Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM INTEGRASI EKONOMI ]]>
<![CDATA[Rhido Jusmadi]]>
<![CDATA[ JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 14 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasundan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.526 KB)
|
DOI: 10.23969/litigasi.v14i1.154
<![CDATA[This article discussed on how the free trade policy and competition policy work in integration economic system. Theoretically, among free trade policy and competition policy have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which was characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done by national government. But, then, the policy developed on the abolishment of free trade barriers done by enterprises as blockage toward international trading current. Keywords: Free Trade Policy, Competition Policy, Economic Integration System.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Lenita, Milda Dwi]]>;
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v5i1.23447
<![CDATA[Ekonomi kreatif sektor pariwisata merupakan penciptaan nilai tambah ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi yang kemudian menghasilkan karya kekayaan intelektual dengan mempunyai ciri khas budaya lokal tempat wisata. Terdapat permasalahan persaingan usaha dalam ekonomi kreatif sektor pariwisata yaitu monopoli, pembatasan untuk masuk ke dalam pasar karena adanya persekongkolan, pembagian wilayah dan predatory pricing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisa bahan hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan persaingan usaha tidak sehat mempunyai hubungan yang saling berkaitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha) yaitu hubungan secara yuridis formal, hubungan secara sistem kelembagaan struktur ekonomi dan hubungan filosofi secara konstitusi. Lebih lanjut ekonomi kreatif sektor pariwisata termasuk ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha dengan syarat memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun bila usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata telah dikategorikan usaha menengah dan besar secara aset ekonominya dapat dikenakan UU Persaingan Usaha jika terbukti melanggar ketentuan tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Garam Di Pegaraman II Pamekasan Antara PT. Garam Dengan Masyarakat Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Badriyah, Yulis Lailatul]]>;
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.467 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v3i1.14407
<![CDATA[Mengingat kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan dan bertambah relatif sangat tinggi. Suatu pekerjaan menunjang terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pandan mayoritas berpencaharian sebagai petani garam yang mana lahan garam yang dikelola merupakan lahan milik PT.Garam yang disewa oleh masyarakat Desa Pandan. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara PT.Garam dan masyarakat desa pandan masih terjadi permasalahan yaitu kelalaian dari salah satu pihak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan garam di pegaraman II Pamekasan antara PT.Garam dengan masyarakat di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan fokus pemasalahan mengenai pelaksanaan yang dilakukan PT.Garam dengan masyarakat desa Pandan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan garam antara PT.Garam dengan masyarakat Desa Pandan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptisanalisis dengan jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, dan metodepengumpulan data wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secarakualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa perjanjian sewa-menyewa lahan garam dilakukan dengan kesepakatan antar pihak dengan perjanjian sewamenyewa secara tertulis di hadapan notaris, dimana sudah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320, mengenai unsur perjanjian Sewa menyewa yang mengacu pada Pasal 1458 dan mengenai asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata serta. Secara pelaksanaannya juga terdapat permasalahan yaitu kelalaian oleh pihak penyewa terkait kewajibannya yaitu tidak membayar uang sewa dan melakukan penggarapan lahan sebelum penandatangan pembaruan suat perjanjian sewa, sehingga dari permasalahan sengketa tersebut dilakukan penyelesaian musyawarah mufakat namun tidak membuat jera pihak penyewa untuk tetap melakukan prestasinya. Untuk hal itu perlu lebih memperhatikan lagi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar pihak penyewa tidak melakukan kelailaian yang sama. karena tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang berupa wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan ]]>
<![CDATA[-, Siswanto]]>;
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v4i2.18943
<![CDATA[Ekonomi kreatif Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama ekonomi kreatif sektor pariwisata. Namun ada beberapa masalah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum, seperti pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki izin usaha, produk yang dimiliki belum memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adanya premanisme di kawasan ekonomi kreatif sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan ( field study), dengan analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Namun dalam implementasinya Peraturan tersebut belum secara penuh memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk berusaha (NIB), membantu mendaftarkan HKI, bantuan permodalan, pendampingan usaha, mendorong pelaku usaha masuk e-Katalog Lokal maupun Nasional,]]>
<![CDATA[The Existence of Digital Platforms and the Challenges in Enforcement of Indonesian Competition Law ]]>
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>
<![CDATA[ Unnes Law Journal Vol 9 No 1 (2023): Various Contemporary Issues on the Legal Protection, Justice, and Crime Managemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v9i1.63114
<![CDATA[This paper delves into the transformative impact of digital platforms on the enforcement of Indonesian competition law. The advent of these platforms has revolutionized the competition law landscape, with their multisided nature marking a conceptual departure from traditional economic platforms. This study underscores the challenges faced by enforcement agencies in applying the efficiency and consumer welfare approach to business competition law cases involving digital platforms. Recognizing these challenges, there is a growing awareness of the need for an alternative enforcement perspective, notably emphasizing the principle of fairness. By combining an exploration of the unique challenges posed by digital platforms with the imperative for a nuanced enforcement approach, this research contributes to a comprehensive understanding of the complexities surrounding Indonesian competition law in the evolving digital era.]]>
<![CDATA[Structure, Conduct, Performance (SCP) Approach & Fairness Principle in Business Competition Law in The Era of Digital Platforms ]]>
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>;
<![CDATA[Aru Armando]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v8i2.23074
<![CDATA[The emergence of digital platforms has led to disruptions that affect not only technological and economic aspects, but also legal aspects, particularly business competition law. The discourse surrounding the development of digital platforms within the context of business competition has been influenced by two major schools of thought: the Chicago School, which adopts an effeiciency approach (also known as the consumer welfare approach) , and the Harvard School, which employs the structure, conduct, and performance (SCP) approach. This article aims to scrutinize the shortcomings of the efficiency approach advocated by the Chicago School in addressing the issues related to business competition in the digital platform market. Additionally, it seeks to demonstrate how the principle of fairness, based on the competitive process approach and market strcture, can serve as a more comprehensive analytical tool for evaluating the health of competition in the market. The results show that the efficiency approach is inadequate in addressing concerns of fairness in the digital market. Responding to the context, global business competition authorities have begun to promote a fairness approach to bolster SCP approach which serves as a moral underpinning for upholding the principles of healthy business competition in the digital platform era. This article applied normative legal research methods with a conceptual approach for analysis.]]>
<![CDATA[LEGAL REPRESENTASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI ASET EKSTRALEGAL PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>;
<![CDATA[Sumriyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v7i2.18828
<![CDATA[The presence of creative economy entrepreneurs in the tourism sector as one of the people's economic units has made a significant contribution to the economic development process in Indonesia, particularly in poverty eradication efforts. The simple assets traditionally owned by creative economy entrepreneurs in the tourism sector surprisingly hold considerable economic value potential. However, this significant potential is often overlooked due to its status as an extralegal asset, not recognized within the existing legal protection system. Consequently, the existing system does not acknowledge the legitimacy of these assets, rendering them lacking a strategic economic basis since they cannot be used as collateral to secure capital. Given this scenario, there is a need for an approach in the form of a legal representational model, serving as an alternative policy or regulation to transform the potential of extralegal assets owned by creative economy entrepreneurs in the tourism sector into productive capital. This transformation aims to add value to production capacity (capitalization of assets) and ensure protection within the prevailing formal legal system. The legal representational model can serve as a solution to enhance the potential of resources held by creative economy entrepreneurs in the tourism sector, contributing to the economic capacity of the region to achieve the well-being and prosperity of the local communities.]]>
<![CDATA[Legal Aspects of Cooperation Agreement on Cultivation of Siwalan Orchard Land in Sumenep Regency ]]>
<![CDATA[Sumriyah, Sumriyah]]>;
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>;
<![CDATA[Hadi, Rusman]]>;
<![CDATA[Khofifah, Linda Uril]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 7, No 1 (2025): March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/ldj.7.1.1-7
<![CDATA[Based on the provisions of Article 1313 of the Criminal Code that an agreement is binding on both parties like a law, meaning it gives rise to rights and obligations for the parties who make it, because basically every agreement must be kept. One of the agreements that have long existed in the community is a plantation land management agreement in the form of a cooperation agreement implemented in the village of Pragaan Daya, Pragaan District, Sumenep regency for the cultivation of siwalan orchard land. In this journal applies the method of empirical juridical approach, namely legal research that obtains its data from primary data or data or data obtained directly from the public in this study found some applications that have not been in accordance with applicable legal rules where in its application, the form of agreements that should be made in writing but only made orally. This is due to the lack of human resources in the field of employment and the desire of the landowner himself to make a work agreement for a certain time orally, given the existence of this written agreement can certainly provide legal certainty to siwalan workers, especially if later when in the field something happens that can harm them, they can ask for the work Agreement and the result of the violation of the agreement that occurred in the cooperation agreement called default can be resolved amicably, non-litigation or litigation.]]>
<![CDATA[Structure, Conduct, Performance (SCP) Approach & Fairness Principle in Business Competition Law in The Era of Digital Platforms ]]>
<![CDATA[Jusmadi, Rhido]]>;
<![CDATA[Aru Armando]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v8i2.23074
<![CDATA[The emergence of digital platforms has led to disruptions that affect not only technological and economic aspects, but also legal aspects, particularly business competition law. The discourse surrounding the development of digital platforms within the context of business competition has been influenced by two major schools of thought: the Chicago School, which adopts an effeiciency approach (also known as the consumer welfare approach) , and the Harvard School, which employs the structure, conduct, and performance (SCP) approach. This article aims to scrutinize the shortcomings of the efficiency approach advocated by the Chicago School in addressing the issues related to business competition in the digital platform market. Additionally, it seeks to demonstrate how the principle of fairness, based on the competitive process approach and market strcture, can serve as a more comprehensive analytical tool for evaluating the health of competition in the market. The results show that the efficiency approach is inadequate in addressing concerns of fairness in the digital market. Responding to the context, global business competition authorities have begun to promote a fairness approach to bolster SCP approach which serves as a moral underpinning for upholding the principles of healthy business competition in the digital platform era. This article applied normative legal research methods with a conceptual approach for analysis.]]>
