Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Lentera Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan UNEJ e-Proceeding Widya Yuridika Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Recital Review Awang Long Law Review Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Notaire Riau Law Journal Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Ilmu Kenotariatan Journal of Private and Economic Law Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia
Iswi Hariyani
Fakultas Hukum Universitas Jember
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
KARAKTERISTIK PRODUK ROBOT TRADING BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL DI BURSA BERJANGKA KOMODITI Serfiyani, Cita Yustisia; Hariyani, Iswi
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.871

Abstract

Aktifitas trading di pasar komoditi yang biasanya dilakukan oleh manusia sebagai pialang kini telah melibatkan peran robot berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi bersinggungan dengan isu etika dan norma hukum bahkan dapat merugikan masyarakat utamanya akibat substansi iklan yang tidak lengkap mengenai informasi baik dan buruknya penggunaan robot trading apalagi terhadap robot trading yang disediakan oleh lembaga yang belum terdaftar di BAPPEBTI. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan padahal jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen berhak atas informasi dan perlindungan. Oleh sebab itu, perlu dikaji mengenai keabsahan perjanjian konsumen yang melandasi keputusan konsumen dalam memilih jasa robot trading di aktifitas investasinya serta kejelasan kedudukan subyek hukum dalam perjanjian investasi berjangka komoditi secara daring yang melibatkan peran robot trading ini. Penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini akan membahas dan meneliti mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna layanan robot trading di perdagangan berjangka komoditi sebagai perkembangan terbaru di luar UUPK sehingga penanganan terhadap kerugian konsumen hendaknya dapat disesuaikan dengan faktor utama penyebab kerugian yakni wanprestasi oleh pihak pengelola platform sebagai subyek hukum. Trading activities in the commodity market that are usually carried out by humans as brokers now involve the role of artificial intelligence-based robots which have the potential to intersect with issues of ethics and legal norms and can even be detrimental to society, mainly due to incomplete advertising substance regarding the good and bad information of using trading robots, let alone against trading robots provided by institutions that have not been registered with BAPPEBTI. Consumers are the most disadvantaged party even though when referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) consumers have the right to information and protection. Therefore, it is necessary to study the validity of consumer agreements that underlie consumer decisions in choosing robot trading services in their investment activities and the clarity of the position of legal subjects in online commodity futures investment agreements that involve the role of this trading robot. Research using the statutory approach method and this conceptual approach will discuss and examine aspects of consumer protection for users of robot trading services in commodity futures trading as the latest development outside the UUPK so that the handling of consumer losses should be adjusted to the main factors causing losses, namely default by the platform manager as a legal subject.
Developers’ Data Protection in the Open-Source Application with the Copyleft License Serfiyani, Citi Rahmati; Yustisia Serfiyani, Cita; Hariyani, Iswi; Tharifah Arsari, Devina
Lentera Hukum Vol 8 No 1 (2021): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v8i1.21012

Abstract

Copyright protection of digital products in an open-source system has led to the emergence of copyleft against copyright. Copyleft licenses in open-source serve to impose limits on creations to protect creators' moral rights. At the same time, personal data protection is one part of personal rights amidst the advent of information technology. The development of copyleft products and licenses that usually take place online can potentially lead to violations that harm application developers’ personal data. This paper aimed to characterize copyleft as an antithesis of copyright and analyze legal protection on the open-source application developers' personal data. Using legal research, this paper showed that open-source licenses could consist of two categories. First, non-copyleft licenses in the form of permissive licenses, included in the software under it and are subject to copyright. Second, the copyleft license, which required licenses to modify and distribute copyleft products. This open-source license adopted a form of a standard contract and personal data protection in copyleft products through open-source sites were using a preventive and repressive way. This paper recommended a copyleft-based legal protection mechanism and creators' data by considering the comparative aspects of the copyleft and copyright concepts' characteristics to respect moral rights. KEYWORDS: Personal Data Protection, Indonesia’s Copyright Law, Copyleft License.
Kedudukan Kreditor Asing Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor Yang Berkedudukan Di Indonesia Ilmi, Besty Dyah Qorina; Hariyani, Iswi; Prakoso, Bhim
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara PKPU dengan melibatkan unsur asing di dalamnya pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perkara cross border insolvency. Pengaturan cross border insolvency dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur mengenai unsur asing berupa obyek yakni aset debitor pailit yang berada di luar negeri, dan pengaturan mengenai keterlibatan unsur asing salah satunya kreditor asing. Hal tersebut tentu menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait kedudukan kreditor asing yang terlibat dalam proses PKPU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum dianalisis mengunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bahwa dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai cross border insolvency yang berkaitan dengan unsur subyek. Pada perkembangannya telah banyak negara-negara di dunia yang mengatur mengenai cross border insolvency secara lengkap, berdasarkan hal tersebut Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum khususnya dalam kepailitan dan PKPU.
Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Amalia, Eka Putri; Hariyani, Iswi; Prakoso, Bhim
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v7i2.5264

Abstract

ABSTRACT Economic devellopment in the business world result in problems that are resolved through bankruptcy and PKPU. Settlement through a PKPU application is more attractive to the public than a bankruptcy application. In PKPU application there is a simple proof that has multiple interpretations so that many PKPU applications are rejected due to unsimple proof. The research method used is normative research method through primary and secondary legal materials. Simple proof is evidence carried out in bankruptcy and PKPU cases, aimed at accelerating the case settlement process. Simple proof is regulated in Article 8 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, but the regulation has multiple interpretations. Debt in simple proof are debt that can be sourced from agreements and laws, one of which is the uppaid Value added Tax (PPN) bill. As a result of the legal uncertanty of simple proof, debt settlement, one of which is a PPN bill, cannot be carried out fully and even though the judge’s legal considerations are in accordance with the simple proof norm, there is still a lack of explanation regarding simple proof. Keywords: Simple proof, Debt, PKPU. ABSTRAK Perkembangan ekonomi dalam dunia bisnis mengakibatkan permasalahan yang diselesaikan melalui kepailitan dan PKPU. Penyelesaian melalui permohonan PKPU lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan permohonan pailit. Di dalam permohonan PKPU terdapat pembuktian sederhana yang memiliki multitafsir sehingga banyak permohonan PKPU yang ditolak akibat pembuktian tidak sederhana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui bahan hukum primer dan sekunder. Pembuktian sederhana merupakan pembuktian yang dilaksanakan dalam perkara pailit dan PKPU yang bertujuan dalam mempercepat proses penyelesaian perkara. Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun pengaturan tersebut memiliki multitafsir. Utang dalam pembuktian sederhana merupakan utang yang dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang, salah satunya pada tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum terbayarkan. Akibat ketidakpastian hukum pembuktian sederhana penyelesaian utang yakni salah satunya tagihan PPN tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya serta walaupun dalam pertimbangan hukum hakim sesuai dengan norma pembuktian sederhana namun masih minim penjelasan mengenai pembuktian sederhana. Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Utang, PKPU.
Akibat Hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Perusahaan Asuransi Ke Pengadilan Niaga Yang Diajukan Oleh Pemohon Yang Tidak Memiliki Legal Standing Septiani, Vira Nadia; Hariyani, Iswi; Prakoso, Bhim; Hasbullah, M. Afif
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v7i2.5394

Abstract

Human life is inseparable from the existence of risk, the occurrence of which cannot be ascertained and causes damage, loss, costs incurred, loss of profit, and others. Anticipating this, insurance is present in the midst of society as an institution for delegation or transfer of risk. However, insurance companies in carrying out their obligations also experience problems, one of which is regarding default, which causes the insurance company to be in the PKPU or bankruptcy process. Only certain parties can file PKPU or bankruptcy against an insurance company to the commercial court. The formulation of the problem in this article is the applicant who has legal standing to file PKPU or bankruptcy to the commercial court for insurance companies and the legal implications if PKPU or bankruptcy for insurance companies to the commercial court is filed by an applicant who does not have legal standing. Keywords: Insurance. Legal Standing, PKPU or bankruptcy. Abstrak Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya risiko, yang terjadinya tidak dapat dipastikan dan menimbulkan kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, dan lain-lain. Mengantisipasi hal tersebut, asuransi hadir ditengah masyarakat sebagai lembaga pelimpahan atau pengalihan risiko. Namun perusahaan asuransi dalam menjalankan kewajibannya juga mengalami masalah salah satunya mengenai gagal bayar, yang menyebabkan perusahaan asuransi berada dalam proses PKPU atau pailit. Hanya pihak tertentu yang dapat mengajukan PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah pemohon yang memiliki legal standing untuk mengajukan PKPU atau pailit ke pengadilan niaga atas perusahaan asuransi dan implikasi hukum apabila PKPU atau pailit atas perusahaan asuransi ke pengadilan niaga diajukan oleh tertanggung sebagai pemohon yang tidak memiliki legal standing. Kata Kunci: Asuransi. Legal Standing, PKPU atau pailit.
Tanggung Gugat Direksi Terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau Melalui Doktrin Fiduciary Duty Frinaldo, Dimas Seandy; Hariyani, Iswi; Prakoso, Bhim
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 8 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i1.6479

Abstract

Abstract: Article 92 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law states that the board of directors accepts the mandate of the company to take care of the interests of the company, as well as its duties and functions in running the company (fiduciary duty). The responsibility of the board of directors in managing the company can have consequences if the board of Directors has bad faith in carrying out its obligations. The study was conducted using normative juridical methods to find the liability of the board of directors to audit the Financial Statements of Limited Liability Companies. Such as the case of the Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk who were negligent and bad faith in making financial statements in 2018. The implementation of PSAK 23 in the presentation of the financial statements for the 2018 financial year has been based on Generally Accepted Accounting Principles, but the work between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mahata Aero Teknologi has not been recognized as revenue because it can cause confusion and mislead the company. Based on Article 97 paragraph (3) and (4) of the Limited Liability Company Law, each member of the board of directors bears full responsibility personally and/or jointly and severally for the losses of the company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. Legal implications in the event that the financial statements provided are incorrect and / or misleading, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the injured party. Keywords: Responsibilities; Directors; Financial Statements.
THE APPLICATIONS OF DECLARATION DECISIONS ON CIVIL PROCEDURE LAW IN INDONESIA Zulaika, Emi; Erfandy, Noviandy Nur Fadillah Putranti; Hariyani, Iswi
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1377

Abstract

Declaratory judgment is one of the decisions that can be given by the court to confirm a pre-existing legal right or situation, and not to provide new recognition or ratification. Declaratory decisions do not require execution because the decision explains the existing situation or the actual situation. The Civil Procedure Law has not fully addressed the problems related to execution that have become complaints from the public, especially regarding the governance and execution procedures that can produce an effective and efficient process. Some of the problems that will be analyzed are whether a declaration decision can be requested for execution and find out the time limit for requesting execution of the declaration decision. Furthermore, the study will explore the broader implications of these legal gaps, such as how they contribute to delays in the resolution of disputes and the challenges faced by parties seeking justice. This lack of clear regulation significantly hinders the smooth enforcement of the judicial process and contributes to unresolved legal disputes. Juridical-normative research results in finding a legal vacuum in the regulation of execution of civil procedural law in Indonesia. In this case, it’s the declaration decision that does not need to be requested for execution, if you want to execute it, you need to file a new lawsuit. However, it should be noted that there is no provision that regulates the period of time when the decision must be executed by the losing party or the time limit for the execution of the execution decision.
Justice Perspective on Agrarian Reform in Realizing People’s Welfare Prakoso, Bhim; Hariyani, Iswi; Ali, Moh.
Notaire Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i3.58676

Abstract

This paper analyzes agrarian reform from the perspective of justice in realizing people’s welfare. The aim of agrarian reform is to organize land management, both in terms of asset management and access for the benefit of the people, so that an interesting legal issue to study in depth is equitable land management. It is necessary to understand that the no. of inequality in land control and ownership creates disparities which are correlated with imbalance. Agrarian reform based on asset management and access is expected to be able to answer the problem of inequality, especially in the object of agrarian reform. This research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. Agrarian reform can be interpreted as the government’s efforts to organize assets and community access related to land, which so far has been felt to have a lot of inequality in control and ownership. This arrangement is very important to provide certainty and access to manage assets so that they can provide equitable welfare. Fair land management is part of the state’s constitutional mandate regarding the utilization of agrarian resources for a country’s economy which is structured and aimed at the maximum prosperity of the people. As a benchmark for the success of implementing agrarian reform is the creation of legal certainty regarding land ownership as capital for the welfare of the people with justice.
Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Disertai Perjanjian Jaminan Amadis, Fay Alejandra; Hariyani, Iswi; Tektona, Rahmadi Indra; Manggala, Ferdiansyah Putra
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v4i2.50093

Abstract

Basically, providing credit with or without collateral, a credit agreement is a principal agreement that contains about the parties, the object of the agreement between the creditor and the debtor, whose rights and obligations of the parties are even to strengthen the fulfillment of achievements, strengthened by a guarantee agreement that is useful if at the time of the debtor's default, the guarantee can be auctioned and the auction results can be used as the fulfillment of achievements. However, in the case of decision No. 21/Pdt.G.S/2019/PN Tte., even though it has met the requirements of the simple lawsuit requirements in relation to not making a guarantee agreement, there are obstacles in the execution of the object that is placed as collateral in the principal agreement. The purpose of this study is to review and find legal certainty of credit agreements without being accompanied by land guarantee agreements. Second, to examine and find the judge's ratio of the application for collateral confiscation that is not the property of the debtor. Third, to find the concept of related execution in decision No. 21/Pdt.G.S/2019/PN Tte. Ratio decidendi on the application for confiscation of collateral that does not belong to the debtor. The Judge considered that the application for bail confiscation was rejected based on the fact that the plaintiff had no intention that the defendant would move or transfer the object of the dispute and because the examination of this case was carried out based on a simple lawsuit that was limited by the time of the examination, the judge considered it quite reasonable if the petition number 4 of the lawsuit should be rejected. Regulation of the ratio decidendi of execution that supports Article 20 of the Law on the Rights of Dependents. The payment of a certain amount of money can be made by auction, the location of the real execution with the payment of a sum of money.
RESTRUKTURISASI UTANG PT GARUDA INDONESIA, Tbk. SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR Amalia, Widya Sari; Hariyani, Iswi; Prakoso, Bhim
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i2.3658

Abstract

PKPU has a goal to improve the company from an economic standpoint and the company's ability as a debtor to make a profit, with this step it is hoped that the company can pay off its obligations. Settlement is not defined by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the Bankruptcy Law and PKPU). However, in this case the general understanding is as normalized in Article 222 of the Bankruptcy Law and PKPU that in principle the reconciliation plan includes an offer to pay part or all of the debt to creditors. In bankruptcy and PKPU cases, all creditors and debtors have the opportunity to submit a peace plan which can be part of a debt restructuring. SOEs have a responsibility in the problems being faced by PT Garuda Indonesia, Tbk. PT Garuda Indonesia, Tbk. is unable to pay its debts to creditors because of the equity of PT Garuda Indonesia,Tbk. recorded negative. The enormous debt made PT Garuda Indonesia, Tbk. choose to do debt restructuring even though the path chosen has a risk of bankruptcy. Even though PT Garuda Indonesia, Tbk. is experiencing financial problems. continue to run its business, this is in line with the principle of business continuity as normalized in 240 of the Bankruptcy Law and PKPU.
Co-Authors Alfi Arif Amadis, Fay Alejandra Amalia, Eka Putri Amalia, Widya Sari Ance Rimba Bintang Sabda Ramadan Citi Rahmati Serfiyani Emi Zulaika Erfandy, Noviandy Nur Fadillah Putranti Ermanto Fahamsyah Ferdiansyah Putra Manggala Frinaldo, Dimas Seandy Hasbullah, M. Afif Ilmi, Besty Dyah Qorina Lintang Cahyani Andira Mayang Asmara Megaputri, Vincencia Misbahul Ilham Moh. Ali Mohammad Fiqkri Nadya Astadewi Putri A Nengah Erlina Wahyu Damayanti Prakoso, Bhim Pratiwi Puspitho Andini Rahmadi Indra Tektona Raissa Aulia Salsabila Rhama Wisnu Wardhana Septarina Prita Dania Sofianti Septiani, Vira Nadia Serfiyani, Cita Yustisia Serfiyani, Citi Rahmati Siti Maria Wardayati Tharifah Arsari, Devina Wahjuni, Edi Wasito Wasito Wisnuwardhani, Diah Aju