Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Social Service and Research
Ulul Albab
Universitas Dr Soetomo
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Ekonomi Politik Korupsi di Perusahaan Listrik Negara (Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teori Kleptokratik terhadap Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton I) Ulul Albab
Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1915.715 KB)

Abstract

In Indonesia, corruption has been so endemic inside the country that it affects everyone from the village level to the center of power in Jakarta. Massive corruption has been blamed as one of the causes of Indonesia's economic stagnation that occurred after the Asian Economic Crisis. Why corruption is so prevalent and what factors make corruption so prevalent in Indonesia?. This letter try to explain the causes of endemic corruption in Indonesia with three theories: mainstream economic theory, patrimonialism, and kleptocratic state theory. This tulisan also try to discussion about the distinguish between "mainstream" and "kleptocratic" that very interesting. The mainstream economic theory see that in the state that government policies intervene in the economy would result in rent­seeking behavior, but in the state that more open competitive economies would have less corruption. The kleptocratic state theory see that even policies to reduce economic activities of the state and making it more competitive and open could also result in rent­seeking behavior, if government officials see an opportunity to enrich themselves during the process and have an ability or power to manipulate the outcome of the transaction. The case of corruption in PLN is case of political economic of corruption that can to be explained on that three theories. 
Comparison of Education Policy USA & Indonesia Ulul Albab
International Journal of Social Service and Research Vol. 2 No. 4 (2022): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v2i4.97

Abstract

In public policy, both from Feldman's and Heidenheimer's definitions of CPP (Comparative Public Policy), we can conclude that there are 3 elements (elements) that are keywords that are the center of attention of CPP. In Feldman's terms, the 3 keywords are "process," "output," and "outcomes," while the keywords used by Heidenheimer are "haw," "why," and "to what effect." There are at least 3 reasons and objectives for comparing existing public policies between certain countries and other countries, or between existing policies in our country and policies in other countries. Namely: To get an overview and lessons on how to design a good policy. To gain a more profound and better understanding of how the role of government institutions and political processes (as they should be) is primarily related to the formulation and resolution of concrete problems that develop in society. To review various existing policies across the national level. Qualitative analysis method using SWOT. This is based on a qualitative study, not a quantitative one. This analysis refers to the results of studies and references on the existing Decentralization of education, including relevant books and publications. The comparison of public policies results includes Choices of Scope, Choices of Policy Instruments, Choices of Distribution, Choices of Restraints, and Innovation. In the United States, the education decentralization policy has proven to be an option to make it easier for the Government to deal with problems in detail and create alternative options for further improvement of education policy with innovations that vary from district to district. In Indonesia, the education decentralization policy has been able to help the central Government more quickly and in detail solve problems that arise in the education sector
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi: Suatu Studi Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi di Indonesia dan Hong Kong Ulul Albab
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.684 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i4.6835

Abstract

Korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Pada masa penjajahan Belanda, korupsi diperparah dengan ulah pejabat Belanda. Setelah Kemerdekaan pada tahun 1945, korupsi berkurang untuk waktu yang singkat. Setelah tahun 1955, korupsi kembali meningkat. Korupsi semakin parah setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1966. Korupsi sebagian besar terjadi tanpa pengawasan. Pemberantasan korupsi telah muncul sebagai komponen utama dari program reformasi resmi Indonesia sejak Mei 1998. Agenda anti korupsi telah diterima, setidaknya secara retorika, oleh Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk ekonomi dan alasan politik. Setelah Mei 1998 Indonesia memulai program reformasi politik dan kelembagaan yang ekstensif. Pada masa SBY, Indonesia memiliki dua Badan Nasional Pemberantasan Korupsi, yaitu “KPK” dan “TimTasTipikor”. Artikel ini merangkum dan membahas bagaimana Lembaga Antikorupsi Nasional di Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam perang melawan suap, seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong. Sebelum penyerahan Hong Kong ke China pada Juli 1997, ICAC bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan Komisarisnya melapor langsung kepada Chief Executive Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Hong Kong menerapkan pola pemberantasan korupsi yang paling efektif dengan kombinasi legislasi antikorupsi komprehensif yang dilaksanakan secara imparsial oleh lembaga antikorupsi independen. Saya kira KPK di Indonesia sudah diterapkan seperti ICAC di Hong Kong, tapi ada kendala.
PENDAMPINGAN SEKOLAH MENUJU TANGGUH BENCANA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR Mochammad Arfani; Ulul Albab; Kristyan Dwijosusilo; Priyanto; Agustiawan Djoko Baruno; Sri Kamariyah; Victor MTL Tobing; Anita Asnawi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i2.1028

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Dr. Soetomo sebagaimana Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2019, didefinisikan bahwa Kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat ini khususnya kepada siswa dan siswi di sekolah dasar negeri di kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam bidang sekolah tangguh bencana seperti penanganan banjir, Sosialisasi dengan menampilkan animasi tentang banjir dan sampah, penyuluhan penanganan kebakaran pada siswa, pembuatan biopori untuk pencegahan banjir di sekolah, menanam pohon untuk mengantisipasi terjadinya banjir, inarisk, poster Mitigasi bencana, papan nama evakuasi, pembenahan wifi sekolah, disaster action card, modul kebencanaan.
Co-Authors Agustiawan Djoko Baruno Anita Asnawi Kristyan Dwijosusilo Mochammad Arfani Priyanto Sri Kamariyah Victor MTL Tobing