Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.859
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Jatiswara HUKUM BISNIS Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Ulil Albab PESHUM ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Bambang Arwanto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional Christopher Hartono; Andrew Wijaya; Bambang Arwanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4086

Abstract

Perubahan pada hukum pidana pasca KUHP Nasional berlaku menjadi unik, termasuk terdapat transformasi konsep hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Dengan metode penelitian hukum konseptual, historis, dan perbandingan, studi ini membahas perubahan posisi hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan dan hak asasi manusia. Studi juga membandingkan pendekatan hukuman mati di Indonesia dengan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan budaya hukum dalam mengelola hukuman ekstrem ini. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya konsistensi dalam implementasi KUHP Nasional untuk mendukung tata kelola hukum yang manusiawi dan akuntabel.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum Andrew Wijaya; Christopher Hartono; Bambang Arwanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4087

Abstract

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, khususnya POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, menjadi dasar hukum bagi operasional Bank Digital di Indonesia. Regulasi ini, yang berlandaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memungkinkan Bank Digital beroperasi tanpa kantor fisik, namun menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturannya terlebih apabila dibandingkan dengan Bank Syariah, Walaupun definisi Bank Digital tidak dijelaskan secara spesifik dalam regulasi tersebut, perlindungan nasabah Bank Digital tetap menjadi perhatian penting. POJK No. 12/POJK.03/2018 menegaskan bahwa Bank Digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah, harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi peraturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur Bank Digital Syariah agar perlindungan nasabah lebih terjamin. Penelitian ini mendorong perlunya peraturan yang lebih spesifik guna melindungi nasabah Bank Digital, khususnya Bank Digital Syariah, dalam menciptakan lingkungan perbankan digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.
Kesesuaian Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Prinsip Keterbukaan Muhammad Yusuf Zulkarnain; Rusdianto Sesung; Bambang Arwanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15194

Abstract

pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perjalanan panjang terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun demikian, dalam prakteknya masih sering terlihat kasus permohonan pengujian formil ataupun materiil yang diajukan oleh masyarakat terutama berkaitan dengan pembentukan yang tidak terbuka dan tidak ada partisipasi dalam pembentukannya. Padahal prinsip keterbukaan merupakan elemen penting dalam proses legislasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga. Penelitian ini berusaha menelisik lebih mendalam apakah pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengakomodir prinsip keterbukaan dan meaningful participation. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan bahwa penormaan Pasal 96 belum sepenuhnya mengakomodir syarat meaningful participation dan belum sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Aplikasi Game Online Yang Memuat Unsur Perjudian Vania Sulistiano; Bambang Arwanto
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i2.1238

Abstract

The development of information and communication technology has had a significant impact on various aspects of life, including the emergence of new challenges in the form of online gambling crimes. One of the frequently highlighted applications is Higgs Domino Island, which uses chips as a transaction tool and contains gambling elements. This study aims to analyze criminal liability for the developers of online gaming applications that involve gambling elements based on positive law in Indonesia. The approach used in this research is a normative approach by examining regulations such as Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code (KUHP) and Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which govern online gambling crimes. Additionally, administrative regulations such as Minister of Communication and Information Regulation No. 19 of 2014 allow the blocking of gambling applications or websites as a preventive measure. The research findings indicate that developers of applications containing gambling elements can be held criminally responsible in accordance with their role as organizers of electronic systems. This responsibility includes proving elements of fault, accountability, and intent to commit the crime. Criminal penalties of up to six years of imprisonment and/or fines up to one billion rupiah can be applied. This study emphasizes the importance of strict regulation and effective law enforcement to prevent the misuse of technology as a means of online gambling while also providing legal certainty for all parties involved.
Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Percepatan Penerbitan PBG: Studi Maladministrasi Dan Hambatan Prosedural Rony Wijaya; Bambang Arwanto
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fokus pada kajian maladministrasi dan hambatan prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan merujuk pada protokol PRISMA 2020 guna memastikan struktur tinjauan yang sistematis dan transparan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui penelusuran basis data digital menggunakan aplikasi Publish or Perish untuk menyaring artikel ilmiah bereputasi pada rentang tahun 2015 hingga 2025 yang terindeks SINTA dan Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi digital dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana di tingkat daerah. Ditemukan bahwa praktik maladministrasi berupa penundaan berlarut dan persyaratan tambahan di luar regulasi nasional masih menjadi hambatan utama yang mengganggu kepastian hukum. Kendala teknis pada infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan tenaga ahli bersertifikasi teridentifikasi sebagai faktor yang memperlambat validasi dokumen teknis secara signifikan. Keselarasan koordinasi antar instansi teknis sesuai teori efektivitas organisasi menjadi penentu utama dalam meminimalisir hambatan prosedural guna meningkatkan kualitas layanan publik dan iklim investasi konstruksi nasional Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Persetujuan Bangunan Gedung, Maladministrasi, Hambatan Prosedural.
KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI TATA USAHA NEGARA Purwo Adi Nugroho; BAMBANG ARWANTO
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 10 No 3 (2026): Volume 10 No 3 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal certainty is one of the main principles in the rule of law system that requires every action and decision made by government administration to be based on clear, understandable law, and provides a guarantee of protection for the rights of citizens. In resolving disputes in the field of state administrative administration, one of the procedures regulated is through administrative mechanisms in the form of filing objections and administrative appeals. This study aims to examine whether an administrative appeal decision can still be pursued further legal remedies, as well as how the principle of legal certainty is realized in the process using normative research methods with a statue approach and conceptual approach. The results of the study show that administrative appeal decisions are final in the realm of government administration, so that no objection or re-appeal is possible administratively. However, this finality does not eliminate the right of individuals to file a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN) if they feel aggrieved. The judicial route remains open as a form of judicial oversight of administrative actions. Keywords: Legal Certainty, Administrative Appeal Decision, State Administration
Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Dinonaktifkan Oleh Partai Politik Bambang Arwanto; Modesta Virginia Putri Calpitta Prasetyarini
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.17271

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk melalui mekanisme penarikan atau pemberhentian keanggotaan (recall) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Namun, pelaksanaan recall memicu persoalan hukum karena berdasarkan Pasal 127 UU MD3, pengaduan terhadap anggota hanya dapat diproses selama yang bersangkutan masih berstatus anggota DPR, sehingga pemberhentian tersebut berpotensi menghentikan penyelidikan internal dan menciptakan ketidakpastian hukum. Fenomena penonaktifan sejumlah anggota legislatif pada tahun 2025 mempertegas urgensi pengkajian mengenai batas kewenangan partai politik dan dampaknya terhadap mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum anggota yang dinonaktifkan serta implikasi yuridisnya terhadap penegakan hukum di lingkungan parlemen.
Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya Koko Anantyo Wicaksono; Bambang Arwanto
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7696

Abstract

Parkir liar oleh oknum juru parkir ilegal di Surabaya menjadi masalah kompleks akibat ketidakpastian hukum dan penegakannya. Meski ada regulasi (e.g., Perda No. 3/2018), celah tetap ada dalam sanksi kumulatif dan kejelasan prosedur. Studi ini bertujuan (1) menganalisis kepastian hukum dalam penindakan parkir liar, dan (2) mengevaluasi peran SOP dalam meningkatkan keadilan penegakan hukum. Dengan penelitian hukum normatif, studi mengkaji sumber primer (perda, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik) melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Studi mengidentifikasi kebutuhan integrasi regulasi (Perda No. 2/2014, Perda No. 7/2023) untuk sanksi lebih tegas dan reformasi SOP (Perwal No. 15/2018). Rekomendasi mencakup pengawasan berbasis teknologi dan studi banding kebijakan antar-daerah, berkontribusi pada tata kelola kota dan ilmu hukum.
Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo) Yunan Hanun; Nynda Fatmawati Octarina; Bambang Arwanto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 10 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i10.2739

Abstract

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur hak serta tanggung jawab pendidik, termasuk jaminan keamanan saat menjalankan tugas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi guru. Penelitian ini berfokus pada kasus dugaan penganiayaan oleh Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, yang dituduh menganiaya seorang murid. Kasus ini memicu perhatian nasional dan internasional meskipun bukti yang ada tidak mencukupi. Tujuan penelitian adalah untuk menilai rasio decidendi putusan terhadap Supriyani serta kesesuaian putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan melibatkan analisis bukti dan kesaksian dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi yang memberatkan, yaitu anak di bawah umur dan orang tua, tidak dapat diandalkan karena keterbatasan informasi yang mereka miliki. Keterangan anak di bawah umur tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak disumpah, dan orang tua hanya mendengar cerita. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya tidak dilanjutkan ke persidangan, mengingat ketidakcukupan bukti yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pendidik dalam menjalankan tugas mereka.
Keabsahan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Bambang Arwanto; Redita Eny Agustin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.42185

Abstract

Peralihan hak atas tanah pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang ditetapkan agar memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Persoalan muncul ketika surat kuasa mutlak digunakan sebagai dasar dalam proses peralihan hak atas tanah, karena ketentuan pertanahan membatasi penggunaan kuasa tersebut dalam perbuatan hukum pemindahan hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada surat kuasa mutlak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis difokuskan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUH Perdata, serta Putusan Nomor 679/Pdt.G/2021/PN Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa mutlak tidak dapat dijadikan dasar untuk menggantikan mekanisme peralihan hak atas tanah yang diwajibkan oleh hukum. Penerbitan sertipikat yang bersumber dari peralihan yang secara substansi menggunakan kuasa mutlak harus dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan materiil dan formil serta prosedur pendaftaran tanah. Penggunaan kuasa mutlak yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memindahkan hak dapat menimbulkan persoalan keabsahan terhadap perbuatan hukum dan sertipikat yang diterbitkan berdasarkan proses tersebut.
Co-Authors Adillah Bahirah Amadis Rasendhriya Yustiarachman Andrew Wijaya Anggia Ekitiana Setyowati Christopher Hartono Christopher Hartono Dion Fahrel Setyawan Edi Surohadi Erianto Krisbiantoro Jaibril Zukhri Arief Suwarsogo Koko Anantyo Wicaksono M. Andalan S Modesta Virginia Putri Calpitta Prasetyarini Muh. Miqdad Al-Qifari Muhammad Yusuf Zulkarnain Nizar Naufal Khoiriyah Nur Aviva Ramadhani Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati PURWO ADI NUGROHO Redita Eny Agustin Rony Wijaya Rusdianto Sesung Soemali Soemali Syafira Indra Rochmana Tanudjaja Tanudjaja Vania Sulistiano Yunan Hanun Yunita Windriana