Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review SIGn Jurnal Hukum LEGAL BRIEF Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Sukirno Sukirno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PELEPASAN KAWASAN HUTAN MELALUI TUKAR-MENUKAR ANTARA PERUM PERHUTANI BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI DI DESA MEKARMULYA, KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA) Febianti Ramadhani*, Sukirno, Budi Gutami
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.206 KB)

Abstract

Saat ini dan pada masa yang akan datang, kecenderungan terhadap tuntutan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar untuk keperluan non kehutanan akan senantiasa terjadi, seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Kecenderungan ini, bila tidak diikuti dengan kebijakan yang baik, akan mempercepat laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar memiliki maksud dan tujuan sosio ekonomi, sosio politik, dan keamanan agar pemukiman yang ada dari proses tukar-menukar tidak mengalami bencana dan/atau dapat merugikan pemukiman. Proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar juga masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967, walaupun sudah terjadi perubahan kebijakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar harus mempertimbangkan sumber daya alam dan ekosistem, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga terjadi kesimbangan dengan maksud dan tujuan dari proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar, agar tidak menimbulkan kerugian pada pemukiman yang akan ditempati.
KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY) Rifki Khrisna Mahendra*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.414 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoran dengan Hj. Siti Solehah. Hasil penelitian adalah penyelesaian sengketa pertama diajukan oleh pihak Hj. Siti Solehah pada tingkat pertama di PTUN, banding di PTTUN, dan kasasi MA yang hasilnya adalah memenangkan pihak Pusat Pengelola Komplek Kemayoran, dan pertimbangan hakim MA mengatakan bahwa kepemilikan hak atas tanah seharusnya diajukan di Pengadilan Perdata. Pihak Hj. Siti Solehah mengajukan gugatan pada pengadilan Perdata, setelah melewati acara pemeriksaan pada tingkat pertama di peradilan perdata. hakim memberikan beberapa pertimbangan, pertimbangannya hakim pada tingkat pertama adalah berpendapat bahwa Hj. Siti Solehah benar salah satu ahli waris dari H.Mohd Saleh dengan bukti eks. Hak Eigendom Verponding No. 19886, tentang kepemilikan objek sengketa dari pemegang Hak Eigendom Verponding dari Hj. Siti Solehah tidak pernah didaftarkan, mengenai penguasaan dan pengelolaan objek sengketa majelis hakim berpendapat bahwa saksi dari pihak Hj. Siti Solehah hanya melihat tanpa mengetahui kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN ONE DAY SERVICE DALAM PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Kantor Pertanahan Kota Depok) Hilda Agustina Wahyuni*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.043 KB)

Abstract

Penelitian dari efektivitas pelaksanaa pelayanan One Day Service di Kantor pertanahan Kota Depok ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pelayanan One Day Service serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Depok saat pelaksanaan pelayanan One Day Service. Hasil penelitian ini adalah terlaksananya pelayan One Day Service laksanakan melalui Loket di Kantor Pertanahan dengan kegiatan Pengecekan Sertipikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan, Peningkatan Hak / Perubahan Hak, Peralihan Hak, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko, Pencatatan Sita, Pencatatan Blokir dan melalui mobil LARASITA untuk pelayanan yang dilaksanakan pada akhir pekan dengan kegiatan Pengecekan Sertipikat, Peningkatan Hak Balik Nama, Roya. Kendala dalam proses pelaksanaan ini  seperti kurangnya loket, waktu pendaftaran yang singkat, kelengkapan berkas, serta permasalahan infrastruktur di minimalisir dengan upaya-upaya seperti penambahan loket, waktu pelaksanaan di hari libur, serta perbaikan diberbagai infrastruktur. Sehingga kesimpulan penulisan ini yaitu pelayanan One Day Service belum efektif terlaksana di Kantor Pertanahan Kota Depok, karena masih ada faktor efektifitas hukum yang belum terpenuhi, namun proses ini sudah berjalan dengan baik di Kantor Pertanahan Kota Depok karena antusiasme masyarakat dalam program ini sangat baik.
AKIBAT HUKUM PERKAWINANYANG TIDAK DICATATKAN PADA MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) DI CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Khumayrotun Nisak; Triyono Triyono; Sukirno Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.27 KB)

Abstract

Praktik perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan proses perkawinan hukum adatnya. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebab organisasi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sebagai penghayat kepercayaan tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) hanya dicatatkan oleh sesepuh adat. Alasan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tidak mendaftarkan organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menganggap bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat yang menganut ajaran leluhur sunda atau penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan serta tidak ada jaminan bahwa organisasi yang sudah terdaftar tidak akan dibubarkan. Akibat hukum perkawinan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil secara hukum negara berdampak pada banyak hal seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan. Sedangkan menurut hukum adat perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pencatatan dan pengesahan melalui hukum adat masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Akta perkawinannya disebut dengan Pranata Jatuk Rami.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG BERSTATUS TERSANGKA Alda Mubarak; Sukirno Sukirno; Irawati Irawati
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.687 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29159

Abstract

Etika dan Profesi Notaris: Akibat Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Margareth Tutut Maharani Prakoso; Sukirno Sukirno
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 1: April - September 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i1.266

Abstract

This study aims to examine the legal position of the Code of Ethics for the Notary Public in legislation, and also seeks to analyze the consequences of sanctions for violating the code of ethics in the Notary profession. This study uses normative legal research with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the INI acts as the sole organization for Notaries in Indonesia, asserting its authority in establishing and enforcing the code of ethics. The code of ethics is established and enforced in various sanctions imposed, including admonishments, warnings, temporary suspensions, honorable dismissals, and dishonorable dismissals. However, such membership dismissals do not affect the status of a Notary as a Public Official. Nevertheless, severe violations of the code of ethics can prompt the Honorary Council to recommend the dismissal of a Notary to the Minister of Law and Human Rights. Therefore, several recommendations can be proposed to the relevant parties. First, the INI should continue to enhance its members’ understanding of the code of ethics through various educational activities and training. Second, the Honorary Council is expected to be more proactive in supervising and auditing Notary practices to detect and quickly address violations of the code of ethics. Lastly, the Minister of Law and Human Rights should carefully consider the dismissal recommendations from the Honorary Council and ensure that each decision is based on robust and fair evidence. Concurrently, closer cooperation between the Minister of Law and Human Rights and the INI is necessary to enforce the code of ethics and relevant legislation. Thus, the involvement and roles of all stakeholders are crucial in maintaining public trust in the Notary profession in Indonesia.
Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio Andis Suci Aulia; Sukirno Sukirno
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17172

Abstract

This research aimz to knowing about copyright using a popular audio on making video. The research method used is sociological juridical, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are violations of the use of popular audio in making videos using the dubsmash application in terms of the UUHC can be categorized as acts that include violations of economic rights in which the Creator or economic rights holders are taken away. The role of the Notary in legal protection of the creator in the case of the use of popular audio that makes videos using the Dubsmash application without permission from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. The obstacle is the binding of the creator of the Dubsmash application when uploading with the provisions of Mobile Motion and in the case of investigations carried out by PPNS based on an investigation warrant issued by officials who have competence in copyright.
Bone Montete Inda Posala-Sala: Kesetaraan di Hadapan Hukum Pada Kesultanan Buton Muh. Afif Mahfud; Erlyn Indarti; Sukirno Sukirno
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i3.13850

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh ajaran Islam dan pemisahan kekuasaan pada perumusan prinsip bone montete inda posala-sala. Penegakan hukum di Kesultanan Buton didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang disebut bone montete inda posala-sala. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis serta menggu-nakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas bone montete yinda posala-sala pada Kesultanan Buton dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ini tampak dari ilmu tasawuf yang mendasari perumusan asas tersebut. Pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton turut mendukung implementasi asas bone montete yinda posala-sala. Fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh sultan sebagai lembaga eksekutif diawasi Siolimbona sebagai lembaga legislatif. Direkomendasikan bahwa pemerintah mengadopsi nilai-nilai lokal dalam perumusan asas kesetaraan di hadapan hukum dan intensif mengkaji nilai-nilai lokal yang dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional. Bone Montete Inda Posala-Sala: Equality Before the Law in Buton Sultanate This research aims to describe the influence of Islamic teachings and the separation of powers in formulating the principle of “bone montete inda posala-sala”. Law enforcement in Butonese Sultanate is based on the equality before the law principle named “bone montete inda posala-sala”. This research apply normative juridical method by using conceptual and historical research based on secondary data namely primary and secondary legal materials. The results indicates that the principle of bone montete yinda posala-sala is influenced by Islamic teachings. This can be seen from the sufism that underlies the formulation of the principle. The separation of powers also supported the implementation of the principle. Judicial function under Sultan as an excecutive is supervised by Siolimbona as an legislative agency. It is recommended that the government should adopts local wisdoms in the formulation of the principle and intensively studies local values that can contribute to the development of national law.
Agrarian Justice and Contextuality in Maxim Fiat Justitia Ruat Caelum and Fiat Justitia Ne Pereat Mundus Muh. Afif Mahfud; Erlyn Indarti; Sukirno Sukirno
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i1.20178

Abstract

Maxim is a short sentence with deep meaning related to value and purpose of law include agrarian law. This article analyse the meaning of fiat justitia ruat caelum and fiat justitia ne pereat mundus as well as its relation to agrarian justice and its contextuality. Both of those maxim are paradigmatically analysed. This is a normative juridical research, use conceptual and historical approach with secondary data then qualitatively analysed. Concluded that fiat justitia ruat caelum and fiat justitia pereat mundus is part of legal formalism. The agrarian justice is achieved when the law is enforced as the text and its acontextual. In contrast, fiat justitia ne pereat mundus consider law is valid when it is according to the purpose and agrarian justice exist when it bring out prosperity for all people. Paradigmatically, fiat justicia ruat caelum and fiat justitia pereat mundus fall in positivism paradigm, consider rule is perfect, no interpretation, separation of law and morality, impossibility of interdisciplinary approach. In another hand, fiat justitia ne pereat mundus falls in post positivism paradigm which consider law is imperfect, interpretation is possible, no separation of law and morality and interdisciplinary approch is opened. The law is acontextual.
Co-Authors Agung Basuki Prasetyo Alda Mubarak Andis Suci Aulia Dumaria Simanjuntak Erlyn Indarti F. X. Joko Priyono Irawati Irawati Khansadhia Afifah Wardana Khumayrotun Nisak Listiawati Listiawati Margareth Tutut Maharani Prakoso Muh. Afif Mahfud Muhyidin Muhyidin Nur Adhim Rahayu Rahayu Retno Saraswati Siti Malikhatun Badriyah Unggul Basoeky