Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.745

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal ORTOPEDAGOGIA JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Jurnal Civic Hukum Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Social Science and Community Service

Muhammad Mujtaba Habibi

Universitas Negeri Malang

Author-ID : 2394180

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN REKLAME DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame) Mujtaba Habibi, Muhammad
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.491

Implementasi Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Malang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame). Kebijakan penataan reklame merupakan ruang lingkup dalam penyelenggaraan reklame. Penataan reklame terdiri dari perijinan pemasangan reklame, pengawasan dan penertiban reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menanalisis implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan penataan reklame di Kota Malang. Â Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Â implementasi Â kebijakan penataan reklame di Kota Malang yang meliputi proses perijinan pemasangan reklame, pengawasan dan penertiban reklame terdapat beberapa hambatan sehingga mempengaruhi kebehasilan pelaksanaan kebijakan tersebut

Implementasi Kebijakan Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Al Hakim, Suparlan; Habibi, Muhammad Mujtaba; Sudirman, Sudirman
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

The remuneration policy is a policy issued by the central government to give awards to civil servants on the professionalism of the work done. Remuneration is based on performance appraisal that is the target of employee and workplace behavior. This study aims to describe and analyze the implementation of the remuneration policy to improve the performance of civil servants at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang, and to describe and analyze the factors that affect the implementation of the remuneration policy to improve the performance of civil servants at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang. The results showed that the implementation of the remuneration policy at the Faculty of Social Sciences, State University of Malang can improve the performance of civil servants because the remuneration is based on the workload and responsibilities of employees. There are supporting factors and obstacles in the implementation of remuneration policies that affect the policy implementation process.

Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Mifdal Zusron Alfaqi; Muhammad Mujtaba Habibi; Desinta Dwi Rapita
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 23, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.27695

ABSTRACTThis article discusses about the role of youth in preventing corruption and positive impac to the regional resilience. The research was conducted at Young Anti-Corruption Task Force Yogyakarta, Institution Hikmah and Public Policy, Regional Leadership of Muhammadiyah Yogyakarta. The aims of this research are (1) to know the role of youth in preventing corruption, (2) to know the youth’s role in strengtheningt regional resilience, especially in the City of Yogyakarta. The results show that the Young Anti-Corruption Task Force has playing important role in preventing corruption in the City of Yogyakarta. The role were performed through three activities, namely (1) the anti-corruption education, (2) dissemination of anti-corruption, (3) oversee to government. However, this role was not easily done because there were several obstacles encountered, there were: (1) effort this members still could not be optimal, (2) the lack of understanding problem of corruption by members. Some efforts had been made to overcome the obstacles. The role of youth in corruption prevention efforts had positive impact for the regional resilience in the City of Yogyakarta with criteria included aspects of ideology, politic and law, economy, social and cultural, and security.ABSTRAKTulisan ini membahas tentang peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan dampak positifnya terhadap ketahanan wilayah. Secara spesifik permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan dampak positif peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tujuan tulisan ini ini adalah untuk (1), mengetahui peran pemuda dalam pencegahan korupsi, (2), mengetahui implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta. Argumen yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah bahwa Satgas Muda Anti Korupsi telah berperan cukup penting dalam upaya pencegahan korupsidi Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) pendidikan anti korupsi, (2) sosialisasi anti korupsi, (3), pengawasan kepada pemerintah. Kendati demikian, dalam menjalankan peran tersebut terdapat beberapa kendala yaitu (1), usaha yang dilakukan oleh anggota masih belum optimal, (2) kurangnya pemahaman terhadap permasalahan korupsi oleh anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan. Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi ini berdampak positif terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta terutama jika dilihat dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan..

ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA/KABUPATEN Muhammad Mujtaba Habibi
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 28, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Abstrac : In order to implement regional autonomy based on Law No. 22 of 1999, that the granting of autonomy to the local city / county is based on the principle of decentralization in the form of autonomy, real, and responsible. Granting authority on the basis of the principle of decentralization, causing all fields are left to local governments in the implementation of an autonomous basically become the authority and responsibility of local city and county governments fully, both concerning the determination of policy, planning, implementation, monitoring, control, and evaluation. This study aimed to describe the factors that affect the implementation of regional autonomy and decen-tralization in the provision of recommendations for the implementation of decentralization in au-tonomy. The results showed that there are four variables that can explain the performance of the implementation of decentralization in the regional autonomy in the city / county, namely managerial aspects, aspects of Human Resources organization, aspects of bureaucratic culture, and ethics of public service.Keyword: decentralization, regional autonomy

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Muhammad Mujtaba Habibi; Sri Untari
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of E-procurement in the procurement of goods and services in the city government of Malang, and analyze the obstacles in its implementation. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are done by documentation observation and interview. Data analysis uses an interactive model. The results of the study showed that in general the implementation of e-procurement in the procurement of goods and services in the City Government of Malang effectively as evidenced by the implementation of a transparent and accountable tender so that it was possible for each company to take part in the tender. The obstacles in implementing e-procurement are the existence of dual positions, unsatisfactory human resources and unsupportive infrastructure

MENINGKATKAN PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP PERAN E.F.E. DOUWES DEKKER PADA ERA PERGERAKAN NASIONAL MELALUI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) GURU BANGSA Mifdal Zusron Alfaqi; Abd. Mu'id Aris Shofa; Rista Ayu Mawarti; Muhammad Mujtaba Habibi
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol. 3, No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um032v3i1p21-27

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada generasi muda khususnya mahasiswa bagaimana peran E.F.E. Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) pada era pergerakan nasional. Nama E.F.E. Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) atau biasa dipanggil dengan istilah DD seakan kalah bersinar dengan tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya. Generasi muda saat ini banyak yang tidak mengetahui peran besar DD dalam membakar api semangat nasionalisme pemuda pada era pergerakan nasional, bahkan Bung Karno menjuluki DD sebagai mentor nasionalismenya. Metode pelaksanaan yang akan dilakukan adalah dengan menganalisis situasi masyarakat yang akan menjadi khalayak sasaran untuk diberikan pemahaman dalam hal ini adalah mahasiswa yang tergabung di dalam Focus Group Discussion Guru Bangsa. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa para generasi muda pada awalnya belum terlalu mengenal dengan DD, banyak generasi muda yang mengenal DD hanya sebatas anggota tiga serangkai dan tidak banyak tahu kalau DD memiliki peran besar dalam proses pergerakan nasional. Upaya pemberian pemahaman tentang perjalanan hidup DD ini memiliki dampak yang sangat positif bagi generasi muda khususnya mahasiswa, karena setelah pelaksanaan pengabdian ini para generasi muda khususnya mahasiswa lebih memahami tentang peran DD pada era pergerakan nasional

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE Muhammad Mujtaba Habibi; Didik Sukriono; Desinta Dwi Rapita; Sudirman Sudirman
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol. 2, No. 1, April 2019
Publisher : Universitas Negeri Malang

Kegiatan pendampingan dala artikel ini bertujuan untuk membantu dalam pembentukan standar pelayanan publik pemerintahan desa di kecamatan sumberpucung kabupaten Malang. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kecamatan Sumberpucung antara lain Belum tersusun dan terbentuknya standar pelayanan publik publik di Pemerintahan; Desa-desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan masyarakat belum memahami mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik; Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumbepucung Kabupaten Malang. Dari permasalahan yang ada maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan workshop pembuatan standar pelayanan publik dan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik di setiap desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Hasil dari pelaksanaan tersebut menjadikan Peserta workshop dapat membuat peraturan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan kaidahnya dan mulai mempraktekkan di Pemerintahan Desa masing-masing.

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Muhammad Mujtaba Habibi; Ika Nurul Iza; Didik Sukriono
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.21371

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelayanan publik, penerapan prinsip- prinsip good governance, hambatan dalam menerapkan prinsip good governance dan upaya yang diterapkan untuk meningkatkan penerapan prinsip good governance di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini yaitu Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah desa Tempursari memberikan kualitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat agar melancarkan dan memudahkan pekerjaan masyarakat desa Tempursari (2) Prinsip good governance Transparansi, Keadilan, Partisipasi, Responsivitas, Efisiensi dan Efektivitas diterapkan dengan baik walaupun masih kekurangan pada prinsip Transparansi, dan Efektivitas di desa Tempursari. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan (3) Hambatan yang dijumpai dalam penerapan prinsip good governance di desa Tempursari disebabkan kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik. (4) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan prinsip- prinsip good governance di desa Tempursari yaitu menerapkan jam operasional pegawai, memberdayakan perangkat desa untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya guna meningkatkan sumber daya manusia profesional, meningkatkan pengetahuan perangkat desa terhadap perkembangan teknologi, serta melakukan kegiatan evaluasi kerja setiap bulan.

Peran Pemuda dalam Pelestarian Wayang Suket Sebagai Aktualisasi Nilai Moral Pancasila Awaliyah, Siti; Shofa, Abd. Mu’id Aris; Habibi, Muhammad Mujtaba
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study aims to reveal the role of youth in the preservation of wayang suket in the Gubuk Baca Lentera Negeri (GBLN) and see the actualization of the Pancasila moral values in the traditional Suket puppet play. This study was conducted on a group of young people who are members of the Gubuk Baca Lentera Negeri in Sukolilo Village, Jabung District, Malang Regency. This study uses a qualitative method, the subject of the study is the Gubuk Baca Lentera Negeri and the object of study is the role of youth in the preservation of wayang suket as the actualization of the Pancasila moral values. Data collection methods in this study use interviews, observations, field notes, literature, internet, and documentation. The results of this study have illustrated that the Gubuk Baca Lentera Negeri has preserved wayang suket and in the process of making and story of wayang suket, there is a moral value of Pancasila.

Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Habibi, Muhammad Mujtaba
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study aimed to describe the tourism village development program, the synergy of the village government and the community's role in the development of tourist villages, as well as improving community welfare through the development of tourist villages in Semen Village, Blitar Regency. This study used a qualitative approach with the type of descriptive research—sources of data in the form of primary data and secondary data. Data were collected by using observation, interview and documentation techniques. Data were analyzed using an interactive model from Miles and Huberman. The study results showed that the tourism village development program included physical development in the form of facilities and infrastructure and non-physical development in the form of community empowerment. The synergy of the village government influences the success of developing a tourist village through potential exploration and the community as coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. Furthermore, developing tourist villages could improve community welfare, including income, clean settlements, education levels, and the fulfilment of health facilities.

Co-Authors Abd Mu’id Aris Shofa Ajeng Setyo Rini Bashofi, Ferdinan Desinta Dwi Rapita Dewi Nur Laila, Fitriana Diana Anggita Nareswari Didik Sukriono Evi Susanti Fadia Zen Ika Nurul Iza Maharani Hidayah Mifdal Zusron Alfaqi Muhammad Yunus Neni Wahyuningtyas, Neni Nurul Ratnawati, Nurul Pradipta, Rizqi Fajar Pramesti, Lilya Windi Rihana, Adelia Rista Ayu Mawarti Septa Rima Indarwanto Siti Awaliyah Sri Untari Sudirman Sudirman Suparlan Al Hakim Yuli Agustina, Yuli

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search