Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

APLIKASI ECHOSOUNDER HI-TARGET HD 370 UNTUK PEMERUMAN DI PERAIRAN DANGKAL (STUDI KASUS : PERAIRAN SEMARANG) Kautsar, Muhammad Al; Sasmito, Bandi; Hani'ah, Hani'ah
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.044 KB)

Abstract

Wilayah pantai di kepulauan Indonesia memiliki potensi pembangunan yang sangat bagus. Kawasan laut memiliki dimensi pengembangan yang lebih luas dari daratan karena mempunyai keragaman potensi alam yang dapat dikelola. Kawasan pantai adalah wilayah yang paling berpotensi untuk dikembangkan, sedangkan wilayah tersebut memiliki kedalaman yang dangkal.Untuk perencanaan pembangunan di wilayah perairan, maka dibutuhkan survei hidrografi. Salah satu alat yang digunakan untuk survei hidrografi adalah echosounder. Echosounder menggunakan prinsip akustik untuk merekam kedalaman dasar laut. Terdapat dua tipe echosounder, yaitu Echosounder Multi Beam dan Echosounder Single Beam. Echosounder Hi-Target HD 370 merupakan jenis Single Beam.Berdasarkan pengolahan data hasil, Echosounder Hi-Target HD 370 memiliki akurasi kedalaman yang teliti sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Semakin rapat titik-titik pemeruman, maka akurasi data semakin teliti.Kata Kunci    : Kawasan Pantai, Echosounder, Standar Nasional Indonesia
Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Muhammad Al Kautsar; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sensitivitas anggota DPR yang telah lama menjabat untuk lebih peduli pada rakyat juga tak telihat. Justru malah ironi, dimana korupsi dikalangan anggota legislatif semakin menjadi. Terbukti dari data yang dirilis oleh KPK dari tahun 2010-2016 tingkat korupsi dibadan legislatif semakin memburuk. Hal ini memberikan pandangan bahwa anggota DPR saat ini yang tidak ada batasan masa jabatan sangat rentan akan terkena kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan terhadap UU Pileg tidak memberikan batasan periodesasi masa jabatan dan implikasi terhadap ketiadaan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan UU Pileg tidak memberikan batasan periodesasi terhadap masa jabatan anggota legislatif karena pada dasarnya pemilihan umum terhadap legislatif tidak boleh membatasi subjek untuk dapat bertarung dalam pemilihan umum secara serentak, telah ada ambang batas parlemen bagi partai politik untuk dapat menduduki kursi anggota legislatif dan hal-hal terkait pembatasan masa jabatan diatur didalam AD/ART Partai Politik. Implikasi dari ketiadaan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif : banyak kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif, kekuasaan yang ada pada anggota legislatif  cenderung konservatif yang akan melahirkan demokrasi yang mengarah kepada demokrasi kapital, melahirkan kekuasaan yang bersifat absolutisme sehingga frame yang dibangun dalam lingkaran legislatif frame yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu.
Analisis Layout Produksi Pada Umkm Pempek Ameer@ Yang Terletak Di Kota Bogor, Jawa Barat Nur Hikmah Fathira; Mu’taz Fathin Abdullah; Triana Mega Oktarina; Nayla Siti Nadira; Muhammad Al Kautsar
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6504

Abstract

Perancangan tata letak produksi merupakan hal yang penting dalam menentukan efisiensi proses produksi. Permasalahan yang terjadi pada UMKM Pempek Ameer@ adalah rumah produksi masih menyatu dengan rumah pribadi pemilik Pempek Ameer@. Hal ini mengakibatkan tata letak produksi Pempek Ameer@ menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata letak rumah produksi Pempek Ameer@. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Activity Relationship Chart (ARC) untuk menganalisis hubungan antar fasilitas dan Total Closeness Rating (TCR) untuk menghasilkan manfaat seperti tata letak yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh produk dengan jarak fasilitas yang dapat dicapai. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik dari Pempek Ameer@.
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Makanan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang: Studi Kasus UMKM Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang Robuwan, Rahmat; Mirza, Aditya Juliansyah; Windiarto; Kautsar, Muhammad Al; Andaryuma, Saputra
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.186

Abstract

Penelitian ini berjudul Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Makanan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang: Studi Kasus UMKM Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan standar kebersihan dan keamanan pangan, khususnya pada makanan yang dijajakan di ruang publik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan fungsi pengawasan hygiene dan sanitasi makanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan model penelitian kualitatif deskriptif melalui kajian regulasi dan observasi lapangan pada pedagang UMKM di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dengan praktik di lapangan. Pemerintah Kota telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasi pengawasan masih bersifat insidental, terbatas, dan kurang konsisten. Kendala utama meliputi lemahnya perencanaan, koordinasi antarinstansi, kualitas sumber daya manusia pengawas, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya hygiene dan sanitasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh konsistensi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.