Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Madani Syari'ah : Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah jurnal administrasi politik dan sosial Mimbar Administrasi RUKASI: Jurnal Ilmiah Perkembangan Pendidikan dan Pembelajaran
Hilman Hilman
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : jurnal administrasi politik dan sosial

 1 
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten) Rantau, Muhammad Ibrahim; Putra, Heru Permana; Hilman, Hilman
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.130

Abstract

Trend alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir terjadi begitu masif. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan kecenderungan alih fungsi lahan tersebut terkendala dengan keterbatasan kewenangan yang termuat dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang saat ini sudah terintegrasi kedalam Kebijakan Tata Ruang. Sedangkan alih fungsi lahan saat ini tidak lagi sekadar kepentingan daerah, namun juga menjadi hajat nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab semakin surutnya lahan pertanian adalah banyak kelonggaran terhadap alih fungsi lahan yang muncul akibat desain Rencana Tata Ruang di daerah. Sementara itu regulasi tentang Tata Ruang di daerah saat ini lebih banyak dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Cipta Kerja demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan terciptanya iklim investasi.
Co-Authors Badar, Refly Eko Prasetyo Fadillah, Dilla fauziah, Nur ficky Irvan Arif Kurniawan Mayza, Thita Moralitha Muchtar, Fadil Ramadhan Saputra Promudia, Hendrikus Kintoko Putra, Heru Permana Rantau, Muhammad Ibrahim Sanjaya, Hani Setiawan, Julian Rafdi Trisya Walza Rizkita