektor publik. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa etika berperan krusial dalam administrasi publik, berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai indikator kualitas pelayanan. A B S T R A C T This study aims to raise awareness of the importance of the role of ethics in public administration as a foundation for achieving good governance and efficient decision-making. The main reason for this study is the urgent need to understand the basic principles of ethics, such as transparency, fairness, and accountability amidst the complex challenges facing the public sector. Using the literature study method, this study found that ethics plays a crucial role in public administration, functioning not only as a guideline in decision-making, but also as an indicator of service quality.
Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik: (Studi pada Kantor Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung) Akhmad Rifai; Hayat Hayat; Hirshi Anadza
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v6i2.2044

Abstract

The quality of public service is one of the indicators of the success of local governments in the context of regional autonomy. This research examines the implementation of the Integrated Administrative Services Program (PATEN) in Kalidawir District, Tulungagung Regency, as a strategy to bring administrative services closer to the community. This study aims to determine the quality of PATEN services and identify the inhibiting factors in optimizing the conduct of public services. The method used is descriptive qualitative method. Data were collected through observation, documentation, and interviews, and then analyzed interactively using the Miles and Huberman model. This study adopts five dimensions of service quality according to Zeithaml, Berry, and Parasuraman, namely: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research findings indicate that the implementation of PATEN in Kalidawir District has good performance in terms of service infrastructure, procedural accuracy, responsiveness, and transparency. The inclusivity of services is supported by facilities such as child-friendly rooms and breastfeeding rooms. The staff always implements SOP, provides timely services, and maintains professional behavior. However, there are two main obstacles that hinder the optimization of services: inadequate infrastructure for the elderly and persons with disabilities, as well as limited public understanding of service procedures. These challenges affect access, efficiency, and perceptions of service delivery. This study concludes that although PATEN services in Kalidawir District meet general standards, improving inclusive facilities and communication strategies is essential for more equitable and effective service outcomes.