Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Diklat Relawan Anti Narkoba sebagai Partisipasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Irwan Kurniawan; Rudi Mulyanto; Marwiyah Marwiyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 1 (2020): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v2i1.24

Abstract

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah lama menjadi keprihatinan kita semua. Jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang tidak memandang status ekonomi, wilayah tempat tinggal, profesi dan usia, bahkan terdapat kecenderungan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang semakin meluas di kalangan generasi muda. Tentu hal ini menjadi keprihatinan seluruh masyarakat. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, selain wajib menjadi program prioritas bagi pemerintah, penting juga bagi menumbuhkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berperan serta menjadi relawan anti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Relawan anti narkoba diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Salah satunya melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dasar Relawan Narkoba yang diselenggarakan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia Kabupaten Banyuwangi, berkolaborasi dengan Klinik Dokter Didik Sulasmono (KDS), Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG BANYUWANGI). Kegiatan Diklat diharapkan mampu menghasilkan relawan yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan, pemberantasan dan penyebaran informasi terhadap bahaya narkoba.
Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19 Irwan Kurniawan Soetijono; Wahyudi Ikhsan; Rudi Mulyanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i2.390

Abstract

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi dan penegakan hukum terkait bidang ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah melalui perencanaan yang serius dapat saja terhambat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Momentum yang ada pada saat ini tidak lepas dari kejahatan yang berdampak pada masyarakat luas yang pada masa pandemi memerlukan bantuan demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang pada masa normal dan masa pandemi. Dalam penelitian ini pula digambarkan solusi yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai siklus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Secara garis besar terdapat empat unsur utama yang harus dilakukan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang antara lain meliputi pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan, kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia, ketiga, analisis dan kepatuhan dan keempat kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023 Feby Wulandari; Rudi Mulyanto; Irwan Kurniawan Soetijono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2094

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana revenge porn, yaitu penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait kasus revenge porn dalam Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2023/PN. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dokumen hukum, bahan akademik, serta undang-undang yang relevan, khususnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta studi kasus untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait revenge porn masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi yang lebih menekankan pada sisi moral dan isi konten. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat elektronik. Namun, perlindungan korban belum maksimal karena UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital tidak dijadikan dasar hukum. Selain itu, aspek rehabilitasi psikologis dan pemulihan hak korban belum diakomodasi.