Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN ETIKA POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Paulus I. Funome; Willy Tri Hardiyanto; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: Political ethics is an effort that enables social institutions distributes rights and fundamental duties and determines the division of benefits in social collaboration. The justice directed does not want to remove the inequalities of justice and balance. The formulation of public policy is a policy or rule made by the government as a policy maker to achieve certain goals in building society and governance. This study used descriptive qualitative research, by executing steps of data collection through observation, interview, and in-depth documentation with field informants obtained by purposive sampling and snowball technique. From the research that has been conducted, it is obtained conclusions: 1. The role of political ethics done in public policy formulation done in Malang City has essence and aim to meet the society’ wishes, but all that was done by the people's representatives have not achieved what is wished by the people. 2. The factors supporting the role of political ethics in public policy formulation cover: external conditions faced by the agencies or institutions that do not cause nuisance or serious constraints, deep understandings and consensus on the wished objectives, and tasks specified and placed in the proper order and perfect communication and coordination. 3. Inhibiting factors of political ethics in public policy formulation process include: availability of budget for a minimal policy, lack of adequate research data (research) regarding community needs, policy sometimes made on behalf of the interests of either unilateral or stakeholders in the public interest without notice. Keywords: Political Ethics, Policy Formulation, Supporting, Inhibiting Abstrak: Etika politik merupakan upaya yang memungkinkan institusi-institusi sosial mendistribusikan hak-hak dan kewajiban dasariah serta menentukan pembagian keuntungan hasil kerja sama sosial. Keadilan yang diarahkan bukan ingin menghapus ketidak samaan terjadinya keadilan dan keseimbangan, Perumusan kebijakan publik merupakan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam membangun masyarakat maupun pemerintahan. Dalam penelitian ini merupaka metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh dengan teknik porposif sampling dan snowball. Dari penelitian yang telah dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: 1. Peran etika politik yang dilakukan dalam perumusan kebijakan publik yang dilakukan di kota malang memiliki esensi dan bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat, namun semua yang dilakukan oleh para wakil rakyat belum tercapai apa yang diinginkan oleh rakyat. 2. Faktor pendukung peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi yang tidak menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan yang diinginkan, tugas-tugas dirinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat serta komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 3. Faktor penghambat etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi ketersediaan anggaran bagi proses penyusunan kebijakan yang minim, minimnya ketersediaan data hasil penelitian (research) mengenai kebutuhan masyarakat, kebijakan terkadang dibuat atas kepentingan sepihak atau kepentingan salah satu komponen stakeholders saja tanpa melihat kepentingan public. Kata kunci: Etika Politik, Perumusan Kebijakan, Pendukung, Penghambat

PERANAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI Antonio Madeira Martins; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: Indiscipline Civil Servants from various regional work units in the Government of Malang in East Java 13 people were fired for violating discipline, it is published by the Antara News Monday, February 4, 2013 Head of the Regional Employment Agency (REA) Malang. The type of research is a qualitative research. Meanwhile the data collection techniques included observation, interviews, documentation, data the analysis technique was by data reduction, data presentation and withdrawal conclusion. Results Role of Leadership: In front of an example that is an example of good examples to be imitated by the clerk, in the Middle Building Motivation and willingness namely Build mental employees to further strengthen loyalitasi to the agency, and at the back gives the power which is briefed regularly to employees to establish a sense of family and togetherness. Factors that support: Integrity of self and understanding of the Servants of the legislation is very high. Factors that hamper: internal and external factors. Impact: Provide a positive impact on employee discipline and productivity work effectively and efficiently as expected. Keywords: Work Discipline Employees Abstrak: Ketidakdisiplinan Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur 13 orang dipecat karena melanggar disiplin pegawai, hal tersebut dipublikasikan oleh Antara News Senin 4 Februari 2013 Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dipilih penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian Peranan Kepemimpinan: Di depan memberi teladan yaitu menjadi contoh teladan yang baik untuk diteladani oleh para Pegawai, Di Tengah Membangun Motivasi Dan Kemauan yaitu Membangun mental pegawai untuk lebih menguatkan loyalitasi pada instansi, dan Di belakang memberi daya kekuatan yaitu memberikan pengarahan secara rutin kepada pegawai untuk menjalin rasa kekeluargaan serta kebersamaan. Faktor yang mendukung: Integritas diri dan kepahaman para Peagawi terhadap peraturan perundang-undangan sangat tinggi. Faktor yang menghambat: faktor internal dan eksternal. Dampak: Memberikan dampak positif terhadap disiplin kerja pegawai dan menghasilkan produktivitas kerja efektif dan efesien sesuai dengan yang diharapkan. Kata Kunci: Disiplin Kerja Pegawai

PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN MALANG Leony Eterna; Dody Setyawan; Emei Dwinanarhati Setiamandani
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

The existence of acts of violence against children both physically and psychologically in Malang Regency requires the attention of many people. Protection of children is the responsibility of the local government in this case is the Department of Women's Empowerment and Child Protection Malang Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of policies regarding child protection programs in Malang Regency. This study uses the perspective of Charles O. Jones and uses descriptive qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. The determination of informants was carried out purposively with the key informant being the head of the Division of Women's Empowerment and Special Protection for Children. Meanwhile, other informants are Women and Children Empowerment Analysts, and victims' companions. Data analysis was carried out with data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions with the validity of the data using triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the child protection program carried out by the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Malang Regency consists of three activities, namely organizing, namely teamwork and the interpretation is the preparation and implementation of the program, and application, namely services and providers of goods and services according to the purpose. The supporting factors in the implementation of this program are the cooperation and accountability of the implementers of the child protection program and public awareness to make complaints directly or through the Wadool DP3A application. While the inhibiting factors are the problem of limited funds and the facilities for providing safe houses or shelters that are still not maximized.Adanya tindak kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk fisik maupun psikis di Kabupaten Malang memerlukan perhatian banyak kalangan. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang program perlindungan anak di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan perspektif Charles O. Jones dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan key informan adalah kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Sedangkan informan lainnya adalah Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan pendamping korban. Analisa data dilakukan dengan teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terdiri dari tiga aktivitas yaitu pengorganisasian ialah kerja sama tim dan sumberdaya, interpretasi ialah penyusunan dan pelaksanaan program, dan aplikasi ialah pelayanan dan penyedia barang dan jasa sesuai tujuan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah adanya kerjasama dan pertanggungjawaban para pelaksana program perlindungan anak dan kesadaran masyarakat melakukan pengaduan langsung maupun melalui aplikasi Wadool DP3A. Sedangkan faktor penghambat adalah masalah pendanaan yang terbatas dan fasilitas penyedian rumah aman atau shelter yang masih belum maksimal.

ANALISIS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP) KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA Diomedes Yason; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: To provide quality services and to give satisfaction to the community have become the responsibility that must be implemented by the Government. Empirically the services provided so far have not been able to meet the excellent service standards. Most of the time people are positioned to serve rather than to be served. This study used qualitative research methods. Data collection gained through observation techniques, interviews, documentation. The result showed that the investment and integrated one stop service agency in improving its excellent service was good because it was in accordance with KEP MENPAN (Minister of State Apparatus Empowerment’s Decision) No. 63 of 2003 which includes Simplicity, Clarity, Certainty of Time, Accuracy, Security, Responsibility, Completeness of facilities and infrastructure, Easy Access, Discipline, courtesy, friendliness, and comfort. The external factors were the technology used has followed the development and advancement of technology such as computers, wifi, online services with websites. Meanwhile the internal factors were communication in improving the excellent service was good because it has a structural communication interrelated and can work well together with mutual respect. Keywords: Performance Analysis, Service, Excellent Service Abstrak: Memberi pelayanan yang berkualitas serta mampu memberi kepuasan bagi masyarakatnya sudah menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Secara empiris pelayanan yang diberikan selama ini belum mampu memenuhi standar pelayanan prima. Masih sering masyarakat diposisikan pihak melayani bukan dilayani. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pelayanan prima sudah baik karena sesuai dengan KEP MENPAN No. 63 Tahun 2003 yaitu Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, Kenyamanan. Faktor Eksternal yaitu teknologi yang digunakan sudah mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi seperti komputer, wifi, pelayanan online dengan website yang dimiliki. Faktor internal yaitu komunikasi dalam meningkatkan pelayanan prima sudah baik karena mempunyai komunikasi yang struktural saling berkaitan dan dapat bekerjasama dengan baik serta saling menghargai dan menghormati. Kata kunci: Analisis Kinerja, Dinas, Pelayanan Prima

PENGARUH PELAYANAN PRIMA KERAKYATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PUBLIC WELFARE Kenanias Maichelson Wenda; Sugeng Rusmiwari; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract : The same thing of Indonesia society characteristic which is pluralistic, communalistic also the present of social problem collectively. So, the strategy and the public service approach must be focused to the resource concept, in which there are some effort to becoming the social welfare in service process. The method of research is descriptive quantitative. The main data source is primary data with questionnaire which is refering to Likert Scale. The sample technique is purposive sample. The data analysis is linear regression. The result of research is the great publics service is influenced to the social welfare in amount of 0,390and the social resource is influenced to the social welfare in amount of1,364. While, the great public service and social resource simultantly is influenced to the social welfare in amount of 97,6%. Key words: Public service, Resource, Welfare. Abstrak : Selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik, komunalistik serta hadirnya permasalahan sosial yang bersifat masal, maka strategi dan pendekatan pelayanan publik perlu difokuskan pada konsep pemberdayaan dimana ada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam proses pelayanan. Metode penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kwantitatif, sumber data utama adalah data primer dengan alat pengambilan data yaitu kuesioner yang mengacu pada Skala Likert, teknik sampel yang digunakan adalah sampel purposive, analisis data menggunakan regresi linear. Hasil penelitian yaitu pelayanan publik prima berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,390 dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 1,364, sementara pelayanan publik prima dan pemberdayaan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 97,6%. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemberdayaan, Kesejahteraan.

EVALUASI KEBIJAKAN RUSUNAWA DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG Adnin Ridha Rerifki; Dody Setyawan; Asih Widi Lestari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: Increasing population in Malang every year is accompanied by increased need for shelter and limited land with low economy causing the emergence of slums. So the Government of Malang City issued Rusunawa policy as a derivative policy on it. In this study using qualitative research methods with the steps of data collection is done through observation, interview and documentation with informants through snowball technique. To measure the validity of data validity is done an examination technique based on degree of trust and certainty of research object by using triangulation of source. From that step then analyzed by using data analysis model of Sugiyono theory (2011: 247-252) which include Data Reduction process, Data Presentation, and Drawing Conclusion. From the research, it has been found that: (1) Rusunawa policy in Malang City has succeeded in preventing the slum settlement in Malang, but has not been successful in overcoming slum settlement in Malang. In addition, the sanctions are so extreme it also helped trigger the re-emergence of slums in Malang. (2) Rusunawa policy support factor in Malang City is the participation and support from some people of Malang City, besides the existence of fund support from government of Malang City every year in terms of management of Rusunawa. (3) Inhibiting factors are limited land and the living pattern of some people who are less aware of cleanliness, in addition to the lack of funds in the budget of Malang City Rusunawa and promises fund disbursement from the central government is not liquid, and also the lack of participation of some communities who have long Inhabiting residence in slum areas with a variety of specific reasons greatly hampered the success of Rusunawa policy in addressing slum settlements in Malang. Keywords: Rusunawa Policy, Slum Residential in Malang City Abstrak: Bertambahnya penduduk di Kota Malang setiap tahun diiringi dengan meningkatnya kebutuhkan tempat tinggal dan keterbatasan lahan dengan rendahnya perekonomian menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan Rusunawa sebagai kebijakan turunan di atasnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan melalui teknik snowball. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan dan kepastian atas obyek penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari langkah itu kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yang meliputi proses Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: (1) Kebijakan Rusunawa di Kota Malang telah berhasil mencegah adanya permukiman kumuh di Kota Malang, akan tetapi belum terlalu berhasil dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang. Selain itu sanksi yang begitu ekstrim justru turut memicu timbulnya kembali permukiman kumuh di Kota Malang. (2) Faktor pendukung kebijakan Rusunawa di Kota Malang ialah adanya partisipasi dan dukungan dari sebagian masyarakat Kota Malang, selain itu adanya dukungan dana dari pemerintah Kota Malang setiap tahun dalam hal pengelolaan Rusunawa. (3) Faktor penghambat ialah keterbatasan lahan dan pola hidup sebagian masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan, selain itu kurangnya dana APBD Kota Malang dalam pembangunan Rusunawa dan janji kucuran dana dari pemerintah pusat tidak cair, dan juga kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat yang sejak lama telah mendiami tempat tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan berbagai alasan tertentu sangat menghambat keberhasilan kebijakan Rusunawa dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang. Kata Kunci: Kebijakan Rusunawa, Permukiman Kumuh di Kota Malang

STRATEGI PEMERINTAH DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PAVINGISASI JALAN Paulus Miki Sabta; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: The purposes of this study were to determine the strategy of the village government in increasing community participation in the road paving program in Junrejo Village, Junrejo Subdistrict, Batu and to find out the inhibiting factors and supporting factors of the program. This study used qualitative research methods. The technique of collecting data was done through observation, interviews and documentation. The results of this study can be concluded that the strategy of the Junrejo village government to increase community participation in the road paving program is by conducting socialization to the community in six locations where the road paving program would be implemented. In its implementation, the allocation of human resources owned by the village government was quite good, rated from the readiness of the village government in dealing with the problems faced and the good quality of the installation of paving and the the level of participation which was categorized as good. The achievement of community participation level is already in the stage of acting together according to Wilcox (Mardikanto, 2013: 86), in the sense that it is not only involved in decision making, but also involved in the implementation of activities. Keywords: Strategy, Community Participation, Road Paving Program. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pavingisasi jalan di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pavingisasi jalan di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi (Observation), wawancara (Interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa Junrejo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pavingisasi jalan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 6 (enam) lokasi yang akan dilaksanakannya program pavingisasi jalan. Dalam pelaksanaannya alokasi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa sudah cukup baik, dinilai dari kesiapan pemerintah desa dalam menangani masalah yang dihadapi dan kualitas pemasangan paving yang sudah baik serta capaian tingkat partisipasi yang sudah baik. Capaian tingkat partisipasi masyarakat sudah dalam tahap bertindak bersama (acting together) menurut Wilcox (Mardikanto, 2013:86), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Kata Kunci: Strategi, Partisipasi Masyarakat, Program Pavingisasi Jalan.

KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DAN STRATEGI KOMUNIKASI UNTUK MEMIKAT PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN MALANG Ignatius Adiwidjaja; Dody Setyawan
REFORMASI Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: General election is monumental for a political party. To fight and reach political goals on the 2015 Malang regional head election, strategies are absolutely prepared by the political parties. First-time voter is a unique phenomenon to be studied due to their supports to the democracy itself. However, the reality was the first-time voters viewed that using their voting right is not important. Some of the first-time voters believed that it is not their time to think about politics complexly. The other first-time voters were apathetic because of their hedonic behavior. This research sought to analyze the political parties’ strategy and communication pattern and the first-time voters’ participation in a normal and natural situation. Key Words: political party; communication strategy; regional head election Abstrak: Pemilu merupakan hal penting bagi partai politik. Untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang 2015, strategi mutlak dipersiapkan oleh partai politik demi terwujudnya tujuan politik. Pemilih pemula menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji karena kontribusinya yang sangat besar terhadap demokrasi itu sendiri. Namun realita yang ada, pemilih pemula masih menganggap bahwa menggunakan hak pilih bukanlah hal yang penting. Sebagian pemilih pemula beranggapan bahwa belum saatnya berpikir rumit tentang politik. Sebagian lagi justru bersikap apatis tentang politik karena perilaku yang cenderung hedonis. Penelitian ini berusaha menelaah strategi dan pola komunikasi partai politik dan partisipasi pemilih pemula dalam suasana yang berlangsung secara wajar dan alamiah. Kata Kunci: partai politik; strategi komunikasi; pemilihan kepala daerah

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DESA DENGAN MODEL EDWARD III DI DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG Dody Setyawan; Nanang Bagus Srihardjono
REFORMASI Vol 6, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: The purposes of this research were to understand, to analyze, and to describe (1) the readiness of the village in order to implement village funding program, and (2) the supporting and resisting factors of the village’s readiness to implement the program. This research is a qualitative research by observation, interview, and documentation for collecting data. Purposive and snowball sampling were used to pick the informans up. Data display and reduction, and conclusion phases were used to analyze the data. Based on the theory of Edward III, the research results concluded that the village government of Landungsari was ready to implement the village funding program. Their supporting factors were the well communication pattern, sustainable resources, and disposition or attitude of the village officials. They were commit and responsible to the needs and problems of the village, and fit to implement the program. Their resisting factor was the lowly participation of the villagers. Keywords: policy implementation; village funding; George Edward III Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan (1) kesiapan desa untuk menjalankan Program Dana Desa, dan (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan desa untuk menjalankan Program Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan Teori Edward III dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Landungsari siap menjalankan Program Dana Desa. Faktor pendukungnya meliputi pola komunikasi yang berjalan sangat baik, sumberdaya yang sangat mendukung, disposisi atau sikap aparatur desa terhadap kebutuhan dan persoalan di desa dengan penuh komitmen, tanggung jawab dan siap melaksanakan Program Dana Desa. Faktor penghambatnya meliputi partisipasi masyarakat yang masih rendah. Kata Kunci: implementasi kebijakan; dana desa; George Edward III

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu) Titin Winarsih; Dody Setyawan; Emei Dwinanarhati Setiamandani
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract : Batu is a fast-growing city and has a high revenue. One of the components that conribute PAD (local revenue) is parking retribution. Batu’s parking retribution can not absorbed optimally as it has significant potential. Therefore, this study aimed to determine, descibe and analyze (1) the implementation of the Regulation Number 10 Of 2010, (2) the resisting and supporting factors of the of regulation number 10 of 2010 implementation to support Batu’s revenue. This research was qualitative research and used observation data collection, interviews, and documentation as well as the determination of informants using snowball sampling. Analysis of data using data reduction, data presentation, and cunclusion. The result of the study was in accordance with the policy theory of Van Meter Van Horn and it could be concluded that the implementation of the regulation No. 10 of 2010 in support of local revenue Batu was yet significant, because the parking fare in the last three years did not achive the target. The supporting factor was good communication between institutions as seen in a joint operation conducted with municipal police and the police as well as the daily operations will be undertaken Transportation Departement. The resisting factor were, there was no clear regulation governing parking time, the percentage of revenue shared between the parking men and the parking retribution, parking men working system, as well as parking area renting system. Keywords : Implementation; Regulation No 10.of 2010; Revenue; Batu City Abstrak : Kota Batu adalah kota yang berkembang pesat dan mempunyai PAD yang tinggi. Salah satu komponen yang menyumbang PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir Kota Batu dapat tak terserap secara maksimal padahal memiliki potensi cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis (1) implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 (2) faktor penghambat dan pendukung implemetasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang PAD Kota Batu. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori kebijakan Van Horn Dan Van Meter maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Batu belum signifikan, karena retribusi parkir tiga tahun terakhit tidak mencapai target. Faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik antar instansi terlihat pada operasi gabungan yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian serta operasi harian yang di lakukan DISHUB. Faktor penghambatnya adalah tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur lama parkir, presentase bagi hasil antara keuntungan jukir dan retribusi parkir, sistem kerja jukir, serta sistem penyewaan lahan parkir. Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; PAD; Kota Batu

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search