Articles
<![CDATA[OFFICE CHANNELING PASCA SPIN OFF BANK BNI SYARIAH DARI UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH ]]>
<![CDATA[Sumyati*, Ro’fah Setyowati, Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.83 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul akibat spin off Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, dan juga untuk meneliti mekanisme office channeling pasca spin off Bank BNI Syariah. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsekuensi spin off BNI Syariah antara lain: a. Peralihan aktiva dan pasiva; b. Kegiatan usaha yang awalnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UUPS beralih menjadi berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPS; c. Status Pegawai UUS BNI beralih menjadi pegawai Bank BNI Syariah. Pola pembinaan pegawainya dapat menjadi lebih difokuskan pada paradigma ekonomi Islam; d. Status nasabah UUS Bank BNI beralih menjadi nasabah Bank BNI Syariah. Pada awalnya, office channeling hanya dapat dimanfaatkan oleh UUS. Namun, pada perkembangannya office channeling juga dapat dilakukan oleh bank syariah yang bukan merupakan UUS-nya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Bank BNI Syariah saat ini. Terkait mekanisme office channeling pasca spin off, sama dengan mekanisme office channeling pra spin off, namun office channeling pasca spin off menggunakan surat perjanjian kerjasama, karena statusnya berbeda perseroan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS LAZADA GROUP DENGAN ACHMAD SUPARDI PADA HARI BELANJA ONLINE NASIONAL) ]]>
<![CDATA[Dhimas Dwi Hutomo]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>;
<![CDATA[Ro’fah Setyowati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.131 KB)
<![CDATA[Dewasa ini, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet, salah satunya yaitu kegiatan transaksi jual beli. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan tersebut telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Ketika seseorang melakukan suatu transaksi maka pada saat itu juga para pihak yang terlibat sudah dihadapkan pada berbagai masalah hukum, seperti bagaimana caranya kita mengetahui keabsahan pembelian yang dilakukan dalam jual beli online, webvertising yang tidak jujur, kekuatan yang mengikat dari kontrak tersebut, sampai pada saat pembayarannya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya. Salah satu platform e-commerce yang sering digunakan dalam masyarakat Indonesia saat ini yaitu Lazada. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan jual beli secara online di Indonesia, pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi media internet keabsahan sebuah kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui media internet (Online) dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaki melalui internet.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ]]>
<![CDATA[Arthur Eugene Mailuhu*, Rofah Setyowati, Islamiyati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.717 KB)
<![CDATA[Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Praktik wakaf yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka telah terjadi pembaharuan di bidang perwakafan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum perwakafan di Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan dan pembaharuan hukum perwakafan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. ]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA KONSEP CHOICE OF FORUM DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ulumil El Qudsie]]>;
<![CDATA[Ro’fah Setyowati]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (797.388 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan choice of forum berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Fajar Ikhwan Nawawi*, Ro’fah Setyowati, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (821.823 KB)
<![CDATA[Kebutuhan akan dana yang yang semakin meningkat dikalangan masyarakat langsung direspon bank syariah dengan mengeluarkan produk gadai emas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip saling tolong menolong. Dasar dilakukanya penelitian ini adalah munculnya kasus dalam gadai emas pada perbankan syariah, seperti penyelewengan batas maksimum pemberian gadai, proses penjualan emas yang tidak sesuai prosedur ataupun adanya modus berkebun emas dalam gadai yang dilakukan pada perbankan syariah. Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui konsep gadai menurut hukum Islam; pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah; dan mekanisme penjualan saat jatuh tempo.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsep yang digunukan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indoneisa diadopsi dari konsep gadai menurut hokum Islam, kemudian secara umum pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia, namun demikian ada bebeapa inovasi dalam penjulan emas yang digunakan sebagai objek gadai, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Berthania Pitaloka Puspaasri]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>;
<![CDATA[Ro'fah Setyowati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (807.336 KB)
<![CDATA[Lagu merupakan salah satu karya yang berasal dari proses berpikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang bisa didengarkan keindahannya dalam kesatuan lirik, notasi, dan instrumen. Terciptanya lagu diperlukan hak mutlak yaitu hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu serta menganalisis tanggung jawab dari pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial dari pemegang hak cipta. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain berupa pendaftaran ciptaan, diberikannya hak untuk menggugat terhadap pelanggar hak cipta, dan dikenakannya sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Tanggung jawab pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial tanpa izin yaitu dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian yang diderita dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke judul semula.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BENDA WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 393/PDT/2014/PT.MDN) ]]>
<![CDATA[Alton Digo Reza Pratama*, Muhyidin, Islamiyati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.056 KB)
<![CDATA[Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kotamadya setempat. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pelaksanaan wakaf pada undang-undang Nomor 41 tahun 2004 berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan tanah wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui literature dan studi pustaka. Metode penyajian data melalui deskriptif, yang diolah dengan cara editing, coding, reconstructing dan sistematizing. Metode analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis kualitatif.Hasil penelitian meguraikan bahwa : Proses pendaftaran tanah wakaf pada kasus putusan banding Nomor 393 / PDT/2014/PT.MDN tidak dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dilakukan di bawah tangan. Tidak ada bentuk perjanjian otentik dan tidak didaftarkan pada kantor pertanahan.Pada kasus Putusan No.393/PDT/2014/PT.MDN, pelaksanaan wakaf tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal demikian,disebabkan antara lain Penggugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut adalah tanah wakaf dan setelah diteliti surat pengesahan nadzir No.KK.02.03/TW.01/2007 ditemukan pemalsuan tanda tangan.]]>
<![CDATA[TENGGAT WAKTU PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rahmawati*, Ro’fah Setyowati, Islamiyati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.876 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap waktu pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat di Q.S. Al-Imran Ayat 133 dan Q.S. An-Nisa’ Ayat 13-14. Selain itu, dipertegas dengan asas kematian dan asas ijabri yang terdapat didalam asas-asas kewarisan Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan Sabda Rasulullah yang menyerukan bersegeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah datang. Selain itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu faraidh sesuai ketentuan Al-Qur’an dan sabda Rasulullah yang menyerukan untuk mempelajari Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang lain serta mempelajari ilmu faraidh untuk menghindari pertengkaran mengenai pembagian warisan. Pada masyarakat muslim Desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo khususnya masih menggunakan ketentuan kewarisan yang turun temurun berada di sekitar wilayahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya. Selain itu, terhadap waktu pembagian harta warisan kepada ahli waris oleh pewaris biasanya dilakukan dengan menunggu kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Sebab kesepakatan ahli waris yang paling diutamakan dan adanya asas kekeluargaan yang mendukung dalam pembagian kewarisan tersebut. Oleh karena itu, selama tidak menimbulkan kerugian ahli waris lainnya, maka hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Dengan demikian, menurut ketentuan di atas tersebut apabila dilakukan dengan tepat, maka tidak ada ahli waris yang akan terganggu atau teraniaya hak- haknya. Sehingga menghindari untuk terjadi konflik internal dalam keluarga. Sehingga dapat menimbulkan maghfirah dan menjauhkan mudharat bagi umat muslim khususnya ahli waris.]]>
<![CDATA[PRODUK QARDH BERAGUN EMAS SECARA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14\7\DPbS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG SEMARANG ]]>
<![CDATA[Irfan Rinaldi*, Ro’fah Setyowati , Islamiyati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (739.045 KB)
<![CDATA[Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut merupakan bentuk respon dari BI terhadap masalah yang dihadapi nasabah dan Bank Syariah tentang kerugian yang diakibatkan penurunan harga objek jaminan disaat proses eksekusi terjadi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tentang produk Qardh Beragun Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dan bentuk perlindungan hukum nasabah yang menggunakan produk tersebut di Bank BRI Syariah Cabang Semarang.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan berbagai narasumber khususnya pihak BRI Syariah dan MUI untuk mengetahui data lapangan. Penelitian ini juga mengkaji data-data sekunder sebagai objek kajian lainnya. Berdasarkan analisis yang menggunakan ketentuan yang ada di SEBI No. 14/7/DPbS terhadap kegiatan produk Qardh Beragun Emas di Bank BRI Syariah Cabang Semarang, menyebabkan : a. Bank BRI Syariah Cabang Semarang dapat menerapkan beberapa poin yang dianjurkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia tersebut; b. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Dalam proses pelaksanaan produk Qardh Beragun Emas ini terjadi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan pasar perbankan syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian yang dapat diderita oleh pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah itu sendiri. Pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan nasabah yang mengalami kerugian atas produk Qardh Beragun Emas ini.]]>
<![CDATA[MEKANISME KONSOLIDASI BANK SYARIAH ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DARI PERSPEKTIF YURIDIS ]]>
<![CDATA[Nurma Gupitasari*, Rofah Setyowati, Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.384 KB)
<![CDATA[Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya pendirian unit usaha syariah dan bank umum syariah di Indonesia. Guna meningkatkan laju pertumbuhan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan berencana melakukan konsolidasi (peleburan) terhadap bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah. Bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang terbentuk dari spin off (pemisahan) atas unit usaha syariah sehingga hubungan antara spin off dengan konsolidasimerupakan salah satu permasalahan yang perlu dibahas. Pemilihan skema konsolidasi akan berdampak pada aktivitas bank syariah hasil konsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara spin off yang dilakukan bank umum konvensional terhadap unit usaha syariah dengan konsolidasi yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 3 (tiga) bank umum syariah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme konsolidasi dari perspektif yuridis.]]>
