Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta ]]>
<![CDATA[Ayu Rizkie]]>;
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>;
<![CDATA[Ramlan Ramlan]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 3 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.84 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v2i3.129
<![CDATA[Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed whose authority has been determined by law, in fact there are not a few notaries who commit violations or crimes in making a deed so as to result in the emergence of criminal acts, it can be seen in the decision of the Padang District Court Number 535 / Pid.B / 2013 / PN.Pdg, in this case the notary public commits an act of forgery so that the notary is liable to criminal liability against him. This writing aims to review and analyze the legal consequences of the deed which in the process of making that contain elements of forgery and analyze criminal liability against a notary in the Padang District Court's decision No. 535 / Pid.B / 2013 / PN.Pdg. the results of this paper show that the legal consequences of the deed which in the process of making it contain elements of forgery can be canceled, the cancellation of a deed is a sanction against legal actions that contain elements of juridical defects (causes of cancellation) and also has no legal consequences since the cancellation of parties referred to in the deed. The criminal liability against the notary public in the decision of the Padang District Court Number 535 / Pid.B / 2013 / PN.Pdg, has fulfilled both elements in terms of the ability to be responsible and errors, and the absence of forgiving reasons, all three elements have been fulfilled so that the legal notary as the defendant can be held liable for criminal action against him.]]>
<![CDATA[IbM PELATIHAN MENDISAIN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING DENGAN APPLIKASI EDMODO BAGI KELOMPOK GURU DI SMK NEGERI DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>
<![CDATA[ JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 01 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (581.128 KB)
|
DOI: 10.30596/jp.v1i01.924
<![CDATA[Meski metode pembelajaran online atau yang dikenal dengan istilah e-learning bukan hal yang baru saat ini, namun masih banyak kelompok guru maupun siswa yang belum pernah menggunakan metode ini. Hal ini tentunya akan berdampak pada kemungkinan rendahnya hasil ujian nasional murid jika menggunakan sistem daring. Tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan IbM ini adalah memberikan keterampilan tentang mendisain media pembelajaran dengan aplikasi Edmodo dan memberikan pengetahuan tentang peluang mendisain dan mengelola tes berbasis komputer oleh masing-masing kelompok guru bidang studi untuk kesiapan menghadapi ujian nasional sistem daring di masa yang akan datang. Sedangkan target khusus yang akan dicapai adalah terbentuknya kelompok guru yang memiliki kreativitas dalam mendisain dan membuat soal-soal online yang akan berimbas kepada terbentuknya kelompok siswa-siswi yang mampu menjawab soal-soal online sehingga berimplikasi kepada kemampuan siswa-siswi dalam mengikuti UN online yang akan diselenggarakan pemerintah.Keyword : Edmodo, UN Daring, e-learning]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak ]]>
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Notarius (Oktober) e-Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.66 KB)
<![CDATA[Abstrak.Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak yang telah tumbuh bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik laissez faire sebagai reaksi terhadap mercantile system. Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang tidak mempunyai bargaining position yang kuat. Untuk menghindari berbagai hal yang merugikan bagi pihak yang lemah posisi tawarnya, baik undang-undang, doktrin maupun jurisprudensi telah mereduksi keberadaan kebebasan berkontrak dengan memberikan pembatasan dalam praktik pembuatan kontrak. Salah satu pembatasan itu adalah melalui ajaran penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan momen saat lahirnya kontrak karena tidak bebas menentukan kehendak. Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.Kata kunci: Penyalahgunaan, Keadaan, Faktor, Pembatas Kebebasan, Berkontrak]]>
<![CDATA[The Four Main Principles That Become the Pillars of Legal Building National Treaty ]]>
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v7i2.10288
<![CDATA[Contract law as regulated in Book III of the Criminal Code. Civil Code is a legacy of the Dutch Colonial which is more than a century and a half old. Considering the development of the business world which is closely related to the law of agreement or contract, it becomes a sine qua non to reform the law of agreement. The renewal of treaty law cannot be separated from the search for legal principles that serve as the basic foundation so that legal issues arise to seek and find the legal principles that are the pillars of the building of national treaty law. This research is a normative juridical research, namely research that conducts an assessment of library materials. The data source used is secondary data. Secondary data is data sourced from library research related to publications, namely library data listed in official documents. The search and discovery of these legal principles is carried out through normative legal studies by relying on the search for various theoretical legal materials obtained from literature studies. The results of the study found four main legal principles as the main pillars of the building of national contract law, namely the principle of consensualism, the principle of freedom of contract, the principle of binding contractual power and the principle of good faith]]>
<![CDATA[Credit Agreement Due To The Corona-19 Pandemic (Study of Wonosari District Court Decision Number 3/Pdt.G.S/2020) ]]>
<![CDATA[Pani Chadijah Nasution]]>;
<![CDATA[Surya Perdana]]>;
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 5, No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v5i1.2836
<![CDATA[The corona pandemic as a delay in credit payments, the determination of the non-natural disaster Covid-19 as a national disaster through Presidential Decree 12/2020 does not automatically become the basis for parties in commercial agreements to declare themselves in a state of force majeure. In-depth study of case by case analysis by paying attention to the clauses in an agreement becomes the benchmark for determining the state of force majeure. As a result of parties who did not fulfill their achievements in the credit agreement during the Covid-19 period. The suspension of liability occurs when a force majeure event is temporary. When the condition of the obstacle has recovered, for example the export ban is lifted again, then the obligation of the seller returns to recover to hand over the exported goods. Agreement resulting from the corona 19 pandemic in the perspective of presidential decree no. 12 of 2020 concerning the determination of non-natural disasters (Wonosari State Court Decision Study Number 3 / Pdt.G.S / 2020) in agreements usually also regulates the consequences of a force majeure event, for example whether to postpone an agreement or can be used as a condition for canceling an agreement]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN VIDEO CONFERENCE DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Novi Nursamsinahar Wijaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Arifin Gultom]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan UMSU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Era globalisasi digital hari ini, RUPS dapat dilakukan secara elektronik yaitu dengan berlandaskan aturan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan menggunakan media elektronik seperti telekonferensi maupun video conference. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa pertama, perbedaan dan tanggung jawab rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara video conference perbedaannya terletak pada dasar hukum, tempat/wadah pelaksanaannya dan cara penandatangan akta RUPS yang berbeda sedangkan tanggung jawab notaris memastikan bahwa dimana keputusan-keputusan RUPS baik secara online ataupun konvensional tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dalam prakteknya disebut Akta Persetujuan Keputusan Rapat (PKR). Kedua, kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara video conference sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS dan menuangkannya ke dalam akta. Ketiga, Pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara video conference. Kata Kunci: pemanfaatan, video, rapat, saham]]>
<![CDATA[Model-Model Pembelajaran di Era 4.0 dan Disrupsi dalam Implementasi ]]>
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>;
<![CDATA[Muhammad Umar]]>;
<![CDATA[Arif Hidayat Siregar]]>
<![CDATA[ Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Mathematics Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Learning is basically a condition that makes learners to learn. Teachers as learning subjects are required to master various learning models in accordance with the material and student learning needs. The rapid development of the era marked by the industrial revolution that continues to advance, from the 1.0 era to the present which is recognized as being in the 4.0 era, certainly has an impact on the world of education. The demands of high quality education can be achieved, one of which is by transforming the learning model which slowly begins to shift following the direction of the times. The purpose of this study is to recommend relevant learning models to be implemented in the 4.0 era. The method used in this study is literature review with a descriptive qualitative approach, which takes data through documentation studies (literature). The result of this study is information that currently it can be said to be in the 4.0 era with several indicators in various industrial sectors ranging from FMCG, electronics, textiles, automotive, electronics, to financial and banking services. So, learning models that are considered relevant to be implemented today include; Blended Learning Flipped Classroom Project-Based Learning Problem-Based Learning Collaborative Learning Game-Based Learning]]>
<![CDATA[Students’ Perception of Using Moodle as a Learning Management System in Tertiary Education ]]>
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>;
<![CDATA[Imas Eryani]]>;
<![CDATA[Ghina Farahtika]]>
<![CDATA[ AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 4 (2023): AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Hubbulwathan Duri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35445/alishlah.v15i4.3855
<![CDATA[The objective of the study was to determine students' perspectives of utilising Moodle as a learning management system throughout the Ninth Semester. The researcher employed the descriptive qualitative research method due to its suitability for gathering data on students' perceptions. The researcher conducted interviews to collect the data. The data was acquired from the ninth semester, which was studied using Moodle. The sample consisted of 10 students, selected based on specific criteria. The research findings revealed that the students' interviews demonstrated a predominantly favourable assessment of Moodle as a learning management system, with a heightened inclination towards active participation in the learning process. Some students claimed that Moodle is hindered by network issues and server errors, which prevent them from using it. Furthermore, it was discovered that Moodle offered benefits such as effortless access to learning materials and the ability for students to manage their time effectively. Drawbacks include insufficient explanation and poor interaction.]]>
<![CDATA[The Use of Bill of Leading in the Transportation of Ships according to the Contract & Indonesian Law Perspective ]]>
<![CDATA[Syarifur Ridho]]>;
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v11i3.39817
<![CDATA[In transportation, the most important type of document is the bill of lading. It is called the most important document because, if there is a problem with the goods shipped or exported, the B/L has not been sent by the carrier, then the owner of the goods cannot make a claim to the carrier. Bill of lading or known as bill of lading is regulated in Article 506 of KUHD. This research uses a normative juridical research method with an analytical descriptive approach. Bill of Lading in sea transportation based on Indonesian law serves as proof of ownership of goods, and also as evidence of a transportation contract. Various documents that exist and are required in international trade transactions are grouped into the following categories: Preliminary documents, Main documents, Other important documents (additional documents). The Bill of Lading document is a document as one of the requirements for drawing up a Letter of Credit. The opening of a Letter of Credit is basically a contract and the agreed conditions regarding the withdrawal of a Letter of Credit must be fulfilled, such as the Bill of Lading document.]]>
<![CDATA[UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL INKUIRI PADA MATA PELAJARAN IPAS KELAS VI SD NEGERI 064974 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2024/2025 ]]>
<![CDATA[Ruslan Pasaribu]]>;
<![CDATA[Muhammad Arifin]]>;
<![CDATA[Tetty Rosmaida Harahap]]>
<![CDATA[ Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 10 No. 03 (2024): Volume 10 No. 03 September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Subang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36989/didaktik.v10i03.3847
<![CDATA[This research aims to improve student learning outcomes through the application of the class VI Inkuri learning model at SD Negeri 064974 Medan Tembung for the 2024/2025 academic year. The subjects in the research were 20 class VI students. The techniques used by researchers in collecting data are observation and tests. The learning model used in this research is the Inquiry learning model. This research shows an increase in student learning outcomes in the science and science subject DEVELOPMENT OF LIVING CREATURES in class VI of SD Negeri 064974 Medan Tembung for the 2024/2025 academic year. This is evident from the results of research conducted on the pretest (initial test) which received a complete score of 6 students or 25%, while those who received an incomplete score were 15 students or 75%, with an average learning result of 56.7. The results of the research in the first cycle increased to 8 students who were completed or 40%, while 12 students who did not complete it or 60% with an average score of 65. In the second cycle, the completeness of students' learning outcomes increased to 17 people or 85% of students who completed it while those who did not. 3 students or 15% have completed it with an average score of 87, then there has been an increase in cycle I to cycle II and they have fulfilled the specified completion. Furthermore, from the results of observations of teacher activities in carrying out learning in cycle I, an average of 72% (Good) was obtained and in cycle II it increased to 92% (Very Good) and the results of observations of student activities in cycle I obtained an average score of 62%. (Good) and increased in the second cycle to 92% (Very Good). Thus, it was concluded that by using the inquiry learning model there was an increase in student learning outcomes in the science and science subject in class VI of SD Negeri 064974 Medan Tembung for the 2024/2025 academic year.]]>
