Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Hukum Novelty Law, Development and Justice Review
R. Suharto
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.83K/Pdt.Sus-PHI/2015) Sonhaji, Suhartoyo, Dian Firdaus*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.891 KB)

Abstract

Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupannya, manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam ini manusia dituntut untuk bekerja. Ketika bekerja tidak jarang pula ditemukan permasalahan dalamnya. Permasalahan yang menjadi ketakutan terbesar para pekerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja.  Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan erat dengan pengangguran dan kriminalitas. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner dimana penelitian ini menggunakan data sekunder.                Hasil penelitian dari permasalahan di atas adalah segala bentuk penyelesaian perselisihan yang dilalui para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung menurut Penulis sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan  hak-hak Pekerja senyatanya telah dipenuhi oleh Pengusaha, dimana hal ini dibuktikan melalui pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pekerja dianggap keluar atau mengundurkan diri dari pekerjaannya dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sampai pada tanggal berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati. Berdasarkan pertimbangan ini maka Pekerja tidak mendadapatkan pesangon. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN PEMENANG LELANG (STUDI PUTUSAN NO. 61/PDT.G/2012/PN. KEDIRI TENTANG PEMBATALAN LELANG EKSEKSUI HAK TANGGUNGAN OLEH PENGADILAN NEGERI) Suharto, Marjo, Dian AwalinaRosilistiyani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.933 KB)

Abstract

Tujuan Pelaksanaan Lelang yaitu aman, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Hal itu tidak sejalan dengan Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN Kediri tentang pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan negeri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya parate executie dalampasal 6 UUHT dan pemenang lelang tidak mendapatkan barang hasil lelangnya. Tujuan diadakannya penelitian ini, untuk menganalisis pertimbangan hakim dan putusan nomor 61/Pdt.G/2012 PN. Kediri dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dan pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah danmenginterpretasikanhal, bersifatteoritis yang menyangkutasashukumberupakonsepsi, perundang-undangan, pandangan, doktrinhukumdansistemhukum yang berkaitan. Dasar pertimbangan hakim  dalam putusan Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr, belum sesuai hukum positif indonesia, dikarenkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan KPKNL tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya fungsi parate executie yang telah diatur dalam Pasal 6 UUHT jo Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan belum memiliki kekuatan hukum tetap, praktiknya  sering terjadi gugatan, diakibatkan ketidakpuasan pihak debitur ataupun pihak ketiga terhadap proses penjualan lelang secara umum, sedangkan Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pkl) Ana Silviana, R.Suharto, Indah Nailal Muna* ,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.042 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sutanto dengan pertimbangan Putusan Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga kembali pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Sedangkan, akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dalam Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 Hakim PT dan Hakim MA dianggap tidak sah oleh Hakim, karena tidak adanya penyerahan, pelunasan, dan tidak dilakukan dihadapan PPAT. Sehingga Ferdianus Soleh Dahlan memperoleh Hak Atas Tanahnya kembali. Kesimpulan penulisan hukum ini adalah Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional. 
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang) Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, Ridwan Fathoni*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.376 KB)

Abstract

Setiap Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan terhadap masyarakat berhak untuk meminta jaminan dalam pengikatannya. Jaminan fidusia yang disertakan dalam perjanjian pokok merupakan kewajiban bagi Kreditor sebagai penerima jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara online melalui Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktiknya perbankan tidak semua mendaftarkan jaminan fidusia nya secara online. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang, serta akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan secara online. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan bank syariah di BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang belum sepenuhnya efektiv karena pembiayaan yang dilakukan dengan nominal di bawah Rp.10.000.000,00, dalam jangka waktu singkat, dan jika melakukan wanprestasi maka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Akibat Hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia secara online menimbulkan kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor melakukan wanprestasi, tidak sesuai dengan tujuan syar’i yaitu tidak menimbulkan kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor.
AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) R.Suharto, Sukirno, Hanung Aninditya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.818 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kapal guna memperoleh modal usaha perikanan, serta mengetahui akibat yang timbul bila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pada bank dilakukan melalui prosedur dengan tahapan-tahapan dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Permohonan kredit setiap pemberian kredit baru dan atau perubahan-perubahannya harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka pemohon dapat menerima pinjaman yang dimohonkan. Sedangkan, akibat yang timbul bila nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh, yaitu somasi, penjualan agunan dan penjaminan lagi. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pengaturan mengenai alat tangkap menjadi permasalahan bagi nelayan maupun pemilik kapal dalam mengembangkan usaha perikanannya, khususnya dalam penyaluran kredit diharapkan pihak investor selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan.
PERLINDUNGAN NASABAH ATAS KELALAIAN BANK DALAM KEGIATAN JASA KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 84/PDT G/2014/PN.SKT) Suradi, R. Suharto, Evi Bareta Sholekah*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.487 KB)

Abstract

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank. Sengketa kartu kredit di Surakarta berawal dari kelalaian Bank yang salah alamat dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit, padahal penerima surat tagihan tidak pernah penggunakan kartu kredit dengan tagihan tersebut. Kemudian Bank melakukan pelaporan atas tunggakan kartu kredit kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia. Tidak segera dihapusnya dalam daftar black list BI oleh Bank tersebut, mengakibatkan usaha dagang penerima surat tagihan kartu kredit bangkrut karena pengajuan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan ditolak.Dari hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan perbankan dalam perlindungan nasabah diperluas dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nasabah yang merasa dirugikan atas kelalaian Bank dalam menjalankan kegiatan kartu kredit dapat melakukan upaya hukum melalui pengaduan ke Bank yang bersangkutan, pengaduan melalui OJK, penyelesaian dalam BPSK, maupun gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt sudah sesuai meskipun terdapat jawaban hakim terkait dengan PBI tentang Sistem Informasi Debitur yang salah tafsir. Bank yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia maupun OJK.
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA DI PT. PEGADAIAN CABANG BOYOLALI Yusuf Rifai; Kashadi Kashadi; R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.641 KB)

Abstract

Perkembangan kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan yang dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, artinya penguasaan benda tetap ada pada debitor dan tidak beralih kepada kreditor.Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitor kepada kreditor, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitor.Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam UU Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak penting diperhatikan.Terutama oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Masalah lain dalam jaminan fidusia pada PT. Pegadaian adalah pengalihan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor dan diiringi dengan tidak patuhnya debitor untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang ia terima atau kredit macet. Proses pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem jaminan fidusia (kreasi) pada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan dengan berpatokan berdasar aturan yang berlaku dan melalui beberapa tahap. Tahap verifikasi berkas dilanjutkan sampai persetujuan perjanjian kredit yang intinya mengandung pemberitahuan mengenai hal-hal pokok perjanjian sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut.Setelah itu pembuatan akta jaminan fidusia. Eksekusi yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Boyolali mengedepankan cara-cara pendekatan kekeluargaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk menghindari masalah lain yang mungkin timbul jika dilakukan dengan cara paksa.
IMPLEMENTASI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PADA PEMBANGUNAN APARTEMEN DI KOTA SEMARANG (Objek kajian Apartemen Belini pada Mini Blok Paltrow City) Achmad Haekal*, R. Suharto, Ana Silviana
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.522 KB)

Abstract

Apartemen adalah sebuah konsep hunian vertikal yang saat ini cukup berkembang pembangunannya di kota-kota besar karena ketersediaan tanah yang ada semakin terbatas. Adanya pembangunan apartemen yang terjadi di lapangan saat ini tentunya dapat berpengaruh terhadap perubahan pada tata ruang kota, kondisi pertanahan, lingkungan dan pola hidup masyarakat. Apartemen Belini pada Mini Blok Paltrow City, Kota Semarang, adalah objek kajian penelitian hukum yang penulis ambil dengan melihat dasar kepada UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam hal pembangunannya.Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait perolehan tanah untuk pembangunan Apartemen Belini dan mengetahui pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan peraturan hukum serta asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pembangunan apartemen.Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum.Pada kesimpulan dari penelitian ini, penulis menganalisa bahwa perolehan status tanah HGB di atas tanah Hak Milik untuk pembangunan Apartemen Belini pada Mini Blok Paltrow City ini telah sesuai dengan Pasal 37 UUPA jo. Pasal 24 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, serta dalam hal pelaksanaan pembangunannya, PT. Adhisatya Property, selaku developer telah cukup baik mengimplementasikan asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana termaktub di Pasal 2 huruf k UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO. 4 / PK / PDT.SUS-PAILIT / 2014) Intan Cahya W.*, Etty Susilowati, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.959 KB)

Abstract

Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit, tidak boleh langsung dipailitkan, melainkan harus melalui proses likuidasi. Dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi aktiva untuk menutup utang atau  kewajibannya. Di dalam proses kepailitan perlindungan terhadap kreditor separatis sangat kurang, dimana kreditor dituntut oleh kurator Perseroan  Terbatas untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan meminta bagian atas eksekusi lelang jaminan fidusia dimana sudah melewati masa Stay (masa tunggu 90 hari). Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan perseroan terbatas ; apakah hak dan kewajiban kreditor separatis sudah sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Akibat hukum bagi kreditor separatis pada kepailitan perseroan terbatas adalah adanya masa tunggu  untuk mengeksekusi objek jaminan yang dipegang oleh kreditor separatis. Hak  dan kewajiban kreditor separatis adalah kreditor separatis wajib menunggu masa stay untuk mengeksekusi objek jaminan, selain itu kreditor separatis wajib melaporkan hasil pelelangan objek jaminan kepada kurator. Hak yang diterima oleh kreditor separatis adalah didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor lainnya, kemudian di dalam kreditor separatis menjalani masa stay, kurator harus memberikan perlindungan yang wajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN PEMBELI CONDOTEL DALAM HAL PENGGANTIAN OPERATOR HOTEL Puspa Anindita*, Hendro Saptono, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.368 KB)

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab developer terhadap konsumen pembeli condotel dalam hal penggantian operator hotel. Tanggung Jawab Developer terhadap Konsumen Pembeli Condotel dalam Hal Penggantian Operator Hotel, dalam penulisan hukum ini ditinjau berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Nomor: 145/PPJB-Condotel/WR-TLGM/IX/2015 . Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa timbulnya perlindungan hukum terhadap pembeli condotel baik sebagai konsumen maupun sebagai investor, didahului dengan adanya hubungan antara developer  dengan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apabila terdapat kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh pihak developer, dalam hal ini konsumen menderita kerugian  dapat menuntut ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Co-Authors Amiek Soemarmi Bambang Eko Turisno Ery Agus Priyono Hendro Saptono Kashadi Kashadi Kornelius Benuf Kornelius Benuf Marjo Marjo Muhammad Haidar Fakhri Allam Retno Saraswati Sabrina Chaerani Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Yusuf Rifai