Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kriminologi Indonesia Spektrum Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research Notary Law Research International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Liliana Tedjosaputro
Fakultas Hukum UNTAG Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI Albert Kristanto; Liliana Tedjosaputro
Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC
Publisher : Jurnal JURISTIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataanya dimiliki bersama oleh suami isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian.
KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DIBANDINGKAN AKTA NOTARIS Liliana Tedjosaputro
Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC
Publisher : Jurnal JURISTIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas antara negara-negara di dunia seakan-akan tidak ada batas lagi. Permasalahan, Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dibandingkan akta Notaris ? Penggunaan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang dalam bentuk tertulis dan surat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik setara dengan akta di bawah tangan sedangkan akta Notaris bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang
AKIBAT HUKUM PERALIHAN JAMINAN FIDUSIA TANPA SEIJIN KREDITURNYA Ruth Kristalintan Dwiwijaya; Liliana Tedjosaputro
Notary Law Research Vol 1, No 1 (2019): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Notary Law Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1548.03 KB)

Abstract

Lembaga jaminan fidusia dapat dikatakan menjadi lembaga yang cukup diminati oleh masyarakat. Karena ketika melakukan pinjaman dengan lembaga jaminan fidusia yang berpindah kepada kreditur hanya hak kepemilikannya saja, sedangkan bendanya masih dapat dimanfaatkan oleh debitur. Karena benda yang menjadi objek jaminan berada di tangan debitur maka tidak menutup kemungkinan timbul masalah dikemudian hari, dimana debitur dapat mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur. Akibat hukum peralihan jaminan fidusia tanpa seijin kreditur adalah debitur dapat dikenai sanksi pidana, namun sanksi pidana hanya dapat dilakukan ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini mengakibatkan kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim. Pendaftaran ini juga akan mengakibatkan kreditur mendapat perlindungan hukum berupa, benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki sifat droit de suite dan menempatkan kreditur sebagai kreditur yang diutamakan. Berbeda halnya jika objek jaminan tidak didaftarkan dimana yang dapat diterapkan pada debitur yang melakukan wanprestasi hanya berdasarkan ketentuan perdata berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian
Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris Liliana Tedjosaputro
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i2.174-189

Abstract

Perkembangan dunia, banyak perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam penjualan kredit dengan pengambilan asuransi jiwa. Tulisan ini membahas beda asuransi jiwa dengan hibah wasiat/legaat. dan mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris sebagai jaminan setara.  Metode riset yuridis empiris memakai informasi sekunder selaku informasi utama serta informasi primer selaku informasi pendukung. Hasil penelitian, jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris sebab dasar asuransi jiwa merupakan kontrak antara pengambil asuransi ataupun pemberi manfaat dengan industri asuransi, jika pemberi manfaat wafat hingga industri asuransi wajib membagikan uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat sebab berdasar pada polis asuransi jiwa.  Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan jatuh pada ahli waris, Bila warisannya tidak mencukupi maka dapat dilakukan inkorting atau inbreng pada legaat atau hibah yang telah diberikan dan juga memenuhi legitime portie kalau dituntut. Kesimpulan, kalau pewaris itu meninggal dunia dalam keadaan pailit dan penerima manfaat itu juga ahli waris maka kurator kepailitan tidak dapat mengambil uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat karena yang dipakai adalah hukum perjanjian (polis) bukanlah hukum waris.
Prevention of Anarchist Demonstrations through Character Education in University Dedy Indriyanto; Liliana Tedjosaputro; Totok Tumangkar; Fania Mutiara Savitri
International Conference on Multidisciplinary Research Vol 5, No 2 (2022): ICMR
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/pic-mr.v5i2.5404

Abstract

The phenomenon of demonstrations carried out by students is no longer an unusual thing but has become a habit. Social problems in the name of society make students the vanguard to protect, but not a few of them carry out anarchist actions. This requires prevention by means of an educational approach that not only emphasizes the teaching dimension alone, but also on the human and educational dimensions that have character. This study aims to analyze the causes of student anarchism during demonstrations and to analyze character-based education applied at UIN Walisongo in preventing anarchism during demonstrations. The case study in this research is the prevention of anarchist demonstrations at UIN Walisongo Semarang based on character education. This study used a descriptive qualitative method with several informants including the head of the Central Java Police Mobile Brigade Unit, Lecturer at UIN Walisongo State Islamic University and the Community. The results of this study prove that the main cause of demonstrations turning into anarchy according to the interview results is because the masses are provoked. Another factor was due to the unsatisfactory handling and not being allowed to enter for discussions so that it could be said to have violated the demonstrators' human rights. Character-based education that must be implemented includes concepts in introducing and explaining to students about values issues, making judgments on facts, social behavior approaches to assessing; measuring good character, cognitive approach and affective approach. The research implication lies in minimizing the factors that cause student anarchism and including character education as a university subject, for example in civics education courses. Keywords: Demonstration, Prevention of Anarchy, Character Education.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 Mulyani, Sri; Lestari, Aniek Tyaswati Wiji; W, Agnes Maria Janni; Tedjosaputro, Liliana
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v21i1.5090

Abstract

Industri konten digital  di era society 5.0 merujuk pada berbagai kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi konten melalui platform digital. Konten digital mencakup berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, dan kombinasi di antaranya. Industri ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi digital dan perubahan dalam cara orang mengakses dan berinteraksi dengan konten. Perlindungan hukum yang mengatur industri konten digital antara lain Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 atas karya-karya kreatif dari penggunaan tanpa izin, juga mengatur hak-hak pemilik konten untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya mereka. Penggunaan ilegal konten digital bisa mengakibatkan tuntutan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.Sumber data diambil dari data sekunder. Perumusan Masalah dalam penelitian ini apakah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta pada industry konten digital. Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik konten digital atas karya ciptanya yang digunakan tanpa ijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara umum sudah mengatur perlindungan industry konten digital, namun belum secara khusus mengatur bentuk industry konten digital, sehingga perlu dibuat aturan yang khusus mengatur perlindungan industry konten digital apalagi dalam menyongsong era society 5.0. Adanya kendala yang dihadapi pemilik konten digital dalam menghadapi adanya pelanggaran hak cipta atau pencurian konten digital, pemilik dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan meminta ganti rugi, namun pemilik konten kesulitan untuk meminta ganti rugi.
Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan(Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur Riza Yoga Pramana; Liliana Tedjosaputro
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Juli : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.436 KB) | DOI: 10.55606/jurrish.v1i2.1281

Abstract

The purpose of the study is to determine and analyze the criminal law protection of embezzlement of assets (Boedel Bankruptcy) of debtors that result in losses to creditors, and obstacles to criminal law enforcement for embezzlement of debtors' assets that result in the formulation of the problem What is the position of criminal law Embezzlement of debtors on their assets that causes creditor losses and how to overcome them. The method used in this study uses the Normative juridical approach method, the data sources are secondary data and primary legal materials. Research Results (1). Legal protection of the criminal act of embezzlement of the debtor that causes losses to the debtor, after being declared bankrupt by a judge is a criminal act of embezzlement regulated by Article 372 of the Criminal Code and Article 400 paragraph (1) of the Criminal Code, because the fulfillment of the criminal elements is fulfilled. (2). Obstacles faced, Uncooperation of the insolvent debtor in carrying out legal proceedings due to the lack of level of legal awareness possessed by the insolvent debtor. To overcome this, the bankrupt debtor should comply with the contents of the decision of the Supreme Court case Number 2K / Pdt.Sus-Pailit / 2019 willing to submit the legality of access to the curator team that will resolve, and as a good Indonesian citizen must obey, submit, and obey the laws and laws in force in Indonesia.
The Influence of Economic Law on a Just Energy Transition Purnomo, Vicki Dwi; Hamid , Arifin; Tedjosaputro, Liliana
International Journal of Business and Applied Economics Vol. 3 No. 6 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijbae.v3i6.11950

Abstract

A just energy transition is an essential process in achieving environmental, economic, and social sustainability, by shifting energy use from fossil fuels to renewable energy. In Indonesia, economic law plays a significant role in supporting or hindering this transition process. Its influence includes investment regulations in the renewable energy sector, distribution of energy subsidies, taxation, employment policies, and equitable energy access for the community. Economic law that supports a just energy transition must create a conducive environment for renewable energy investment, reduce dependence on fossil fuels through subsidy reform, and ensure social protection for affected workers. In addition, appropriate taxation policies and environmental law enforcement are needed to encourage widespread adoption of clean energy. With an integrated legal approach, Indonesia can accelerate a just and sustainable energy transition, while ensuring social justice and energy access for all levels of society.
Co-Authors Albert Kristanto Andre Birawa Aniek Tyaswati Wiji Lestari Dedy Indriyanto Endang Sri Sarastri Fania Mutiara Savitri Hamid , Arifin Krismiyarsi Krismiyarsi M.C. Inge Hartini Purnomo, Vicki Dwi Riza Yoga Pramana Ruth Kristalintan Dwiwijaya Saji Saji Sri Mulyani Tumangkar, Totok W, Agnes Maria Janni