Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Wisesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sudirman Sudirman
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Al Hakim, Suparlan; Habibi, Muhammad Mujtaba; Sudirman, Sudirman
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

Abstract

The remuneration policy is a policy issued by the central government to give awards to civil servants on the professionalism of the work done. Remuneration is based on performance appraisal that is the target of employee and workplace behavior. This study aims to describe and analyze the implementation of the remuneration policy to improve the performance of civil servants at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang, and to describe and analyze the factors that affect the implementation of the remuneration policy to improve the performance of civil servants at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang. The results showed that the implementation of the remuneration policy at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang can improve the performance of civil servants because the remuneration is based on the workload and responsibilities of employees. There are supporting factors and obstacles in the implementation of remuneration policies that affect the policy implementation process.
SIDE EFFECTS PENGGUNAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH Sudirman Sudirman; Rusdianto Umar
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.290-302

Abstract

Idealnya semua kehidupan sekolah baik di kelas dan luar kelas dapat mendukung penanaman nilai karakter terhadap siswa. Di satu sisi pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemberian hukuman sebagai bentuk pendidikan karakter di sekolah kerap dibenturkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdapat guru yang dipidanakan karena pola pendidikan karakter yang diberikan dipahami sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan anak dari aspek moril dan materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa sanksi pidana memiliki dampak sampingan terhadap rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan pendidikan karakter.
MEMURNIKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAL KONSTITUSI (THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION) Sudirman Sudirman
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.675 KB)

Abstract

Stated in constitution (UUD NRI Tahun 1945), one of Constitutional Court authority is guarding the constitution, that means reviewing any law against the constitution. Whereas review any ordinances and regulation made under law would fall into the authority of Supreme Court. Based on stufen theory, ordinances and regulation made under law is inseparable and is the continuation of the constitution, so that authority review must fall under Constitutional Court as the guardian of the constitution. But constitution regulations see ordinances and regulation made under any law should be separated from constitution, so review authority fall under Supreme Court. This condition provokes dualism judicial review, addressing problems that able to disturb the goverment system of Indonesia. This article elaborates dualism judicial review problem and idea of purifying constitutional court authority as the guardian of constitution. http://dx.doi.org/10.17977/um019v1i12016p048
PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE Muhammad Mujtaba Habibi; Didik Sukriono; Desinta Dwi Rapita; Sudirman Sudirman
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol. 2, No. 1, April 2019
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.699 KB) | DOI: 10.17977/um032v0i0p19-27

Abstract

Kegiatan pendampingan dala artikel ini bertujuan untuk membantu dalam pembentukan standar pelayanan publik pemerintahan desa di kecamatan sumberpucung kabupaten Malang. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kecamatan Sumberpucung antara lain Belum tersusun dan terbentuknya standar pelayanan publik publik di Pemerintahan; Desa-desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang  dan masyarakat belum memahami mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik; Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumbepucung Kabupaten Malang. Dari permasalahan yang ada maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan workshop pembuatan standar pelayanan publik dan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik di setiap desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Hasil dari pelaksanaan tersebut menjadikan Peserta workshop dapat membuat peraturan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan kaidahnya dan mulai mempraktekkan di Pemerintahan Desa masing-masing.
MODEL HABITUASI SIKAP ANTI BULLYING BAGI SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PERMAINAN MENYENANGKAN Sudirman Sudirman; Rusdianto Umar; M. Mujtaba Habibi
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um032v5i2p110-118

Abstract

This article discusses the habituation model of anti-bullying attitudes for elementary school students. Habituation of anti-bullying attitudes must be carried out because the practice of bullying still occurs in schools so there must be a model that can be used to prevent bullying in schools. The purpose of applying this habituation model is to reduce bullying behavior in students, through instilling anti-bullying values in each student, it is hoped that bullying cases at the education level will not appear again. The method used in the application of the habituation model of anti-bullying attitudes is the preparation of a game/game model and the application/habituation of learning methods and anti-bullying games/games in schools. The results of the preparation and application of the habituation model resulted in an anti-bullying game with the instilled values of cooperation/collaboration, respect for differences, empathy, and sharing. The stages of implementing anti-bullying games are opening, welcoming, motivational, games (explanation, practice, distribution of prizes), reflection, and closing.Artikel ini membahas tentang model habituasi sikap anti bullying bagi siswa sekolah dasar. Habituasi sikap anti bullying harus dilakukan karena praktek bullying masih terjadi di sekolah sehingga harus ada model yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya bullying disekolah. Tujuan penerapan model habituasi ini adalah menurunkan perilaku perundungan (bullying) pada siswa, melalui penanaman nilai anti bullying dalam setiap diri masing-masing siswa, diharapkan kasus bullying di jenjang pendidikan tidak akan muncul lagi. Metode yang digunakan dalam penerapan model habituasi sikap anti bullying adalah penyusunan model permainan/game dan penerapan/habituasi metode pembelajaran dan permainan/game anti bullying di sekolah. Hasil penyusunan dan penerapan model habituasi dihasilkan sebuah permainan anti bullying dengan nilai yang ditanamkan adalah kerjasama/kolaborasi, menghargai perbedaan, empati, berbagi. Tahapan pelaksanaan penerapan game anti bullying adalah pembukaan, sambutan, motivasi, permainan (penjelasan, praktik, pembagian hadiah), refleksi, dan penutup.
Single Executive in The Indonesian Presidential System Sudirman, Sudirman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i1.962

Abstract

This article discusses a single executive in the Indonesian presidential system. A single executive is power as head of state and power as head of government depends, on one hand, on the President. However, the 1945 Constitution does not explicitly discuss the concept of a single executive, so information about this concept is not collected properly, so this article discusses in depth the concept of a single executive in the Indonesian presidential system based on the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods. The finding indicated that the single executive in the Indonesian presidential system was based on the 1945 Constitution, which can be seen from the position of the president hold the inherent power of a head of state; the chief of the army, holds the pardon power, making government regulations and presidential regulations; appointing and dismissing ministers; holding the administrative power; and holding the diplomatic power.
KESADARAN KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN MASYARAKAT INKLUSI YANG BERKEMANUSIAAN BAGI PEDAGANG ASONGAN DAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG Eka Putra, Surya Desismansyah; Habibi, M. Mujtaba; Sudirman
Wisesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): WISESA - Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : UPT. PKM UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.wisesa.2023.02.1.3

Abstract

Pedagang asongan dan anak jalanan yang hidup di sekitar kampus Universitas Negeri Malang jumlahnya cukup signifikan. Rata-rata para pedagang asongan dan anak jalanan ini beraktivitas di sekitar perempatan lampu merah maupun gang-gang kampung seperti di perempatan galunggung, pertigaan di jembatan Soekarno-Hatta, hingga di sepanjang jalan Sumbersari sampai jalan Dinoyo. Dampak dari adanya aktivitas para pedagang asongan dan anak jalanan di jalan-jalan tersebut sering dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga terutama saat ingin berkendara. Keluhan yang muncul tersebut sering kali berlanjut pada pemberian stigma kepada para pedagang asongan dan anak jalanan bahwa mereka adalah orang miskin, tak berpendidikan dan malas karena tidak mampu bekerja secara layak tanpa harus mengganggu aktivitas warga di jalan raya. Padahal kemiskinan yang terjadi di Malang tidak hanya didominasi oleh kalangan yang dianggap kurang mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, tetapi banyak faktor lain yang ikut menentukan. Pendekatan metois yang digunakan pada pengabdian ini adalah jurnalisme investigasi untuk menghasilkan film documenter jurnalisme investigasi. Adapun hasil pada pengabdian ini adalah 1) stigma kemiskinan yang ada pada masyarakat timbul karena memang bawaan, dimana masyarakat lebih sering mengedepankan pada dampak sosial, terutama soal faktor penambah kemacetan jalan raya di Kota Malang; 2) Film “Batas Kota” yang dihasilkan pada proses pengabdian ini dapat dijadikan sebagai sarana branding sekaligus ulasan profil kemiskinan kota Malang yang jarang dibicarakan.
Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities Sudirman; Intan Suria Hamzah
IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya Vol. 22 No. 1 (2024): IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ibda.v22i1.9681

Abstract

The Muslim community in East Java has a tradition of marriage that is believed to be a virtue. The tradition of marriage must provide legal protection for women and children. This study aims to (1) analyze the legal culture in the marriage tradition of the Muslim community in East Java and (2) find a model of preventive legal protection for women and children in the marriage tradition of the Muslim community in East Java. This research method is sociological research, which is expressed in quantitative data. Based on the research results, it is known that preventive legal protection for the Muslim community in East Java can be done by making the dowry an economic guarantee, providing monthly money, and the need for a prenuptial agreement. The Muslim marriage tradition in East Java typically sees wives joining their husbands' homes or establishing a shared residence, leading to a customary practice where wives may return to their own families upon divorce despite contributing to jointly owned homes. To address the economic vulnerabilities women and children face post-divorce, legal provisions should include stipulations on marriage dowry amounts, monthly financial obligations for wives, and requirements for prenuptial agreements to safeguard their interests. Implementing such protections would mitigate the financial repercussions experienced by wives and children following divorce.
LEGAL STRATEGIES FOR COMBATING COCKFIGHTING GAMBLING THROUGH PUBLIC LEGAL AWARENESS Sudirman, Sudirman; Putra, Surya Desismansyah Eka
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.203-214

Abstract

This article analyses legal strategies for addressing cockfighting gambling in Indonesia, proposing a shift from repressive law enforcement to an approach based on public legal awareness. Traditionally, efforts to combat cockfighting have been punitive, which often clashes with the local population's views of cockfighting as a hobby or tradition. Employing empirical legal research, this paper investigates shifts in societal views, revealing that cockfighting is increasingly seen as entertainment or cultural practice rather than an illicit gambling activity. The findings suggest legal strategies focused on empowerment, such as promoting rooster breeding for skill and beauty contests, could redirect public enthusiasm from gambling to non-violent forms. This paper advocates for legal reforms prioritizing education and empowerment over raids, aiming to align law enforcement with evolving social attitudes.
Co-Authors Desinta Dwi Rapita Didik Sukriono Habibi, M. Mujtaba Intan Suria Hamzah M. Mujtaba Habibi Muhammad Mujtaba Habibi Rusdianto Umar Suparlan Al Hakim Surya Desismansyah Eka Putra