Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH KETIDAK TEPATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)-MASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KKP) BENGKULU (Survei Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu) Iprianto, Iprianto; Tarmidi, Tarmidi
JURNAL AKUISISI Vol 10, No 2 (2014): November 2014
Publisher : Universitas Muhamamdiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mewujudkan harapan pemerintah terhadap efektifnya sektor perpajakan menunjang pembiayaan pembangunan, pemerintah terlebih dahulu harus menyempurnakan per undang-undangan perpajakan dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya secara teratur dan dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)-Masa tepat waktu.Adapun tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.Penelitian ini mengunakan data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Product And Service Solution) dan Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, untuk pengujian hipotesis digunakan melalui uji t dan uji F.Berdasarkan hasil penelitian dengan pengujian secara parsial, H1 yaitu ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kealpaan berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikan 0.038 dan H2 yaitu ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kesengajaan  berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikan 0.019. Serta secara simultan yaitu H3 ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kealpaan dan ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kesengajaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan tingkat signifikan 0.000. Kata kunci:  Ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21
Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Di Kota Bengkulu Iprianto Iprianto
Media Ekonomi dan Manajemen Vol 27, No 1 (2013): Peningkatan Loyalitas Pelanggan dan Kinerja Sumber Daya Manusia
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.972 KB) | DOI: 10.24856/mem.v27i1.204

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang terdiri dari pertokoan, rumah makan, dokter, dan jasa profesi hukum lainnya terhadap pelaksanaan self assessment system untuk pajak penghasilan (PPh). Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada diwilayah Kota Bengkulu. Sampel pada penelitian ini dengan berdasarkan metode purposive sampling.Data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuisioner dari 128 responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli (pertokoan, rumah makan, dokter, jasa profesi hukum lainnya) yang ada di Kota Bengkulu. Data diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciene) versi 13. Alat analisis yang digunakan adalah Independent Sample T-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu. Dilihat dari mean wajib pajak perorangan sebesar 47,90 dan wajib pajak tenaga ahli sebesar 60,23. Hal ini berarti wajib pajak perorangan kurang memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system. Sedangkan wajib pajak tenaga ahli lebih memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system.Oleh karena itu, wajib pajak tenaga ahli memiliki persepsi yang lebih baik terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu.Kata Kunci : Persepsi Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Tenaga Ahli, self assessment system. AbstractThis study aimed to find empirical evidence of differences in the perception of individual taxpayers and tax payers experts consisting of shops, restaurants, doctors, and other professional services to the legal system for the implementation of self assessment tax (income tax). Self assessment system is a system of tax collection authorized the taxpayer to determine the amount of the tax itself terhutang.Populasi of this study was individual taxpayers and tax payers experts have a Taxpayer Identification Number (TIN), which is the region of the city of Bengkulu. The samples in this study with purposive sampling.Data based method used is primary data. The primary data used were obtained through the distribution of questionnaires from 128 respondents individual taxpayers and tax payers experts (shops, restaurants, physicians, other legal professional services) in the city of Bengkulu. The data were processed using SPSS (Statistical Package for Social Sciene) version 13. The analysis tools are independent sample T-test. The results of this study indicate that there is a difference in perception between individual taxpayers and tax payers experts on the implementation of self-assessment system in the city of Bengkulu. Judging from the mean of 47.90 for individual taxpayers and tax payers experts at 60.23. This means that individual taxpayers do not understand how to calculate, pay, and report on the implementation of self-assessment tax system. While experts taxpayers better understand how to calculate, pay, and report on the implementation of self assessment tax system.Oleh Therefore, experts taxpayers have a better perception of the implementation of the self-assessment system in the city of Bengkulu.Keywords : Perception of Individual Taxpayers and Taxpayer experts, self-assessment system. 
PENGARUH KETIDAK TEPATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)-MASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KKP) BENGKULU (Survei Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu) Iprianto Iprianto; Tarmidi Tarmidi
Akuisisi: Jurnal Akuntansi Vol 10, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/akuisisi.v10i2.32

Abstract

Dalam mewujudkan harapan pemerintah terhadap efektifnya sektor perpajakan menunjang pembiayaan pembangunan, pemerintah terlebih dahulu harus menyempurnakan per undang-undangan perpajakan dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya secara teratur dan dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)-Masa tepat waktu.Adapun tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.Penelitian ini mengunakan data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Product And Service Solution) dan Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, untuk pengujian hipotesis digunakan melalui uji t dan uji F.Berdasarkan hasil penelitian dengan pengujian secara parsial, H1 yaitu ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kealpaan berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikan 0.038 dan H2 yaitu ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kesengajaan  berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikan 0.019. Serta secara simultan yaitu H3 ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kealpaan dan ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kesengajaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan tingkat signifikan 0.000. Kata kunci:  Ketidaktepatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21
ANALISIS ARSITEKTUR UMA LENGGE SEBAGAI REPRESENTASI NILAI BUDAYA PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO Darmurtika, Linda Ayu; Aulya, Rahma Nurul; Muliana, Baiq; Iprianto, Iprianto; Wijaya, Argil; Aulia, Muhammad Rizkikal
Jurnal Ilmiah Telaah Vol 10, No 2: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/telaah.v10i2.32665

Abstract

Uma Lengge merupakan salah satu warisan arsitektur tradisional masyarakat Suku Mbojo di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang sarat dengan nilai filosofi, fungsi sosial, dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Arsitektur Uma Lengge Sebagai Representasi Kearifan Lokal, struktur arsitektural, serta makna simbolik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, yaitu dari jurnal, buku, dan artikel. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk atap yang mengerucut melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan dan leluhur. Kepercayaan masyarakat Mbojo terhadap peran arwah leluhur yang bersemayam di bagian atas rumah menunjukkan dimensi spiritual yang kuat, sedangkan proses pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Uma Lengge dibangun menggunakan material alami seperti kayu, bambu, dan alang-alang, dengan struktur panggung dan atap berbentuk kerucut yang mencerminkan prinsip ekologi dan spiritualitas yang mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Selain Fungsi utama sebagai tempat penyimpanan padi menjadikan Uma Lengge sebagai simbol ketahanan pangan dan kemakmuran, sekaligus menunjukkan nilai-nilai perencanaan hidup dan penghargaan terhadap hasil kerja keras. Dengan demikian, Uma Lengge dapat dipandang sebagai entitas budaya yang menyatukan fungsi praktis dan simbolik secara integral. Temuan ini memperkuat urgensi pelestarian rumah adat sebagai bagian dari sistem pengetahuan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur yang masih relevan hingga kini.
Implementasi Program PLP II Terintegrasi KKN-DIK di SMP Negeri 1 Keruak Kabupaten Lombok Timur Khosiah, Khosiah; Kariana, Astagini Putri; Salam, Sublu; Mulyana, Rizky; Fadilah, Uswatun; Iprianto, Iprianto; Jannah, Uzlifatul; Ilham, Wisnu Purnama; Mutmainah, Mutmainah
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/bajpm.v5i4.2593

Abstract

Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata Pendidikan dan Inovasi Kemasyarakatan (KKN-DIK) merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas calon guru melalui pengalaman langsung di sekolah dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program PLP II terintegrasi KKN-DIK di SMP Negeri 1 Keruak, Kabupaten Lombok Timur serta bertujuan untuk menganalisis kontribusinya terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa, khususnya dalam aspek pedagogik, sosial, dan profesional. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan monitoring dan evaluasi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman PLP II dan KKN-DIK dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta program pengabdian kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi mahasiswa meliputi penyesuaian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat, kemampuan manajerial waktu, pengelolaan kelas dan penguasaan materi, namun dapat diatasi melalui bimbingan intensif dari dosen pembimbing dan guru pamong. Secara umum, implementasi program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa menjadi pendidik profesional. Program integratif semacam ini direkomendasikan untuk terus dikembangkan sebagai model pembelajaran berbasis pengalaman nyata.