Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Unes Law Review Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM ATAS KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TUGAS SEMENTARA DALAM MENJALANKANTUGASNYA SELAKU KEPALA DAERAH Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.207 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai akibat hukum kebijakanyangdikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementarab dalam menjalankan tugasnya selakukepala daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara dalam Melaksanakan Tugasnya Selaku Kepala Daerah, dan juga menganalisis implikasi hukum atas kebijakanyang dikeluarkanoleh pejabat pelaksana tugas sementara dalam menjalankan tugasnya selaku kepaladaerah. Tulisan ini merupakan penelitianhukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan kepala daerah depeniti
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP JURNALISNYA ATAS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.331

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menampilkan bahwa perusahaan pers memberi kesejahteraan pada Jurnalis dan karyawan pers berbentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian kebebasan pers yang profesional bisa dicapai dengan perwujudan standar yang jadi pedoman perusahaan pers, yang memungkinkan mereka memenuhi perannya sebagai institusi ekonomi, media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Atas dasar pedoman tersebut, bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terlaksananya pemberitaan yakni dengan lewat hak jawab, hak koreksi guna menyunting kebenaran dari berita yang di muat.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa
Copyright Infringement in Online Media: Corporate Legal Liability Maha Wiryanthi, Ni Putu Ega
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.7681

Abstract

This study examines the legal responsibilities of online media companies in addressing copyright violations, focusing on regulatory frameworks, technological implementations, and enforcement challenges. Using a normative juridical approach, this research analyzes Indonesia’s Copyright Law No. 28 of 2014, the DMCA, and the EU Copyright Directive. It also includes comparative case studies such as Viacom vs. YouTube (2007), Google Books Litigation (2015), and TikTok Copyright Infringement (2021) to assess evolving legal frameworks and platform liability in managing user-generated content (UGC).Findings reveal that while platforms employ AI-powered Content ID, automated filtering, and blockchain copyright management, these technologies face false positives, jurisdictional enforcement difficulties, and takedown notice transparency issues. The cross-border nature of the internet complicates legal enforcement, necessitating global cooperation and harmonized copyright policies. A multifaceted approach is needed, integrating technological innovation, stronger regulations, and stakeholder collaboration. Enhancing cross-border legal cooperation and content moderation policies is vital to balancing copyright enforcement with freedom of expression. Collaboration among digital platforms, governments, and industry stakeholders is key to ensuring a sustainable and legally balanced digital ecosystem for copyright protection and creative industry growth
Constitutional responsibility of political parties as pillars of democracy in the perspective of Indonesian constitutional law Widiartana, Putu Wahyu; Rama, Bagus Gede Ari; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1447

Abstract

Democracy is a fundamental principle within the Indonesian state system as reflected in the 1945 Constitution (UUD 1945), where political parties play a key role as a pillar in bridging the people and the government. The constitutional responsibility of political parties within the Indonesian constitutional system encompasses not only compliance with the law but also moral and ethical aspects in realizing a clean, transparent, and accountable government. This study aims to examine the regulation of the constitutional responsibility of political parties from the perspective of Indonesian constitutional law, as well as the relationship between this responsibility and the quality of democracy that is fostered. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and documentary study approaches. The analysis is conducted qualitatively to explore the understanding of the implementation of the constitutional responsibility of political parties and its impact on the quality of democracy. The findings indicate that, although clear legal provisions exist regarding the role of political parties, their implementation still faces significant challenges, such as the practice of money politics and the pragmatic tendencies of parties. Therefore, stricter supervision is necessary to ensure that political parties fulfill their constitutional responsibilities effectively, thereby improving the quality of democracy in Indonesia. This study is expected to contribute to the development of constitutional law theory and practice, as well as strengthen the role of political parties in reinforcing Indonesia's democratic system.
SOSIALISASI DESTINASI DANAU BUYAN CAMP BEDUGUL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN Mahadewi, Kadek Julia; Amalia, Rafika; Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Rama, Bagus Gede Ari; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51761

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan  destinasi  pariwisata  dalam  kepatuhan  akan  Undnag-Undang  Kepariwisataaan,  mmilihat posisi  dari  Danau  buyan  sebagau  destinasi  wista  dalam  hal  ini  penyelenggara  produk  pariwisata  Bali  dalam  penyelenggaran  pengabidan  masyarakt  memastikan  kegiatan  oprasional  selaras  dengan  prinsip  keberlanjutan  seseuai  amanat  pasal  4  Undang-Undang  Kepariwisataan  keberadaan  Danau  Buyan  dalam  keberadaan   sesuasi  standar  wisata. Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  observasi  dengan  datang  kelokasi  yang  dipilih  untuk  mematangkan topik  yang  diangkat  dan  melihat  kegiatan  sekitar  dan  memberikan  sosialisasi destinasi  wisata Danau  Buyan  di  Undang-  Undang  Kepariwisataan .  Kegiatan sosialisasi  dilakukan pada  Jumat  10 Oktober  2025  di  Wantilan Danau Buliran.  Komponen  yang  dilihat  dalam  pengelolaan  Lokal  dalam  kebutahan  standar  penyelenggaran  usaha,  kedua  wisatawan  dalam  pemanfaatan  wisata  dan  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam penguatan  kawasan  strategis  dalam  perwujudan  destinasi  wisata.  Temuan  ini  menjadikan  sosialisasi  sebagai  media  promosi  akan  pesona  Danau  Buyan  dalam  perwujudannya  pengembangan kepariwisatan  di  Bali  sehingga  pentingnya  terlaksananya  kegiatan  ini,  agar  memberikan  edukasu  ke  masyarakat, mahasiswa  dan  civitas  akademik.  Peran  serta  dalam  mewujukan  amanat  Undang-Undang  Kepariwisataan  dalam  kemajuan  Danau  Buyan  tidak  secara  Nasional  tetapi  Juga  dalam  sekup  Internasional. 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP JURNALISNYA ATAS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha; Ratnawati Gultom, Efrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.331

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menampilkan bahwa perusahaan pers memberi kesejahteraan pada Jurnalis dan karyawan pers berbentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian kebebasan pers yang profesional bisa dicapai dengan perwujudan standar yang jadi pedoman perusahaan pers, yang memungkinkan mereka memenuhi perannya sebagai institusi ekonomi, media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Atas dasar pedoman tersebut, bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terlaksananya pemberitaan yakni dengan lewat hak jawab, hak koreksi guna menyunting kebenaran dari berita yang di muat.
KEADILAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENJAMIN KEDAULATAN EKONOMI DESA ADAT DI BALI Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
VYAVAHARA DUTA Vol 20 No 2 (2025): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v20i2.5257

Abstract

Customary villages in Bali now stand at a crossroads between local wisdom and the forces of modern markets. As retail chains like Indomaret, Alfamart, and 24-hour “networked commercial warung” expand deep into traditional communities, local shops begin to lose their foothold. Backed by centralized distribution systems, aggressive promotions, and around-the-clock operations, large-scale businesses dominate the market while leaving little room for traditional village-owned stores. As a result, krama desa (village members) not only suffer economic loss but also the erosion of their social role as community hubs. This study employs a normative legal approach to examine the relationship between national competition law and customary legal systems in protecting local economies. The findings reveal that the lack of synergy between state law and customary law exacerbates the structural inequalities faced by small-scale entrepreneurs. In this context, the law must evolve from a merely formal set of rules into a contextual and inclusive instrument of protection. Strengthening the authority of desa adat through the formal recognition of local regulations such as awig-awig and perarem is a crucial step in restoring balance between economic modernization and communal sustainability. This abstract proposes that economic justice is not solely about market efficiency, but also about the law’s moral obligation to protect the vulnerable.
Eksistensi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pembangunan Hukum Lingkungan yang Berkelanjutan: Penelitian I Gede Druvananda Abhiseka; Putu Wahyu Widiartana; Febriansyah Ramadhan; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; I Putu Edi Rusmana
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3147

Abstract

This study aims to examine the existence and implementation mechanisms of local wisdom in environmental management within the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali, as a form of customary law application contributing to the development of sustainable environmental law. This research is motivated by the increasing challenges to environmental preservation caused by rapid development and tourism, which potentially displace the traditional values of indigenous communities. The study employs a qualitative method using a descriptive approach through stages of observation, in-depth interviews with customary leaders and community members, as well as documentation of awig-awig (customary regulations) and local socio-cultural practices. The findings reveal that Tenganan Village possesses a robust customary legal system, as reflected in awig-awig that strictly regulate the use of natural resources, including prohibitions against cutting trees in sacred forests, restrictions on land ownership, and collective systems for water and forest management. The local wisdom rooted in the Tri Hita Karana philosophy fosters a harmonious and sustainable relationship between humans and nature.
Legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi Perseroan Terbatas: Analisis Konflik Normatif, Administrasi, dan Pajak di Indonesia Amalia, Rafika; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2566

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dasar hukum perdata dan administrasi yang mengatur pengakuan dan batasan penggunaan Virtual Office atau Virtual address sebagai alamat resmi PT dan persyaratan kepatuhan perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT yang menggunakan VO / VA. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis hukum dan regulasi sebagai bahan hukum primer dan sekunder yang mengatur domisili PT dan penggunaan VO di Indonesia. Hasil penelitian mengemukakan bahwa legalitas Virtual Office dan Virtual Address sebagai Tempat Kedudukan Resmi PT adalah sah, namun beroperasi di bawah rezim bersyarat yang kompleks. Meskipun hukum perseroan memberikan landasan formal, kepatuhan fiskal yang ketat berfungsi sebagai penentu utama legalitas operasional. Kebutuhan akan ruang fisik nyata menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan akuntabilitas Wajib Pajak Badan.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ngurah Wirasila Efrida Ratnawati Gultom Febriansyah Ramadhan I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Putu Edi Rusmana Kadek Julia Mahadewi Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ratnawati Gultom, Efrida