Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.528
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Academy of Education Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Litigasi Amsir PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Strata Law Review Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Purwono Sungkowo Raharjo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penguasaan dan Pengusahaan Tanah Oleh Warga Terhadap Aset PT Kereta Api Indonesia di Stasiun Klaten Priscila Putri Haneswara; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1394

Abstract

Land tenure by residents against PT KAI assets is found in several areas, one of which is in the Klaten Station area, the control raises questions about the legality of PT KAI in giving control to residents. this study aims to examine the legal review of land tenure and exploitation by residents against land owned by PT KAI at Klaten station. Researchers conducted research using empirical legal reasoning with descriptive properties based on primary data and secondary data by managing data from interviews and observations and then reasoning using applicable laws and regulations. Based on the research, it is concluded that land tenure by residents at the Klaten station is based on a lease agreement in the form of a lease on buildings and building leases with exploitation in the form of a residence and / or place of business. Land tenure can be lost based on the agreement of the parties but in its application it must fulfil the procedures in accordance with the agreement which if violated then the parties can conduct dispute resolution through deliberation and consensus but if it is not resolved then they can choose litigation or non-litigation methods.
Penerapan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Inovasi Layanan Publik Bidang Perizinan Usaha Purwono Sungkowo Raharjo; Asianto Nugroho; Aulia Putri Gandari
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1726

Abstract

The government as a state administrator is obliged to provide services to the community by providing various information, facilities, and infrastructure to create responsive, solution and efficient public services. One of the ways this is realized is through the establishment of Public Service Malls (MPP). This research aims to find out how the Mayor's Regulation Number 16 of 2020 is implemented on public services in the field of business licensing in Surakarta through the One Stop Integrated Service (ONIS) model and what obstacles and efforts are made in innovating public services in the field of business licensing in improving service quality. in Surakarta. The research method used is empirical and uses a qualitative approach. In the Surakarta Public Service Mall DPMPTSP there are still obtacles, namely centralization of the OSS-RBA system by the center, lack of outreach to the community, and a lack of Human Resources (HR). DPMPTSP has also made efforts to overcome these obstacles, starting from holdingtraining, workshop, to the passivation of OSS-RBA socialization.
Analisis Pelaksanaan Pengawasan DLH Surakarta Terhadap Pengelolaan Limbah B3 di RSUD Dr. Moewardi Kota Surakarta Muhammad Fikri Haikal; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56721/pledoi.v3i1.322

Abstract

This study aims to examine the implementation of the supervisory function of the Surakarta City Environment Service (DLH) on the Management of Hazardous and Toxic Waste (B3) RSUD Dr. Moewardi and obstacles in implementing the supervisory function. This research is an empirical legal research and is descriptive in nature. This study uses a qualitative approach with data sources in the form of primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used were document studies and interviews. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The results of the study show that the implementation of the supervisory function of the Surakarta City Environmental Service (DLH) on B3 Waste Management at RSUD Dr. Moewardi has not been carried out optimally because DLH Surakarta in carrying out field supervision is not carried out completely and thoroughly according to Standard Operating Procedures (SOP) because supervision is only based on glimpses of the waste storage location and questions and answers only so there is concern that there will be discrepancies in the results of the written report with the actual situation in field. The obstacles faced by DLH Surakarta in carrying out the supervisory function are due to a lack of human resources making it difficult to divide schedules and supervise many agencies so that there are agencies that do not receive maximum supervision, the budget is very minimal so it is difficult to finance supervisory activities, and the facilities and infrastructure are inadequate.
Implementasi Pemenuhan Aspek Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Perempuan di Kota Surakarta Peregrita Phalida Setyaningrum; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cuti melahirkan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan perempuan dalam sebuah perusahaan. Hak cuti melahirkan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Namun, dalam implementasinya terkadang hak cuti melahirkan ini tidak terlaksana dengan baik dan penuh. Terdapat beberapa aspek dalam hak cuti melahirkan yang diabaikan oleh perusahaan terkait. Penelitian ini akan memberikan informasi terkait bagaimana implementasi dari pemenuhan aspek hak cuti melahirkan bagi pekerja pada perusahaan di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai data dari 5 (lima) perusahaan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelima perusahaan tersebut. Data penelitian ini ditargetkan langsung pada pekerja perempuan perempuan yang bersangkutan untuk meminimalisir terjadinya informasi-informasi yang sengaja ditutupi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa pemenuhan hak cuti melahirkan di Kota Surakarta belum efektif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja perempuan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru Gupita Parahitadewi; Purwono Sungkowo Raharjo; Rosita Candrakirana
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas pekerjaan di mata hukum dan negara. meskipun perempuan memiliki hak atas pekerjaan, namun terdapat hak-hak khusus bagi perempuan yang didasari oleh fungsi reproduksinya. Menanggapi hal tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur hak-hak khusus bagi pekerja perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan dan menggunakan pendekatan undang undang (statute approach). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Perusahaan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan.
Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Jonatan Christo; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada setiap tempat kerja tidak selamanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja selalu berjalan dengan baik, adakalanya pendapat antara pengusaha dengan pekerja memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja dapat menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial. Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam pelaksanaan mediasi akan berakhir selesai dengan kesepakatan sehingga melahirkan perjanjian bersama atau selesai dengan diberikannya anjuran. Dari data yang diperoleh, masih sedikit perselisihan yang selesai dengan perjanjian bersama dibandingkan selesai dengan anjuran. Hal tersebut menandakan bahwa belum terbentuknya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hambatan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan analisis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas mediasi di Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo masih belum efektif, yaitu pada faktor hukum, masyarakat dan kebudayaan.
Co-Authors Agatha Celia Disfirela Asianto Nugroho Asianto Nugroho Aulia Putri Gandari Chandra Handaru Baskara Christy Ayu Saputri Elias Yulio Kristiadi Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Genies Wisnu Pradana Gupita Parahitadewi Hadhika Afghani Imansyah Jonatan Christo Juli Setyo Rini Milenia La Viola Signorita Muhammad Fikri Haikal Nadia Nurul Aini Peregrita Phalida Setyaningrum Priscila Putri Haneswara Rahayu Subekti Ramadhan Kurniawan Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Sapto Hermawan Solichah Novyana Putri Suci Prasastiningsih Thoriq Nurwahid Waluyo Waluyo Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi