Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.83K/Pdt.Sus-PHI/2015) Sonhaji, Suhartoyo, Dian Firdaus*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.891 KB)

Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupannya, manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam ini manusia dituntut untuk bekerja. Ketika bekerja tidak jarang pula ditemukan permasalahan dalamnya. Permasalahan yang menjadi ketakutan terbesar para pekerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja.Â Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan erat dengan pengangguran dan kriminalitas. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner dimana penelitian ini menggunakan data sekunder.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian dari permasalahan di atas adalah segala bentuk penyelesaian perselisihan yang dilalui para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung menurut Penulis sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakanÂ hak-hak Pekerja senyatanya telah dipenuhi oleh Pengusaha, dimana hal ini dibuktikan melalui pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pekerja dianggap keluar atau mengundurkan diri dari pekerjaannya dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sampai pada tanggal berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati. Berdasarkan pertimbangan ini maka Pekerja tidak mendadapatkan pesangon. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN PEMENANG LELANG (STUDI PUTUSAN NO. 61/PDT.G/2012/PN. KEDIRI TENTANG PEMBATALAN LELANG EKSEKSUI HAK TANGGUNGAN OLEH PENGADILAN NEGERI) Suharto, Marjo, Dian AwalinaRosilistiyani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.933 KB)

Tujuan Pelaksanaan Lelang yaitu aman, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Hal itu tidak sejalan dengan Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN Kediri tentang pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan negeri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya parate executie dalampasal 6 UUHT dan pemenang lelang tidak mendapatkan barang hasil lelangnya. Tujuan diadakannya penelitian ini, untuk menganalisis pertimbangan hakim dan putusan nomor 61/Pdt.G/2012 PN. Kediri dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dan pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah danmenginterpretasikanhal, bersifatteoritis yang menyangkutasashukumberupakonsepsi, perundang-undangan, pandangan, doktrinhukumdansistemhukum yang berkaitan. Dasar pertimbangan hakimÂ dalam putusan Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr, belum sesuai hukum positif indonesia, dikarenkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan KPKNL tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya fungsi parate executie yang telah diatur dalam Pasal 6 UUHT jo Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan belum memiliki kekuatan hukum tetap, praktiknyaÂ sering terjadi gugatan, diakibatkan ketidakpuasan pihak debitur ataupun pihak ketiga terhadap proses penjualan lelang secara umum, sedangkan Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang â€“ undangan.

AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pkl) Ana Silviana, R.Suharto, Indah Nailal Muna* ,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.042 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sutanto dengan pertimbangan Putusan Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga kembali pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Sedangkan, akibat hukum jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dalam Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2013 Hakim PT dan Hakim MA dianggap tidak sah oleh Hakim, karena tidak adanya penyerahan, pelunasan, dan tidak dilakukan dihadapan PPAT. Sehingga Ferdianus Soleh Dahlan memperoleh Hak Atas Tanahnya kembali. Kesimpulan penulisan hukum ini adalah Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional.Â

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang) Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, Ridwan Fathoni*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.376 KB)

Setiap Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan terhadap masyarakat berhak untuk meminta jaminan dalam pengikatannya. Jaminan fidusia yang disertakan dalam perjanjian pokok merupakan kewajiban bagi Kreditor sebagai penerima jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara online melalui Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktiknya perbankan tidak semua mendaftarkan jaminan fidusia nya secara online. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang, serta akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan secara online. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Efektivitas pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara online terhadap pembiayaan bank syariah di BPRS Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang belum sepenuhnya efektiv karena pembiayaan yang dilakukan dengan nominal di bawah Rp.10.000.000,00, dalam jangka waktu singkat, dan jika melakukan wanprestasi maka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Akibat Hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia secara online menimbulkan kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor melakukan wanprestasi, tidak sesuai dengan tujuan syarâ€™i yaitu tidak menimbulkan kepastian hukum bagi pihak kreditor maupun debitor.

AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) R.Suharto, Sukirno, Hanung Aninditya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.818 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kapal guna memperoleh modal usaha perikanan, serta mengetahui akibat yang timbul bila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pada bank dilakukan melalui prosedur dengan tahapan-tahapan dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Permohonan kredit setiap pemberian kredit baru dan atau perubahan-perubahannya harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka pemohon dapat menerima pinjaman yang dimohonkan. Sedangkan, akibat yang timbul bila nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh, yaitu somasi, penjualan agunan dan penjaminan lagi. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pengaturan mengenai alat tangkap menjadi permasalahan bagi nelayan maupun pemilik kapal dalam mengembangkan usaha perikanannya, khususnya dalam penyaluran kredit diharapkan pihak investor selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan.

PERLINDUNGAN NASABAH ATAS KELALAIAN BANK DALAM KEGIATAN JASA KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 84/PDT G/2014/PN.SKT) Suradi, R. Suharto, Evi Bareta Sholekah*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.487 KB)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank. Sengketa kartu kredit di Surakarta berawal dari kelalaian Bank yang salah alamat dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit, padahal penerima surat tagihan tidak pernah penggunakan kartu kredit dengan tagihan tersebut. Kemudian Bank melakukan pelaporan atas tunggakan kartu kredit kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia. Tidak segera dihapusnya dalam daftar black list BI oleh Bank tersebut, mengakibatkan usaha dagang penerima surat tagihan kartu kredit bangkrut karena pengajuan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan ditolak.Dari hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan perbankan dalam perlindungan nasabah diperluas dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia,Â Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nasabah yang merasa dirugikan atas kelalaian Bank dalam menjalankan kegiatan kartu kredit dapat melakukan upaya hukum melalui pengaduan ke Bank yang bersangkutan, pengaduan melalui OJK, penyelesaian dalam BPSK, maupun gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt sudah sesuai meskipun terdapat jawaban hakim terkait dengan PBI tentang Sistem Informasi Debitur yang salah tafsir. Bank yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia maupun OJK.

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA Bambang Eko Turisno; R. Suharto; Ery Agus Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat, kewenangan Pemerintah, wisata mangrove, konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob, hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya.

Partnership as an Alternative Model for Empowering Fishers in the Processed Food Industry Made from Marine Fish Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Retno Saraswati; Muhammad Haidar Fakhri Allam; Kornelius Benuf
Jurnal Hukum Novelty Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v12i2.a18732

Introduction to the Problem: This study discusses cooperation between various parties that are mutually beneficial, both the government, large business actors, and small business actors, in this case, fishermen.Purpose/Objective of the Study: This research aims to maximize the management of fisheries potential in Indonesia and provide alternatives to fishermen out of the problems they face.Design/Methodology/Approach: This study uses a mixed-method, which combines quantitative and qualitative research.Findings: The results showed that by looking at the background as well as the potential and weaknesses of the fishing community, the business partnership model could be an alternative to empowering the fishing community in developing the processed food industry made from marine fish. The legal relationship of the parties in this business partnership is based on the partnership agreement.Paper Type: Research Article

Implikasi Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5140

In the agreement a strong guarantee is needed to provide legal protection for the parties. One of them is Encumbrance Right. Encumbrance Right occur after registration of Underwriting Rights at the Land Office. But in practice, often the Encumbrance Right only reaches the making of Power Of Attorney To Establish Encumbrance Right (SKMHT). This study aims to find evidence and analyze the use of SKMHT in the Housing Ownership Credit (KPR) agreement and its legal consequences if the debtor defaults. The research method used is qualitative with a socio legal approach. The results of the study indicate that in the KPR agreement many liability rights are imposed by using SKMHT without being followed by the making of the Deed of Giving Encumbrance Rights and the Registration of Encumbrance Rights. As a result, Encumbrance Rights do not occur, so that if the debtor defaults on the creditor does not have the right of execution as the holder of the Encumbrance Rights as determined in the Encumbrance Rights Act. ABSTRAK Dalam perjanjian dibutuhkan jaminan yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satunya adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan terjadi setelah pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun dalam praktik seringkali Hak Tanggungan hanya sampai pada pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti dan menganalisis penggunaan SKMHT dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta akibat hukumnya jika debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian KPR banyak dilakukan pembebanan Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Akibatnya Hak Tanggungan tidak terjadi, sehingga jika debitor wanprestasi kreditor tidak memiliki hak eksekusi sebagai Penerima Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.Kata Kunci: hak tanggungan, kredit, surat kuasa, hak tanggungan, wanprestasi.

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan R. Suharto
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6315

Lelang Eksekusi Hak Tangggungan dalam praktik dapat dilakukan melalui prinsip Parate Eksekusi dan prinsip Fiat Eksekusi, Prinsip Parate Eksekusi dalam praktik lebih diminati karena birokrasi lebih pendek dan biaya lebih murah. Apabila debitur menolak atau tidak bersedia melakukan pengosongan objek jaminan Hak Tanggungan, pembeli objek jaminan dapat melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pengosongan tanpa melalui gugatan berdasarkan Pasal 200 ayat 11 HIR dan pendapat Sema MA N o. 4 Tahun 2014.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search