Fakhruddin Fakhruddin
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DE JURE

PERKOSAAN SEBAGAI ALASAN PENCABUTAN KEKUASAAN WALI DALAM PERKAWINAN Ramadhita, Fakhruddin,
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2145

Abstract

  This research aims at describing the illigibility indicators of marital guardians based on Islamic marital law and common law perspective and its disenfranchisement due to rape and violence towards daughters. This research applies statute and comparative approach. The result reveals that there is a similarity between common law and Islamic marital law relating to religion and maturity backgrounds. Disenfranchisement can be implemented only for custody through court procedure. however, it is not related to guardian’s authority in marriage, to some extent islamic marital law gives chance to implement disenfranchisement due to rape and violence on those who are under guardians’ authority.   Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat dan hukum positif terhadap indikator kelayakan seorang wali dalam perkawinan, dan pencabutan hak kewalian dalam pernikahan karena melakukan perkosaan dan kekerasan pada anak perempuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). hasil penelitian menunjukkan adannya persamaan antara fiqh munakahat dan peraturan perundang-undangan dalam menentukan  kelayakan  wali  untuk  perkawinan  terkait  dengan  latar  belakang  agama dan aspek kedewasan. Pencabutan kekuasaan wali dalam konteks peraturan perundang- undangan hanya berkaitan dengan kuasa asuh orang tua melalui prosedur pengadilan dan tidak berlaku untuk kekuasaan wali dalam perkawinan, sedangkan fiqh munakahat memberikan peluang pencabutan kekuasaan wali dalam perkawinan jika wali melakukan kekerasan bahkan perkosaan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.  
Dysfunction of Muslim’s Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia Sudirman Sudirman; Irwan Abdullah; Saifuddin Zuhri Qudsy; Fakhruddin Fakhruddin; Syabbul Bachri
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.16240

Abstract

Abstract:Waqf land (donated land) is a property for people’s welfare that has not been remarkably managed in Indonesia. Poor administration and regulation of the waqf system cause dysfunction of this Muslim's most extensive resource. The waqf studies usually focus on issues around the misuse of waqf land, the swapping of waqf land, or the strategy for managing productive waqf land. Research on the disorganization of the waqf land remains unnoticed by researchers. This study complements previous writings' shortcomings by examining the patterns of waqf land disorganization and its consequences for the Muslims, including the waqf's low productivity, the waqf land position as a disputed source, and the waqf land as a lost-risk Muslim property. This study is empirical waqf research with interviews as the primary data and documents from online news website sources as the secondary data. This study indicates that the disorganization of waqf land is not only due to the absence of an administrative system and a lack of institutional commitment to waqf management. It is also rooted in Muslims' cosmological structure, who believe that waqf is the doer's afterlife savings. This belief resulted in the neglect of the waqf administration process, which led to the dysfunction of the community's resources. This study suggests further research on the contemporary waqf with its variants and waqf's practice from the doers’ and the managers' perspective to more comprehensively portray the problem of waqf land disorganization.Keywords: resource dysfunction; disorganization; waqf land; nazhir.Abstrak:Wakaf merupakan properti sumber kesejahteraan umat yang belum dikelola secara serius. Sistem administrasi dan regulasi wakaf yang buruk menyebabkan disfungsi sumber daya terbesar umat. Sejauh ini kajian wakaf terfokus pada isu sekitar penyalahgunaan tanah wakaf,  tukar-guling tanah wakaf, atau strategi pengelolaan tanah wakaf produktif. Kajian seputar disorganisasi tanah wakaf masih luput dari perhatian para peneliti. Studi ini melengkapi kekurangan pelbagai tulisan terdahulu dengan mengkaji secara rinci pola disorganisasi tanah wakaf dan akibatnya bagi umat meliputi produktifitas wakaf yang masih dinilai rendah, posisi tanah wakaf sebagai sumber sengketa, dan tanah wakaf sebagai muslim property yang berisiko hilang. Kajian ini termasuk studi  wakaf empiris dengan data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dari sumber website berita online. Hasil studi ini menunjukkan bahwa disorganisasi tanah wakaf bukan hanya tidak tersedianya sistem administrasi dan rendahnya komitmen kelembagaan dalam pengelolaan wakaf, namun ternyata mengakar dalam sistem kosmologi kaum muslim yang meyakini wakaf sebagai  tabungan akherat bagi wakif. Hal ini mengakibatkan pengabaian proses administrasi wakaf yang pada akhirnya menyebabkan disfungsi sumberdaya umat. Studi ini menyarankan penelitian lanjutan tentang wakaf kontemporer dengan berbagai variannya dan praktik wakaf perspektif wakif-nazhir untuk memotret problem disorganisasi tanah wakaf secara lebih komprehensif.Kata Kunci: Disfungsi sumber daya; disorganisasi; wakaf tanah; nazhir.