Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Made Dedy Priyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kebijakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Bagi UMKM Pasca Terbitnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Perubahannya Komang Ary Mahayasa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel bertujuan untuk memahami dan menganalisa ketentuan restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM pasca perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional serta untuk memahami dan menganalisa tahapan dalam penyelesaian restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM pasca perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif didukung oleh dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum sebagai metode penelitian yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 dan POJK Nomor 17 Tahun 2021. Perubahan tersebut menegaskan ketentuan mengenai menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap UMKM dengan penerapan manajemen risiko serta terjadi perubahan ketentuan jangka waktu rekstrukturisasi bagi debitur UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang awalnya berlaku sampai 31 Maret 2021, menjadi berlaku sampai 31 Maret 2023. Adapun tahapan dalam penyelesaian restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM berdasarkan ketentuan tersebut yaitu penilaian kualitas kredit oleh AO (Account Officer) atau Mantri, pemeriksaan berkas agunan dan kondisi aset oleh Mantri, pemanggilan debitur pelaku UMKM oleh Mantri, pemberian peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali, penggolongan debitur untuk menentukan dapat atau tidak diberikan fasilitas resktruturisasi, memastikan tujuan resktrukturisasi dapat tercapai dengan menilai iktikad baik debitur, dan penentuan jenis restrukturisasi. Kata Kunci: Restrukurisasi, Perjanjian Kredit, UMKM, Otoritas Jasa Keuangan ABSTRACT The article aims to understand and analyze the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors after the changes to FSAR Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus and to understand and analyze the stages in completing credit agreement restructuring for MSME actors after the changes to FSAR Number 11/POJK. 03/2020 on National Economic Stimulus. The type of research used is normative legal research supported by two approaches, namely the statutory approach and legal concept analysis as the chosen research method. The results show that the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors are based on POJK No. 11 of 2020 which has been amended by POJK No. 48 of 2020 and POJK No. 17 of 2021. The results show that the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors are based on the new FSAR on National Economic Stimulus, namely changing FSAR Number 11 of 2020 with FSAR Number 48 of 2020 and FSAR Number 17 of 2021. The amendment confirms the provisions regarding implementing policies that support economic growth stimulus to MSMEs by implementing risk management and there has also been a change in the provisions for the restructuring period for MSME debtors affected by the Covid-19 pandemic, which was initially valid until March 31, 2021, to become valid until March 31, 2023. The stages in the completion of the restructuring of credit agreements for MSME actors based on these provisions are credit quality assessment by the AO (Account Officer) or Mantri, examination of collateral files and asset conditions by the Mantri, summoning MSME debtors by Mantri, warning and collection of 3 (three) ) times, the classification of debtors to determine whether or not a restructuring facility can be granted, ensuring that the restructuring objectives can be achieved by assessing the debtor's good faith, and determining the type of restructuring. Keywords: Restructuring, Credit Agreements, MSMEs, Financial Services Authority
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kerta Yasa Mandiri Kadek Agung Krisdian Mahendra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter debitur, kemampuan manajerial debitur, jaminan debitur, suku bunga, dan modal debitur terhadap kredit macet di KSP Kerta Yasa Mandiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Seluruh nasabah kredit pribadi non konsumer hingga 200 di KSP Kerta Yasa Mandiri dalam penelitian ini menjadi populasi penelitian. Teknik probabilitas sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dari populasi sebanyak 133 sampel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumen. Teknik analisis berupa teknik analisis regresi logistik. Simpulan penelitian yaitu karakteristik variabel debitur berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan variabel kemampuan pengelolaan debitur, jaminan debitur, suku bunga dan modal debitur tidak memiliki pengaruh pada kredit macet. Kata kunci: faktor-faktor, kredit macet, debitur ABSTRACT The study aims to test the influence of debtor character, debtor managerial ability, debtor guarantee, interest rate, and debtor capital on bad credit in KSP Kerta Yasa Mandiri. This research is a descriptive empirical legal research type. All non-consumer personal credit customers up to 200 in KSP Kerta Yasa Mandiri in this study became the research population. Sampling probability techniques were used to obtain samples from a population of 133 samples. The data was collected using questionnaires, interviews and documents. Analysis techniques in the form of logistics regression analysis techniques. The conclusion of the study is that the characteristics of the debtor variable negatively affect bad loans, while the variable ability of debtor management, debtor guarantee, interest rate and debtor's capital have no influence on bad credit. Keywords: factors, bad credit, debtors
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Tindakan Produsen Yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan Dan Minuman Nur faizah; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kepastian perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan produsen yang tidak mencantumkan harga menu makanan dan minuman. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen RI bahwa adanya hak konsumen ialah hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang serta jasa. Memberikan kepuasan bagi para konsumen merupakan suatu keinginan utama setiap perusahaan. Masalahnya yang ada yaitu terjadi tindakan-tindakan melawan hukum yang melibatkan produsen tersebut, yaitu berupa tidak dicantumkannya harga menu yang mereka sajikan oleh konsumen. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwasannya produsen seharusnya memiliki itikad baik, yakni memberi informasi dengan benar atas kondisi barang serta jasa, melayani konsumen dengan benar, menjamin kualitas barang, memberi kompensansi ganti kerugian apabila barang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga terpenuhinya implementasi itikad baik. Seharusnya perlindungan konsumen dijadikan perhatian serius oleh pihak pemerintah, khususnya dalam masalah harga minuman dan makanan yang tidak dicantumkannya oleh produsen, sehingga tidak terdapat banyak korban dari pelaku usaha yang tidak memiliki tanggung jawab. Didalam melakukan penelitiaan metode normatif yang digunakan oleh penulis, penulis ini tidak didukung oleh data-data dan pada dasarnya menunjukkan bahwa konsumen yang mempunyai hak asassi masing-masing didalam keadaan ini adalah untuk mendapatkan hak informasi yang jelas adanya dan benar, produsen memiliki keharusan untuk konsumen tersebut. untuk mewujudkan suatu keadilan hal itu, adanya aturan Indonesia mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dalam UURI No. 8 Tahun 1999, dan apabila terjadi suatu pelanggaran atau kealpaan atas permasalahan ini, maka produsen dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat pidana atau pidana tambahan, admisitrasi dan perdata. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produsen dan Itikad Baik ABSTRACT This study examines the certainty of legal protection for consumers for the actions of producers who do not include food and beverage menu prices. In Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia that the existence of consumer rights is the right to security, safety and comfort in using goods and services. Providing satisfaction for consumers is the main desire of every company. The problem is that there are unlawful actions involving these producers, namely in the form of not including the price of the menu they serve by consumers. Article 7 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection means that producers should have good intentions, namely providing correct information on the condition of goods and services, serving consumers properly, guaranteeing the quality of goods, providing compensation if the goods do not match the existing reality, so that implementation is fulfilled. good intention. The government should pay serious attention to consumer protection, especially in the matter of the price of drinks and food which are not listed by the producers, so that there are not many victims from irresponsible business actors. In conducting research on the normative method used by the author, this author is not supported by data and basically shows that consumers who have their respective human rights in this situation are to obtain clear and correct information rights, producers have an obligation to consumers. the. To realize a justice, there are Indonesian rules governing consumer protection, namely in UURI No. 8 of 1999, and if there is a violation or omission on this matter, the producer can be imposed with criminal sanctions or additional criminal, administrative and civil sanctions. Key Words: Consumer Protection, Producers and Good Faith
Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan agar kita semua mendapatkan informasi terkait hukum di Indonesia dalam melakukan pengaturan atas hak anak angkat atas kedudukannya dalam mewarisi harta yang ditinggalkan orang yang mengadopsinya. Yuridis Normatif dipilih penulis dalam melakukan penulisan yang mana didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah melakukan penelaahan lebih lanjut dari beberapa aturan hukum yang ada penulis memperoleh hasil bahwa tidak adanya pengaturan secara pasti di dalam KUHPerdata terkait anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orangtua angkatnya secara mutlak. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kepastian hukum, rasa keadilan serta perlindungan tidak didapatkan oleh anak angkat dari orang yang telah mengadopsinya atas harta mereka setelah mereka meninggal. Pengertian tentang anak angkat atau anak adopsi sendiri belum diatur oleh KUHPerdata. Di Indonesia kita dapat menemukan pengaturan terkait anak angkat pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 perihal proses pengangkatan anak, dimana aturan ini merupakan aturan yang dibuat untuk melengkapi KUHPerdata. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri untuk meneruskan garis keturunan dalam keluarganya yaitu dengan mengangkat anak secara otomatis memberikan hak kepada anak yang diangkatnya untuk memiliki posisi hukum dengan orang tua yang telah menjadikannya anak. Setiap Orang tua angkat wajib untuk mengusahakan agar pada saat mereka tutup usia, nasib anak yang telah diadopsi tidak mengalami penelantaran. Anak angkat sesungguhnya memiliki posisi setara dengan anak sah. Oleh karenanya anak angkat mempunyai hak juga dalam mendapatkan peninggalan dari orang tua yang telah mengangkatnya sebagaimana diatur dalam aturan hukum positif yang ada atau mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris jika orang tua angkatnya membuat surat wasiat yang nantinya di hibahkan. Kata kunci: Hak Anak, Anak Angkat, Harta Peninggalan ABSTRACT This research was conducted so that we all get information related to the law in Indonesia in regulating the rights of an adopted child to his position in inheriting the property left by the person who adopted him. Normative juridical is chosen by the author in doing the writing which is based on the existing laws and regulations. After conducting a further study of several existing legal rules, the author obtained the result that there is no definite regulation in the Civil Code regarding adopted children obtaining inheritance from their adoptive parents in absolute terms. This of course shows that legal certainty, a sense of justice and protection are not obtained by adopted children from people who have adopted them for their property after they die. The definition of an adopted child or adopted child has not yet been regulated by the Civil Code. In Indonesia, we can find arrangements regarding adopted children in the Staatsblad of 1917 Number 129 regarding the process of adopting children, where this rule is a rule made to complement the Civil Code. Legal action taken by husband and wife to continue the lineage in their family, namely by adopting a child automatically entitles the adopted child to have a legal position with the parents who have made him a child. Every adoptive parent is obliged to make every effort so that when they die, the fate of the adopted child does not experience neglect. Adopted children actually have an equal position with legitimate children. Therefore, adopted children also have the right to obtain inheritance from parents who have adopted them as stipulated in the existing positive law rules or to inherit based on inheritance law if their adoptive parents make a will which will later be granted. Keywords: children's rights, adopted children, inheritance
Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce) Made Angga Bagaskara; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui dan memahami sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik menurut UU ITE dan upaya penyelesaian hukum umumnya dalam perjanjian jual beli online (e-commerce). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena adanya permasalahan norma. Penelitian ini memuat tiga sumber hukum bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunaan adalah teknik studi dokumen. Selain itu, penyelesaian juga dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif memberikan penjelasan atau pemahaman yang sistematis, jelas dan dengan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli melalui media elektronik dikatakan sah bila kedua belah pihak sudah memenuhi dan melakukan prosedur yang telah disepakati bersama dan apabila terdapat pelanggaran penyelesaian hukum dari bentuk wanprestasi yang dilakukan dapat ditempuh melalui litigasi atau non-litigasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual beli, E-commerce ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the validity of buying and selling agreements through electronic media according to the ITE Law and legal settlement efforts generally in online buying and selling agreements (e-commerce). This research is included in normative legal research because of the problem of norms. This study contains three sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach in research is done through a conceptual approach. Document study techniques used legal material collection techniques. In addition, settlement is also carried out by reviewing written regulations. Normative legal research provides a systematic, clear and descriptive explanation or understanding. The results of the study indicate that buying and selling through electronic media is said to be legal if both parties have fulfilled and carried out mutually agreed procedures and if there is a violation of legal settlement of the form of default that can be taken, it can be pursued through litigation or non-litigation. Keywords: Default, Agreement, Buyin g and Selling, E-commerce
Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasca Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Di Provinsi Bali Putu Reza Aditya Tirandika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan pasca kebijakan penyelenggaraan ketenaga-kerjaan yang mengatur tiap pekerja. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yakni menelitian terkait dengan ketenagakerjaan yang diselenggarakan, sedangkan pendekatan dipakai yakni pendekatan perundang-undangan. Sebagai hasilnya yaitu penyelenggaraan ketenagakerjaan di Bali dibentuk dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan memiliki sifat demokratis. Penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Provinsi Bali pasca Peraturan Daerah ini, pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mendorong pekerja membentuk serikat pekerja. Kewajiban tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (7) Perda Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Akan tetapi, perda ini tidak memberikan sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kata Kunci: Pengaturan, Ketenagakerjaan, dan Penyelenggaraan ABSTRACT This reaserch is purposed on finded to outhers be understand to laborate administrations arrangement in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Manpower Implementation. The legal problem discusses how to regulate the administration of manpower in Bali Province after Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Manpower. This research method uses a type of normative legal research. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that the implementation of manpower in Bali is formed by taking into account the welfare of workers and has a democratic character. In organizing manpower in Bali Province after this Regional Regulation, the company has an obligation to encourage workers to form labor unions. This obligation is stated in the provisions of Article 53 paragraph (7) of the Bali Province Manpower Regulation. However, this regional regulation does not provide strict sanctions if the company does not fulfill these obligations. Keywords: Regulation, Employment, and Implementation
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI PERTUNJUKAN BONDRES YANG DIREKAM SERTA DISEBARLUASKAN TANPA IZIN Kadek Diki Kristian Adinata; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.494 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p13

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni pertunjukan bondres yang direkam serta disebarluaskan tanpa izin dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukkan bondres. Studi ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-undang Hak Cipta sebagai objek kajian. Hasil studi menunjukkan Merekam pertunjukan bondres dan menyebarkannya tidak ada izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait dengan unsur komersial bisa dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam UUHC yaitu dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (2) UUHC. Dan untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap seni pertunjukkan bondres berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun tanpa pengadilan. Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC bahwa tuntutan pidana baru dapat diajukan apabila para pihak yang bersengketa telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil. This study aims to determine the legal protection of Bondres performing arts that are recorded and distributed without permission and legal remedies that can be taken in the event of copyright infringement on Bondres performing arts. This study uses a normative legal research method that uses a statutory approach, namely the Copyright Law as the object of study. The results of the study show that recording Bondres performances and distributing them without permission from the creator or rights holder related to commercial elements can be subject to sanctions in accordance with what has been regulated in the UUHC, namely Article 113 paragraph (3) and Article 116 paragraph (2) of the UUHC. And for dispute resolution in case of copyright infringement on Bondres performing arts based on Article 95 paragraph (1) UUHC, it can be pursued through court or without trial. In the event that the settlement of the case outside the court is not successful, in accordance with the provisions of Article 95 paragraph (4) UUHC that new criminal charges can be filed if the parties to the dispute have made mediation efforts but are unsuccessful.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dengan Bahasa Asing Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra; I Made Dedy Priyanto
Acta Comitas Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p08

Abstract

In Law on the Occupation of Notary Article 43, there are 2 (two) contradicting Paragraphs, namely Paragraph (1) and Paragraph (3). In Paragraph (1) it is stated that "deeds must be made in Indonesian", while in Paragraph (3) it states "if the parties wish, the deed can be drawn up in a foreign language". The disharmony of the 2 (two) rules could potentially reduce the perfection of the deed. As for the problems raised in this study regarding what is the notary's responsibility in making authentic deeds in foreign languages? and what is the urgency of using Indonesian in making authentic deeds? Then the objective of this research is to knowing the Notary's responsibility in making authentic deeds in foreign languages ??and to find out how much urgency the use of Indonesian is in making authentic deeds. This study is using a normative research method with statutory approach. Through this research it is known that the responsibility of notaries in making authentic deeds in foreign languages ??can be classified into administrative, civil and criminal responsibilities, then it is known that the urgency of using Indonesian in making deeds is very important because the regulation of the applicatian of Indonesian in the territory of the Indonesian state is clearly stated in Article 36 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu Ni Made Dwikayanti; I Made Dedy Priyanto
Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p15

Abstract

Abstract This purpose is aim to analyse the power of Notary Honor Council on the decision related to law enforcement where notary is being subjected in criminal law in their authirty as Notary/PPAT in this study case Theresia K Dimu. The method that apply is normative where norm is the object of the writing. It is proven that the Notary Honor Council resolution addressed to the investigation of Theresia K Dimu Notary/PPAT is final and biding according to the constitution. Therefore, the resolution must be followed and boyed by the law enforecer including the Nusa Tenggara Timur Attorney General’s Office. The resolution taken by the Noraty Honor Council should be taken as the final step of the law enforcement. Hence, continuing the investigation of Theresia K Dimu, Notary/PPAT is against the law. Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari pada keputusan Majelis Kehormatan Notaris khususnya dalam kaitan dengan proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh notaris berkaitan dengan tugas serta jabatannya khususnya terhadap Notaris/ PPAT Theresia K Dimu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penulisan normatif yang menempatkan norma sebagai objek dalam penulisan artikel ini, ditemukan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan notaris/ PPAT Theresia K Dimu merupakan keputusan yang bersifat mengikat dikarenakan didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus ditaati baik itu oleh notaris/ PPAT Theresia K Dimu maupun oleh Penegak hukum dalam hal ini Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap notaris/ PPAT Theresia K Dimu oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupkan suatu perbuatan melawan hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Kukuh Prabowo Putra Dipayana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p6

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini agar memahami dan tahu bagaimana keistimewaan mediasi bisa menguntungkan pengadilan lokal dalam mengatasi sengketa, dan kekuatan mengikat keputusan memilih mediasi untuk menggntikan pengadilan lokal dalam menyelesaikan sengketa perdata. Melalui penggunaan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan Mediasi didalam mengatasi sengketa perdata di pengadilan negeri bermanfaat guna proses sarana kegiatan untuk berkelanjutan kegagalan para pihak untuk berunding berdasarkan ketentuan ini. artikel. Pasal 2 UU No. 6. No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila perselisihan tersebut tak bisa diselesaikan, maka tertulis kesepakatan pihak itu sendiri, mediator dalam sistem peradilan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan tersebut dengan bantuan seseorang atau konsultan ahli, yaitu pengadilan negeri. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, kekuatan mengikat putusan mediasi mengikuti prinsip sebagai berikut: mediasi bermaksud untuk menggapai titik temu yang bisa diperoleh semua sisi yang ingin menyelesaikan perkara, dan tujuannya adalah sebagai berikut: 1) Dapat diterima, rencana kesepakatan masa depan ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. 2) Menyiapkan pihak untuk menerima akibat dari keputusan. 3) Dengan membantu semua pihak yang bersengketa mencapai resolusi konsensus, mengurangi kekhawatiran konflik dan efek negatif lainnya. Kata kunci: pengadilan negeri, mediasi, peneylesaian sengketa ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand and know how the privilege of mediation can benefit local courts in resolving disputes, and the binding power of decisions to choose mediation to replace local courts in resolving civil disputes. Through the use of normatif research methods. The research shows, Mediation in overcoming civil disputes in district courts is useful for the process of activity facilities to sustain the failure of the parties to negotiate based on this provision. article. Article 2 of Law no. 6. No. 30 of 1999 concerning Alternative Arbitration for Dispute Resolution. If the dispute cannot be resolved, then the agreement is written by the parties themselves, the mediator in the judicial system is used to resolve the dispute or dispute with the help of a person or expert consultant, namely the district court. As an alternative to civil dispute resolution, the binding force of mediation decisions follows the following principles: mediation intends to reach a common ground that can be obtained by all parties wishing to resolve the case, and the objectives are as follows: 1) Acceptable, future agreement plans are determined by the parties involved. concerned. 2) Prepare parties to accept the consequences of the decision. 3) By helping all disputing parties reach a consensus resolution, reducing fears of conflict and other negative effects. Keywords: district court, mediation, dispute resolution
Co-Authors Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya Anak Agung Made Yuni Noviantari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra Ayu Ferlina Dyah Putri Sukmadewi Febrianita Dinar Pramesti Fiona Pappano Naomi Gede Odhy Suryawiguna Robed Gusti Ayu Karolina Gusti Ayu Sandrina I Dewa Gede Agung Dyas Praditya I Dewa Gede Ngurah Sena Agung I Gusti Ayu Sita Rani Devi I Made Agus Resa Dwi Baskara I Made Jaya Suastika I Nyoman Jaya Wardana I Putu Galang Mahendra I Putu Sudarma Sumadi Ida Ayu Made Manik Nareswari Kadek Agung Krisdian Mahendra Kadek Diki Kristian Adinata Kadek Earliana Putri Kadek Krisnanda Pandi Putri Kadek Mira Dewi Nuastari Komang Ary Mahayasa Komang Ayu Vika Triana Putri Kukuh Prabowo Putra Dipayana Luh Made Pradnya Narapatni Made Angga Bagaskara Made Ayu Citra Putri Sani Michelle Daniela Silaban Muhammad Rifaldy Ni Made Dwikayanti Ni Nyoman Claudia Nareswari Ni Nyoman Devi Kartikasari Ni Putu Icha Putri Andika Ni Putu Radha Pradina Putri Nur faizah Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri Putu Galuh Luwihati Arkananda Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa Putu Reza Aditya Tirandika Putu Yudi Setiawan Reynold Bastian Gedesake Hutabarat Rosa Fitriyana Sinaga Sathyananda Linggam Deva Tornando Sinaga