Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Service Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Rafan Darodjat
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PENJUALAN BAHAN PANGAN OLEH PETANI DAN UMKM DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL Rafan Darodjat; Fatmi Utarie
Dharmakarya Vol 11, No 1 (2022): Maret, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i1.36093

Abstract

Berkembangnya teknologi menjadikan pola kehidupan masyarakat berubah, penjualan bahan pangan memasuki era baru yang dilakukan secara online. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi petani dan UMKM untuk mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan platform di smartphone dan komputer. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 adalah untuk meningkatkan kewirausahaan petani dan UMKM melalui teknologi digital supaya dapat menjual produk pertaniannya secara mandiri. Metode Pendekatan terhadap pengabdian ini melalui kombinasi 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut: (1) Substitusi Ipteks dan pendidikan masyarakat dengan in-house training. Hasil pengabdian, yaitu pengoptimalan penjualan bahan pangan dengan memanfaatkan platform: situs, jejaring sosial, lokapasar, dan aplikasi pesan. Untuk penggunaan platform yang tepat dilakukan pemetaan berdasarkan klasifikasi kuantitas penjual dan memilih aplikasi yang tingkat penggunanya besar.
PEMBANGUNAN SEKOLAH KEWIRAUSAHAN UNTUK MENJADIKAN HIDUP MANDIRI DI DESA CILEUNYI WETAN KABUPATEN BANDUNG Fatmi Utarie Nasution; Rafan Darodjat
Dharmakarya Vol 10, No 2 (2021): Juni, 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v10i2.32783

Abstract

Corona virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang dapat menyerang segala usia. Akibat peristiwa pandemi Covid-19 yang belum berakhir, seluruh pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 dengan melakukan pembatasan sosial (social distancing). Kebijakan pembatasan sosial mengharuskan setiap masyarakat untuk tetap berdiam di rumah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengundang keramaian, salah satunya adalah kegiatan bekerja dari rumah (work from home) yang berdampak pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Banyak masyarakat di Indonesia salah satunya di desa Cileunyi Wetan umumnya bermata pencaharian buruh pabrik yang di rumahkan dan tidak diberi upah sama sekali, hal tersebut mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan, maka dari itu saya melakukan kegiatan pembangunan sekolah kewirausahaan. Pembangunan sekolah kewirausahaan merupakan suatu media penggerak masyarakat di wilayah desa Cileunyi Wetan agar dapat memperoleh ilmu berwirausaha dengan tepat. Sehingga masyarakat dapat menciptakan inovasi produk sandang maupun pangan yang memiliki nilai jual tinggi, memiliki penghasilan, dan menjadikan hidup mandiri. Dalam kegiatan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode Pendidikan Masyarakat dengan melakukan penyuluhan mengenai kewirausahaan yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan adanya manfaat dari berwirausaha. Serta metode Pelatihan dengan melakukan pelatihan berwirausaha di lingkungan masyarakat Desa Cileunyi Wetan. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat dapat terbuka pemikirannya untuk berwirausaha dan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah suatu produk baik sandang maupun pangan. Sekolah kewirausahaan tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muda saja namun di peruntukkan untuk siapa saja yang ingin dan mau untuk belajar dalam berwirausaha.
FULFILLING CONSUMER RIGHTS FOR MSMES IN CIBOGO VILLAGE AS AN EFFORT TO INCREASE TOURIST ATTRACTION Rafan Darodjat; Deviana Yuanitasari; Helza Novianty
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.225

Abstract

Cibogo Village has great tourism potential due to its location in North Bandung, at the foot of Mount Tangkuban Perahu. Service activities aim to inspire MSMEs, communities, and village officials to enhance tourism potential by considering tourists as consumers whose rights need to be fulfilled. Hospitality, quality products, and a harmonious community environment will attract tourists. This collective effort by the entire community is necessary to create a unique attraction. The service activities are implemented through counseling and mentoring by the PPM Team, integrated with Unpad Student KKN activities. The team intensively assists 15 MSMEs in Cibogo Village. The research results indicate an increase in tourist attraction in Cibogo Village following the promotion of consumer rights. The study demonstrates that promoting consumer rights can enhance tourist attraction by increasing MSMEs' knowledge and understanding of these rights and building consumer trust in the products and services offered by MSMEs in Cibogo Village.
Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Kevin Darmawan; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i2.608

Abstract

Labor law in Indonesia prioritizes the protection of workers as a primary focus in industrial relations. This protection becomes highly relevant in the context of termination of employment (PHK), particularly in cases where PHK is carried out on the grounds of corporate spin offs. This study aims to analyze the company’s responsibility in fulfilling workers' rights and the legal measures that can be taken to ensure workers' welfare in accordance with Government Regulation No. 35 of 2021. The research method employs a normative juridical approach with descriptive-analytical review of primary documents, such as labor-related legislation, and secondary documents related to the PHK process. The analysis reveals that PHK conducted by a company on the basis of a spin off lacks a strong legal foundation if it contradicts the principles of legal certainty and worker protection as stipulated in applicable regulations. In the event that PHK is still carried out, the company is obligated to provide full compensation to workers, including severance pay, service appreciation pay, and rights replacement as outlined in PP 35/2021. Furthermore, workers are advised to pursue their rights through non-litigation, litigation at the Industrial Relations Court, or administrative measures in a step-by-step manner. The implication of these findings underscores the importance of enforcing labor laws to protect workers' rights during corporate restructuring.
Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari; Nun Harrieti; Etty Mulyati; Holyness N. Singadimedja; Rafan Darodjat
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2869

Abstract

Standard clauses in consumer protection are terms or conditions unilaterally determined by business actors. Standard clauses are regulated in Article 18 of the Consumer Protection Act. Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors. The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors. The Consumer Protection Act only prohibits the inclusion of standard clauses contrary to Article 18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act. Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act determines that the standard clause that contradicts Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act is declared null and void. In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion. In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act. This legal counseling activity increases the awareness and understanding of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.
Co-Authors Agus Suwandono Deviana Yuanitasari Etty Mulyati Fatmi Utarie Fatmi Utarie Nasution Helza Novianty Holyness N. Singadimedja Kevin Darmawan Nun Harrieti