Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.459

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Diponegoro Law Review Gema Keadilan LEGAL BRIEF Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan

F. X. Joko Priyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 5285862

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

AKUNTAN PUBLIK ASING DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES FX Joko Priyono Darminto Hartono P., Chaerul Tri Rizki*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.291 KB)

Akuntan publik sebagai jasa profesional pada dunia Internasional ditempatkan di dalam General Agreement on Trade in Services (GATS), sehingga perlu penempatan dan pengaturannya pada hukum nasional agar berjalan semestinya. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk membantu meningkatkan pengetahuan pengaturan jasa akuntan publik baik internasional maupun nasional dan komitmen dalam pengaturan jasa akuntan publik tersebut. Metode penelitian yang digunakan Yuridis-Normatis yaitu mengacu pada suatu hukum yang sudah ada ketetapannya, dalam konteks ini yang dimaksud adalah GATS dan juga peraturan nasional yang berlaku dan terkait terutama UU nomor 5 tahun 2011. Hasil dari penelitian yakni GATS dengan perlunya pengaturan secara spesifik jasa profesional khusus, kemudian pada jasa profesional akuntan publik disusunÂ Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector sebagai pedoman dasar negara dalam pembuatan aturan mengenai akuntan publik. Selain itu juga adanya Schedule of Commitment negara yang merangkum komitmen negara secara khusus mengenai jasa akuntan publik.

Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 Hastono, Broto; Benuf, Kornelius; Priyono, FX Joko; Pujirahayu, Esmi Warassih
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30188

Penelitian ini akan menguraikan mengenai kejahatan korupsi bersifat extraordinary crime, di masa Pandemi Covid-19. Sifatnya yang luar biasa tersebut, menjadikan korupsi tidak bisa diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja, namun perlu ditegakkan dengan luar biasa yaitu dengan dilandasi oleh prinsip moral yang terkandung dalam sistem hukum di Indonesia. Menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa PandemiCovid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis filosofis yaitu mengkaji kesesuaian antara aspek filosofis yaitu prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Pada praktiknya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa PandemiCovid-19, kedudukan prinsip moral yaitu sebagai landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Problematik pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO. Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.

KUALIFIKASI STANDARISASI DAN LISENSI ADVOKAT ASING DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) FX Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Profeesional service including legal service is apart of service covered by GATS (General Agreement on Trade in Services). Indonesia as contracting party has obligation to adjust some rules regarding market access to foreign law firm and lawyer. At the moment Law Number 18 of 2003 on Advocate has restricted them to practice in Indonesia and only as an employee of the law firm. It can't be ignored while globalization of legal service has been happening due to business activities of transnational corporation. Qualification, standarizationand licence of foreign lawyer is very significant in order to do interact between domestic and foreign lawyer. Closing the market access will make no progress of domestic lawyer. Experience, legal education, test of advocate organization, ability of speaking Indonesia language, training, honest and good reputation. License is promoted by limited approach that admitting foreign lawyer to practice home country law, international law and third country law. Representation before the court and rendering legal advice are prohibited at all.Kata Kunci : GATS, globalization of legal service, and qualification, standarization and licence of foreign lawyer

MASALAH PEMBATASAN EKSPOR SAMPAH ELEKTRONIK : PERSPEKTIF KONVENSI BASEL DAN GATT/WTO FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Nowadays, there are momentum of states to develope domestic legislation restricting e-waste exports. Basel Convention prohibits the parties to export hazardous wastes to other countries and also obliged to reduce it. These restriction could take many forms, including a partial or total ban on e-waste exports, an e-waste export licensing system, a quota on e-waste export. These restrictions will be challenged before a WTO Panel due to inconsistent with GATT/WTO especially Article XI:1;XIII; I:1. E-waste restrictions could be justified under Article XX (b) and (g) of the GATT, but it is not easy to fulfill elements of the both paragraph. A word “necessary” of Article XX (b) and “relate to” of Article XX (g) will be tested by WTO panelis. Key words : E-waste, Basel Convention, GATT/WTO Abstrak Sekarang ini, terdapat momentum negara -negara untuk mengembangkan peraturan domestik yang membatasi ekspor sampah elektronik. Konvensi Basel melarang negara-negara anggota untuk mengekspor sampah berbahya ke negara negara lain dan berkewajiban untuk menguranginya. Pembatasan ini berbagai macam bentuknya, termasuk larangan total atau sebagian ekspor sampah elektronik, sistem lisensi ekspor sampah elektronik, kuota sampah elektronik. Hambatan ini akan ditentang di depan Panel WTO dikarenakan bertentangan dengan GATT/WTO, khususnya Pasal XI:1;XIII;1. Hambatan-hambatan sampah elektronik dapat dijustifikasi menurut Pasal XX (b) dan (g) GATT, tetapi tidak mudah untuk memenuhi unsur-unsur kedua ayat tersebut. Kata “necessary” dari Pasal XX (b) dan “relate to” dari Pasal XX (g) akan diuji oleh Panel WTO. Kata Kunci: Sampah Elektronik, Konvensi Basel, GATT/WTO

BEBERAPA ASPEK APLIKASI ANTIDUMPING AGREEMENT PADA NEGARA SEDANG BERKEMBANG FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Principle of fair competition is one of some principles in WTO agreements. Dumping is regarded as unfair pratice as stipulated in the Agreement on Anti Dumping and can be charged by countereiling duty. There are three elements to determine dumpng namely dumping price, injury and causal link. Dispute on dumping calls for much time and very tiring. Developing countries as defendadt has to provide human resources especially lawyer and economist to fight a suit of dumping from developed countries. According Article 15 ADA, regarding special and different treatment for Developing Countries, stipulates that they will be treated by "countructive remedies" but up till now there is no progres to formulate clearly

URGENSI PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PERATURAN DAERAH DI KOTA SALATIGA FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Salatiga Regional Government has been facing “extraordinary condition” due to alcohol circulation problem. Some people has been victims for drinking “mixture drink” during 5 years. The government can't uphold the law because of no validity of it. The Regional Government Regulation No. 15 of 1998 can't not be legal basis. The Law was based on Presidential Decree Number 3 of 1997 which was then annulted by the Supreme Court Decision No. 42 P/HUM/2012 dated June 18, 2013. It is, therefore, necessary to issue Government Regulation of controlling and supervising alcohol drink to prevent and punish illegal alcohol drink circulation

HAMBATAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TEMBAKAU INDONESIA-AMERIKA SERIKAT FX.Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abtract Unfair trade practices often happen in international trade inter alia non tariff barrier. Technical barrier is a part of non tariff barrier. WTO members esepcially developed countries often do this measure. Its classical ground is to protect life or health of human, animal and plant. This measures sometime is aimed at protecting domestic industries against import attact. It happens in US-Indonesia case on Indonesia Clove Cigarette marketed in US and regarded as a threat to like cigarette producers. Due to protection of human health, US Government restricted Indonesia Clove Cigarette while there was a light cigarette as like product at the same market. This measure has no legal basis and unproved. Hence, US Government Policy of restricting Indonesia Clove Cigarette should be revoked and open market access Indonesia Clover Cigarette and another cigarette. Keywords : Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette Abstrak Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi paraktek-praktek yang tidak sehat antara lain hambatan non tarif. Hambatan teknis merupakan bagian dari hambatan non tarif. Negara-negara anggota WTO terutama negara-negara industri maju sering melakukan tindakan ini. Alasan klasiknya adalah perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Terkadang tindakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap serangan impor. Kondisi ini terjadi pada Kasus US-Indonesia tentang rokok kretek Indonesia yang dipasarkan di AS dan mengancam produsen rokok sejenis. Dengan alasan perlindungan kesehatan manusia, rokok kretek di Indonesia dihambat di AS padahal di pasar yang sama terdapat pula “light cigarette” buatan AS yang merupakan produk sejenis (like product). Tindakan AS ini tidak berdasar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, kebijakan AS yang membatasi “Clove Cigarette” Indonesia harus dicabut dan membuka akses pasar bagi rokok kretek Indonesia dan lainnya. Kata kunci : Hambatan non tarif, perlindungan kesehatan manusia, Rokok Kretek Indonesia

PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Most Favoured Nations principle require the WTO members for not doing discrimination to products from other WTO members for both tariff bound products and non tariff bound products. This principle is the heart of GAIT, GATS dan TR/Ps. Thing that relevant in term of implementation of the principle is like product application which is examined in certain cases either in the panel level or in the Appelate Body level. Nevertheless, there are exceptional clauses for not applying the principle. They are Article XX, XX/, XXIV dan XXV(5) in which Article XX(b) and (g) are often used by WTO members as a reasonable grounds to protect human, animal, plant life or health and to protect exhaustable natural

NON-REFOULMENT PRINCIPLE AND PROHIBITION OF ENTRY FOR REFUGEES DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC FX. Joko Priyono; Audrey Kartika Putri
Diponegoro Law Review Vol 7, No 1 (2022): Diponegoro Law Review April 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

The principle of non-refoulement has become jus cogens which obliges every country, both ratifying and not ratifying the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol not to refuse refugees and asylum seekers to enter the territory of a country and not be returned to their country of origin because their lives will be threatened, persecuted. and tortured. The right to life is a right that cannot be reduced and must be protected and respected by everyone under any circumstances. The pandemic reason cannot be used as an excuse to refuse refugees and asylum seekers on the grounds of protecting the right to health for its citizens. Efforts to quarantine asylum seekers and refugees suspected of or affected by Covid-19/Omicron is a policy that is in accordance with human rights as well as according to the principle of non-refoulement.

Co-Authors Alisa, Fathiya Nurul Audrey Kartika Putri Benuf, Kornelius Darminto Hartono Paulus Eko Adi Santoso Elfia Farida Ery Agus Priyono, Ery Agus Febrianda, Lis Hastono, Broto Khanza, Yuga Narazua Mega Puspawati Hasim Michael Frederijk Tampubolon Nabitatus Sa’adah Nanami Satyanegara Nanik Trihastuti Paulus, Darminto Hartono Pereira, Lenilde Pohan, Ghiffary Akmal Alija Pujirahayu, Esmi Warassih Putra, Deka Ria Wierma Putri, Ria Wierma Safira Nur Halima*, Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno, Safira Nur Halima*, Samuel Hamonangan Simanjuntak Siti Malikhatun Badriyah Sukirno Sukirno Tirza Gracia Shekinah Hutagaol Tisnanta, HS., Unggul Basoeky Veryantoyo Eka Yunanda Yeni Erviana

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search