Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Literatus Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Takdir Takdir
Institut Agama Islam Negeri PALOPO
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu, South Sulawesi Abdain Abdain; Rahmawati Beddu; Takdir Takdir
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 28, No 1 (2020)
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.28.1.5190

Abstract

This paper discusses the dynamic of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu, South Sulawesi. The type of research is qualitative. The research focuses were the dynamic between the leader (caliphs) and followers of the Khalwatiyah Sufi Order. The authors gathered data through library and field research. The techniques to obtain the data were observation, interview, and documentation. The instruments used were interview guidelines, writing instruments, and mobile phones to record audio and video data. The results showed that: 1) The absence of caliphs who guide and teach the Khalwatiyah followers; 2) The assumption of a Khalwatiyah follower said that today's society is modern material life; 3) The absence of regeneration of these Khal­watiyah followers; 4) The young people from the Khalwatiyah family attending tertiary institutions and following various social organizations, they are more likely to develop their organizations than follow the Khalwatiyah ritual. 5) The effect of the environment.
Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Syariah dan Konvensional Dalam Memengaruhi Inflasi di Indonesia Nur Ariani Aqidah; Ishak Ishak; Takdir Takdir; Mutmainnah Azzahra
Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 3 (2022): Artikel Volume 6 Issue 3 Periode Juli 2022
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/owner.v6i3.990

Abstract

This research analyze the transmission of monetary policy through the syariah instrument and conventional instrument in influencing inflation in Indonesia with data analysis techniques using the Vector Error Correction Model. The data used in the research obtained from the 2016-2020 Indonesian Economic and Financial Statistics annual report, 2016-2020 Consumer Price Index data from Central Bureau of Statistics, the 2016-2020 Banking Statistics annual report and the 2016-2020 Islamic Banking Statistics annual report. The test results on the syariah instrument indicators show that the Consumer Price Index gives a negative response to shocks that occur in FINC and SBIS, while the Consumer Price Index gives a positive response to shocks that occur in DPK and PUAS. The test results on the conventional instrument indicators show that the Consumer Price Index gives a negative response to shocks that occur in LOAN, DPK and SBI, while the Consument Price Index gives a positive response to shocks that occur in PUAB. And the results of the Forecast Error Variance Decomposition test show that the influence of indicators from the syariah instrument variable simultaneously in influencing the Consumer Price Index as a proxy for inflation is greater than the indicators from the conventional instrument variable.
PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT Takdir Takdir
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 3, No 1 (2022): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.752

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur peradilan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan maka hal itu akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengapa budaya hukum masyarakat sudah mulai tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Dengan adanya penelitian ini diharapakan kedepannya pemerintah dapat mengambil cara terbaik dalam meningkatkan budaya kesadaran hukum masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Upaya menumbuhkan budaya sadar hukum dalam masyarakat diantaranya melalui : Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, perumusan kembali hukum yang berkeadilan, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, dimana dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek (neccessary condition), pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, penerapan konsep good governance.
Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang) Takdir Takdir; Muhammad Farhan Abdullah; Muhammad Tahmid Nur
LITERATUS Vol 4 No 3 (2022): Pergeseran Sosial, Budaya, dan Hukum dalam Menghadapi Era Society 5.0
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i3.1115

Abstract

Penelitian ini ini membahas tentang implikasi penetapan dispensasi perkawinan terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu keterkaitan antara disepensasi perkawinan dan perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara dispensasi perkawinan dan perceraian saling berkaitan satu sama lain karena termasuk dalam perkara di Pengadilan Agama namun faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi perkawinan yaitu budaya yang senantiasa dipelihara masyarakat Kabupaten Wajo untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang tidak segera menikah adalah takut anaknya menjadi perawan tua. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, Hanya sekitar 10% kasus perceraian disebabkan oleh dispensasi perkawinan selebihnya faktor penyebab perceraian di dominasi karena masalah ekonomi, pertengkaran terus menerus (konflik), tidak adanya kecocokan. Solusi strategis meminimalisir dispensasi perkawinan adalah dengan memberikan edukasi kepada anak bahwa menikah di bawah umur memiliki resiko yang tinggi termasuk saat melahirkan sang anak kelak, Pemerintah Daerah juga harus berperan aktif dengan menerbitkan aturan berupa UU tentang larangan menikah di bawah umur. Implikasi dispensasi perkawinan di bawah umur penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, selain itu penyebab kematian pada ibu ataupun bayi yang dilahirkan karena belum adanya kematangan fisik pihak perempuan.
Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang) Takdir Takdir; Muhammad Farhan Abdullah; Muhammad Tahmid Nur
LITERATUS Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v5i1.898

Abstract

This research discusses the implications of determining marriage dispensation on divorce cases in the Sengkang Religious Court. This type of research is qualitative research with a normative juridical approach. The results of this study show that the relationship between marriage dispensation & divorce is interrelated with each other because it is included in cases in the Religious Court, but the factor that is the background for the application for marriage dispensation is the culture that is always maintained by the people of Wajo Regency to marry off their children even though they are still underage. The background of parents' concern about their children not getting married soon is the fear of their children becoming old virgins. Only about 10% of divorce cases are caused by marital age dispensation, the more factors causing divorce are mostly due to economic problems, continuous quarrels (conflicts), and there was no deep understanding between the couples. The strategic solution to minimize marriage dispensation is to educate children that marrying underage has a high risk, including when giving birth to the child in the future, local governments must also play an active role by issuing rules in the form of laws prohibiting underage marriage. The implications of underage marriage dispensation cause conflicts in the household that lead to divorce, in addition to the cause of death in mothers or babies born due to the absence of physical maturity on the part of women.
Studi Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah Takdir Takdir; Devi Shinta Syahruni
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2586

Abstract

This thesis discusses a comparative study of the presidential election system in Indonesia in Islamic law and law.This study aims: to find out the provisions of the presidential election in Islamic law, tofind out the provisions of the presidential election in Islamic law, to find out the  provisions of the presidential election in Islamic law, to find ou the mechanism of the presidential election in Indonesia in Fiqh Siyasah. The type of research used is library research using a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are data collection by means of searching, reading and recording activities from written works in the form of books or sources related to the discussion. The results of the research from this thesis that the presidential election system in Indonesia in the laws and Islamic law contained in Law No. 7 of 2017 explained that the presidential and vice presidential election system is a series with the general election of members of the people’s representative council which is held once every five years, the presidential andvice presidential election system is conducted in a direct, public, free, secret, honest and fair manner The election of the president obtains strong support from the people so that they are able to carry out the functions of state government power in the context of achieving national goals. It is also explained that general elections in Islam are contained in Q.S An-Nisa Verse 59, it is explained that Allah obliges Muslims to obey ulil amri from among them. Ulim amri is a leader and commands to obey a leader. So, this shows that the obligation to appoint a leader for Muslims is obligatory, even the basic principles used in general elections already exist and are recognized by Islam. In the rules of Islamic law, the election of a fair leader is the goal, while the general election of a fair leader is the goal, while the general election is wasilah. As for the mechanism of the presidential election system in Indonesia and Islamic law, boh use deliberation as a method to elect a president. If in Islam deliberation to elect a president. If in  Islam deliberation to elect the President, in Indonesia the model of Presidential election by the DPR is replaced by direct election by the people. In Islam also when a. When the president is elected, all the people must make a promise.
The Effect of Perceived Behavioral Control, Perceived Served Quality, Intention, and Trust on Zakat Compliance Behavior Mediated by Religiosity Takdir Takdir; Muhammad Nur Alam Muhajir; Erwin Erwin; Muzayyanah Jabani
IQTISHADIA Vol 16, No 2 (2023): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v16i2.22777

Abstract

This study evaluates the relationship between perceived behavior control, perceived served quality, and zakat compliance behavior by using religiosity as a moderating variable and intention and trust as mediating variables. This study employs quantitative research by using a structured questionnaire from 200 Indonesian Muslim community respondents who are obligated to pay zakat al-Fitr and or zakat on wealth as a purposive sampling with specific criteria. The collected data are then analyzed using SEM-PLS. The results of the study reveal a significant effect of perceived behavior control on the intention with a significance value of less than 0.05 (0.000<0.05), and religiosity does not moderate the relationship between perceived behavior control and intention with a significance value of 0.374 (0.374>0.05). This study further shows that intention, perceived served quality, and trust have an effect on zakat compliance behavior with a significance value of less than 0.05 (0.000<0.05). Meanwhile, perceived served quality does not affect zakat compliance behavior (0.861>0.05). Furthermore, intention mediates the relationship between perceived behavior control and zakat compliance behavior (0.003<0.05), and trust mediates the relationship between perceived served quality and zakat compliance behavior with a significance value of less than 0.05 (0.000 <0.005). This study makes two distinct contributions in the areas of empirical analysis and policy implications. The results of this study contribute to the existing body of literature related to empirical evidence for the development of the Zakat compliance behavior model. In addition, it has the potential to facilitate the sustainable growth of zakat institutions.
Co-Authors Abdain Abdain Devi Shinta Syahruni Erwin Erwin Ishak Ishak Muhammad Farhan Abdullah Muhammad Nur Alam Muhajir Muhammad Tahmid Nur Mutmainnah Azzahra Muzayyanah Jabani Nur Ariani Aqidah Rahmawati Beddu