Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review SIGn Jurnal Hukum LEGAL BRIEF Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Sukirno Sukirno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Law and Technology: Legal Technology Model under the Authority of the Indonesian Notary Position in the Industrial Revolution Era 4.0 Unggul Basoeky; Fx Joko Priyono; Siti Malikhatun Badriyah; S Sukirno
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.523 KB)

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 has changed the old paradigm and standard values quickly. Likewise, the legal aspect cannot be separated from the demand to transform every concept, value and paradigm. On the public law side, each country is required to reform its legal rules to be adaptive and compatible with the development of the 4.0 era, while on the private law side it has an impact on trade transaction practices that have created new platforms, namely e-commerce and e-contracts. The position of a notary as a part of the legal system cannot avoid the disruption of the development of the industrial revolution. The preservation of the old paradigm of the position of a notary that requires it to be done traditionally should be reconstructed immediately so that the practice of office can develop and meet the demands of the times. This study uses a normative juridical research method through a conceptual approach, a statutory approach and a legal history approach which is elaborated with the concept of disruption technology and the theory of the economic analysis of law. Conclusion This journal describes that the fundamental obstacle to notary practice based on the Legality Principle which relies on Procedure, Authority & Substance should have been able to be transformed electronically based on the legal technology paradigm. With references from various organizational benchmarks and conventions mentioned above, they can be the philosophical, sociological and normative foundations in formulating notarial laws that are compatible, adaptive and adequate to the realities of the industrial revolution era 4.0. Recommendations for the need for legal reform, namely changes to legislation concerning the position of a notary through the establishment of an e-notary PP that integrates in a rigid manner the procedure, substance and authority in applying the authority of a notary in certifying electronic transactions.
REKONSTRUKSI REGULASI UNTUK AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT Sukirno Sukirno
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.485 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.1.81-97

Abstract

Latar belakang artikel ini adalah adanya fakta masih lambat dan sedikit penetapan hutan adat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Lambat dan sedikitnya penetapan hutan adat disebabkan oleh regulasi yang tidak efektif dan efisien. Bertolak dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah rekonstruksi regulasi seperti apa yang dapat mendorong akselerasi penetapan hutan adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat? Telaah terhadap permasalahan tersebut menunjukkan persyaratan penetapan hutan adat masih dipersyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang  untuk hutan adat di kawasan hutan dan Keputusan Kepala Daerah tentang MHA untuk hutan adat di luar kawasan hutan. Data awal memperlihatkan masih sedikit produk hukum daerah tentang MHA disebabkan oleh kurangnya kemauan kepala daerah dan DPRD. Setelah ada produk hukum daerah juga masih memerlukan proses validasi dokumen dan verifikasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mempercepat penetapan hutan adat diperlukan terobosan hukum dengan segera membahas dan mengesahkan draft RUU MHA dengan membentuk Komisi Nasional Hak-Hak MHA yang mengambil alih semua kewenangan dan sebagian prosedur, sehingga pemerintah pusat hanya sekedar mengukuhkan (deklarasi) hutan adat saja.
REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT Sukirno Sukirno
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.019 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.2.129-141

Abstract

Artikel ini dilatar-belakangi oleh kesulitan penghayat kepercayaan komunitas adat untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkap peraturan perundang-undangan yang mempersulit komunitas penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya, dan mengusulkan konstruksi baru yang bisa mempermudah komunitas penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya. Dalam pembahasan terungkap bahwa peraturan perundangan-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tidak mengandung norma affirmative action bagi komunitas adat, tetapi justru mempersulit dengan syarat pembentukan organisasi modern. Rekonstruksi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan komunitas adat adalah dengan menambahkan formulasi yang mengandung norma affirmative action, yakni mengakui adanya eksistensi hukum adat yang mengatur organisasi tradisional komunitas adat sehingga dikecualikan dari syarat membentuk organisasi modern untuk mendapatkan kutipan Akta Perkawinan.
AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) Fanny Devianindita*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.795 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah Hak Milik orang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Haryadi dengan pertimbangan Putusan Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga kembali pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan, akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah Hak Milik orang lain dalam Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 terhadap sertipikat tanahnya adalah Sertipikat Hak Milik tetap menjadi atas nama Shaldy Adhy Sandjaja bin Soekadi dan berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap bangunan di atas tanahnya adalah bangunan harus dikosongkan serta dirobohkan  dan tanah kapling dikembalikan kepada Shaldy Adhy Sandjaja bin Soekadi. Kesimpulan penulisan hukum ini adalah Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PERKEMBANGAN KEDUDUKAN SUAMI MENJADI AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN NYEBURIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI SETELAH KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 (Studi Di Desa Sading , Kecamatan Me Indiwan Taqy Pratyaksa*, Sukirno, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.378 KB)

Abstract

Terjadi perkembangan hak mewaris dari sentana nyeburin, dahulu sentana nyeburin bukan menjadi ahli waris keluarga asal, tetapi sekarang sentana nyebruin berhak menjadi ahli waris dengan ketentuan-ketentuan dari harta gunakaya orang tua, dan sentana nyeburin yang berstatus janda berhak menjadi ahli waris dari harta gunakaya dalam perkawinannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kedudukan suami yang melakukan pernikahan nyeburin setelah keputusan MUDP tahun 2010 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris penulis terjung langsung ke Banjar Negari, Desa Pakraman Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukan : 1. Terlihat perkembangan yaitu sentana nyeburin berhak atas bagian tertentu dari harta gunakaya orang tuanya, dan sentana nyeburin yang berstatus janda merupakan ahli waris dari harta gunakaya hanya dalam perkawinannya saja, dan tidak lagi menjadi ahli waris keluarga asal maupun istri (purusa); 2. Kesetaraan gender, perubahan konsep ninggal kadaton, serta berkembangnya pendidikan dan ekonomi yang menjadi faktor perkembangannya.
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI DESA PESALAKAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG Listiawati Listiawati; Sukirno Sukirno; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.518 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22794

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam dan pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Mengenai kedudukan anak angkat terhadap hak waris, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anak angkat merupakan ahli waris. Kedua, proses pembagian harta kepada anak angkat secara otomatis terbagi ketika pewaris meninggal dengan kedudukan yang disejajarkan dengan anak kandung. Harta peninggalan dari orang tua angkat diberikan secara keseluruhan baik harta gono gini maupun harta bawaan dengan porsi sesuai kehendak orang tua angkat. Adapun hukum pewarisan yang dikehendaki adalah hukum Islam, dan sebagian besar tidak menggunakan bantuan ulama. Secara normatif, hal tersebut sangat bertentangan antara fakta dari pernyataan masyarakat dengan aturan hukum yang dikehendaki, yaitu hukum Islam. Hal ini, karena ketidaktahuan terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan anak angkat.
KEKUATAN HUKUM DAYA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN LETER C (Studi Kasus di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Agatha Wilona Ayu Kaulika*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.158 KB)

Abstract

Banyaknya kasus pertanahan mengenai tumpang tindih (overlapping) atau terdapat dua sertipikat mengenai objek tanah yang sama., yang salah satu kasusnya terjadi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang antara Kisworo Rudiyanto selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 3489/Mangunharjo Tembalang/2011 dengan bukti kepemilikan tanahnya berupa Leter C dengan PT Kekancan Mukti selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1568/Mangunharjo Tembalang/2013 yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 410/Pdt G/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 340/Pdt/2014 memenangkan sertipikat milik Kisworo Rudiyanto. Akibat hukum terhadap bukti kepemilikan tanah setelah berlakunya UUPA yaitu wajib dilakukan pendaftaran sesuai dengan hukum tanah nasional sehingga mendapatkan bukti sah berupa sertipikat. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara  Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 340/Pdt/2014 yaitu tidak dapat dibuktikan bahwa objek sengketa dimiliki oleh PT Kekancan Mukti, sedangkan bukti-bukti yang diberikan oleh Kisworo Rudiyanto dapat dibuktikan dalil gugatannya maka objek sengketa sah milik Kisworo Rudiyanto.
IMPLEMENTASI LAYANAN 70-70 DI BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga) Johanes Prima Cahya*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.545 KB)

Abstract

Mengambil momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 pada tanggal 17 Agustus 2015 dengan tema “Ayo Kerja”, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memberikan sebuah inovasi di bidang pertanahan yang diberi nama “Layanan 70-70”, sesuai Dengan Surat Edaran Nomor 13/SE/VIII/2015 yang meliputi 7 jenis pelayanan. Melalui Layanan 70-70, Kantor Pertanahan diberi hak untuk dapat memilih diantara 7 jenis pelayanan berserta jangka waktunya menurut kemampuan masing-masing. Layanan 70-70 merupakan layanan yang wajib dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN (Studi Kasus Di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang) Gia Felicia Putri*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.664 KB)

Abstract

Minimnya tanah membuat Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebidang tanah demi kelancaran pembangunan, salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah secara tukar menukar. Tidak terpenuhinya suatu hak oleh salah satu pihak dapat menimbulkan suatu sengketa dan bahkan mampu membatalkan pelaksanaan tukar menukar tanah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. Asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Kota Semarang tepatnya oleh Kelurahan Desa Mangunsari pada saat proses peralihan hak atas tanah. Upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang yaitu secara musyawarah dengan dilakukannya negosiasi oleh kedua belah pihak. Sebaiknya, Pemerintah harus lebih aktif dan teliti dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Intan Fitri K F*, Sukirno, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.017 KB)

Abstract

Indonesia telah mempunyai Hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat. Masyarakat adat Samin masih diliputi Hukum Adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Tata cara perkawinan masyarakat adat Samin dilakukan dengan tahap nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen, dan tingkepan. Sebagian besar masyarakat adat Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang artinya telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat adat Samin yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.
Co-Authors Agung Basuki Prasetyo Alda Mubarak Andis Suci Aulia Dumaria Simanjuntak Erlyn Indarti F. X. Joko Priyono Irawati Irawati Khansadhia Afifah Wardana Khumayrotun Nisak Listiawati Listiawati Margareth Tutut Maharani Prakoso Muh. Afif Mahfud Muhyidin Muhyidin Nur Adhim Rahayu Rahayu Retno Saraswati Siti Malikhatun Badriyah Unggul Basoeky