Articles
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ANGGARAN DISABILITAS DALAM KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[A., B. Hengky Widhi]]>;
<![CDATA[Pudyatmoko, Y. Sri]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 9, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study is departed from the idea that the provision of budget for the persons with disabilities is a very important thing. Recalling this problem, a good regulation is required. This study raised a problem of the urgency of budgeting for the persons with disabilities and the funding strategy as well as the juridical strategy in governing the budget for the persons with disabilities. This study employed a juridical analytical method, a research which is conducted to analyze certain provision of law to be used later in answering the societyâ problem. From the research, it could be found that the provision of fund to provide the infrastructures for the persons with disabilities is very urgent. Such urgency included the reasons concerning the funding provision for the persons with disabilities and the determination of their needs required the funding provision. The budgeting strategy for the persons with disabilities is highly dependent on who is responsible for the affairs concerning the persons with disabilities. In the context of the relationship division between Central Government and Local Government, it includes those decentralized to local areas. For that reason, the local areas could provide it from Local Original Income (PAD) deriving from Entertainment Tax with earmarking pattern. When it was not sufficient, recalling that the existing local tax potential was inadequate or null, the funding for the persons with disabilities could be provided by Central Government and the other legitimate source of funds. The regulation strategy which should be taken is to amend the Law Number 28 of 2009 and Law Numer 40 of 2007 on Corporate Social Responsibility, to establish the Law of the Persons with Disabilities to govern the funding.Keywords: persons with disabilities, budget, state finance]]>
<![CDATA[PENGATURAN BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI ANAK ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PELINDUNGAN ANAK (Studi Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY) ]]>
<![CDATA[Pudyatmoko, Y. Sri]]>
<![CDATA[ Justitia et Pax Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24002/jep.v31i2.1344
<![CDATA[ABSTRACTThis study aimed to determine the view of the provisions of law students exemption limit in Income Tax for Children. It is based on the consideration that the children are making money and not making money be made equal in terms of Tax exemption limit, so that the different treatment of parents who earn income. This study uses empirical legal research by making the Faculty of Law as a research target, considering they were taught about justice, legal protection, and also the future there is the possibility oftaking a decision with regard to these issues. The results showed that the students do not completely reject or approve the merger of income and taxable income and taxable income income children with their parents, because it must be considered carefully. Respondents considered that more important to provide protection to children from being exploited by the job rather than the provision of distributive justice by giving the same treatment of taxable income between children and parents. Students generally advise against setting PTKP more concerned about protecting the interests of the child not provide distributive justice by giving the same treatment.Keywords: students perception, non taxable income, children.INTISARIPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap ketentuan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam Pajak Penghasilan Bagi Anak. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa antara anak yang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang disamakan saja dalam soal batas Penghasilan Tidak Kena Pajaknya, Sehingga berbeda perlakuannya dengan orang tua yang memperoleh penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menjadikan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai sasaran penelitian, dengan pertimbangan mereka diajari soal keadilan, perlindungan hukum, dan sekaligus ke depan ada kemungkinan mengambil keputusan berkaitandengan persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa tidak sepenuhnya menolak atau menyetujui penggabungan penghasilan dan PTKP anak dengan penghasilan dan PTKP orang tuanya, karena harus diperhatikan secara matang. Responden menilai bahwa lebih penting untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan daripada pemberian keadilan distributif dengan memberikan perlakuan PTKP yang sama antara anak dengan orang tua. Mahasiswa pada umumnya menyarankan agar pengaturan PTKP lebih memperhatikan perlindungan kepentingan anak bukan memberikan keadilan distributif dengan memberi perlakuan yang sama.Kata kunci: pandangan mahasiswa, penghasilan tidak kena pajak, anak.]]>
<![CDATA[Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Yohanes Sri Pudyatmoko]]>;
<![CDATA[G. Aryadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p11
<![CDATA[The purpose of this study is to identify and analyze public services for convicts of corruption cases in Penitentiary Institutions. This study is intended to find the basis for applying the principle of correctional justice with a justice approach to the possibility of preferential treatment. This research is a normative legal research based on secondary data from Correctional Institutions in Special Region of Yogyakarta, especially Wirogunan Prison and Sleman Prison with the support of primary data. The results of the study indicate that public services have been implemented with reference to service standards in the two research objects. Special treatment is given based on considerations of justice by referring to affirmative action to certain prisoners but does not only lead to corruption convicts. In the preferential treatment of prisoners there is indeed discrimination, but it is positive discrimination according to justice which is justified. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyaraktan. Penelitian ini dimaksudkan menemukan landasan penerapan prinsip pemasyarakatan dengan pendekatan keadilan terhadap kemungkinan adanya perlakuan istimewa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Lapas Wirogunan dan Lapas Sleman dengan dukungan data primer. Hasil studi menunjukkan bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan dengan mengacu standar pelayanan di kedua objek penelitian. Perlakuan istinewa diberikan berdasarkan pertimbangan keadilan dengan mengacu pada affirmative action kepada narapidana tertentu akan tetapi tidak mengarah kepada narapidana kasus korupsi saja. Dalam perlakuan istimewa terhadap narapidana tersebut memang terdapat diskriminasi, akan tetapi merupakan diskriminasi positif sesuai keadilan yang memang dibenarkan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KUMULASI SANKSI EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SLEMAN ]]>
<![CDATA[Yohanes Sri Pudyatmoko]]>;
<![CDATA[Gregorius Aryadi -]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.055 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2020.v4.i2.p155-174
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dan pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan penegakan hukum administrasi dalam menyelesaikan kasus korupsi dan masalah yang dihadapi dalam penerapan kumulasi sanksi eksternal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pejabat daerah yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan ancaman sanksi kumulatif eksternal. Dari penelitian ini ditemukan berbagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim mengenai adanya perbuatan melanggar hukum yang melampaui kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan juga menimbulkan kerugian negara. Pejabat pemerintah yang berwenang mempertimbangkan karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah melakukan korupsi. Penerapan sanksi kumulatif eksternal berlawanan dengan asas ultimum remedium, karena pengenaan sanksi administrasi bagi terpidana dikenakan setelah yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[H. Rhiti]]>;
<![CDATA[Y. Sri Pudyatmoko]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.808 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16725
<![CDATA[AbstractIn DIY the environmental permit is recognized as an istrument for preventing the environmental problems. Local Government policies related to environmental permits are: the harmonization of economic interests with local wisdom and the environment; the interconnection between environmental permits and spatialplanning; the environmental permit as a requirement for the nuisance permit and building permit; the application of SPPL (statement letter to manage the environment) for small lactivities. According to local governments, the policies are appropriate to protect the environment.IntisariDi DIY perizinan lingkungan diakui sebagai instrumen untuk mencegah timbulnya masalah lingkungan hidup. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait perizinan lingkungan dilakukan dengan: harmonisasi kepentingan ekonomi, muatan lokal dan lingkungan; mengaitkan perizinan lingkungan dan RTRW; menjadikan Izin Lingkungan sebagai syarat bagi Izin Gangguan dan IMB; dan penerapan SPPL bagi kegiatan mikro dan kecil. Kebijakan-kebijakan tesebut dianggap oleh Pemerintah Daerah sebagai cukup tepat bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah.]]>
<![CDATA[PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Y Sri Pudyatmoko]]>;
<![CDATA[Imma Indra Dewi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.069 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.17643
<![CDATA[AbstractSurakarta city has been succesful to become suitable city for Disable Persons. District financial budgeting policy in Surakarta City is able to accomodate the interest of disable persons. Budgetting policy for disable persons in Surakarta city is carried out by preparing budget for empowering disable persons and preparing supporting means which are usefull for disable persons. Budgetting is carried out by posting it into the allowance managed by The Ministry of labour and Transmigration, The Ministry of Education, Youth and Sport, The Ministry of Public Work, and also The Ministry of Transportation.Intisari Kota Surakarta telah berhasil menjadi Kota Layak Disabilitas. Kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Kebijakan penganggaran bagi penyandang cacat di Kota Surakarta dilakukan dengan menyediakan anggaran terhadap pemberdayaan kaum difabel maupun penyediaan sarana penunjang yang berguna bagi kaum difabel. Penganggaran dilakukan dengan memasukkan ke dalam belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Dinas Perhubungan. ]]>
<![CDATA[Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka ]]>
<![CDATA[Elisabeth Helyanti Ongan]]>;
<![CDATA[Y. Sri Pudyatmoko]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.05
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka dan manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner, dan data sekunder bersumber dari undang-undang, buku, jurnal maupun media elektronik. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dengan menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, yakni melalui Online Single Submission (OSS).Usaha Mikro mendapatkan kemudahan perizinan berusaha mulai dari penyederhanaan syarat, waktu penerbitan izin dan bebas biaya. Dengan izin tersebut selain memberikan kepastian hukum juga akan memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal dan insentif dari pemerintah. Di Kabupaten Sikka sudah banyak usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat daerah, namun masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Hal tersebut disebabkan antara lain karena minimnya pemahaman dan informasi terkait perizinan berusaha, dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Berdasarkan masalah yang ada diharapkan ada pemberian sosialisasi dan pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sikka kepada pelaku usaha mikro. Bagi pelaku usaha agar lebih proaktif mencari tahu program kerja pemerintah di bidang perizinan berusaha.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi ]]>
<![CDATA[Yohanes Sri Pudyatmoko]]>;
<![CDATA[G. Aryadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p14
<![CDATA[This study aims to analyze ultra petita decisions in corruption cases with consideration of the community's sense of justice. The research method used in this study is a normative legal research method, using a case approach. The research was conducted by analyzing several ultra petita decisions in corruption cases. The results of the study show that in the ultra petita decisions against convicts in corruption cases, some explicitly consider the community's sense of justice. There is a problem raised in the consideration of the judge's decision between prioritizing the application of the formal definition of unlawful which uses the size of the law according to the principle of legality, or applying material teachings in accordance with the people's sense of justice even though it is not regulated in law. In dealing with corruption cases, judges refer not only to laws but also to regulations from the Supreme Court. In accordance with these guidelines, judges in making decisions use comprehensive considerations. Some considerations of community justice are not used as the basis for imposing ultra petita sanctions, but in other sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan ultra petita kasus korupsi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan ultra petita kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ultra petita terhadap terpidana kasus korupsi sebagian mempertimbangkan secara eksplisit rasa keadilan masyarakat. Ada persoalan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan hakim antara mengedepankan penerapan pengertian melawan hukum secara formil yang menggunakan ukuran undang-undang sesuai asas legalitas, atau menerapkan ajaran materiil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sekalipun tidak diatur dalam undang-undang. Hakim dalam menangani kasus korupsi selain mengacu undang-undang juga mengacu pada regulasi dari Mahkamah Agung. Sesuai pedoman tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang komprehensif. Pertimbangan keadilan masyarakat ada pula yang tidak digunakan untuk menjadi dasar pengenaan sanksi ultra petita, melainkan dalam sanksi lainya.]]>
