Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman Jurnal Ushuluddin An-Nida' IJTIHAD NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal An-Nahl Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Innovative and Creativity MASADIR: Jurnal Hukum Islam
Jumni Nelli
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekabaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial Muhammad Yasri Mar; Jumni Nelli; Zulfahmi B Zulfahmi B; Ilyas Husti
AL-FIKRA Vol 20, No 1 (2021): Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/af.v20i1.9846

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah Kemajuan media sosial yang begitu besar membawa pengaruh negatif terhadap perceraian rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbru. Realitas yang terjadi banyaknya percaian  yang terjadi di Pangadilan Agama Pekanbaru akibat media sosial, fenomena yang menarik adalah media sosial merupakan salah satu yang menjadi alasan perceraian didalam berkas perkara Pengadilan Agama Pekanbaru, sebanyak 29% atau 28 orang dari 30 berkas perkara. Sehingga mengiring kesimpulan bahwa kemajuan media sosial saat ini sangat memudahkan untuk berkomunikasi dengan suami istri maupun dengan lawan jenis yang bukan mahram, akan tetapi kalau tidak bijaksana dalam mengunakan media sosial, maka bisa berujung dengan kehancuran dalam rumah tangga.Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan oleh pengunaan media sosial,untuk mengetahuibentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat pengunaan media sosial, untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.
EVALUASI MATERI PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF GENDER Jumni Nelli
An-Nida' Vol 36, No 2 (2011): July - December 2011
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v36i2.299

Abstract

Education is a tool for transferring the norms of society, knowledge and human capabilities, as well as a tool to assess and convey ideas and new values, including values and norms of gender. Know to have been a lot of gender inquality in society wich is assumed to arise because there is a gender bias in education. Including religious education. As an example of gender bias in te curriculum of the Islamic religion including the material about the origin of human events, the obligation to pray in congregation, the provisions of polygamy, the fungtions of husband and wife in munakahat. In an effort to realize the nature of religious understanding of gender, it is appropriate necessary revisions to matters of gender bias in text books Islamic Religion. It should be all parties, especially the author and editor of books on the fact that the existing curriculum is not gender neutral. Meanwhile, for teachers of religion claimed to be mor critical and sensitive in the review and examine all matters realting to gender ineguality in the learning process taking place in ther daily work
Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam Muklisin Muklisin; Alaidin Koto; Silfia Hanani; Jumni Nelli
NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol 8 No 1 (2021): (April 2021)
Publisher : Institut Agama Islam Yasni Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51311/nuris.v8i1.264

Abstract

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terpenting bahkan merupakan makanan utama bagi bayi dimana tidak akan ada yang dapat menggantikan. Gerakan untuk memberikan ASI eksklusif dinilai masih kurang menggema dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI); b) Bagaimana dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga; C) Bagaimana kajian hukum keluarga Islam terkait pemberian Air Susu ibu (ASI) ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang digunakan adalah bersifat deskriptif – kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Kebijakan Pemerintah Terkait Air Susu Ibu (ASI) bahwa Pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif. 2) Dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga yaitu pertama, Air Susu Ibu (ASI) dapat menurunkan angka kematian bayi. Kedua, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan pada anak-anak. Ketiga, dapat meningkatkan status kesehatan pada ibu dan bayi. Kempat, dapat menghemat pengeluaran rumah tagga. Kelima, dapat menumbuhkan teladan cinta kasih dan kemanusiaan pada orangtua dan anaknya. 3) Tinjauan hukum Islam mengenai hak menyusui bagi seorang ibu. Dimana para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah SWT.
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA Harman Harman; Jumni Nelli; Azni Azni
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.631 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v15i2.6308

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Sayangnya, informasi terkait hal tersebut belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dilihat dari sudut latar belakang sejarah dan perkembangannya. Secara spesifik makalah ini akan mengkaji dua produk hukum perkawinan Islam yaitu UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian dalam makalah ini disusun melalui pendekatan literature review. Literatur yang dikaji bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses melalui mesin pengindeks Google Scholar.
The Immorality of a Husband as the Cause of a Working Wife to File for Divorce Lawsuit in Indonesia Jumni Nelli; Afrizal Mansur; Zulkifli Zulkifli; Maghfirah Maghfirah; Sofia Hardani; Izzah Nur Aida
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 22, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v22i1.7392

Abstract

This research aimed at finding out the meaning of a divorce suit for a working wife and to prove that economic problems caused by the husband’s immorality are the reason a working wife files a divorce suit. The data sources in this study were documentation and interviews with 13 wives who filed for divorce at Pekanbaru Religious Court in 2019-2020, Indonesia. Alfred Schutz’s phenomenological method of “because to” motive and “In order to” motive was used to analyse the data. The results of the study shows that the reason for “because to” motive was the husbands’ immorality. Meanwhile, the reasons for “In order to” motive were (a) Getting out of the burden of conflict. (b) Getting out of household economic pressure (c) Clarity of status and (d) Freeing oneself from deceit and slander. It can be understood that the meaning of divorce for a working wife for economic reasons is the distribution of emotions of dissatisfaction with the husband’s attitude; escape from physical and mental suffering; freedom; and failure to respect each other. The implications of this research can be used to generalize divorce cases on the grounds of husband’s immorality in Indonesia.
Isu- Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan Hasan Basri; Alaiddin Koto; Jumni Nelli
Jurnal An-Nahl Vol. 10 No. 1 (2023): An-Nahl
Publisher : Institut Agama Islam Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v10i1.71

Abstract

Terjadinya perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tidak lepas dari pemahaman masyarakat tentang perceraian, dimana hal itu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh suami. Ini adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan, sekalipun tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i, yaitu perceraian harus diajukan sebelum sidang pengadilan. Masalah ini harus diselesaikan melalui maqasid syariah. Ibnu Asyur memberikan solusi; Alquran adalah sumber terbesar dan paling pasti dan mengandung lebih dari satu artinya, penentuan dan penyelesaian masalah harus dilakukan secara tekstual dan kontekstual belajar secara mendalam. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap maqasid syariah dalam penentuan keharusan talak diterapkan di depan sidang pengadilan, khususnya pandangan Ibnu Asyur. Metodenya deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya membuktikan angka perceraian dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan. Jadi menurut Ibnu Asyur, teks syariah tidak hanya itu dipelajari secara tekstual, tetapi bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan akibat talak dan tata caranya harus dipatuhi, dan berdasarkan kodrat manusia dalam perkawinan, egaliter antara suami istri, dan kebebasan sikap dan pendapat.
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Nikah Sirri: Rekonstruksi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia Aprinelita Aprinelita; Jumni Nelli
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6463

Abstract

Nikah sirri merupakan praktik perkawinan yang sah secara fikih, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Ketiadaan pencatatan perkawinan berdampak pada lemahnya posisi hukum istri dan anak, baik dalam aspek nafkah, waris, perwalian, maupun perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak perempuan dan anak dalam praktik nikah sirri melalui pendekatan rekonstruksi maqāṣid al-syarī‘ah serta upaya harmonisasinya dengan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik nikah sirri bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Rekonstruksi maqāṣid al-syarī‘ah menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia melalui penguatan regulasi pencatatan perkawinan menjadi langkah strategis dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak serta mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.
Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Istiqomah; Jumni Nelli
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i01.1535

Abstract

This study discusses the urgency of prenuptial agreements following the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which amended the timing provisions for the creation of prenuptial agreements under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research employs a literature-based method with a normative juridical approach, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature. The findings reveal that the Court's decision provides legal flexibility for married couples to enter into marital agreements during the course of their marriage, thereby enhancing legal protection, ensuring legal certainty, and preventing potential domestic conflicts. However, in practice, there remains a need for clearer technical regulations and broader public dissemination. This study concludes that post-decision marital agreements hold significant urgency as a legal protection instrument within the household.
Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Mesir: Studi Komperatif dalam Perspektif Administrasi Negara Putri Nurul Erliza; Jumni Nelli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7214

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan pendaftaran pernikahan di Indonesia, Malaysia, dan Mesir dari perspektif administrasi publik dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif-yuridis. Fenomena pernikahan yang tidak terdaftar nikah siri di Indonesia, pernikahan tanpa izin dari Pengadilan Syariah di Malaysia, dan pernikahan ʻurfi di Mesir mencerminkan kesenjangan sistemik antara peraturan formal dan implementasinya di masyarakat. Studi ini mengidentifikasi tiga faktor struktural yang mendasari masalah-masalah ini di ketiga negara: pertama, dualisme normatif antara keabsahan pernikahan menurut hukum agama dan pengakuannya oleh negara melalui instrumen administratif; kedua, kapasitas kelembagaan yang terbatas dari otoritas pendaftaran pernikahan dalam hal cakupan wilayah, integrasi data, dan efisiensi prosedural; dan ketiga, biaya tinggi dan kompleksitas birokrasi yang mendorong orang untuk menghindari proses pendaftaran formal. Konsekuensi dari kegagalan sistem pendaftaran ini berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak-anak, yang kehilangan perlindungan hukum terkait hak-hak sipil, nafkah, warisan, dan akses ke layanan publik. Tanggapan kebijakan di ketiga negara tersebut sebagian besar masih bersifat reaktif dan parsial, sehingga gagal mengatasi masalah struktural yang mendasarinya. Studi ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur, penguatan kapasitas kelembagaan, pendekatan yang peka gender, dialog antara otoritas keagamaan dan negara, serta peningkatan pertukaran pembelajaran kebijakan antarnegara sebagai langkah-langkah menuju reformasi menyeluruh.
Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia Rizki Ananda Futri Harahap; Jumni Nelli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7216

Abstract

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan upaya untuk menyesuaikan norma hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu unifikasi hukum, kodifikasi hukum, ijtihad, dan pendekatan maslahah. Unifikasi hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan kodifikasi hukum tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim di Peradilan Agama. Sementara itu, ijtihad dan pendekatan maslahah digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti dalam kewajiban pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional
Co-Authors Afrizal Mansur Ahmad Adri Riva'i Alaiddin Koto Alaidin Koto Antoni Yoseph Aprinelita Aprinelita Azni Azni Daniel Pratama Ramadhan Fitriani Asri Harman Harman Hasan Basri Ilyas Husti Istiqomah Izzah Nur Aida Kasmidin Lenny Guspidawati M. Ridho Firdaus Maghfirah Maghfirah Muhammad Afdhal Zikri Muhammad Yasri Mar Muklisin Muklisin Putri Nurul Erliza Rizki Ananda Futri Harahap Silfia Hanani Sofia Hardani Wirna Wirna Zulfahmi B Zulfahmi B Zulkifli Zulkifli