Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.036

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Jurnal Meta-Yuridis Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang WAJAH HUKUM TAHKIM Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia

Imanudin Affandi

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2918443

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK Alfida Novianti Anwari; Imanudin Affandi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang yang dibagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian sengketa merek dapat dilaksanakan melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa. Dalam penyelesaian sengketa, arbitase memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitan hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teknis deskripsi analisis, yaitu melalui analisis bahan hukum dan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN ATAS PEMBELIAN BARANG VIRTUAL DALAM GAME ONLINE JENIS FREEMIUM DI INDONESIA R. Robby Desya Caesaryo; Imanudin Affandi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Semakin populernya game online di Indonesia menyebabkan banyak pemain yang melakukan pembelian barang virtual dalam game online tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bentuk perlindungan hukum atas kepemilikan barang virtual terhadap pemain game online di Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedua, mengetahui bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika pemain game online dirugikan karena tutupnya server di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemain game online selaku konsumen mempunyai hak-hak sebagai konsumen. Barang virtual dalam game online merupakan suatu benda non-fisik yang mempunyai konsep yang sama dengan barang pada umumnya. Barang virtual yang dimiliki merupakan suatu benda yang terdapat hak penguasaan (bezit) tetapi bukan kepemilikan (eigendom). Jika hak-hak pemain game online tidak dapat dipenuhi oleh penyedia layanan maka wajib untuk mengganti kerugian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat berupa konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi. The increasing popularity of online games in Indonesia has caused many players to purchase virtual goods in these online games. This study aims to, first, determine the form of legal protection for the ownership of virtual goods for online game players in Indonesia based on the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, second, to find out the forms of resolution that can be taken if online game players are disadvantaged due to server closures. in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach that refers to the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The data collection technique is done by giving priority to library materials. The result of this research is that online game players as consumers have rights as consumers. Virtual goods in online games are non-physical objects that have the same concept as goods in general. Virtual goods that are owned are objects that have control rights (bezit) but not ownership (eigendom). If the rights of online game players cannot be fulfilled by the service provider, then it is obligatory to compensate as stipulated in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Settlement efforts that can be done can be through litigation and non-litigation channels, which can be in the form of consultation, negotiation, mediation, and conciliation.

Socialization of e-court implementation based on the jurisdiction in the Karawang district court Taun; Imanudin Affandi; Rahman
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jpm.v5i2.3213

According to Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 concerning Administration of Cases and Hearings in Electronic Courts, is the answer to how to conduct the efficiency of the trial by using e-court applications, but the justice seeker community has not effectively done it because of the lack of information and ability to use the e-court application, it is necessary to socialize the application of e-court so that the principle in civil trials which is simple, fast and light costs can be applied properly, furthermore pandemic covid-19 conditions can prevent transmission if the trial is minimized face-to-face by using an e-court application. The method used was to create a banner explaining the flow steps of using an e-court application, then to create infographics and video graphics flow of the use of an e-court application so that the justice seeker community can better understand it, and finally to hold a national webinar to make the scope of e-court application socialization widely known throughout Indonesia. With this devotional activity, partners or Karawang District Court is very helped, because the District Court has to socialize this e-court application so that with this devotional activity the district court becomes helped, the justice seeker community becomes easier in understanding the use of e-court applications, and it is expected that in the future it will be more effective, by still paying attention to the rules of civil procedure law in running the trial online.

PENERAPAN ASAS KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN KARAWANG Puti Priyana; Imanudin Affandi; Taun Taun
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6330

The application of the principle of restorative justice against narcotics abuse in Karawang Regency is motivated by the regulation on medical and social rehabilitation in Articles 54 through Article 59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The provision of rehabilitation of narcotics abuse according to the authors is one of the applications of the principle of restorative justice for abusers, especially narcotics. The author's research results at Karawang BNNK can be concluded that the application of the restorative principle of narcotics abuse based on Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics is only a concept only in a laws and regulations because it is considered a sanction that does not have a deterrent effect for abuse so it is feared that in addition to being an abuse, the offender has the potential to become a narcotics dealer later. Based on these conclusions, law enforcers must be consistent in applying the rule of law against narcotics abusers under what is regulated in Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics.

Implementasi Hak-Hak Pekerja Akibat Pandemi Covid-19 Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suryana Arif Farhan; Imanudin Affandi
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i1.2829

Mewabahnya virus corona atau pandemi covid-19 ini telah merugikan banyak pihak dalam sektor apapun baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Hingga saat ini dalam sektor ekonomi bedasarkan badan pusat statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 berada di angka 5,07%, dampaknya berdasarkan data kementrian ketenagakerjaan ada 1,79 juta kasus pekerja yang di PHK di Indonesia sendiri, menganai hal tersebut penelitian ini bertujuan utuk mengetahui apa saja bentuk dan upaya perusahaan dalam memberikan hak pekerja walaupun dalam kondisi wabah virus corona ini baik pekerja yang masih dalam perusahaan dan yang sudah di PHK. Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa penerapan hak pekerja itu harus terlaksanakan sepenuhnya walaupun sedang dimasa adanya wabah ini karena hal tersebut adalah kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan yang sudah di perjanjiakan sebelumnya, dan perlu adanya pengawasan baik bagi pekerja ataupun perusahaan perihal hak dan kewajibannya.

TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG Rani Apriani; Imanudin Affandi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAKLembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Bagaimana Tanggung jawab Bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Tindakan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Kesalahan Sistem, Perubahan, Saldo

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA BENDA BERHARGA MILIK NASABAH YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Rahmi Rahmi Zubaedah; Imanudin Imanudin Affandi; Dede Suana Ependi
TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i1.2873

The purpose of this study is to determine the factors that cause the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe Deposit Box (SDB), to determine the bank's responsibility for the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe deposit box (SDB) and to find out the efforts made by the customer for the loss of valuable objects stored in the Safe deposit box (SDB). The approach method used in this research is a normative juridical approach. That is the study of theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to Safe Deposit Boxes (SDB). From the results of this study, it can be concluded that the factors that cause the loss of valuable objects belonging to customers that are stored in the Safe Deposit Box are the factor of not applying the precautionary principle, the factor of not applying the principle of knowing customers, and the factor of not applying the principle of bank secrecy by the bank. The responsibility of the bank for the loss of valuable objects belonging to customers stored in the Safe deposit box is that the bank is obliged to provide compensation to its customers as a result of their mistakes and omissions that do not apply banking principles. Efforts made by customers for the loss of valuable objects stored in Safe deposit boxes are to propose dispute resolution efforts in the form of non-litigation efforts (outside court) by means of mediation, adjudication, arbitration at alternative dispute resolution institutions (LAPS) in the financial services sector and other efforts litigation (through the court) by filing a lawsuit against the law to the district court.Keywords: Bank, Safe Deposit Box, Customer

Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Edelweiss Ratna Fauziah; Yetti Royati; Imanudin Affandi
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.407

Insurance comes from the word vezekering which means coverage. The person who is covered is called vezekerde and the insurance company is called verzekeraar. Initially, insurance has to manage, transfer or share risks, along with economic development and development developments in various sectors in the fields of industry, economy, infrastructure and technology, causing more problems to occur, especially problems regarding legal protection for the community, along with developments in the field of infrastructure development, for example in toll road construction, so that legal protection for toll road users is urgently needed. Social insurance is social insurance established by the Indonesian government based on statutory regulations, when viewed from the social insurance legal products that have been issued in Indonesia, it can be seen that social insurance programs are generally known, one of which is the Passenger Accident Social Insurance which is currently better known as Jasa Raharja. And to carry out coverage, the Indonesian government appointed PT Asuransi Jasa Raharja to manage and distribute compensation funds to traffic accident victims including traffic accident victims on the Jakarta-Cikampek toll road.

PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR DAN AKIBAT HUKUMNYA Rahmi Zubaedah; Imanudin Affandi; Meiline Maria M. Panjaitan
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12519

Actio pauliana merupakan suatu upaya hukum untuk melindungi hak-hak kreditor dalam perkara kepailitan dengan mengajukan pembatalan atas segala perbuatan hukum antara debitor pailit dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti serta menggambarkan objek penelitian melalui bahan pustaka dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator disebabkan oleh faktor harta kekayaan debitor pailit belum masuk ke dalam bundel pailit, faktor debitor pailit menjual atau menyembunyikan harta kekayaannya sebelum dinyatakan pailit, faktor debitor pailit bersikap tidak kooperatif dan faktor debitor pailit tidak beritikad baik. Akibat hukum dari tindakan debitor pailit yang mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator adalah dapat dimintakan pembatalan perjanjian debitor pailit. Upaya kreditor yang dirugikan oleh tindakan debitor pailit atas pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator adalah dengan cara mengajukan gugatan actio pauliana yang diwakili oleh kurator ke Pengadilan Niaga

TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG Rani Apriani; Imanudin Affandi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6809

Â ABSTRAKLembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Bagaimana Tanggung jawab Bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Tindakan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela.Â Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Kesalahan Sistem, Perubahan, Saldo

Co-Authors Alfida Novianti Anwari Dede Suana Ependi Devi Siti Hamzah Marpaung Edelweiss Ratna Fauziah Meiline Maria M. Panjaitan Puti Priyana R. Robby Desya Caesaryo Rahman Rahmi Zubaedah Rani Apriani Rani Apriani Reza Saprudin Suryana Arif Farhan Taun Taun Yetti Royati

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search