Garuda - Garba Rujukan Digital

Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan Febriansyah Ramadhan; Noer Wahid, Deny; Nabil Nizam
APHTN-HAN Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i1.58

Jarak antara nilai agama dan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu variabel mengukur relasi antara negara dan agama. Putusan pengadilan menjadi juga variabel untuk melihat nilai-nilai agama dibalik hukum diposisikan sebagai validitas dalam penilaian terhadap suatu perkara. Artikel ini membahas: 1. Relasi agama dan negara dalam diskursus Fiqh Siyasah dan Ilmu Hukum. 2. Jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional. 3. Agama sebagai sumber hukum dan aktualisasinya dalam putusan pengadilan. Artikel ini menyimpulkan, Indonesia memiliki model yang khas dalam relasi negara dan agama: tidak berjarak terlalu jauh dari agama dan tidak terlalu dekat dengan agama. Indonesia memfasilitasi besar-besaran kebutuhan agama manapun, baik melalui produk hukum, kebijakan sampai anggaran keuangan negara. Fasilitasi negara dilakukan dalam 2 ranah: urusan publik dan privat (keperdataan). Jaminan kebebasan beragama menghasilkan banyak organisasi keagamaan mempromosikan kebutuhan dan mengajukannya kepada negara dan mempromosikan nilai-nilai agamanya untuk diadopsi dalam hukum nasional—yang keseluruhannya itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Alhasil, hukum nasional banyak dipengaruhi dan diadopsi dari nilai-nilai agama. Dalam penutup kami menyimpulkan (dalam hukum publik): transfer nilai agama ke dalam hukum nasional menimbulkan “derelegiusasi”: yakni pelucutan sifat metafisis dan nilai transedental yang melekat dalam ajaran agama. Ketika dialihkan menjadi hukum nasional—kepatuhan terhadap aturan itu tidak lagi disebabkan dengan alasan ilahiyah-apokaliptik, tetapi patuh karena sifat otoritas hukum (sanksi hukum dan lainnya). Hubungan negara dan agama dalam putusan pengadilan.

DEVELOPING AN INTERACTIVE LANDING PAGE TO INCREASE CONSUMER BUYING INTEREST IN VARIOUS FLAVORED RICE BALL PRODUCTS Martin Hari Purwadi; Agus Aulia Primanda; Asep Wasid; Debi Irawan; Febriansyah Ramadhan
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 6 (2025): MAY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i6.770

The development of digital technology has changed people's consumption patterns, including in making decisions to purchase fast food. This study aims to analyze how the development of interactive landing pages can increase consumer interest in buying rice balls with various flavors. Using quantitative research methods and experimental design approaches, two versions of the landing page were tested: static and interactive. The results show that interactive elements such as product animation, real-time testimonials, and quick ordering features can increase user engagement and influence purchase intentions. This study provides an important contribution to the digital marketing strategy of culinary MSMEs based on websites.

Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan: Penelitian I Gede Druvananda Abhiseka; Putu Wahyu Widiartana; Febriansyah Ramadhan; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; I Putu Edi Rusmana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3147

This study aims to examine the existence and implementation mechanisms of local wisdom in environmental management within the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali, as a form of customary law application contributing to the development of sustainable environmental law. This research is motivated by the increasing challenges to environmental preservation caused by rapid development and tourism, which potentially displace the traditional values of indigenous communities. The study employs a qualitative method using a descriptive approach through stages of observation, in-depth interviews with customary leaders and community members, as well as documentation of awig-awig (customary regulations) and local socio-cultural practices. The findings reveal that Tenganan Village possesses a robust customary legal system, as reflected in awig-awig that strictly regulate the use of natural resources, including prohibitions against cutting trees in sacred forests, restrictions on land ownership, and collective systems for water and forest management. The local wisdom rooted in the Tri Hita Karana philosophy fosters a harmonious and sustainable relationship between humans and nature.

Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan Febriansyah Ramadhan; Noer Wahid, Deny; Nabil Nizam
APHTN-HAN Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i1.58

Jarak antara nilai agama dan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu variabel mengukur relasi antara negara dan agama. Putusan pengadilan menjadi juga variabel untuk melihat nilai-nilai agama dibalik hukum diposisikan sebagai validitas dalam penilaian terhadap suatu perkara. Artikel ini membahas: 1. Relasi agama dan negara dalam diskursus Fiqh Siyasah dan Ilmu Hukum. 2. Jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional. 3. Agama sebagai sumber hukum dan aktualisasinya dalam putusan pengadilan. Artikel ini menyimpulkan, Indonesia memiliki model yang khas dalam relasi negara dan agama: tidak berjarak terlalu jauh dari agama dan tidak terlalu dekat dengan agama. Indonesia memfasilitasi besar-besaran kebutuhan agama manapun, baik melalui produk hukum, kebijakan sampai anggaran keuangan negara. Fasilitasi negara dilakukan dalam 2 ranah: urusan publik dan privat (keperdataan). Jaminan kebebasan beragama menghasilkan banyak organisasi keagamaan mempromosikan kebutuhan dan mengajukannya kepada negara dan mempromosikan nilai-nilai agamanya untuk diadopsi dalam hukum nasional—yang keseluruhannya itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Alhasil, hukum nasional banyak dipengaruhi dan diadopsi dari nilai-nilai agama. Dalam penutup kami menyimpulkan (dalam hukum publik): transfer nilai agama ke dalam hukum nasional menimbulkan “derelegiusasi”: yakni pelucutan sifat metafisis dan nilai transedental yang melekat dalam ajaran agama. Ketika dialihkan menjadi hukum nasional—kepatuhan terhadap aturan itu tidak lagi disebabkan dengan alasan ilahiyah-apokaliptik, tetapi patuh karena sifat otoritas hukum (sanksi hukum dan lainnya). Hubungan negara dan agama dalam putusan pengadilan.

Constitutionality of President’s Authority Regarding Lockdown Policy During the State’s Emergency Deny Noer Wahid; Tasyabilla Pandi Utami; Febriansyah Ramadhan
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 4 No. 1 (2022): Justice and Human Rights: Between Theories and Practices
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v4i1.36540

The Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia grants an exclusive authority to the president enacted as "legal dictatorial power", meaning that the President holds a sovereign authority to create and form regulations or laws independently without needing to discuss with the House of Representatives (DPR). The authority is to stipulate Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). It refers to the president’s authority basis to run the regulation over the running government whose primary aims are to guarantee and to protect the citizen’s welfare. On the other hand, in respect of Indonesian constitutional system that adheres to the concept of decentralization, local governments also have the right to determine a situation/condition in response to the global pandemic situation. As a matter of the fact, so many overlaps are found in the exercise of policies and regulations under the authority of central and regional governments. Thus, the current research is aimed to strengthen the role of President as the head of state in dealing with the global pandemic issue and in applying lockdown with its all mechanisms. Practically, the research was carried out by means of normative legal research method associated with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Furthermore, the research had found that the President appeared to be the supreme power holder over central governments, equipped with strong legitimacy in running the lockdown in accordance with juridical and empirical perspectives on the effectiveness of pandemic handling.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search