Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Law, Development and Justice Review
Hendro Saptono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI PRODUK ONLINE SHOP ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL Mirza Rahmaniar; Hendro Saptono; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.459 KB)

Abstract

Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta pada karya fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana pengaturan hukum atas tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk online shop untuk kepentingan komersial, serta cara mencegah tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dengan memadukanbahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yangdiperoleh di lapangan, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Jawa Tengah dan beberapa Pemilik Online Shop di Instagram. Seluruh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Karya fotografi merupakan obyek dari hak cipta, tercantum di dalam Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas karya fotografi. Mengambil tanpa izin sebuah gambar atau foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran hak cipta (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Terdapat beberapa langkah – langkah pencegahan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk yakni pemberian watermark pada foto produk, pemberian ciri khas pada foto produk, memberikan peringatan pada deskripsi akun online shop atau foto produk, memperhatikan syarat ketentuan penggunaan (terms of use) pada media sosial, menyimpan dengan aman file High Resolution dari sebuah foto, mengajukan permohonan Judicial Review agar perlindungan Hak Cipta terkait Fotografi diperluas tentang Fotografi Produk. Dibutuhkan kesadaran hukum sebagai pemilik hak cipta, pengguna media sosial dan peran pemerintah serta Ditjen KI memberikan sosialisasi pemahaman pada masyarakat agar masyarakat meningkat kesadaran hukumnya terkait perlindungan Hak Cipta.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN YOUTUBE TERBARU TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ADANYA PLAGIARISME SUATU KARYA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Naomy Soegianto; Hendro Saptono; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.087 KB)

Abstract

Internet berkembang begitu sangat pesat sesuai dengan masanya. Salah satunya yakni YouTube, yang menjadi media informasi, hiburan, serta tempat untuk memperoleh penghasilan. Namun, bisnis YouTube terdapat pergantian ketentuan yang diakibatkan maraknya aktor buruk semacam “spammer serta plagiat”, perubahan tersebut mengenai klasifikasi untuk video-video yang hendak dipasangkan iklan dari google disebabkan maraknya aktor buruk yang beredar di YouTube ialah wajib mempunyai 4.000 jam tayang serta mempunyai 1.000 subscribers dalam jangka waktu 30 hari sepanjang 12 bulan terakhir. Permasalahannya yakni bentuk plagiarisme serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baru YouTube, cara yang digunakan YouTube dalam menyelesaikan plagiarisme, dan efek ekonomi serta efek hukum yang timbul setelah adanya pembaharuan kebijakan YouTube. Maka perlu dilakukan penelitian dengan medote pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Google khususnya untuk YouTube bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem Adsense yang menimbulkan mudahnya terjalin pelanggaran pada Adsense YouTube yang berujung pada kerugian.
ANALISA YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SIARAN YANG DISIARKAN MELALUI TRANSMISI Cahyaning Ratri P; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.122 KB)

Abstract

Lembaga penyiaran berlomba menayangkan berbagai program siaran baik siaran biasa maupun siaran berlangganan dengan audio visual yang menarik. Penyiaran dilakukan melalui proses pentransmisian dengan tujuan dapat mencakup area yang luas, namun karena proses yang terbuka seseorang dapat melakukan pentransmisian ulang dengan tujuan komersil. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta siaran serta penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan.  Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi, setiap siaran yang ditayangkan harus mencantumkan hak siar dan mendapat izin dari Lembaga Penyiaran karena siaran merupakan karya cipta yang dilindungi. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur arbritase, penyelesaian hukum alternatif, Pengadilan Niaga, ketentuan pidana. Pemerintah sudah semestinya memberikan penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat.
POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi; R. Suharto; Marjo Marjo; Hendro Saptono; Kornelius Benuf
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.422-432

Abstract

Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing.
Analisis Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Tas Branded Via Tiktok Shop Adinda Putriani; Hendro Saptono; Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18736

Abstract

Online buying and selling is carried out by consumers to facilitate the acquisition of goods, but there are obstacles in providing legal protection to consumers. This research analyzes legal protection barriers and solutions for branded bag consumers via TikTok Shop. The research uses empirical juridical approach methods and the analysis uses qualitative descriptive. The type of data is primary data, namely observation and interviews. The results showed that barriers to legal protection for branded bag consumers on TikTok Shop include; dishonesty of business actors regarding the products they sell; discrepancy between the products ordered and those received by consumers;  consumer incomprehension regarding the details of the products purchased, causing misunderstandings between consumers and business actors; and the return complaint process is not easy and takes a long time. The solution are that business actors are required to provide detailed information about the conditions and guarantees of goods and / or services; provide an explanation of the use, repair, and maintenance of the goods; business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or loss of their consumers if there is a complaint; consumers must read and understand the details of the product to be purchased; and consumers follow the terms and conditions regarding the steps to return goods, such as; attach photo proof, receipt number, and unboxing video.
Co-Authors Adinda Putriani Agus Sarono Amiek Soemarmi Cahyaning Ratri P Kornelius Benuf Marjo Marjo Mirza Rahmaniar Naomy Soegianto Paramita Prananingtyas R. Suharto Rinitami Njatrijani Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti