Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSEP RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA I Gusti Agung Dian Bimantara; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul “Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan konsep restitusi mengenai perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif terkait adanya norma kabur pada Pasal 7A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku dimana hal tersebut merupakan perlindungan terhadap korban sebagai upaya pemenuhan hak atas korban. Pengaturan mengenai mekanisme restitusi belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan sehingga akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusiKata Kunci: Konsep Restitusi, Perlindungan Korban, Tindak Pidana

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Ni Putu Mayra Erika; I Made Dedy Prianto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i05.p03

Penulisan ini bertujuan untuk didapatnya pengetahuan lebih dalam mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dari iklan yang menyesatkan serta untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha atas tayangan iklan yang menyesatkan. Jenis metode penelitian yang dimasukan dalam jurnal ini yaitu yuridis normatif, yaitu sebuah upaya atau prosedur yang dikuatkan untuk mengembangkan konsep masalah atas penelitian data sekunder dengan pendekatan menelaah asas- asas, peraturan dan konsep- konsep yang berkenaan dengan TanggungJawab Hukum Pelaku Usaha Atas sebuah tayangan Iklan Yang menyesatkan bagi Konsumen. Hasil penelitian yang didapatkan dalam jurnal ini yaitu perlindungan konsumen atas sebuah tayangan iklan yang menyesatkan telah diatur dibeberapa hukum positif di indonesia dan tata cara periklanan di indonesia akan tetapi belum ada pengaturan yang jelas mengenai siapakah yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Akan tetapi jika merujuk pada penggunaan asas lex posterior Derogat Legi Priori maka yang bertanggung jawab adalah pihak media periklanan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012. Mengenai sanksi bagi pelanggar tersebut telah diatur secara jelas dalam Bab XIII Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata kunci: tanggung jawab, perlindungan hukum, iklan menyesatkan ABSTRACT This writing aims to obtain deeper knowledge about how legal protection for consumers from misleading advertisements and to find out how the responsibility of business actors for misleading advertisements. The type of research method included in this journal is juridical normative, which is an effort or procedure that is strengthened to develop problem concepts for secondary data research with an approach of examining principles, regulations and concepts relating to the Legal Responsibility of Business Actors for an Ad impressions that are misleading for consumers. The research results obtained in this journal are that consumer protection for misleading advertisements has been regulated in several positive laws in Indonesia and the procedures for advertising in Indonesia, but there is no clear regulation regarding who is responsible for this. However, when referring to the use of the lex posterior principle of Derogat Legi Priori, the party responsible is the advertising media in accordance with Law No. 18 of 2012. Regarding sanctions for violators, it has been clearly regulated in Chapter XIII of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. Key words: responsible, legal protection, misleading advertising

INSTRUMEN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA I Made Adikawid Sanjaya; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul “Instrumen Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan persyaratan instrumen gugatan perwakilan kelompok dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji perundangundanganserta bahan pustaka. Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan suatu prosedur hukum yang memungkinkan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan. Melalui gugatan class action inilah diharapkan mampu untuk merealisasikan ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman,bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, atau yang sering disebut sebagai asas Trilogi Peradilan.

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI Putu Silkyamara Nandha Rossana; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.954 KB)

Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Permasalahnnya yaitu kewenangan Notaris terhadap surat di bawah tangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Kewenangan Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggungjawab atas identitas, isi akta, tanda tangan serta tanggal penandatanganan. Kesimpulannya Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan dan dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan Notaris bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Kata Kunci: Surat Di BawahTangan, Legalisasi, Notaris.

PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Aan Kurnia; Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.233 KB)

Bitcoin merupakan salah satu jenis alat pembayaran yang berkembang baru-baru ini. Bitcoin adalah alat pembayaran digital yang disimpan didalam komputer dengan fungsi sebagai alat pengganti uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa secara online. selain sebagai alat pembayaran. Keberadaan uang digital Bitcoin di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter menghimbau melalui siaran pers yang diedarkan melalui media internet pada tanggal 13 Januari 2018 oleh Bank Indonesia dengan judul “Bank Indonesia mMmberikan Peringatan Kepada Semua Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency?????” Nomor 20/4/DKom. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif, yang menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Terdapat dua masalah hukum yang akan dibahas yaitu pengaturan alat pembayaran berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan akibat hukum terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, syarat suatu barang untuk dijadikan alat pembayaran ialah harus diterima secara umum, tahan lama, memiliki kualitas yang cendrung sama, tidak mudah dipalsukan dan dijamin keberadaanya oleh pemerintahan yang berkuasa, penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran sah apabila digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, karena pada Pasal 21 angka (2) Undang-Undang Mata Uang mengecualikan penggunaan rupiah salah satunya yaitu dalam transaksi perdagangan internasional, jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; rupiah sesuai Pasal 33 angka (1) UU Mata Uang. Kata kunci : Bitcoin, Alat pembayaran, Akibat hukum

PERLINDUNGAN HUKUM DEPOSITOR TERHADAP SIMPANAN PADA BANK YANG DINYATAKAN PAILIT I Gede Anci Kusuma Artha; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.684 KB)

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Depositor Untuk Mendapatkan Kembali Dana Simpanan Dari Bank Yang Mengalami Kepailitan”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh depositor dalam mendapatkan kembali simpanan dari bank yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dengan teknik pendekatan peraturan perundang-undangan. Depositor dalam dunia perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena dana simpanan dari depositor tersebut merupakan modal utama bank dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam mengatasi permasalahan dananya, nasabah dapat melindungi dirinya dengan dua cara: perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Depositor, Simpanan, Bank Pailit

JOINT VENTURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT I Gede Cahya Widiangga; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.216 KB)

Penelitian ini berjudul Joint Venture Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun permasalahan yang akan dibahas mengenai ketidakjelasan pengaturan Joint Venture atau Usaha Patungan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan. Joint Venture atau yang umumnya dikenal dengan istilah Usaha Patungan adalah suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal, menanggung resiko dan berbagi keuntungan. Penggunaan kata Joint Venture dan usaha patungan seharusnya diatur dalam Undang-Undang Khusus, sehingga dengan adanya Undang-Undang Khusus diharapkan dapat memperjelas kebenaran pengertian mengenai Joint Venture itu sendiri. Kata kunci : Joint Venture, Persaingan Usaha, Kekhususan.

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn.) I Gede Andi Iswarayana; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.388 KB)

Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor”. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan Putusan Pailit Nomor 2/Pdt.Sus–PAILIT/2016/PN.NiagaMdn, serta akibat hukum terhadap harta kekayaanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang–undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pernyataan pailit Nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.NiagaMdn. Adapun putusan pailit akan mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta, Pailit, Debitor.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK BERBAHAYA Gusti Ayu Karolina; I Made Dedy Priyanto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian artikel ilmiah ini adalah mengkaji perlindungan hukum terkait, terhadap konsumen yang menderita kerugian yang berakibat dalam menggunakan produk kosmetik yang dimana memuat bahan-bahan berbahaya serta pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen yang dirasa dirugikan. Metode penulisan penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan acuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. hasil penelitian tersebut menunjukan kesimpulan bahwa pelaku usaha kosmetik dimana pengedarannya memuat bahan-bahan berbahaya, telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya pasal 4 huruf a, pasal 7 huruf d dan pasal 8 huruf d. Pada pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dengan bahan yang berbahaya diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh sesaui dengan ketntuan pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. The purpose of this study is to examine the legal protection of consumers who suffer losses due to using cosmetic products that contain hazardous ingredients and the legal liability of business actors to consumers who suffer losses. The method of this research uses normative legal research methods with reference to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the results of this study, it can be concluded that comestics business actors who have distributed which contain hazardous ingredients have violated the Consumer Protection Law, including article 4 letter a, article 7 letter d and article 8 letter d. On the responsibility of business actors who distribute cosmetics with hazardous ingredients are obliged to take full responsibility in accordance with the provisions of article 19 of the Consumer Protection Law.

ANALISA YURIDIS KETINGGIAN BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Ni Made Apriana Putri; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.234 KB)

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Peraturan Daerah Kota Denpasar mengenai ketinggian Bangunan. Kita dapat mengetahui batas ketinggian yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 serta mengetahui sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana syarat mengenai ketinggian bangunan di kota Denpasar, serta bagaimana Sanksi yang dijatuhkan apabila aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar menetapkan ketinggian bangunan gedung tidak boleh melebihi 15 meter, serta dijatuhkannya sanksi administrasi dan sanksi denda yang dikenakan bagi pelaku pelanggaran.Kata Kunci : Ketinggian Bangunan, Bangunan gedung, Tata Ruang Bali

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search