Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal Reglement & Society (IJRS) Buletin Konstitusi Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Benito Asdhie Kodiyat, M.S
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KONSTITUSIONALITAS PERKAWINAN PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM Irhamsyah, Irhamsyah; Kodiyat, Benito Asdhie
BULETIN KONSTITUSI Vol 5, No 1 (2024): Vol. 5, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i1.19728

Abstract

AbstrakPerkawinan pada manusia pada dasarya adalah naruliah untuk hidup bersama dan berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang merasakan kasih sayang diluar keluarganya. Perkawinan mana yang dirasakan oleh kedua pasangan tersebut tanpa paksaan dan sudah merasa cocok dan nyaman satu sama lain, kemudian berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan juga menuruti hukum agama dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Merupakan hak asasi dan hak konstitusionalitas bagi warga Negara terlebih pada pekerja yang ternyata menemukan jodohnya yang merupakan rekan sekerjanya dalam satu perusahaan.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakannya pun menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah,  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa perusahaan dilarang untuk melarang dan atau memecat pekerjanya apabila terjadi perkawinan antar pekerja yang melangsungkan pernikahan. Dan apabila memang terjadi maka akibat hukum yang terjadi pada perusahaan bisa diambil tindakan hukum untuk mematuhi regulasi yang ada. Dan kembali memperkerjakan pasangan kain pekerja tersebut. Namun apabila pekerja melakukan kesalahan dan hal tersebut tidak terkait sama sekali dengan regulasi terhadap adanya larangan perkawinan pekerja dalam satu perusahaan. Pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM RUANG LINGKUP KEJAHATAN DI BIDANG BISNIS Kodiyat, Benito Asdhie; Kurniawan, Dedi
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.23325

Abstract

Perdagangan manusia merupakan permasalahan besar bagi pemerintah di Indonesia, karena negara ini merupakan negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan masalah ini adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Dalam lingkup kejahatan ekonomi, perdagangan manusia juga merupakan kejahatan transnasional, biasanya melibatkan organisasi mafia yang beraliansi dengan mitra lokal, militer, birokrat, pengusaha, dan masyarakat umum. Perdagangan gelap antar negara meliputi obat-obatan terlarang, senjata, produk elektronik, sumber daya manusia untuk tenaga kerja murah, penjualan organ, pekerja seks, dan modal. Upaya penanggulangan perdagangan orang juga memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui peningkatan kerjasama regional dan internasional. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kemiskinan, pendidikan, dan penegakan hukum. Dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang, upaya pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM Benito Asdhie Kodiyat
BULETIN KONSTITUSI Vol 6, No 1 (2025): Vol. 6, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v6i1.28890

Abstract

ABSTRAKHak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan secara publik dalam berbagai bentuk yang memberikan manfaat dan mendukung kehidupan manusia, sekaligus memiliki nilai ekonomis. Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan istilah kolektif yang terdiri dari tiga bidang pokok, yakni ciptaan, penemuan dan merek. Di Indonesia, terdapat beragam hak kekayaan intelektual yang berlaku, antara lain: Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), Indonesia memiliki kerangka hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Globalisasi dan pembukaan pasar telah memaksa negara-negara untuk memperkuat hak kekayaan intelektual. Untuk melawan globalisasi dan tren menuju pasar bebas, perlu untuk mengatur hak kekayaan intelektual dan membangun sistem perlindungan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk melihat bagaimana hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum positif, untuk mengetahui bagaimana konsep dan hakekat kepemilikan dalam hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia ada tujuh undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Selain itu, dalam Islam diketahui bahwa kepemilikan sesungguhnya adalah milik Allah. Ciri khas kepemilikan yang Islami terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarufnya dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme. Dalam islam, terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Islam memberikan dasar hukum bagi melalui prinsip-prinsip seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan 'adl (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang. Hukum Islam mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi Muslim di belahan dunia.
Reconstructing Indonesian Legislation on State Control of Mineral and Coal Resources to Promote Regional Welfare Benito Asdhie Kodiyat MS; Ida Hanifah; Faisal
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/90412887

Abstract

The recentralization of mineral and coal mining governance in Indonesia has generated constitutional debate regarding the implementation of the State's Right to Control under Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Although the policy aims to strengthen national control over strategic natural resources, it has also reduced regional authority and raised concerns regarding accountability, regional welfare, and the constitutional balance between centralization and decentralization. This study aims to examine the constitutional framework of the State's Right to Control, analyze the legal implications of the shift from attributive to delegative regional authority, and formulate a balanced model for mining governance. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and relevant non-legal materials were analyzed through qualitative, descriptive, and prescriptive methods. The study concludes that the current centralized governance model weakens regional participation and supervisory functions, thereby creating constitutional and administrative inconsistencies. Accordingly, a balanced authority model is proposed to harmonize national strategic interests with regional autonomy and the constitutional objective of achieving the greatest prosperity of the people.
Comparative Analysis Of Correctional Systems In Thailand And Indonesia Addressing Prison Overcrowding Bintang Athallah Ariq; Benito Asdhie Kodiyat MS
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 10 No. 01 (2026): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) (SI)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Overcrowding in correctional institutions significantly affects the effectiveness of inmate rehabilitation, human rights protection, and social reintegration, particularly in Indonesia and Thailand. This study aims to analyze the regulatory framework and implementation of correctional systems in both countries and conduct a comparative analysis to identify best practices. The research uses a normative juridical method with descriptive-comparative approaches (statute approach and comparative approach), utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials as well as library research. The results indicate that Indonesia, through Law No. 22 of 2022 on Corrections and the new Criminal Code, regulates assimilation, integration, and community service as alternative punishments, yet implementation is limited due to overcrowded prisons and insufficient community involvement. Thailand, through the Probation Act B.E. 2522, Corrections Act B.E. 2560, and Narcotics Act B.E. 2522, effectively supports community-based corrections, open prisons, halfway houses, and official volunteer supervision. The effectiveness of correctional systems depends on the alignment of legal norms, institutional capacity, and community participation.
Co-Authors Ananda Rizki Lubis Andryan . Bintang Athallah Ariq Candra Pulungan CYNTHIA HADITA Dedi Kurniawan Erwin Asmadi Eza Ista Faisal Fariz, Tengku Ida Hanifah Irhamsyah Irhamsyah, Irhamsyah Koto, Ismail Salamat Siregar, Padian Adi Taufik Hidayat Lubis