Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Pagaruyuang Law Journal Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) International Journal of Science and Society (IJSOC) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Lex Scientia Law Review
Nun Harrieti, Nun
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan Robby, Muhammad Abdu; Mulyati, Etty; Harrieti, Nun
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.3821

Abstract

Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pengaturan modal ventura di Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berkeadilan, serta mengetahui upaya optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melaluikajian peraturan Tentang Perusahaan Modal Ventura di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia memiliki peraturan tentang perusahaan modal ventura yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi pengusaha menengah dan kecil pada bidang ekonomi kreatif, Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat.
Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia Harrieti, Nun; Mulyati, Etty
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.199 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.60

Abstract

Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.
UNIVERSALITAS WAKAF PRODUKTIF darojat, rafan; Harrieti, Nun
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 6, No 1 (2025): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v6i1.58139

Abstract

Manusia dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, memiliki dorongan inheren untuk melakukan perbuatan baik dan memberikan bantuan kepada sesama. Wakaf, sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Agama Islam, dengan karakteristik berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa batasan temporal dan pengguna manfaat bisa siapa saja. Lembaga wakaf, sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjamin kepercayaan publik melalui pengelolaan yang transparan dan patuh pada peraturan yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai universalitas wakaf produktif, bahwa wakif tidak terbatas pada individu beragama Islam saja dan manfaat wakaf dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini berdampak untuk menumbuhkan minat wakaf yang tidak hanya dalam bentuk tanah, tetapi juga wakaf tunai yang dikelola secara kolektif. Dengan demikian, masyarakat Lembang, yang menjadi sasaran program ini, termasuk para pemimpin desa dan tokoh masyarakat, dapat lebih memahami potensi wakaf sebagai solusi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif sebagai semangat Islam yang rahmatan lil’alamin.
LEGAL CONSTRUCTION OF RULE OF REASON APPROACH TO PREDATORY PRICING IN DIGITAL BUSINESS Ghifari, Naufal; Murwaji, Tarsisius; Harrieti, Nun
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1465

Abstract

The advancement of technology in the business sector is marked by digitalization, enabling transactions to be conducted virtually through platforms, which subsequently gave rise to a new business sector—platform providers. Over time, competition in this sector has increasingly led to unfair business practices, particularly through predatory pricing, which is prohibited. However, the current regulatory framework lacks clear and specific provisions as stipulated under Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This ambiguity poses challenges in applying the regulation to concrete cases, particularly in addressing predatory pricing in the digital business context. Consequently, a precise and proportional legal construction is required. This research also employs a descriptive-analytical specification method, which involves outlining the applicable laws and regulations in connection with legal theories and the implementation of positive law practices relevant to the issues examined in this study. The research concludes that Predatory pricing practices in digital business, from the perspective of the Rule of Reason principle, tend towards prohibited below-cost pricing. Therefore, law enforcement necessitates the application of a legal construction based on the guidelines of the Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 6 of 2011 concerning Guidelines for Article 20 of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, certain indicators need to be added to enhance the legal framework regulating predatory pricing in digital business through reconstruction by adopting standardized reasonableness criteria and integrating the Per Se Illegal approach to support the realization of legal certainty grounded in efficiency for consumer welfare.
Legal Aspects of BUMDes as Drivers of Village Economy: Aspek Legal BUMDes sebagai Penggerak Perekonomian Desa Darodjat, Rafan; Harrieti, Nun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia has a system of governance below the sub-district level, namely the urban village (kelurahan) and rural village (desa). The state's commitment to granting a formal position to village communities began with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the establishment of the Ministry of Villages in 2014. The role of villages in managing their territories not only supports inclusive community participation but also enables Village Governments to engage in business development through Village-Owned Enterprises (BUMDes). The establishment and management of BUMDes are closely related to legal aspects such as legal standing (legalitas), business operations, management structure, business aspects, and other relevant factors that require thorough study to ensure proper governance of BUMDes. The method used in this community service activity is normative juridical, implemented through partnerships. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method, utilizing previous research as problem-solving references.The results of this study indicate that village governments have advantages in governance because they possess village land that can be managed for the welfare of the community. This management can be carried out by BUMDes. For example, BUMDes Bumiwangi manages the Bukit Cula Tourism Area, where the profits can be used as village revenue, create employment opportunities, and improve the community's economy. The operation of BUMDes must, of course, have legal legitimacy. This community service establishes partnerships to fulfill legal requirements covering establishment, operational activities, and business contract aspects.
Penyuluhan Hukum Pemahaman Kontrak Sederhana pada Masyarakat Desa Wisata Bumiwangi Kabupaten Bandung Harrieti, Nun; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.876

Abstract

Bumiwangi Village, Ciparay District, Bandung Regency, is one of the tourist villages in West Java. Tourist villages are rural areas that have the potential for tourism development that focuses on the community and environmental conservation. Community understanding of basic contracts is very important, especially in its position as a tourist village. The method used in this community service is a community education method carried out through socialization and counseling activities. The results of this community service show that the majority of people have frequently seen basic contract. Understanding the legal requirements of agreements, including the types of agreements, is very important to know, including the essential elements of each contract made, especially buying and selling, renting, and cooperation. This understanding of basic contracts needs to be followed up with further community service with a focus on the practice of making basic contracts.
Penyuluhan Hukum Mengenai Fenomena Ajakan Gagal Bayar (Galbay) dalam Pinjaman Online Suwandono, Agus; Yuanitasari, Deviana; Harrieti, Nun
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.871

Abstract

The phenomenon of encouraging online loan default is rampant on social media and has become a trend among online loan consumers in Indonesia. Encouraging people not to pay their online loans by defaulting is an illegal act that has the potential to harm fund recipients, fund providers, and online loan companies, thus necessitating legal understanding of online loans through legal education activities. The legal education method used in this community service initiative employs a Participatory Action Research (PAR) approach, aimed at providing legal understanding of the phenomenon of loan default in online lending to protect consumers in the financial services sector. The results of the community service activities through legal education have improved legal understanding of the legal aspects of loan default in online lending. Default actions taken by consumers will not resolve their online loan issues but may instead lead to legal consequences and risks for the consumers themselves. Consumers facing difficulties in repaying online loans should not default. Instead, they should resolve their issues by contacting the online lending company through complaint and dispute resolution mechanisms in accordance with consumer protection regulations in the financial services sector.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TIDAK BERJENJANG DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN Suwandono, Agus; Harrieti, Nun; Darodjat, Rafan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.694

Abstract

The consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency is a non-tiered system for resolving consumer disputes. The purpose of this study is to determine and analyze the non-tiered consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency, as well as its implications for consumer protection in consumer dispute resolution within the framework of consumer protection law. This research is a normative juridical study with descriptive analytical specifications. The results indicate that the non-tiered consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency is based on an agreement between consumers and business actors. The non-tiered consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency can cause uncertainty and a lack of legal protection for consumers in cases where no agreement can be reached on the form and amount of compensation in consumer dispute resolution through conciliation or mediation. Consumer dispute resolution through conciliation and mediation is highly dependent on consumer empowerment, awareness among business actors, and the good faith of the parties. Therefore, in order to provide opportunities for consumer dispute resolution at the Consumer Dispute Settlement Agency in stages, if the parties fail to reach an agreement, the dispute can be resolved through arbitration.
Penyuluhan Hukum Pemahaman Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah Harrieti, Nun; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (September)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i3.1450

Abstract

Aspek penting dalam kegiatan ekonomi syariah adalah akad. Akad merupakan landasan dan dasar dalam setiap transaksi ekonomi syariah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap akad menjadi unsur esensial dalam praktiknya. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait akad pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode pendidikan masyarakat yang dilakukan melalui metode sosialisasi dan penyuluhan. Hasil pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa semula mayoritas masyarakat belum mengenal aspek hukum akad dalam kegiatan ekonomi syariah, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya terkait definisi, rukun dan syarat, serta jenis-jenis akad yang tergambarkan pada sesi tanya jawab. Berdasarkan tujuannya akad terbagi menjadi akad tabaru dan akad tijarah, dimana akad tabaru adalah akad-akad yang dibuat untuk tujuan tolong menolong, sedangkan akad tijarah adalah akad-akad yang dibuat dengan tujuan mencari keuntungan. Materi ini disampaikan sebagai pengantar penyuluhan terkait implementasi akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Setelah penyuluhan ini dilaksanakan masyarakat dapat lebih memahi deinisi, rukun dan syarat, serta jenis-jenis akad dalam praktik ekonomi syariah.
Pendampingan Administrasi Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Sumedang Yuanitasari, Deviana; Harrieti, Nun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4224

Abstract

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM)  ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang,  Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang  dengan luas wilayah sekitar 325 Ha. Keadaan bentang lahan yang berupa daratan seluas  229,216 Ha dan sawah seluas 155,784 Ha. Walau memiliki nama yang sama dengan  nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat  pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya  pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi sertifikasi halal menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Co-Authors Agus Suwandono Azis, Norazlina Abdul Darodjat, Rafan darojat, rafan Deviana Yuanitasari Etty Mulyati Ghifari, Naufal Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Nova Lita Hidayat, Romidon Mahmutovic, Adnan Robby, Muhammad Abdu Salaeh, Yamudin Tarsisius Murwaji Vidaro, Radhika Althaf