Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Made Dedy Priyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTIMBANGAN HUKUM PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk untuk mengetahui pertimbangan hukum BEI melakukan force delisting terhadap PT FIAL Tbk dan upaya melindungi hak-hak shareholders PT FIAL Tbk pasca force delisting. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil dari studi ini yaitu Pertimbangan BEI melakukan delisting terhadap PT FIAL Tbk secara hukum yaitu PT FIAL Tbk yaitu pertama tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana permintaan OJK perihal progress PKPU PT FIAL Tbk; kedua OJK telah membekukan aktivitas PT FIAL Tbk karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 POJK Nomor 35 Tahun 2018; ketiga bahwa OJK telah mencabut izin usaha PT FIAL Tbk per tanggal 20 Oktober 2020; keempat keadaan PT FIAL Tbk telah memenuhi ketentuan III.3.1.1 Keputusan Direksi BEJ Nomor 308 Tahun 2004, maka BEI memutuskan untuk melakukan tindakan delisting PT FIAL Tbk dari BEI berlaku efektif sejak 5 Mei 2021. Terdapat dua upaya untuk melindungi hak-hak para pemegang saham PT FIAL Tbk pasca forced delisting merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 62 UUPT yaitu para pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT FIAL Tbk jika terbukti mengalami kerugian akibat forced delisting dan sekaligus dapat mengajukan permintaan tertulis kepada PT FIAL Tbk agar melakukan buyback saham-saham yang telah dibeli berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Penghapusan, Pencatatan, Pertimbangan, Perlindungan, Saham ABSTRACT The purpose of this study is to find out the IDX's legal considerations for force delisting PT FIAL Tbk and efforts to protect the rights of PT FIAL Tbk shareholders after force delisting. Normative legal research using statutory regulation approach and case approach are used as research methods in this article. The results of this study are the IDX's consideration of legally delisting PT FIAL Tbk, the first not fulfilling obligation to make information disclosure announcements as requested by the OJK regarding the progress of PT FIAL Tbk's PKPU; both OJK frozen PT FIAL Tbk's activities for not complying with the provisions of Article 83 of POJK Number 35 of 2018; thirdly OJK revoked PT FIAL Tbk's business license as of 20 October 2020; the four conditions of PT FIAL Tbk have complied with the provisions III.3.1.1 Decision of the JSX Board of Directors Number 308 of 2004, the IDX decided to delist PT FIAL Tbk from the IDX effective May 5, 2021. There are two efforts to protect the rights of the shareholders of PT FIAL Tbk after the forced delisting refer to Article 61 and Article 62 UUPT, namely the shareholders have the right to file lawsuit against PT FIAL Tbk if it is proven that they have suffered losses due to the forced delisting and at the same time can submit a written request to PT FIAL Tbk to conduct a share buyback -shares that have been purchased under the applicable conditions. Key Words: Deletion, Registration, Consideration, Protection, Shares
KEABSAHAN PRAKTIK JUAL-BELI EMAS VIRTUAL DI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ni Nyoman Devi Kartikasari; I Made Dedy Priyanto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan daripada jurnal ini yakni, untuk mengetahui keabsahan praktik jual-beli emas secara virtual di aplikasi pegadaian digital menurut hukum perdata serta untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam praktik jual beli emas secara virtual di aplikasi pegadaian digital menurut hukum perdata. Penelitian ini memakai tata cara riset yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi keabsahan praktik jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital telah sah secara hukum. Belum adanya regulasi yang spesifik yang mengatur mengenai praktik jual-beli emas virtual menyebabkan perjanjian jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital belum dapat diakui kepastian hukumnya. Kata Kunci : Jual-Beli, Emas Virtual, Aplikasi, Pegadaian ASBTRACT The purpose of writing this journal is to find out the validity of the practice of buying and selling gold virtually in digital pegadaian applications according to civil law and to find out how legal certainty is in the practice of buying and selling gold virtually in digital pawnshop applications according to civil law. This study uses normative juridical research procedures using the statutory approach and the case approach. The results of this study indicate that in terms of the validity of the practice of buying and selling virtual gold in digital pegadaian applications, it is legally valid. The absence of specific regulations governing the practice of buying and selling virtual gold has resulted in virtual gold buying and selling agreements in digital pegadaian applications not being able to recognize legal certainty. Keywords : Buying-selling, Virtual Gold, Applications, Pegadaian
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI NILAI EKONOMI ATAS INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA Ni Nyoman Claudia Nareswari; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p4

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk dapat memahami terkait dengan peran pemerintah daerah dalam melindungi nilai ekonomi atas indikasi geografis di Indonesia. Indikasi geografis menjadi ciri khas rezim kekayaan intelektual yang merupakan aset kelas masyarakat tertentu yang menunjukkan coraknya yang unik dan layak dihormati dan dilindungi oleh siapapun, termasuk pemerintah daerah serta Negara harus melindungi demi terhindar dari pihak ataupun daerah lain yang ingin mengklaim. Metode penelitian yang dipergunakan yakni jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis terkait peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hak ekonomi atas indikasi geografis dan implikasi perlindungan nilai ekonomi indikasi geografis berdasarkan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Pemerintah daerah mempunyai peranan krusial serta strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti dalam hal pendaftaran, pembinaan, pengawasan dan pemberian perlindungan terhadap indikasi geografis. Meski dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan indikasi geografis masih rendah. Dibutuhkan kesadaran hukum dari rakyat serta peranan pemerintah daerah guna mencatat produk daerahnya sebagai elemen perlindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Indikasi Geografis, Nilai Ekonomi ABSTRACT The aim of this research is to understand the role of local government in protecting the economic value of geographical indications in Indonesia. Geographical indications are characteristic of intellectual property regimes that are assets of a certain class of people that show their unique complexion and deserve to be respected and protected by anyone, including local governments and the State must protect in order to avoid other parties or regions that want to claim. The research method used is a type of normative legal research with an analytical descriptive nature related to the role of local governments in efforts to protect economic rights to geographical indications and the implications of economic value protection of geographical indications based on "Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications". Local governments have a crucial and strategic role in order to encourage regional economic growth such as in terms of registration, guidance, supervision and providing protection for geographical indications. Although it can provide high economic value, public awareness of the importance of recording geographical indications is still low. It requires legal awareness from the people and the role of local governments to record their regional products as an element of protection of economic rights to geographical indications. Key Words: The Role of Government, Geographical Indications, Economic Value
PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERIKAT TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL Muhammad Rifaldy; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p16

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan menganalisis untuk mengetahui keabsahan pinjaman dalam melakukan sistem pinjaman secara online dan mengetahui bagaimana perlindungan dan penyelesaian hukum bagi konsumen yang terikat terhadap pinjaman online ilegal pada penggunaan pinjaman online yang terjadi pada renggang waktu beberapa tahun sebelumnya hingga sekarang ini. Metode yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sumber dokumen. Hasil studi dalam penelitian ini adalah langkah utama dengan menanggapi pengaduan yang dilaporkan oleh konsumen terkait penyimpangan dan pelanggaran yang diperbuat oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal. Penyelesaian laporan yang diajukan ini bisa ditembuh melalui dua tahap. Pertama penyelesaian laporan pengaduan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, dan jika melanggar aturan-aturan hak asasi manusia, menimbulkan kecemasan karena ancaman-ancaman, bahkan sampai menelen korban. Jika sudah sampai hal seperti itu, artinya sudah termasuk ke dalam kasus yang harus ditangani hukum pidana. Dengan melibatkan pasal-pasal terkait dan bentuk penyelesaiannya melalui jalur pengadilan hukum pidana. ABSTRAK This article was written with the aim of analyzing to find out the validity of loans in an online loan system and find out how to protect and legalize consumers who are bound to illegal online loans on the use of online loans that have occurred several years apart until now. The method used in writing this article is the normative legal method by using a statutory approach and document sources. The results of the study in this study are the main step by responding to complaints reported by consumers regarding irregularities and violations committed by illegal online loan service providers. Completion of this submitted report can be done in two stages. First, the settlement of the complaint report is carried out by the Financial Services Institution, and if it violates human rights regulations, it causes anxiety because of threats, even to the point of swallowing the victim. If it comes to such a thing, it means that it is included in a case that must be handled by criminal law. By involving related articles and forms of settlement through criminal law courts.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM Ayu Ferlina; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul jika melangsungkan perkawinan beda agama khususnya antara muslim dengan non muslim di ranah Hukum Islam. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul apabila terjadinya perkawinan antara muslim dengan non muslim menurut hukum Islam yaitu status perkawinan tersebut tidak sah (dalam Pasal 40 KHI dan Pasal 44 KHI) dan karena perkawinan itu, maka anak yang hadir dalam pasangan tersebut pun dianggap anak tak sah/anak luar kawin yang juga berdampak pada hubungan perdata sang anak dengan ayahnya. Kata Kunci: Akibat Hukum, Beda Agama, Perkawinan, Muslim, Non-Muslim. ABSTRACT The purpose of this study is to identify the legal consequences that arise if interfaith marriages are held, especially between Muslims and non-Muslims in the realm of Islamic law. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the legal consequences that arise when a marriage between a Muslim and a non-Muslim occurs according to Islamic law is that the marital status is invalid (in Article 40 KHI and Article 44 KHI) and because of the marriage, the children present in the couple are also considered children illegitimate/out of wedlock child which also has an impact on the child's civil relationship with his father. Keywords: Different Religion, Legal Consequences, Marriage, Muslim, Non Muslim.
INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI ATAS AKUISISI TOKOPEDIA OLEH GOJEK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Michelle Daniela Silaban; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/DOI: KW.2022.v11.i11.p2

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akuisisi dan pelaksanaan akuisisi menurut UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang selanjutnya dijadikan landasan dalam mengetahui apakah dengan adanya akuisisi Tokopedia oleh Gojek berindikasi praktik memonopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Metode riset hukum yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian jurnal ilmiah ini. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan akuisisi memiliki dua macam cara yakni melalui direksi perseroan maupun dengan pemegang saham langsung. Akuisisi tidak dilarang selama tidak mengakibatkan terdapatnya praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Atas hasil evaluasi oleh KPPU, akuisisi yang dilakukan Gojek terhadap Tokopedia tidak menimbulkan monopoli maupunpersaingan usaha tidak sehat. Adapun alasan yang mendukung pernyataan tersebut adalah yang pertama karena kedua perusahaan tersebut berada pada sekmen pasar yang berbeda dimana Gojek bergerak pada bidang layanan jasa transportasi on demand sedangkan Tokopedia bergerak pada bidang layanan jual-beli barang berbasis digital yang menyebabkan kedua perusahaan memiliki jangkauan atau daerah pemasaran yang berbeda pula. Kedua, akuisisi Tokopedia oleh Gojek tidak mengubah struktur pasar karena masing-masing pelaku usaha baik Gojek maupun Tokopedia memiliki pesaing atau kompetitor masing-masing. Ketiga, akuisisi Tokpedia oleh Gojek tidak menimbulkan integrasi vertikal karena perjanjian kerjasama atas akuisisi tersebut tidak menghambat perusahaan jasa pengiriman barang lainnya untuk bersaing. Kata Kunci : Praktek Monopoli, Akuisisi, Tokopedia, Gojek, Persaingan Usaha Tidak Sehat ABSTRACT The purpose of this article is to find out the acquisition procedure and the implementation of the acquisition according to Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) which subsequently became the basis for determining whether the acquisition of Tokopedia by Gojek indicated monopolistic practices or unfair business competition. This study uses a normative legal research method using a statutory approach. The results of the study show that the acquisition can be carried out in two ways, namely through the company's directors or through direct shareholders and acquisitions are not prohibited as long as they do not result in monopolistic practices or unfair business competition. Based on the evaluation by KPPU, Gojek's acquisition of Tokopedia did not create a monopoly or unfair business competition. The reasons that support this statement are first because the two companies are in different market segments where Gojek is engaged in on demand transportation services while Tokopedia is engaged in buying and selling digital-based goods, which causes the two companies to have different reach or marketing areas. Second, the acquisition of Tokopedia by Gojek does not change the market structure because each business actor, both Gojek and Tokopedia, has their own competitors. Third, the acquisition of Tokpedia by Gojek did not cause vertical integration because the cooperation agreement for the acquisition did not prevent other freight forwarding companies from competing. Key Words : Monopolistic Practices, Acquisition, Tokopedia, Gojek,Unfair Business Competition
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine the problems that are happening in Indonesia, especially when the pandemi has hit like now. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the government is taking a path to make new regulations as an effort to overcome the crisis that occurred in Indonesia, namely the issuance of OJK Regulation Number 11 /POJK.03/2020 concerning "National Economic Stimulus as a Counter Cyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019". It is hoped that this regulation can at least be a breath of fresh air for people who are in trouble because they are dealing with banking businesses
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA STATUS KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BATAM Febrianita Dinar Pramesti; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Terdapat perbedaan pengklasifikasian serta prosedur dalam pengurusan Hak atas Tanah di Kota Batam. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam penetapan status Hak Milik atas Tanah di Kota Batam. Penelitian hukum yang dijadikan metode dasar penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mencermati segala bentuk aturan serta segala hal berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Dengan adanya penetapan bahwa lahan yang terdapat di Kota Batam dikelola dalam bentuk Hak Pengelolaan, hal ini menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan merupakan salah satu bentuk penguasaan Negara atas tanah di Kota Batam yang dikelola Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai merupakan kedua Hak Pengelolaan dimana BP Batam berikan. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ini mewajibkan masyarakat untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat pemilik sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM). Presentase pemilik SHM atas Tanah di Batam hanya sedikit jika dibandingkan dengan pemilik tanah yang masih berstatus Hak Guna Bangunan. Dengan diberikannya Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai secara parsial oleh Badan Pengusahaan Batam, Hak Milik atas Tanah masyarakat Kota Batam dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 1998, Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-3460 dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Penetapan Status, Prosedur Pengurusan, Kota Batam ABSTRACT There are differences in classification and procedures in the management of land rights in Batam City. The purpose of writing this journal is to find out what is problematic in establishing the status of land ownership in Batam City. The legal research that became the basic method of this writing is a normative jurisprudence, reflecting all forms of rules as well as everything related to the issues being discussed. With the establishment that the land in Batam City is managed in the form of Management Rights, it indicates that Management Rights is one of the forms of State ownership of land in the Batam city managed by Badan Pengusahaan Batam. (BP Batam). Building Usage and Usage Rights are both management rights that BP Batam grants. The right to use the building and the right of use obliges the public to pay the Authority's Annual Compulsory Payment (UWTO). However, this does not apply to the community holding the Certificate of Land Property (SHM). The presentation of the owner of the SHM over the Land in Batam is only small if compared with the landowner who still holds the right to use the Building. By granting it the right of use of buildings and the right to use in part by the Chartered Enterprise Agency, the property rights of the citizens of Batam can be found in the Decree of the Minister of Agriculture/Head of the National Farming Agency No. 6 of 1998, the Letter of Reference of the Ministry of Agricultural Affairs/Heads of the national Farming Authority No. 500-3460 and the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Keywords : Freehold Title, Status Determination, Management Procedure, Batam City
Co-Authors Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya Anak Agung Made Yuni Noviantari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa Anita Tasya Maharani Cahyaning Buana Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra Ayu Ferlina Dyah Putri Sukmadewi Febrianita Dinar Pramesti Fiona Pappano Naomi Gede Odhy Suryawiguna Robed Gusti Ayu Karolina Gusti Ayu Sandrina I Dewa Gede Agung Dyas Praditya I Dewa Gede Ngurah Sena Agung I Gusti Ayu Sita Rani Devi I Made Agus Resa Dwi Baskara I Made Jaya Suastika I Nyoman Jaya Wardana I Putu Galang Mahendra I Putu Sudarma Sumadi Ida Ayu Made Manik Nareswari Kadek Agung Krisdian Mahendra Kadek Diki Kristian Adinata Kadek Earliana Putri Kadek Krisnanda Pandi Putri Kadek Mira Dewi Nuastari Komang Ary Mahayasa Komang Ayu Vika Triana Putri Kukuh Prabowo Putra Dipayana Luh Made Pradnya Narapatni Made Angga Bagaskara Made Ayu Citra Putri Sani Michelle Daniela Silaban Muhammad Rifaldy Ni Made Dwikayanti Ni Nyoman Claudia Nareswari Ni Nyoman Devi Kartikasari Ni Putu Icha Putri Andika Ni Putu Radha Pradina Putri Nur faizah Nyoman Ngurah Bagus Wiradharma Giri Putu Galuh Luwihati Arkananda Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa Putu Reza Aditya Tirandika Putu Yudi Setiawan Reynold Bastian Gedesake Hutabarat Rosa Fitriyana Sinaga Sathyananda Linggam Deva Tornando Sinaga