Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elias Yulio Kristiadi]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.43813
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesmpulan bahwa, Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dalam bekerja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana perlindungan diberikan yakni fase sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PADA PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID– 19 (SUATU PERSPEKTIF PENERAPAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN) ]]>
<![CDATA[Ramadhan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.]]>
<![CDATA[KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH ]]>
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>;
<![CDATA[Waluyo Waluyo]]>;
<![CDATA[Sapto Hermawan]]>;
<![CDATA[Asianto Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Zalfa Dhea Fairuz Shofi]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46072
<![CDATA[Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pengadaan tanah seringkali ditemukan ada yang tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut harusnya dilakukan dengan cara musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak, akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan besaran ganti kerugian tersebut hanya diputuskan sepihak saja oleh panitia pengadaan tanah. Seringkali aspek keadilan dalam pengadaan tanah dikesampingkan dan yang diutamakan adalah aspek kemanfaatannya. Pihak pemilik tanah beranggapan bahwa besaran ganti rugi tersebut masih belum layak sedangkan pihak pemerintah menganggap bahwa besaran ganti rugi tersebut sudah layak dan adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksepakatan antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yang meliputi dokumen. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah Pelaksanaan Pengadaan Tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan karena tidak adanya musyawarah antara pihak yang berhak dan Panitia pengadaan Tanah dalam hal menetapkan besaran ganti kerugian oleh karena itu ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan besaran ganti kerugian tersebut.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP MAKANAN STREET FOOD SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>;
<![CDATA[Rosita Candrakirana]]>;
<![CDATA[Solichah Novyana Putri]]>
<![CDATA[ Academy of Education Journal Vol 14 No 1 (2023): Academy of Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.632 KB)
|
DOI: 10.47200/aoej.v14i1.1384
<![CDATA[Street vendors are one of the business actors who are sought after by the public, especially those who sell or provide street food. In the city of Surakarta, street vendors are much sought after by both domestic and foreign tourists because the city of Surakarta is known for its culinary tours which serve typical Solo food. In the arrangement of street vendors, the city of Surakarta has made Regional Regulation No. 3 of 2008 concerning Management of street vendors. The problem to be studied is regarding the implementation of supervision on street vendors by the Surakarta city government. This research is a normative research using a statutory approach (statute approach) accompanied by the results of interviews with the Department of Industry and Trade and the Health Office of Surakarta City. Based on the results of the research that the rights that have been regulated in UUPK must be fulfilled to guarantee the safety and health standards of the food. Especially fulfilling the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, in this case, is "street food". And the implementation of supervision of street vendors by the Surakarta city government has not been carried out routinely or periodically. For this, it is necessary to have direct and periodic supervision by the Surakarta city government so that consumer rights are fulfilled in terms of safety and health.]]>
<![CDATA[Peran Satuan Pengawas Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Kabupaten Kudus ]]>
<![CDATA[Roslila Anggraeni]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ Strata Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Strata Persada Academia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59631/slr.v1i2.73
<![CDATA[This research aims to determine the role and obstacles faced by labor inspectors in the context of protecting companies that employ female workers at night in Kudus Regency. This research is descriptive empirical normative research using a live case study research approach. Basically, when employing female workers at night, there are special rules regarding female workers that must be fulfilled by companies which are regulated in the Employment Law. However, its implementation is still not carried out optimally. This statement is proven by the discovery of violations committed by employers against workers, especially in employing female workers at night. This raises questions about the role of law enforcement, especially labor inspectors, in protecting female workers at night. Therefore, this writing will focus on describing the roles and obstacles faced by labor inspectors in protecting female workers at night in Kudus Regency.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Juli Setyo Rini]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 2 No. 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Amal Insani Foundation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56721/pledoi.v2i2.198
<![CDATA[This research describes and examines the problems regarding the fulfillment of the special rights of women workers in 2 companies, namely PT Argantha Jaya Globalindo and PT Menara Kartika Buana. The first problem is how to fulfill the special rights of women workers and the obstacles to fulfilling the special rights of women workers. This research is an empirical normative legal research that is prescriptive and applied. The sources of law used are primary and secondary sources of law. Data collection techniques, namely literature study and interviews, interviews were conducted with female workers at PT Argantha Jaya Globalindo and PT Menara Kartika Buana as well as from the Surakarta animal workers' labor inspector. The analysis technique used is the syllogistic method which uses a deductive mindset. The results of the discussion explained that, first, the fulfillment of the special rights of women workers at PT Argantha and PT Manara had not been properly fulfilled, there were still violations, especially in fulfilling salaries when taking leave. Second, there are obstacles in fulfilling the rights of women workers from animal workers, companies and women workers.]]>
<![CDATA[Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Yunitya Hilda Natasya]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 2 No. 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Amal Insani Foundation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56721/pledoi.v2i2.240
<![CDATA[This research aims to describe and analyze the implementation of land consolidation arrangements for slum settlements and the obstacles that arise related to land consolidation arrangements for slum settlements in the Semanggi area of Surakarta City. This research is using an empirical methodology with descriptive features. Both primary and secondary sources of information are used in this study; primary sources included interviews, while secondary ones included literature reviews. The location of this research lies in the housing service, residential area, and the mainland of Surakarta. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) guarantees all Indonesian residents the right to live in a decent home. This constitutional law gives the government significant influence over the production of any slums-related policies. The result of this study indicates that land consolidation arrangements for slum settlements in the Semanggi area have not been fully implemented in accordance with the applicable laws and regulations, including inadequate fulfillment of PSUs such as the lack of hydrants (fire protection), gas networks, telephone networks, and cemeteries in all setting areas. Obstacles in the arrangement of land consolidation include obstacles in implementation and obstacles in regulations. Obstacles in implementation lead to development delays due to non-fulfillment of the requirements for land consolidation participants and overlapping housing and PSU construction. Obstacles to regulations occur due to a discrepancy in the arrangement pattern between the arrangement on the ground and Government Regulation Number 14 in 2016 concerning Implementation of Housing and Residential Areas.]]>
<![CDATA[Keabsahan Alat Bukti Dalam Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ]]>
<![CDATA[Thoriq Nurwahid]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 19 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8418259
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan alat bukti dalam pendaftaran tanah pertama kali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta kekuatan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang menunjukkan kepemilikan bidang tanah. Penelitian ini bersifat normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan klarifikasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan metode analisis menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa alat bukti untuk memperoleh sertifikat dalam pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah menggunakan letter c/letter d/pipil serta pengakuan hak apabila tidak adanya alat bukti tersebut. Untuk menilai keabsahan alat bukti, perlu memperhatikan kesesuaian isi dan bentuk antara letter c/letter d/pipil yang dimiliki oleh pemilik tanah dengan buku letter c yang ada di kantor desa/lurah. Memperhatikan kesesuaian alat bukti tersebut tidak hanya ditugaskan kepada panitia dalam pendaftaran tanah, tetapi peran kepala desa/lurah juga sangat penting sebagai pengelola alat bukti awal untuk bertanggung jawab dalam memastikan kesesuaian isi alat bukti dengan pemilik tanahnya. Tujuannya adalah untuk dapat menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Sifat pembuktian sertifikat di Indonesia adalah kuat yang berarti bahwa jika terjadi kesalahan, sertifikat tersebut masih dapat dibatalkan. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, seperti munculnya sertifikat ganda maka sangat penting bahwa tanah yang didaftarkan harus berdasarkan alat bukti awal yang memiliki keabsahan di mata hukum.]]>
<![CDATA[Penguasaan dan Pengusahaan Tanah Oleh Warga Terhadap Aset PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Klaten ]]>
<![CDATA[Priscila Putri Haneswara]]>;
<![CDATA[Rahayu Subekti]]>;
<![CDATA[Purwono Sungkowo Raharjo]]>
<![CDATA[ Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1394
<![CDATA[Land tenure by residents against PT KAI assets is found in several areas, one of which is in the Klaten Station area, the control raises questions about the legality of PT KAI in giving control to residents. this study aims to examine the legal review of land tenure and exploitation by residents against land owned by PT KAI at Klaten station. Researchers conducted research using empirical legal reasoning with descriptive properties based on primary data and secondary data by managing data from interviews and observations and then reasoning using applicable laws and regulations. Based on the research, it is concluded that land tenure by residents at the Klaten station is based on a lease agreement in the form of a lease on buildings and building leases with exploitation in the form of a residence and / or place of business. Land tenure can be lost based on the agreement of the parties but in its application it must fulfil the procedures in accordance with the agreement which if violated then the parties can conduct dispute resolution through deliberation and consensus but if it is not resolved then they can choose litigation or non-litigation methods.]]>
