Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Notary Law Research Notary Law Research International Journal of Law, Crime and Justice
Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Faculty Of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK Aniek Tyaswati Wijilestari
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.144 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v19i1.2154

Abstract

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them to the public in the form of credit or other forms. Bank activities carry a very high risk because they are dealing with a very large amount of money, which can lead to the intention of the parties involved to commit fraud. Therefore, in exercising control, it is necessary to create a layered system to anticipate and protect the bank's customers. Effective and good supervision is a preventive step in stemming, or at least reducing cases of customer loss with bank actions. The enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which was promulgated on November 22, 2011, led to a change in the duties and authority of regulation and supervision in the banking sector which was previously transferred by Bank Indonesia to the Financial Services Authority, so that an assessment of financial conditions and conditions banking institutions as a whole are under the Financial Services Authority. The supervision of the Financial Services Authority is aimed at ensuring that each individual bank is healthy and safe, and the entire banking industry is healthy, so as to maintain public trust which leads to legal protection for bank customers.
TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM KOPERASI TERHADAP NON ANGGOTA KOPERASI DALAM DANA INVESTASI BERBENTUK SIMPANAN BERJANGKA YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR Indranas Gaho; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol 4, No 1 (2022): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v4i1.3418

Abstract

Koperasi selalu membutuhkan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi. Investor yang berada di luar anggota koperasi tersebut memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan koperasi antara lain adalah gagal bayar seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Perumusan masalah yaitu : 1.Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor yang non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar?, 2.Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar? dan 3.Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Pengurus sebagai organ yang mewakili koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh non anggota (Investor). Pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya.Faktor yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar antara lain adalah adanya penawaran bunga yang tinggi dan jaminan pajak bunga investasi yang rendah, adanya dokumen legalitas Koperasi, dan sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi.Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kaitannya tentang skema homologasi adalah telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat yaitu pengesahan perdamaian (homologasi). Kata Kunci : Koperasi, Investor, Investasi, Simpanan Berjangka
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA APABILA TERJADI KEADAAN OVERMACHT Anida Riska Fitriana; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol 4, No 2 (2023): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v4i2.4124

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya notaris bertugas membuat akta autentik, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris untuk menjaga keautentikan suatu akta. Minuta akta harus disimpan dalam lemari atau tempat yang aman agar tehindar dari kerusakan,hilang atau musnahnya minuta akta. Jika minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang,rusak,atau musnah maka notaris dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Notaris tersebut dikenakan sanksi berupa sanksi administratif,sanksi perdata,maupun sanksi pidana. Bagaimana jika minuta akta tersebut hilang atau musnah akibat keadaan overmacht? Jika minuta akta hilang atau musnah karena keadaan overmacht maka notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena keadaan overmacht keadaan dimana merupakan keadaan di luar kendali manusia dimana peristiwa ini diluar kendali notaris. Notaris dapat bertanggung jawab dengan membuat laporan kehilangan kepada kepolisian lalu membuat berita acara kemudian melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah nantinya akan diberikan solusi oleh Majelis Pengawas terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh notaris dalam hilang atau musnahnya minuta akta.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 Mulyani, Sri; Lestari, Aniek Tyaswati Wiji; W, Agnes Maria Janni; Tedjosaputro, Liliana
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v21i1.5090

Abstract

Industri konten digital  di era society 5.0 merujuk pada berbagai kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi konten melalui platform digital. Konten digital mencakup berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, dan kombinasi di antaranya. Industri ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi digital dan perubahan dalam cara orang mengakses dan berinteraksi dengan konten. Perlindungan hukum yang mengatur industri konten digital antara lain Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 atas karya-karya kreatif dari penggunaan tanpa izin, juga mengatur hak-hak pemilik konten untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya mereka. Penggunaan ilegal konten digital bisa mengakibatkan tuntutan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.Sumber data diambil dari data sekunder. Perumusan Masalah dalam penelitian ini apakah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta pada industry konten digital. Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik konten digital atas karya ciptanya yang digunakan tanpa ijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara umum sudah mengatur perlindungan industry konten digital, namun belum secara khusus mengatur bentuk industry konten digital, sehingga perlu dibuat aturan yang khusus mengatur perlindungan industry konten digital apalagi dalam menyongsong era society 5.0. Adanya kendala yang dihadapi pemilik konten digital dalam menghadapi adanya pelanggaran hak cipta atau pencurian konten digital, pemilik dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan meminta ganti rugi, namun pemilik konten kesulitan untuk meminta ganti rugi.
Perlindungan Hukum Terhdapa Konsumen Perumahan Akibat Developer Dinyatakan Pailit Fajar Rabiul Amal; Agus Nurudin; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian jual beii Menurut KUH Perdata: Rights and Obligations of the Parties in a Sale and Purchase Agreement According to the Civil Code Christina Bagenda; Stelvia W. Noya; Karman Jaya; Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Sri Murni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6594

Abstract

Perjanjiian jual beii merupakan salah satu bentuk kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perjanjian ini, terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, di mana penjual berhak menerima pembayaran atas barang yang diserahkan, sementara pembeli berhak atas jaminan kepemilikan dan kualitas barang tersebut. Selain itu, risiko dalam jua! beIijuga diatur dengan ketentuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan. Risiko pada barang tertentu, misalnya, dapat berpindah ke pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, sesuai dengan Pasal 1460 KUH Perdata, meskipun ketentuan ini mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Untuk barang tumpukan dan barang berdasarkan timbangan atau ukuran, risiko berpindah setelah barang tersebut dipisahkan atau diukur. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian jual beli. Dengan demikian, Perjanjiian jual beii yang mengatur hak, kewajiban, dan risiko berfungsi untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contract Dispute Resolution Dwi Anindya Harimurti; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi; Hasan; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7179

Abstract

Di tengah era globalisasi, transaksi perdagangan internasional berkembang pesat, yang berdampak pada semakin kompleksnya kerangka hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak dalam kontrak internasional. Dalam artikel ini, kami akan membahas bagaimana klausula pilihan hukum dan pilihan forum diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Klausula ini memberikan kepastian hukum terkait hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, serta implikasi dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analitis yang menganalisis sumber hukum terkait dan mengkaji sejumlah putusan pengadilan serta kasus arbitrase yang menggambarkan penerapan klausula ini dalam praktik.
Juridical Analysis Of Court Decision Number 542/Pdt.P/2023/Pn.Smg Concerning Guardianship Of Minors For Inheritance Of Shares Hendricus Andrianto; Setiyowati Setiyowati; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.309

Abstract

This research examined the rationale behind guardianship stipulations for minors and aspects of inheritance law in Indonesia, particularly concerning the inheritance of shares to children. Through an analysis of the Semarang District Court Decree Number 542/PDT.P/2023/PN.SMG, which stipulates that the petitioner, as the biological father of his children, must still obtain a legally valid and legitimate guardianship stipulation from the court. This study used a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, aimed at understanding the legal considerations of judges in determining guardianship and its juridical implications on children's rights. The research findings indicate that court-determined guardianship is a crucial step in providing legal certainty and protecting children's rights in shared inheritance. The juridical implications of such stipulations include legitimizing the guardian's actions, oversight against abuse of power, protection of the child's assets, and management of shareholder rights in companies. This study concludes that court-determined guardianship is a critical instrument in ensuring legal protection for minors in the context of shared inheritance.
THE BUSINESS JUDGEMENT RULES ( BJR ) DOCTRINE AS LEGAL PROTECTION AGAINST BOARD OF DIRECTORS IN BUMN Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Totok Tumangkar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4666

Abstract

This legal writing discusses the implementation of the Business Judgment Rules (BJR) doctrine, in relation to the legal protection of BUMN directors, where in carrying out management of BUMN, when the BUMN experiences losses the directors are deemed to have harmed state finances. In writing this law, it uses a type of normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 19 of 2003 concerning BUMN. The research results show that Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies basically regulates the protection of Directors in BUMN companies in protecting the rights of directors through the concept of the Business Judgment Rule doctrine as regulated in Article 97 Paragraph (5) and Article 104 Paragraph (4) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Through the Business Judgment Rule Doctrine, it has provided legal protection for directors of state-owned companies who cannot be held individually responsible for losses to state-owned companies by proving that the losses were not due to the fault or negligence of the directors of state -owned companies, have made business policies in accordance with good faith and the principle of prudence and the absence of personal conflicts of interest when making business policies by BUMN directors.
Co-Authors Agus Nurudin Anida Riska Fitriana Budi Utomo, Darmawan Tri Christina Bagenda Dwi Anindya Harimurti Fajar Rabiul Amal Hasan Hendricus Andrianto Indranas Gaho Karman Jaya Liliana Tedjosaputro Mieke Anggraeni Dewi Setiyowati Setiyowati Sri Mulyani Sri Murni Stelvia W. Noya Totok Tumangkar W, Agnes Maria Janni