Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum YUSTHIMA Notary Law Journal
Putu Bagus Dananjaya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN HAKIM AD HOC DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DI MASA DEPAN Putu Bagus Dananjaya; Ibrahim R
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Peran Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Masa Depan. Kehadiran hakim ad hoc lebih merupakan reaksi terhadap kekecewaan atas keadaan hakim karier. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana perbandingan konsep lay judges di Jerman dengan hakim ad hoc di Indonesia dan bagaimana peran hakim ad hoc dalam dunia peradilan pidana Indonesia di masa depan. Metode penulisan jurnal ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan Lay judges di Jerman disebut dengan schoffen adalah perwakilan dari warga negara yang merefleksikan nilai-nilai dalam masyarakat dalam kedudukannya itu sedangkan konsep hakim ad hoc di Indonesia adalah bagian reformasi kelembagaan pengadilan untuk menjawab permasalahan aktual. Kedepannya pengadilan dengan bentuk mixed bench, lay judges dan hakim profesional diharapkan bekerja bersama untuk mencapai putusan dan dapat memberikan jenis hukuman yang lebih masuk akal sehingga putusan hakim itu dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat pencari keadilan. Kata Kunci: Peran, Hakim ad hoc, peradilan pidana
TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP KERUGIAN PEMEGANG E-MONEY Putu Bagus Dananjaya
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i1.8931

Abstract

Seiring perkembangan zaman, uang yang sebelumnya berupa logam dan uang kertas konvensial kini berkembang menjadi sistem pembayaran elektronik atau non tunai. Adanya perkembangan pembayaran non-tunai seperti ini tidak jarang ditemui masalah yang terjadi dalam masyarakat, baik itu berupa rusaknya kartu, hilangnya saldo tanpa disadari pengguna e-money. Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang akan diangkat adalah pengaturan e-money sebagai alat pembayaran di Indonesia dan tanggung-jawab penerbit terhadap hilangnya saldo e-money. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada, baik itu peraturan perundang-undangan maupun buku-buku, yang disusun secara sistematis dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu pengaturan uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai uang elektronik. Tanggung jawab penerbit dalam penyelenggaraan uang elektronik dapat dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab produk, tanggung jawab terkait informasi produk, dan tanggung jawab atas keamanan produk.
Legal Protection for the Advocate Profession in Efforts to Comba Money Laundering Crimes Putu Bagus Dananjaya
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.117

Abstract

Money laundering is a complex follow-up crime with significant impacts on the economy, national security, and social stability. In Indonesia, Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Law) serves as the primary legal framework to combat this crime, designating advocates as reporting parties under Article 17(2) and Government Regulation No. 43 of 2015. Advocates are required to report suspicious financial transactions, such as asset management or establishment of legal entities, with exemptions for tasks related to determining a client's legal position or handling cases, as stipulated in Article 8(2) of the Regulation, in line with the confidentiality principle under Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Advocates. However, implementation faces ethical dilemmas, lack of socialization, and inconsistent reporting standards, undermining system effectiveness. Comprehensive training and coordination are needed to strengthen advocates role in safeguarding financial system integrity without compromising professionalism.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OBYEK WISATA TERAS SAWAH CEKING ANTARA DESA ADAT TEGALALANG DAN DESA ADAT KEDISAN KABUPATEN GIANYAR BALI Kadek Apriliani; Putu Angga Pratama Sukma; Putu Bagus Dananjaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6427

Abstract

Tourism sector development contributes to regional income growth. One example is Gianyar Regency, which has various tourist destinations, including the Ceking Terrace Tourist Attraction. This destination is famous for its terraced views located in Kedisan Traditional Village, Tegallalang District. This research discusses the regulation and implementation of the profit-sharing agreement in the management of the Ceking Terrace Tourist Attraction. The method used is empirical legal research. The results of the study show that the legal regulation regarding the profit-sharing in the management of this tourist attraction is governed by the Gianyar Regency Regional Regulation No. 10 of 2013. This regulation stipulates that traditional villages and traditional institutions have rights within the profit-sharing system for managing this tourist attraction. The profit-sharing agreement includes the rights and obligations of the involved parties, including the management body of the Ceking Terrace Tourist Attraction, which is entitled to guarantees as per the agreed contract. The management body is also obligated to ensure the smooth operation of the management. Additionally, landowners are entitled to compensation for the rice fields used as tourist attractions, with the obligation to maintain its beauty in accordance with the agreement
Co-Authors Ibrahim R Kadek Apriliani Putu Angga Pratama Sukma