Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Made Dedy Priyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
AKIBAT HUKUM TINDAKAN BANK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS JENIS POLA ANGSURAN KREDIT SECARA SEPIHAK I Made Agus Resa Dwi Baskara; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.866 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p17

Abstract

Tujuan studi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait aspek hukum dari tindakan sepihak Bank Umum yang melakukan perubahan secara sepihak atas jenis pola angsuran kredit dan mengkaji akibat hukum yang muncul dari tindakan Bank Umum tersebut. Adapun studi ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang melakukan penelaahan terhadap permasalahan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwasannya pejanjian kredit yang dilangsungkan oleh pihak nasabah dan Bank Umum termasuk sebagai perjanjian standar dimana dikenal istilah “take it or leave it”. Kemudian terkait dengan akibat hukum yang muncul dari perbuatan sepihak Bank Umum yang melakukan perubahan pola jenis angsuran kredit secara sepihak ialah dapat dilakukanya upaya hukum oleh pihak nasabah baik secara litigasi dan non-litigasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UUPK yang pada pokoknya menentukan terkait penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan. The purpose of this study is to provide an understanding regarding the legal aspects of the unilateral actions of Commercial Banks which unilaterally make changes to the types of credit installment patterns and examine the legal consequences arising from the actions of Commercial Banks. This study is a legal research with a type of normative legal research that uses a statutory approach to review problems with a literature study. Based on the investigation conducted, it was found that the credit agreement entered into by the customer and the Commercial Bank is included as a standard agreement where the term "take it or leave it" is known. Then related to the legal consequences arising from the unilateral act of a Commercial Bank that unilaterally changed the type of credit installment pattern, namely legal action by the customer both in litigation and non-litigation as a form of legal protection for consumers in accordance with Article 47 and Article 48 of the Company Law. which in essence determines the settlement of disputes inside and outside the court.
INDIKASI PREDATORY PRICING PADA FLASH SALE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Rosa Fitriyana Sinaga; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p16

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui predatory pricing yang dilarang oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang selanjutnya menjadi landasan untuk mengetahui flash sale Shopee termasuk dalam predatory pricing serta untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha terkait predatory pricing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa yang termasuk dalam kegiatan predatory pricing apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Unsur-unsur yang dilarang oleh UU Anti Monopoli adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menetapkan harga jauh lebih murah yang bertujuan untuk mematikan usaha pesaingnya dalam upaya menetapkan posisinya sebagai monopolis dan perbuatan predatory pricing tersebut sudah dibuktikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Flash sale Shopee tidak termasuk dalam predatory pricing karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh UU Anti Monopoli melainkan hanya sebagai media promosi dan meningkatkan brand awareness agar semakin dikenal publik. Sanksi terhadap pelaku usaha terkait predatory pricing yaitu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Kata Kunci: Predatory Pricing, Flash Sale, Shopee, Persaingan Usaha Tidak Sehat. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out predatory pricing which is prohibited by Law Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Monoply Law) then becomes the basic for knowing wheter flash sale conducted by Shopee are included in predatory pricing and to find out the sanctions against business actors related to predatory pricing. This research uses a normative legal method with a statute approach. The result of the study indicated that which is included in predatory pricing if it has fulfilled the elements that prohibited by Anti Monopoly Law. The elements prohibited are buying and selling activities which business actors set a much lower price with the aim of shutting down their competitors’ businesses in an effort to establish a position as a monopoly and predatory actions of fixing the price have been proven by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Flash sale Shopee are not included in predatory pricing because it does not meet the elements that prohibited but only as a promotional media and to increase brand awareness so they are increasingly known to the public. Sanctions against business actors related to predatory pricing, business actors can be subject to sanctions in the form of administrative actions, basic criminal sanctions and additional criminal sanctions. Key Words: Predatory Pricing, Flash Sale, Shopee, Unfair Business Competition
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP LAYANAN INTERNET YANG TIDAK SESUAI PROMOSI IKLAN Putu Galuh Luwihati Arkananda; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p03

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan guna memahami perlindungan yang bisa didapatkan pelanggan terhadap layanan internet yang tidak sesuai dengan promosi iklan serta pertanggungjawaban jasa layanan internet yang diberikan oleh pelaku usaha ketika konsumen mengalami kerugian akibat jasa yang tidak sesuai promosi iklan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan artikel ini menunjukan bahwa perlindungan hukum didasari atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri serta Peraturan Pemerintah tentang Telekomunikasi. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan atas berbagai hak yang tidak terpenuhi dari pemilik usaha. Kata kunci: Konsumen, Internet, Iklan ABSTRACT The author of this article aims to find out the protection that consumers can get against internet service that ar not in sccrodance with advertising promotions and the responsibility given by business actors when consumers experience losses due to service that are not in accordance with advertising promotions. The author uses normative legal research method with a statutory approach. The results of the article show that legal protection based on the consumer protection act, ministerial regulation, and government regulations on telecommunications. Consumers who feel aggrieved can sue for their rights that are not fulfilled bye business actors. Key words: Consumer, Internet, Advertisment
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP BARANG YANG DIJUAL ONLINE TIDAK SESUAI FOTO IKLAN Made Ayu Citra Putri Sani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.736 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i12.p09

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait transaksi produk yang diperjualbelikan melaui toko online yang menyimpang dari foto iklan pada sebuah e-commerce atau marketplace yang dimana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan produsen terhadap barang yang tidak sesuai foto iklan kepada konsumen. Metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, yang dimana dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku niaga yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan iklan gambar transaksi di pasar dalam bentuk pelaksanaan hak konsumen yang dilanggar harus mendapat kompensasi ganti rugi yang dari pelaku usaha berdasarkan perjanjian pembelian online dan dapat ditafsirkan sesuai isi dari pasal 53 (1) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik . This study aims to find out how the form of legal protection related to product transactions that are traded through online stores that deviate from photo advertisements in an e-commerce or marketplace where this research is expected to be able to provide information about how the form of responsibility given by producers to goods that are not according to advertising photos to consumers. The research method is carried out by examining library materials, which in this study explain the problems studied, to be further discussed with studies based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. After the analysis, it is concluded that there is legal protection for consumers as stipulated in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. The responsibility of merchants who send goods that are not in accordance with the image advertisement of transactions in the market in the form of the implementation of violated consumer rights must receive compensation from business actors based on online purchase agreements and can be interpreted according to the contents of article 53 (1) PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA I Made Jaya Suastika; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p16

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tanggung jawab hukum otoritas jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan pendekatan terhadap undang-undang dan deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sector keuangan ketika terjadi sengketa asuransi adalah dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan mengadakan sosialisasi berupa pemberian edukasi maupun informasi kepada masyarakat mengenai sektor keuangan beserta jasa yang disediakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. edangkan, tindakan represif dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengaduan dan tindakan pembelaaan atas kerugian yang terjadi. Penyelesaian sengketa asuransi dapat dilakukan dengnan melaui jalur liitigasi dan non litigasi. Melalui jalur non litigasi dilakukan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan ditempuh melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sebagaimana tercantum di daftar “LAPS yang telah ditentukan oleh OJK. Khusus untuk penanganan sengketa bagi bidang jasa asuransi terdapat lembaga pilihan alternatif penyelesaian sengketa salah satunya yaitu Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia (BMAI).” Melalui BMAI inilah nantinya konsumen dan perusahaan asuransi dimungkinkan untuk melakukan penyelesaian permasalahan/sengketa melalui badan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan mengajukan pailit ke pengadilan niaga dan mengajukan gugatan. The purpose of this study is to examine the legal responsibilities of financial services authorities in resolving insurance disputes in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and descriptive approach. The results of the study show that the Financial Services Authority legal responsibility as a financial sector supervisory agency when an insurance dispute occurs is to take preventive and repressive measures. Preventive action is carried out by conducting socialization in the form of providing education and information to the public regarding the financial sector and the services provided as stipulated in the Act Number 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority. Meanwhile, repressive measures are carried out by providing complaint facilities and defense actions for the losses that have occurred. Settlement of insurance disputes can be done through litigation and non-litigation channels. Through the non-litigation channel, it is done by submitting a complaint request and is taken through an alternative dispute resolution institution (LAPS) as listed in the LAPS list that has been determined by the OJK. Specifically for handling disputes in the insurance service sector, there are alternative dispute resolution institutions, one of which is the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI). Through this BMAI, it will be possible for consumers and insurance companies to resolve problems/disputes through bodies outside the court. Litigation dispute resolution is carried out by filing for bankruptcy to the commercial court and filing a lawsuit.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG YANG DIBELI PADA APLIKASI BELANJA TIKTOK SHOP Gusti Ayu Sandrina; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p.03

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kualitas barang dimana tidak cocok dengan yang dipromosikan pelaku usaha di TikTok Shop serta mengetahui bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan kepada pelaku usaha atas kerugian yang konsumen alami terhadap ketidaksesuaian kualitas barang yang dipromosikan di Tiktok Shop. Jurnal ini mempergunakan metode penulisan normatif dimana bersumberkan pada norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan hingga norma-norma pada masyarakat yang ada dan didasarkan pada pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penulisan ini adalah menjelaskan adanya bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketidaksesuaian kualitas barang yang dibeli dengan yang dipromosikan di Tiktok Shop khususnya pada Pasal 4 huruf c dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terkait penyelesaiannya terhadap kerugian yang konsumen alami diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana jika dibandingkan dengan KUHPerdata terdapat perbedaan substansi dalam hal ganti rugi tersebut serta proses penyelesaian kerugian konsumen tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga musyawarah. Kata Kunci: TikTok Shop, Barang, Perlindungan Hukum. Writing this journal aims to provide legal protection to consumers for the quality of goods which do not match those promoted by business actors at TikTok Shop and to find out how the settlement will be made to business actors for the losses that consumers experience against the incompatibility of the quality of goods promoted in TikTok Shop. This journal uses a normative writing method which is based on legal norms such as statutory regulations, court decisions to norms in existing society and is based on an approach to statutory regulations. The result of this paper is to explain the existence of a form of legal protection for consumers regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the incompatibility of the quality of goods purchased with those promoted in Tiktok Shop, especially in Article 4 letters c and h of the UUPK, Article 7 letter b and f UUPK, Article 8 paragraph (1) letter f UUPK and related to the settlement of losses suffered by consumers is regulated in Article 19 UUPK which when compared to the Civil Code there is a difference in substance in terms of compensation and the process of resolving consumer losses can be done through the courts which regulated in Article 23 UUPK and also deliberation. Keywords: Tiktok Shop, Goods, Legal Protection.
EFEKTIVITAS KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA MAKANAN PADA USAHA KULINER (STUDI EMPIRIS TEMPAT MAKAN DI DALUNG PERMAI) Dyah Putri Sukmadewi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat tidak tercantumnya harga makanan dalam daftar menu makanan serta hubungan atas perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihat jelas betapa pentingnya hak-hak seluruh konsumen yang memang sudah seharusnya dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, salah satunya ialah keharusan pencantuman harga makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan survey langsung pada usaa kuliner di wilayah Dalung Permai. Dari hasil penulisan ini didapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan kecurangan tersebut merupakan kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri, konsumen yang tidak teliti dan pemerintah yang tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku serta kepastian hukum terhadap konsumen. Pada pertanggungjawaban perselesaiannya dengan menggunakan sarana pengadilan ataupun musyawarah mufakat dimana konsumen dan pelaku usaha terkait di dalamnya. Penulisan penelitian artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengatahui penyebab terjadinya dan bagaimana penanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena tidak dicantumkannya harga makanan dalam daftar menu makanan. Kata kunci : perlindungan konsumen, harga, daftar menu ABSTRACT The purpose of this paper is to examine a loss experienced by consumers due to not including food prices in the food menu list and the relationship to consumer protection. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is clear how important the rights of all consumers should be fulfilled by every business actor, one of which is the obligation to include food prices. This writing method uses empirical research methods with direct surveys on culinary businesses in the Dalung Permai area. From the results of this paper, it is found that the factors that cause business actors to commit fraud are the negligence of the business actors themselves, consumers who are not careful and the government is not firm in giving sanctions to perpetrators and legal certainty to consumers. On the responsibility for the settlement by using court facilities or consensus deliberation where consumers and business actors are involved in it. The writing of this scientific article research aims to find out the causes of the occurrence and how the business actors are responsible for consumer losses because food prices are not included in the food menu list. Keywords : constumer protection, prices, menu list
ONLINE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN Reynold Bastian Gedesake Hutabarat; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i09.p3

Abstract

Penulisan artikel ini mengetahui pengaturan mengenai online dispute resolution dan pembagian harta bersama dalam hukum perdata di Indonesia dan untuk mengkaji mekanisme online dispute resolution dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penggunaan metode yuridis normatif dalam artikel ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah belum ada pengaturan hukum tentang online dispute resolution di Indonesia yang secara spesifik mengatur mekanisme dan ruang lingkup pelaksanaan ODR. Namun, apabila melihat dari peraturan perundangundangan yang telah ada, ODR dapat dilaksanakan dalam sengketa perdata seperti harta bersama dengan dasar hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeketa, Pasal 5 ayat 3 Perma tentang Mediasi serta Pasal 33 dan Pasal 41 UU ITE. Terkait pembagian harta bersama pengaturan hukum yang mengatur yaitu Pasal 119, Pasal 128, Pasal 164 KUHPerdata, Pasal 35, Pasal 37 UU Perkawinan serta Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam hal menyelesaikan sengketa harta bersama dengan ODR, mediasi online dapat dipilih sehingga jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak dapat dicapai. Adapun mekanisme pelaksanaannya yaitu pendaftaran perkara, pemilihan mediator, pemeriksaan dokumen, pembuatan putusan dan pemberitahuan putusan dilaksanakan melalui media yang telah disediakan baik chatroom ataupun video conference. Mediator ditunjuk oleh fasilitator dengan persetujuan para pihak yang bersengketa lalu dihadirkan dalam media online yang digunakan. Dengan dipertemukannya para pihak bersengketa dan mediator maka diskusi dapat dilaksanakan untuk menemukan jalan tengah penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Online Dispute Resolution, Sengketa, Harta Bersama, Pasca Perceraian. ABSTRACT The purpose of writing this article are to find out the arrangements regarding online dispute resolution also the distribution of joint assets in civil law in Indonesia and to examine online dispute resolution mechanisms in resolving joint property disputes after divorce. The use of the normative juridical method in this article is carried out by means of a literature study. The results obtained from this study are that there are no legal regulation regarding online dispute resolution in Indonesia that specifically regulates the mechanism of Online Dispute Resolution (ODR) implementation. However, the existing laws and regulations can be referenced for ODR to be implemented in civil disputes such as joint property with a legal basis, namely Article 6 paragraph (1) and paragraph (4) of the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Article 5 paragraph 3 Regulation of the minister of religion about mediation as well as Article 33 and Article 41 of the Electronic Information and Transaction Law. Regarding the distribution of joint assets, the legal arrangements that govern are Article 119, Article 128, Article 164 of the Civil Code, Article 35, Article 37 of the Marriage Law and Article 86 paragraph 1 of Law no. 7 of 1989. In the case of resolving joint property disputes with ODR, online mediation can be chosen so that a solution that is not detrimental to both parties can be reached. The implementation mechanism is case registration, mediator selection, document inspection, decision making and decision notification carried out through the media that has been provided, either chatroom or video conference. The mediator is appointed by the facilitator with the agreement of the disputing parties and then presented in the online media used. By bringing together the disputing parties and the mediator, discussions can be held to find a middle way to resolve the dispute. Key Words: Online Dispute Resolution, Dispute, Joint Property, Post-Divorce.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA EYELASH EXTENSION Kadek Krisnanda Pandi Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguma eyelash extension yang dirugikan dan upaya penyelesaian terhadap kerugian konsumen sebagai pengguna eyelash extension. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam penulisan ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen eyelash extension yang dirugikan dan tanggung jawab pelaku usaha eyelash extension. Tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, namun perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jasa eyelash extension saat ini masih belum maksimal karena masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini eyelash extension. Walaupun tidak semua pelaku usaha eyelash extension menyebabkan kerugian pada konsumen, namun masih ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jasa pemasangan eyelash extension terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan beberapa faktor mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi serta tidak mengulanginya lagi. Kata Kunci: Jasa, Pertanggungjawaban, Penyelesaian ABSTRACT The purpose of writing this journal is to provide an understanding the accountability of business actors to consumers who use eyelash extensions that harmed by the product and complite with the solution. The research method used in this journal is empirical legal. Legal protection for consumers has been stated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which in this jornal will discuss the form of legal protection for consumers of eyelash extension who are harmed and the responsibility of eyelash extension business actors. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, but legal protection for consumers who experience losses due to eyelash extension services is currently not optimal because there are still many who commit violations committed by business actors, in this case eyelash extension. Although not all eyelash extension business actors cause harm to consumers, there are still some who do not carry out their obligations, causing losses to consumers. The implementation of the responsibility of eyelash extension service business actors towards consumers who suffer losses due to several factors obliging the eyelash extension business actors to be responsible for providing compensation and not repeating it. Keywords: Service, Accountability, Accomplishment.
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENANGANI PERKARA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI Kadek Earliana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p17

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan terhadap pelaku usaha praktek monopoli serta membahas tentang apa saja kewenangan yang diperlukan oleh KPPU dalam pengaturannya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU sendiri berwenang untuk melakukan penanganan perkara pada usaha praktek monopoli, yang dimaksud dengan penanganan ini adalah KPPU berhak melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi. Kewenangan yang diperlukan KPPU dalam pelaksanaan tugasnya adalah untuk melakukan penggeledahan secara mandiri tanpa kerjasama dari Kepolisian serta berwenang untuk memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi. This research is aimed to analyse how the Indonesia Competition Commission (ICC) authority in enforcing monopolistic practice business actors and discuss what authorities are required by ICC in its regulation for law enforcement against monopolistic practice violations. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of this research showing that ICC itself has the authority to handle cases in monopolistic practices, what is meant by this handling is that ICC has the right to conduct investigations, examinations, and impose sanctions. The authority required by the ICC in carrying out its duties is to conduct searches independently without the cooperation of the Police and has the authority to force the presence of business actors or witnesses
Co-Authors Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya Anak Agung Made Yuni Noviantari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra Ayu Ferlina Dyah Putri Sukmadewi Febrianita Dinar Pramesti Fiona Pappano Naomi Gede Odhy Suryawiguna Robed Gusti Ayu Karolina Gusti Ayu Sandrina I Dewa Gede Agung Dyas Praditya I Dewa Gede Ngurah Sena Agung I Gusti Ayu Sita Rani Devi I Made Agus Resa Dwi Baskara I Made Jaya Suastika I Nyoman Jaya Wardana I Putu Galang Mahendra I Putu Sudarma Sumadi Ida Ayu Made Manik Nareswari Kadek Agung Krisdian Mahendra Kadek Diki Kristian Adinata Kadek Earliana Putri Kadek Krisnanda Pandi Putri Kadek Mira Dewi Nuastari Komang Ary Mahayasa Komang Ayu Vika Triana Putri Kukuh Prabowo Putra Dipayana Luh Made Pradnya Narapatni Made Angga Bagaskara Made Ayu Citra Putri Sani Michelle Daniela Silaban Muhammad Rifaldy Ni Made Dwikayanti Ni Nyoman Claudia Nareswari Ni Nyoman Devi Kartikasari Ni Putu Icha Putri Andika Ni Putu Radha Pradina Putri Nur faizah Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri Putu Galuh Luwihati Arkananda Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa Putu Reza Aditya Tirandika Putu Yudi Setiawan Reynold Bastian Gedesake Hutabarat Rosa Fitriyana Sinaga Sathyananda Linggam Deva Tornando Sinaga